PDF -pemerintah daerah kabupaten lampung timur - HuMa - PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

pemerintah daerah kabupaten lampung timur - HuMa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur1 2003 pdf PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur15 2002 pdf PDF peraturan daerah kabupaten

Related PDF

peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor - Ditjen PP

[PDF] peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur1 2003 pdf
PDF

peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor - Ditjen PP

[PDF] peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur15 2002 pdf
PDF

peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor - Ditjen PP

[PDF] peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur2 2004 pdf
PDF

peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor 12 tahun 2007

[PDF] peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor 12 tahun 2007 jdih setjen kemendagri go id KAB LAMPUNG 20TIMUR 12 2007 pdf
PDF

peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor 04 tahun 2012

[PDF] peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor 04 tahun 2012 newberkeley files wordpress perda lampung timur nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang kabupaten lamtim tahun 2011 203
PDF

bupati lampung timur provinsi lampung peraturan bupati - siulp lkpp

[PDF] bupati lampung timur provinsi lampung peraturan bupati siulp lkppsiulp lkpp go id uploads Perbup 20Tupoksi 20Setdakab pdf
PDF

BUPATI LAMPUNG TIBfUR PROVINSI LAMPUNG PERATURAN

[PDF] BUPATI LAMPUNG TIBfUR PROVINSI LAMPUNG PERATURAN jdih lampungtimurkab go id Perda No 01 Tahun 2015 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAER
PDF

Lamp 2 S689PK 16 Oktober 2017

[PDF] Lamp 2 S689PK 16 Oktober 2017 djpk kemenkeu go id Lamp 2 S689PK 16 Oktober 2017 pdf
PDF

pemerintah daerah kabupaten lampung timur - HuMa

BUPATI LAMPUNG TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PDF

PERANAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PENJUALAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GEOTECHNICAL SYSTEMINDO Abstrak Penjualan memberikan kontribusi langsung kepada tingkat laba perusahaan sehingga pengendalian

Kata kunci Pengendalian internal, penjualan kredit, penagihan piutang dan pengendalian internal untuk ketiga peranan penting tersebut agar berjalan lebih diperlukan adanya pengendalian intern atas sistem akuntansi terkait penjualan secara kredit dan piutang dagang dalam suatu perusahaan Sistem akuntansi? dalam penjualan kredit, pembeli dapat

EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PENERIMAAN KAS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN (Studi pada PT. KASIN Malang) Beni Makaria Siti Ragil Handayani Dwi Atmanto Fakultas Ilmu

thesis binus ac id doc lain lain 2012 2 00348 ak Evaluasi atas sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang dagang Berdasarkan dari hasil penelitian yang di dapat Dalam sistem penjualan kredit dan piutang dagang pada PT Shunda Plafon cabang serpong yaitu 1 Telah diberlakukannya sistem

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DARI PIUTANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk)

repository ubharajaya ac id 536 5 201210315027 Sari, Dewi Paramita , Siti Ragil Handayani dan Dwi Atmanto Analisis Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Dan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Piutang Dalam Upaya Meningkatkan Efektifitas Pengedalian Intern (Studi Kasus Pada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PT INTI GAS KABUPATEN SRAGEN

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN KREDIT

1 EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PT INTI GAS KABUPATEN SRAGEN TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Keuangan

thesis binus ac id doc lain lain 2012 2 00348 ak Evaluasi atas sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang dagang Berdasarkan dari hasil penelitian yang di dapat Dalam sistem penjualan kredit dan piutang dagang pada PT Shunda Plafon cabang serpong yaitu 1 Telah diberlakukannya sistem

KUESIONER Sistem Akuntansi Penjualan ( X )

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KINERJA KARYAWAN

KUESIOER Sistem Akuntansi ( X ) o Pertanyaan SS S RR TS STS 1 Perusahaan melakukan pemisahan fungsi di dalam aktivitas penjualan. Perusahaan memiliki catatan yang jelas mengenai uraian tugas. Setiap karyawan

pdf sdocuments2 k 2 kuesioner pengendalian intern IV 1 Kuesioner Pengendalian Intern atas Fungsi Penjualan, Piutang dan pembayaran cicilan uang muka dari pembelian satu unit rumah secara kredit KUESIONER Sistem Akuntansi Penjualan ( X ) pdf sdocuments2 k 25 kuesioner efektivitas KUESIONER Sistem

