PDF -pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom - PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PDF pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf PDF pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf PDF PROFILE KABUPATEN SAMPANG

Related PDF

pemerintah kabupaten sampang - JDIH Kemendagri

[PDF] pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf
PDF

pemerintah kabupaten sampang - Ditjen PP

[PDF] pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf
PDF

PROFILE KABUPATEN SAMPANG

[PDF] PROFILE KABUPATEN SAMPANG sampangkab go id wp content ProfileSampang2017 pdf
PDF

pemerintah kabupaten sampang - dinkes sampang

[PDF] pemerintah kabupaten sampang dinkes sampangdinkes sampangkab go id wp content uploads 1 Perda No1 Th 2007 pdf
PDF

Pengumuman Seleksi CPNS 2018 - BKPSDM Kabupaten Sampang

[PDF] Pengumuman Seleksi CPNS 2018 BKPSDM Kabupaten Sampang bkpsdm sampangkab go id Pengumuman 20Seleksi 20CPNS 202018 20(Rincian 20Form
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

[PDF] PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG sampangkab go id wp content uploads LAMPIRAN I 1 pdf
PDF

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM (Renstra) Kabupaten Sampang Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Anggaran Pendapatan dan
PDF

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

BAB II LANDASAN TEORI

Download Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan

4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertanggung jawab memproses masukkan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran (

repository uksw edu bitstream 123456789 9708 5 T1 BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan untuk merancangan Alat De stilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 2 1 Minyak Atsiri Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris =

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman Permukiman Kumuh : RPJPN 2005-2024 TANTANGAN BERTAMBAHNYA LUASAN PERMUKIMAN KUMUH*: 2004 = 54.000 Ha 2009 =

PDF direktorat jenderal cipta karya tahun 2015 2019 Ditjen Cipta Karyaciptakarya pu go id dok renstra2015 pdf PDF Direktorat Jenderal Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian ciptakarya pu go id 1495186765 LaKIP 20I 20KOMPLIT 20HR pdf PDF

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-unsyiah/index.php/halamanutama/ketentuan) Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala

17 Des 2017 Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan? Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pen dayagunaan Berikut beberapa yang harus

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hubungan bangsa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA? Nasional SDA Dewan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 15 Jan 2007 PERATURAN PRESIDEN

USER MANUAL Version 2.0.0 01 Agustus 2010 DAFTAR ISI Top Bar... 5 Menu Bar... 5 Shortcut Menu... 5 Informasi Pengguna... 6 Versi Aplikasi... 6 Status Bar... 6 Session... 7 Logon Feed... 7 Logout Feed...

2 Usage and safety precautions In this manual, symbols are used to We have made the stompbox style user interface developed for our G series even The balance will be only the direct (live input) signal when set to 0 and only

WALIKOTA BUKITTINGGI

pertama - (ISI) Padangpanjang

WALIKOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS

PDF WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARATbukittinggikota go id download RPJMD pdf PDF walikota bukittinggi propinsi sumatera barat peraturan walikota jdih bukittinggikota go id v2 asset files Perwako 07 2015 pdf PDF walikota bukittinggi provinsi sumatera barat PPID Kemendagrippid kemendagri go id

Home back 130131132133134135 Next

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : a

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan, pemuda, dan keolahragaan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah

bahwa untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan Daerah, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun dengan Peraturan Bupati Sampang

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Percepatan Penuntasan Buta Aksara

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/225/KPTS/013/2006 tentang Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Propinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN :

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

Bupati adalah Bupati Sampang

Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Sampang

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang

Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah

Jenis Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan Daerah

Indikator Kinerja adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat

Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPM

Standar Teknis adalah pedoman kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah

Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan

Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD, Madrasah Ibtidaiyah disingkat dengan MI, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP, Madrasah Tsanawiyah disingkat dengan MTs, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA, Sekolah Menengah Kejuruan disingkat dengan SMK, dan Madrasah Aliyah disingkat dengan MA

Angka Putus Sekolah/Drop Out adalah anak yang keluar dari satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan DO

Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK, Roudlotul Athfal disingkat dengan RA yang selanjutnya disingkat dengan PAUD

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 2 (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan luar biasa (pendidikan berkebutuhan khusus) menjadi wewenang Daerah

(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk PAUD menjadi wewenang Pemerintah Daerah

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM Bidang Pendidikan

(4) SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan pendidikan yang mencakup semua jenis pelayanan hingga mencapai indikator kinerja minimal

