PDF -PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ppid lan go id wp content uploads 2014 08 PP No 101 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I UMUM Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

Related PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000

ppid lan go id wp content uploads 2014 08 PP No 101 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I UMUM Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014

toolsfortransformation wp content uploads hukumonline peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan rahmat tuhan yang maha esa
PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN LIMBAH

ecostargrp PP Nomor 101 Tahun 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG - DJSN

djsn go id storage app uploads public 58c 8a4 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 76 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang a bahwa peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012
PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENERIMA BANTUAN

jkn kemkes go id attachment unduhan PP No 101 Tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun
PDF

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101

komara weebly lampiran pp nomor 101 tahun 2014 pdf lampiran i peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tabel 1 daftar limbah b3 dari sumber tidak spesifik
PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012

k3dkebumen files wordpress 2013 09 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Undang Undang Nomor 40
PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000


PDF

User Manual Aplikasi Pengawas

KEMENTERIAN AGAMA RI - MAPENDA Sleman

User Manual Aplikasi Pengawas Buku panduan atau pedoman untuk mengoperasikan aplikasi berbasis web data pengawas Bagian Perencanaan dan Sistem informasi Setditjen Pendidikan Islam KEMENAG RI DAFTAR ISI

pendis kemenag go id user manual pengawas pdf Petunjuk Penggunaan Aplikasi Emis – Pengawas Halaman 16 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama RI II 1 1 Tambah Ubah Data Proses di dalam aplikasi Pengawas adalah sebagai berikut, untuk melakukan penambahan data klik , sedangkan untuk

BUPATI BANDUNG BARAT

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Salah satu

BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH? Bupati adalah Bupati Bandung Barat 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat? PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

Pengantar Diskusi EuroCham

analisis implementasi kebijakan transfer pricing documentation

Pengantar Diskusi EuroCham 4 Desember 2014 German E. Anggent ELKAPE / Labor Policy Analyst & Advocacy UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 13 d) memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang

PDF 1 Laporan Kegiatan Bulan Juni 2016 Deputi Bidang Tata Ruang tarulh wp LAPORAN BULANAN JUNI 2016 FINAL pdf PDF Daftar isi EEAS Europa eeas europa eu indonesia s export quality infrastructure id pdf

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PT ANDALAN SUKSES MAKMUR - RSPO

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DASAR PENDUDUK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

jdih setjen kemendagri go id files KAB KOTAWARINGIN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72

APLIKASI AGENDA HARIAN

aplikasi keamanan dan kebersihan berbasis android di sekolah

2016 APLIKASI AGENDA HARIAN BUKU PETUNJUK CARA PENGGUNAAN APLIKASI AGENDA HARIAN APLIKASI AGENDA HARIAN 0 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i MEMULAI APLIKASI... 1 ALUR AGENDA HARIAN... 1 LOGIN... 1 AKTIFITAS

tion and add features to manage the agenda of other activities UMS sudah memiliki aplikasi penjadwalan yaitu aplikasi Jadwal Terpadu yang depan dan ke belakang, dapat ditampilkan dalam format bulanan, mingguan dan harian Kegi? Agenda harian sering dijumpai dalam bentuk kertas, note

- 2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

sehatsehatiweb files wordpress 2017 02 kmk 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Menkes SK 1 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bi dang Kesehatan Il Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14571Menkes SK tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kese hatan di Kabupaten Kota

HAND OUT MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN KODE MATA KULIAH : AP 408 BOBOT SKS : 3 (TIGA) SEMESTER : IV (EMPAT) PERTEMUAN : 3, 4 dan 5 MATERI : BUDGETING (PENGANGGARAN) A. PENGERTIAN BUDGET Budget

file upi edu HAND OUT 7 pdf Manajemen Keuangan Pendidikan Dhie’07 3 Neraca Atau Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan organisasi pada suatu saat tertentu Judul Neraca terdiri atas 1

EVALUASI RUTE ANGKUTAN UMUM PUSAT KOTA DALAM MENGURANGI BEBAN LALU LINTAS DI PUSAT KOTA SALATIGA TUGAS AKHIR Oleh : ROHMA YUANITA A L2D 001 458 JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

PDF evaluasi rute trayek angkutan umum penumpang Eprints undipeprints undip ac id 3918 1 angga nursita sari pdf PDF evaluasi tarif angkutan umum yang melayani trayek pinggiran pusat core ac uk download pdf 11706846 pdf PDF evaluasi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

6 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) a. Pengertian KTSP Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA A Deskripsi Teori 1 Penelitian Tindakan eprints uny ac id 8483 3 bab 202 20 2008513241007 pdf PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI A Kajian eprints uny ac id 8877 3 BAB 202 20

Home back 210211212213214215 Next

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Mengingat: 1

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya

Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya

Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

BAB II PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Pasal 2 (1) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait

(2) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan

Pasal 3 Hasil pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri untuk dijadikan data terpadu

BAB III PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN Pasal 4 Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebelum ditetapkan sebagai data terpadu oleh Menteri, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait

Pasal 5 (1) Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota

(2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI 2 / 9

Jaminan Kesehatan

Pasal 6 Data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan DJSN

BAB IV PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN Pasal 7 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan

Pasal 8 BPJS kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta Jaminan Kesehatan yang telah didaftarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

BAB V PENDANAAN IURAN Pasal 9 Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan untuk PBI Jaminan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 10 (1) DJSN menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan DJSN

(3) Usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN Pasal 11 3 / 9

(1) Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan dilakukan dengan: a

penghapusan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena tidak lagi memenuhi kriteria

penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dicantumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

(2) Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri

(3) Perubahan data ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait

(4) Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 12 Penduduk yang sudah tidak menjadi Fakir Miskin dan sudah mampu wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan membayar Iuran

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 13 Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data yang benar dan akurat tentang PBI Jaminan Kesehatan, baik diminta maupun tidak diminta

Pasal 14 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan melalui unit pengaduan masyarakat di setiap pemerintah daerah, yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka: a

penetapan jumlah PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri

Menteri dalam menetapkan jumlah PBI Jaminan Kesehatan tahun 2014 berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait

Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 3 Desember 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 3 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd

AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR / 9

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN I

UMUM Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat

Undangundang menentukan 5 (lima) jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk

Kepesertaan program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat belum memperoleh jaminan sosial yang memadai

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara secara bertahap dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas, serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi setiap peserta

Melalui pelaksanaan program jaminan sosial yang semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk mereka yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa, Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan bahwa, Iuran program jaminan sosial bagi Fakir Miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah

Pada ayat (5) ditentukan bahwa, Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan

Selanjutnya pada ayat (6) ditentukan bahwa, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (1), Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibayar oleh Pemerintah

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini hanya mencakup program Jaminan Kesehatan yang pada pokoknya mengatur: 1

Ketentuan Umum

Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Pendanaan Iuran

Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peran Serta Masyarakat

PASAL DEMI PASAL 6 / 9

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Verifikasi dan validasi dilakukan dengan mencocokkan dan mengesahkan data

Pasal 4 Yang dimaksud dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, dalam negeri, dan pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan

Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Pasal 10 7 / 9

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara

Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Penghapusan data PBI Jaminan Kesehatan antara lain karena: a

peserta PBI Jaminan Kesehatan meninggal dunia

peserta PBI Jaminan Kesehatan memperoleh pekerjaan

Huruf b Penambahan data PBI Jaminan Kesehatan antara lain karena: a

pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan

pekerja yang memasuki masa pensiun

anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia

anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan

Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Yang dimaksud dengan unit pengaduan masyarakat adalah unit yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang salah satu fungsinya untuk menerima aduan masyarakat terkait adanya dugaan permasalahan dalam pendataan, pendaftaran, dan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 15 8 / 9

Pasal 16 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR / 9