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. ARTIK FURNITURE & INTERIOR

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. ARTIK FURNITURE & INTERIOR Muhammad Fisabi Setiaadi Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No.27, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp.

publication gunadarma ac id bitstream 123456789 5637 1 2 Alternatif perancangan sistem informasi akuntansi penjualan yang diusulkan penulis dirancang untuk mampu mengatasi kelemahan dan kekurangan seperti yang telah disebutkan di atas, serta mampu memenuhi kebutuhan dari para pengguna sistem Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tersebut core ac uk

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Perhitungan

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 7 tahun keuntungan dari Negara Indonesia atau Pemerintah Daerah atau Perusahaan Negara UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG? Menimbang a

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Di era globalisasi sekarang ini, persaingan bisnis semakin ketat. Persaingan tidak hanya dalam lingkup jenis bisnis itu sendiri, namun juga antar anak cabang

repository uksw edu bitstream 123456789 9064 1 T1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Sejarah perkembangan keperawatan di era globalisasi ini sangat meningkat Semua tenaga kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional (Anjaswari, 2002) Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PERUM BULOG SUB DIVRE MEDAN TUGAS AKHIR Ditulis untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma 3 Disusun Oleh : ABDUL AZIS NIM 1105081001

PDF jurnal analisis sistem informasi akuntansi penjualan tunai untuk simki unpkediri ac id 8fc172fef382d980768016c1cfd13886 pdf PDF ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN simki unpkediri ac id mahasiswa file artikel 12 1 02 01 0146 pdf PDF ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Home back Next

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a

bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan

bahwa dalam rangka menjamin tersedianya layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur perlu adanya peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempaun dan Anak di Kabupaten Lampung Timur

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimation Agains Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886): 6

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan U

N Concention Against Transnational Organized Crime, 2000

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200G Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2011 Nomor 15)

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Bupati adalah Bupati Lampung Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan

Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan

Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukurn, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalah program kesejahteraan dan perlindungan anak yang mencakup empat (4) bidang garapan yaitu bidang kesehatan anak, bidang pendidikan anak, bidang perlindungan anak dan bidang penanggulangan HIV/AIDS

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan hak anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan

Telepon Sahabat Anak 129, yang selanjutnya disebut TESA 129, adalah suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling

Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan

Petugas pelaksana atau petugas fungsional adalah tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di P2TP2A 21

Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan

Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat

Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan berbagai pihak terkait (penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat madani) untuk mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan

Pasal 3 Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan: a

menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak oleh Pemerintah daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu

meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak

mewujudkan perencanaan dan pembangunan daerah yang responsif gender dan peduli anak

mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak baik di Pemerintahan Daerah maupun lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani

BAB III PERENCANAAN Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan dan anak di daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dengan mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Perempuan dan Anak

(2) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan perempuan dan anak memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan dan anak ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (1)

(3) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan perempuan dan anak di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Pasal 5 (1) Bupati berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerahnya

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati

Pasal 6 (1) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan anak melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dunia usaha, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, pengembangan model perlindungan perempuan dan anak, dan bentuk lainnya

Pasal 7 (1) Untuk mendorong pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di daerah dapat dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di tingkat provinsi, kabupaten dan kota

(2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani

(3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9 Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, melakukan upaya: a

koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak antar SKPD di wilayahnya

kerjasama dengan penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat madani dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak

penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan PUHA

fasilitasi pelayanan yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak

penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

penyusunan aksi afirmasi perlindungan perempuan dan anak

pembentukan dan pengembangan KLA

penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pasal 10 (1) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mencakup upaya pemenuhan hak dan peningkatan kualitas perempuan dan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan hukum

(2) Bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang, pelayanan meliputi: pelayanan pengaduan/identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan kepentingan terbaik korban