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAMAN KANAK-KANAK/ ROUDLATUL ATHFAL Pasal 3 SPM Bidang Pendidikan TK/RA terdiri dari : a

% SD/MI melaksanakan MBS dengan baik

% Gedung SD/MI/SDLB dalam kondisi baik

% BOS SD/MI telah sesuai dengan ketentuan

setiap Kabupaten memiliki minimal 1 SD/MI rintisan bertaraf internasional

% kebutuhan guru SD/MI terpenuhi

dimulainya pengembangan kemitraaan dengan LPTK dan instansi/organisasi dalam bidang/kegiatan inservice training bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/MI

terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepala Sekolah SD/MI yang membina calon peserta Olimpiade Internasional

dimulainya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/MI

% guru SD/MI berpendidikan minimal S-1/D4

% guru dan Kepala Sekolah memiliki sertifikasi kompetensi

% siswa SD/MI sudah memiliki buku teks semua mata pelajaran pokok yang layak

% Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah

% Komite Sekolah berfungsi dengan baik

terwujudnya transparansi & akuntabilitas publik dalam bentuk laporan capaian kinerja tahunan

(2) SPM Bidang Pendidikan SMP/MTs terdiri dari : 1

% sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi

% guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

% buku semua mata pelajaran tersedia

% Gedung SMP/ MTs dalam kondisi baik

% BOS SMP/MTs telah digunakan sesuai dengan ketentuan

dimulainya pengembangan kemitraaan dengan LPTK dan instansi/organisasi dan inservice training bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs

terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepala Sekolah SMP/MTs yang membina calon pemenang Olimpiade Internasional

dimulainya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs

% guru dan Kepala Sekolah SMP/MTs memiliki sertifikat kompetensi

% Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah

% Komite Sekolah berfungsi dengan baik

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam bentuk laporan capaian kinerja tahunan

% SMP/MTs memiliki perpustakaan

% SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik

% SMP/MTs yang memiliki akses listrik menerapkan TV Based Learning

% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6

On-line sistem administrasi pengawasan memanfaatkan ICT

BAB V STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN MENENGAH Pasal 5 (1) SPM Bidang Pendidikan SMA/MA terdiri dari : 1

% sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

% sekolah memiliki tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas administrasi

% kebutuhan guru SMA/MA terpenuhi

% guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

dimulainya pengembangan kemitraaan dengan LPTK dan instansi/organisasi dan inservice training bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/MA

terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepsek yang membina calon pemenang Olimpiade Internasional

dimulainya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

% guru dan Kepala Sekolah memiliki sertifikasi kompetensi

% kurikulum tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh sekolah

% Komite Sekolah berfungsi dengan baik

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam bentuk laporan capaian kinerja tahunan

% Gedung SMA/MA dalam kondisi baik

BOS SMA/MA mulai diterapkan tanpa meninggalkan BKM

Setiap Kabupaten memiliki minimal 1 SMA/MA rintisan bertaraf Internasional

% SMA/MA yang memiliki akses listrik menerapkan ICT Based Learning

% SMA/MA memiliki perpustakaan

% SMA/MA memiliki laboratorium

% SMA/MA memiliki sarana olahraga

% SMA/ MA melaksanakan MBS dengan baik

% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6

On-line sistem administrasi pengawasan memanfaatkan ICT

(2) SPM Bidang Pendidikan SMK terdiri dari : 1

% SMK memiliki tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas administrasi

% jumlah guru SMK yang diperlukan terpenuhi

% guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

% buku teks semua mata pelajaran yang layak tersedia

dilaksanakannya pengembangan kemitraaan dengan LPTK dan instansi/organisasi dan inservice training bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK secara periodik

terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepsek yang membina calon pemenang World Skill Contest dan Asean Skill Contest

dilaksanakannya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

% guru dan Kepala Sekolah memiliki sertifikasi kompetensi

% SMK di setiap Kabupaten bersertifikat ISO

% kurikulum tingkat satuan pendidikan telah terlaksana

% Komite Sekolah berfungsi dengan baik

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam bentuk laporan capaian kinerja tahunan

% Gedung SMK dalam kondisi baik

BOS SMK mulai diterapkan tanpa meninggalkan BKM

setiap Kabupaten memiliki minimal 1 SMK bertaraf Internasional

% SMK yang memiliki akses listrik menerapkan ICT Based Learning

% SMK melaksanakan MBS dengan baik

% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6,00 dan untuk mata pelajaran kompetensi keahlian minimal 7,00

On-line system administrasi pengawasan memanfaatkan ICT

Rasio siswa SMA/MA : SMK = 40:60

% SMK menyelenggarakan pembelajaran berorientasi pada pembentukan disiplin dan aspirasi kerja

% SMK menyelenggarakan program kewirausahaan

% SMK menyelenggarakan program bakat dan minat

% SMK menyelenggarakan sertifikasi keahlian dan standar nasional sebagai bagian persyaratan penetapan kelulusan

% SMK di Kabupaten/Kota menyelenggarakan sertifikasi keahlian standar Internasional sebagai bagian persyaratan kelulusan

% SMK menyediakan bahan praktik siswa secara individual untuk melaksanakan praktik kerja industri

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL Pasal 6 SPM Bidang Pendidikan non formal terdiri dari : 1

% penduduk usia produktif (15-44 tahun) bisa membaca, menulis, dan berhitung

Peserta didik program paket A yang tidak aktif tidak melebihi 4%

% peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket A lulus ujian kesetaraan

% tutor Program Paket A memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

% pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

% DO SD/MI melalui Paket A terlayani

% jumlah penduduk usia tahun yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B

Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 5%

% modul Program Paket B tersedia

% peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan

% lulusan Program Paket B bekerja

% lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C)

% kebutuhan tutor Program Paket B terpenuhi

% tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

% jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMA/MA, SMK menjadi peserta didik Program Paket C

Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif tidak melebihi 3%

% modul Program Paket C tersedia

% peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket C lulus ujian kesetaraan

% lulusan Program Paket C bekerja

% lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

% kebutuhan tutor Program Paket C terpenuhi

% tutor Program Paket C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

% warga masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang

% lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah

% lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi

% kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang dibina secara terus menerus

% lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja

% kebutuhan tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang terpenuhi

% tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan

% peserta ujian kursus-kursus memperoleh ijazah atau sertifikat

% kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

BAB VII STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEBUDAYAAN Pasal 7 SPM Bidang Kebudayaan terdiri dari : 1

% museum daerah di Kabupaten Sampang dapat dimanfaatkan sebagai tempat studi dan rekreasi

% guru pembina seni di sekolah kompetensinya meningkat

% meningkatnya profesionalisme tenaga bidang seni budaya

% siswa berkesempatan untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam lomba seni

% peralatan kesenian dapat difungsikan dengan baik

% karya cipta seniman dapat dipatenkan

% pemberian bantuan kepada organisasi seni budaya daerah yang mempunyai reputasi tingkat nasional/internasional terlaksana

% pemahaman terhadap seni budaya mulai usia dini melalui paguyuban peminat seni tradisi (PPST) di sekolah meningkat

BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA Pasal 8 (1) SPM Bidang Program Peningkatan Wawasan dan Sikap Pemuda terdiri dari : 1

% Sekolah melaksanakan Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

(2) SPM Penyelenggaraan Program Peningkatan Keterampilan Pemuda terdiri dari : 1

(3) SPM Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga terdiri dari : 1

(4) SPM Program Pemassalan Olahraga terdiri dari : 1

(5) SPM Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terdiri dari : 1

BAB IX PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN SPM Pasal 9 (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan yang menjadi wewenangnya sesuai SPM Bidang Pendidikan

(2) Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang sesuai dengan kewenangan masing-masing

(3) Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 10 Sumber pembiayaan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang

BAB XI PEMBINAAN Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sesuai SPM Bidang Pendidikan

(2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan standar teknis, pedoman, pemberian bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi : a

perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai SPM Bidang Pendidikan

penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Pendidikan

penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan

Pasal 12 Pelaksanaan supervisi dan pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan

BAB XII PENGAWASAN Pasal 13 (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sesuai SPM Bidang Pendidikan

(2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sesuai SPM Bidang Pendidikan, kepada Gubernur, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 15

Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 1 Pebruari 2008 PJ

BUPATI SAMPANG, SALINAN Peraturan Bupati ini disampaikan Drs

CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM

MSi kepada : Pembina Utama Madya Yth

Gubernur Jawa Timur di Surabaya

NIP Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang

Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sampang

Kepala Badan Perencanaan Pemba

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

ttd Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 1 Pebruari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs

ASYHAR, MM Pembina Utama Madya NIP Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 2