PDF PERPRES NO 10 Th 2008. -peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad - PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hubungan bangsa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hubungan bangsa PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA? Nasional SDA Dewan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 15 Jan 2007 PERATURAN PRESIDEN

Related PDF

PERPRES NO 10 Th 2008rtf

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA 
PDF

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun - Ditjen PP

Nasional SDA Dewan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
PDF

Perpres 10 Tahun 2010 - Kemhan

15 Jan 2007 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
PDF

peraturan presiden republik indonesia nomor 10 - SIPUU Setkab

23 Jan 2015 NOMOR 10 TAHUN 2015 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4
PDF

peraturan presiden republik indonesia, nomor : 10 tahun 2013

NOMOR 10 TAHUN 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor (1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah
PDF

peraturan presiden republik indonesia nomor 10 tahun 2014

Menimbang a bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 8 Maret 2013, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Amend Certain 
PDF

peraturan presiden republik indonesia nomor 10 - PPID - Kominfo

Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; Mengingat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
PDF

peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
PDF

USER MANUAL Version 2.0.0 01 Agustus 2010 DAFTAR ISI Top Bar... 5 Menu Bar... 5 Shortcut Menu... 5 Informasi Pengguna... 6 Versi Aplikasi... 6 Status Bar... 6 Session... 7 Logon Feed... 7 Logout Feed...

2 Usage and safety precautions In this manual, symbols are used to We have made the stompbox style user interface developed for our G series even The balance will be only the direct (live input) signal when set to 0 and only

WALIKOTA BUKITTINGGI

pertama - (ISI) Padangpanjang

WALIKOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS

PDF WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARATbukittinggikota go id download RPJMD pdf PDF walikota bukittinggi propinsi sumatera barat peraturan walikota jdih bukittinggikota go id v2 asset files Perwako 07 2015 pdf PDF walikota bukittinggi provinsi sumatera barat PPID Kemendagrippid kemendagri go id

BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang

keuangan desa maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN? Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 2021, maka perlu Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan SALINAN? PERUBAHAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

ahsanulminan webs Peraturan 2009 Pilpres PKPU 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PROGRAN MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW)

PANDUAN PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA POLMAN BABEL

PEDOMAN TEKNIS PROGRAN MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) BAGI PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR TAHUN 2012 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan Wirausaha (PMW) pada tahun 2015 dengan lebih efektif dan efisien dengan 14 Mar 2019 Pendidikan Nasional telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perguruan? Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu program

SOP TRAINING : MMP-SOP--004 Halaman : 1 dari 8 1 TUJUAN : SOP ini dibuat untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem yang memberikan panduan dalam proses training supaya teratur sesuai dengan persyaratan

akperdharmawacana ac id wp content uploads 2018 01 SOP A Kode Dokumen MANUAL Judul SOP REKRUTMEN Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses perekrutan Calon tenaga dosen tersebut akan melalui masa training akperdharmawacana ac id SOP A05 3 Masa

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi

Bab IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN

E Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi secara elektronik untuk elektronik mengenai riwayat kinerja dan atau data kualifikasi Penyedia Pasal 8 (1) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan DOKUMEN

Lampiran 9. Format Laporan Tahunan/Akhir a. Sampul Muka LAPORAN TAHUNAN/AKHIR *.. ** Logo Perguruan Tinggi JUDUL Tahun ke... dari rencana... tahun Ketua/Anggota Tim (Nama lengkap dan ) PERGURUAN TINGGI

lppm uny ac id sites lppm uny ac id files Sitematika lppm itb ac id wp content uploads sites 55 dp2m umm ac id files file Format Laporan Akhir pdf penelitian bab 4 kelayakan perguruan bab 4 metode penelitian tinggi bab 5

Cara Mudah Menghitung Tarif KWh listrik PLN prabayar Pulsa Murah

PERHITUNGAN EKONOMI DAN PENDANAAN PLTN SMR 100 MWe

1 of 8 5/3/2014 12:43 PM Cara Mudah Menghitung Tarif KWh listrik PLN prabayar Cara menghitung KWh PLN prabayar, Sistem ini memiliki keunggulan dimana pelanggan bisa menentukan sendiri pemakaian listriknya,

inginpunyarumah files wordpress 2016 06 listrik tersebut, semisal harga per titik di DKI Jakarta bisa mencapai lebih dari Rp 50 000, untuk pemasangan di rumah dan akan lebih mahal untuk pemasangan di perusahaan 2 Besaran KWH yang dipilih Kwh 450 watt, 900 watt dan 1300 watt