(3) Penyediaan pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan juga bagi perempuan dan anak di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan dan anak penyandang cacat, perempuan dan anak korban eksploitasi seksual, perempuan dan anak yang terkena HIV/AIDS, perempuan dan anak yang berada dalam kelompok rentan lainnya, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur melalui Peraturan Bupati

Pasal 11 Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan melalui P2TP2A, dan kelembagaan yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perlindungan Pasal 12 (1) Dalam rangka memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak

(2) Pembentukan dan pengembangan P2TP2A disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di daerah

Pasal 13 (1) P2TP2A mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A dapat berkoordinasi dengan kecamatan, dan berbagai pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang

(3) Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait

Pasal 14 (1) P2TP2A terdiri dari berbagi unsur, antara lain: satuan kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kesehatan, sosial, agama, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pamong praja, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga masyarakat, serta perguruan tinggi

(2) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 15 (1) P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur, secara bertahap harus dapat berfungsi sebagai: pusat rujukan, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat penanganan tindak kekerasan, pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), pusat konsultasi usaha, rumah aman (shelter), rumah singgah, telepon sahabat anak (TESSA) 129 atau bentuk lainnya yang mendukung peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 16 (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak

(4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berjalan

Pasal 17 (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI PELAPORAN Pasal 18 (1) Setiap satuan kerja dan unit kerja yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak harus melakukan pelaporan setiap berakhirnya tahun anggaran (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan

(3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PENDANAAN Pasal 19 (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten bersumber dari APBD kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMBINAAN Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a

menetapkan pedoman dan standar pemenuhan

memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan

meningkatkan penyediaan fasilitas

melakukan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkala melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi untuk memperkuat peran P2TP2A

memperkuat lembaga atau unit organisasi yang menangani perlidungan perempuan dan anak

melakukan pemantauan dan evaluasi

BAB IX PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 21 (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan, baik secara perorangan dan/atau organisasi

(2) Masyarakat dapat berperanserta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan baik secara organisasi dan/atau perorangan BAB X PENUTUP Pasal 22 Peraturan ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan perlindungan perempuan dan anak di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana Padatanggal 07 Maret 2013 BUPATI LAMPUNG TIMUR, Diundangkan di Sukadana pada tanggal 07 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, ttd ttd ERWIN ARIFIN I WAYAN SUTARJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERLIDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR I

UMUM Hak untuk mendapatkan perlindungan bagi setiap warga negara, sesungguhnya telah dijamin oleh konstitusi

Hal ini bisa dicermati pada tujuan pembentukan negara sebagaimana dimaksud dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pengertian melindungi di sini termasuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan

Selain itu, dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

Namun dalam kenyataannya masalah diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penerlantaran, dan perdagangan orang masih sering terjadi, terutama pada kelompok perempuan dan anak

Hal ini menunjukkan betapa rentannya kedua kelompok tersebut

Padahal kalau dicermati lebih lanjut, perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika kemajuan negara

Perempuan sebagai bagian dari potensi sumberdaya manusia yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara

Keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala terjalin kerjasama yang baik antara sumberdaya perempuan dan laki-laki

Sementara itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa

Tanggung jawab tersebut hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari upaya agar perempuan dan anak dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik

Dengan adanya Perda tersebut, berarti ada jaminan terpenuhi hak-hak mereka dan perlindungan

dari berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat perempuan dan anak

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kemandirian, yang ditunjukkan dengan kemauannya berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan

Pasal 3 Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengintegrasian adalah bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak harus dijadikan sebagai bagian dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang terdokumentasi dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD

Ayat (2) Ayat (3) Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Yang dimaksud dengan perempuan dan anak yang terkena HIV/AIDS adalah perempuan dan anak yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup telantar

Yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang berada pada posisi lemah/tidak berdaya, termasuk kelompok masyarakat yang menghadapi masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau belum/tidak bisa hidup layak

Yang dimaksud dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat

anak yang berhadapan dengan hukum

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)

anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan

anak korban kekerasan fisik dan/atau mental

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan bentuk lainnya yang mendukung peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak adalah mencakup program dan kegiatan yang inovatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan upaya perlindungan perempuan dan anak

Ayat (2) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Pasal 22 Pasal 23 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 12