Home back455456 457458459460 Next

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a

bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia

bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara

bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul

bidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum

bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d'serta dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu untuk mengatur kembali Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Presiden

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

(2) Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala

Pasal 2 Badan Pertanahan Nasional menipunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi : a

perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan

perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan

koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan

pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan

penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan

pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum

pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah

pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus

penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai danlatau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan

pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah

lcerja sama dengan lembagalembaga lain

penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan

pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan

penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan

pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan

pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan

pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan

pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku

BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 4 Badan Pertanahan Nasional terdiri dari : a

Sekretariat Utama

Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Inspektorat Utama

Bagian Kedua Kepala Pasal 5 Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional

Bagian Ketiga Sekretariat Utama Pasal 6 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama

Pasal 7 Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a

pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Pertanahan Nasional

pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Pertanahan Nasional

pembinaan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Pertanahan Nasional

pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Pertanahan Nasional

Bagian Keempat Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Pasal 9 (1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

(2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan dipimpin oleh Deputi

Pasal 10 Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan

Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi : a

perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan

pelaksanaan survei dan pemetaan tematik

pelaksanaan pengukuran dasar nasional

pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan

Bagian Kelima Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pasal 12 (1) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

(2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh Deputi

Pasal 13 Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah

Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah

pelaksanaan pengaturan dan pen' tapan hak-hak atas tanah

inventarisasi dan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah

pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial keagamaan, dan kepentingan umum lainnya

penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah serta pembukuan tanah

pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Berlisensi dan Lembaga Penilai Tanah

Bagian Keenam Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Pasal 15 (1) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengaturan dan penataan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

(2) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dipimpin oleh Deputi

Pasal 16 Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan

Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi : a

perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan penataan pertanahan

penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah

pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah

pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 18 (1) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

(2) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi

Pasal 19 Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Big fang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a

perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat

pelaksanaan pengendalian kebijakan, perencanaan dan program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

evaluasi dan pemantauan penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Pasal 21 (1) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dipimpin oleh Deputi

Pasal 22 Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan

Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi : a

perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan

pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan

penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum

pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya

pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan

penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kesembilan Inspektorat Utama Pasal 24 (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama

Pasal 25 Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi : a

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional

pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama

penyusunan laporan basil pengawasan

Pasal 30 (1) Sekretariat Utama terdiri dad paling banyak 5 (lima) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian

(2) Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi

(3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, Inspektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional Auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian

BAB III STAF KHUSUS Pasal 31 Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat diangkat paling banyak 3 ( tiga) orang Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan penugasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional

Pasal 32 (1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri

(2) Pegawai Negeri yang diangkat seliagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri

(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hakhak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

(4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai usia batas usia pensiun

Pasal 33 (1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

(2) Masa bakti Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan

(3) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun atau uang pesangon

Pasal 34 (1) Hak keuangan dan fasilitas laimiya bagi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon II

a atau setinggi-tingginya eselon I

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional difasilitasi oleh Sekretariat Utama

BAB IV KOMITE PERTANAHAN Pasal 35 Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bidang

pertanahan dan dalam rangka perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional membentuk Komite Pertanahan

Pasal 36 Komite Pertanahan mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan

Pasal 37 Komite Pertanahan di ketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional secara ex-officio

Pasal 38 (1) Keanggotaan Komite Pertanahan berjumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang

(2) Keanggotaan Komite Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang pertanahan dan tokoh masyarakat

Pasal 39 Keanggotaan Komite Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

Pasal 40 Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pertanahan didukung oleh Sekretariat yang secara fungsional dilcksanakan oleh salah satu unit kerja di Iingkungan Badan Pertanahan Nasional

Pasal 41 Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Komite Pertanahan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

BAB V TATA KERJA Pasal 42 Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah

Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 45 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

Pasal 49 (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala

(3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala

Pasal 50 Pelantikan Kepala dilakukan oleh Presiden atau Menteri yang ditugaskan o eh Presiden

Pasal 51 Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh bukan pegawai negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon I

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 52 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 (1) Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Badan Pertanahan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini

(3) Sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Pertanahan Nasional secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 54 Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka : BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 a

Ketentuan sepanjang mengenai Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 6,4 Tahun 2005

Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku

Pasal 56 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO