PDF -menteriperhubungan republik indonesia - Bphn - MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5


Like and share and download

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

menteriperhubungan republik indonesia - Bphn

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, a. bahwa sesuai

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, a. bahwa sesuai PDF keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor kp 1958 jdih dephub go id assets uudocs KP 1958 TAHUN 2018 pdf PDF peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 46 ppid dephub go id files PM 46 TAHUN 2018 pdf PDF peraturan menteri

Related PDF

keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor kp 1958

[PDF] keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor kp 1958 jdih dephub go id assets uudocs KP 1958 TAHUN 2018 pdf
PDF

peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 46

[PDF] peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 46 ppid dephub go id files PM 46 TAHUN 2018 pdf
PDF

peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 19

[PDF] peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 19 jdih dephub go id assets uudocs PM 19 TAHUN 2018 pdf
PDF

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

[PDF] PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA jdih dephub go id assets uudocs PM 12 TAHUN 2019 pdf
PDF

menteriperhubungan republik indonesia - Bphn

[PDF] menteriperhubungan republik indonesia Bphn bphn go id data documents 10pmhub059 pdf
PDF

BAB III PERANCANGAN SISTEM E-PROCUREMENT 3.1. Tinjauan Umum Perancangan sistem e-procurement akan duraikan secara lebih rinci dalam bab ini, yakni berupa tahapan proses pembuatan dari awal sampai akhir.

Tinjauan Umum Perancangan sistem e procurement akan duraikan secara lebih rinci dalam bab ini, yakni berupa tahapan proses pembuatan dari awal sampai? iii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah membuat sebuah aplikasi sistem informasi e procurement

4. PELELANGAN UMUM SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI ATAU SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS a. Pengumuman Prakualifikasi 1) Kelompok Kerja ULP mengumumkan Pelelangan

lkpp go id v2 files content file 15082012113313PB B 4 bab ii tata cara pemilihan penyedia barang halaman ii 133 4 pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai atau sistem penilaian biaya ulp ub ac id wp content uploads 2015 03 2d pra

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM INFORMASI

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS 1. PENGERTIAN KAS merupakan aktiva/asset perusahaan yang paling likuid dan paling rentan terjadi penyelewengan, penipuan dan pencurian ( Slamet sugiri, 2009

feelfreeflow files wordpress 2011 11 bab 1 BAB 1 AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KAS 10 Cek tersebut diuangkan ke bank oleh kasir kas kecil dan uangnya digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran kas kecil Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil

Bab 1 Pendahuluan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam setiap perusahaan tentu menginginkan adanya peningkatan dan perkembangan untuk menjadi lebih baik dalam memperoleh laba. Untuk memperoleh

sir stikom edu id eprint 677 4 BAB I pdf BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi yang semakin maju menjadi pemicu untuk berpikir lebih maju Dengan didorong perkembangan teknologi, manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat dan tepat Teknologi informasi merupakan teknologi yang

DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : JK-E/007.03/38 /2013 Tanggal : 15 Pebruari 2013 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Boyolali Kelompok Kerja : Jasa Konsultansi ULP

27 Jan 2015 Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Jasa 67 2 Dokumen Tata cara pelaksanaan mengacu pada lampiran JK 03 3 4 4 Kontrak 3 2 1 1 Alamat, nomor telepon facsimile e mail Panitia Tender;

Republik Indonesia Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang [Dokumen Kualifikasi] - dengan Prakualifikasi - Lembaga Kebijakan /Jasa Pemerintah DAFTAR ISI D O K U M E N K U A L I F I K A S I... 1 BAB

PDF Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Pengadaan LKPP lkpp go id 31122010171820SBD BARANG Prakualifikasi lengkap1 pdf PDF Standar Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 11012011192526Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

DRS. THOMAS, BLASIUS, WIDARTOYO & REKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) Izin Usaha / Business License No.: KEP-43/KM.1/2010 Jl. Taman Kendangsari No. 7 Surabaya 60292 Telp (031) 8496920

kip bandaacehkota go id wp content uploads 2014 06 PA LAPORAN AUDITOR PUBLIK ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati No 86 KAP MP AUP V 2014 Kepada Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

BAB IV PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 4.1 Sistem Informasi Akuntansi Yang Diusulkan Berikut ini adalah tabel usulan yang penulis usulkan pada Dewan Kemakmuran Masjid Agung

eprints uns ac id 4421 1 138541008201006591 pdf i PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi kasus pada CV MITRA TANINDO) Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas tugas dan Memenuhi Syarat syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi thesis binus ac id Doc Bab4 2007 1 00005 AK Bab 4

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI E-PROCUREMENT BERDASAR KEPPRES 80 TAHUN 2003 DENGAN MEMPERGUNAKAN REQUIREMENT MODEL (RQM) Khakim Ghozali (1), Aris Tjahyanto (2) Jurusan Sistem Informasi Fakultas

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Sistem informasi telah thesis binus ac id doc Bab1 2011 2 00020 SI 20Bab1001 pdf PDF rancang bangun sistem informasi e purchasing Digilib ITSdigilib its ac id public ITS paper 19425 5207100068 Paper

Home back 210211212213214215 Next

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, a

bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa mulai menggunakan e-procurement

bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 8

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E- Tendering

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BABI KETENTUAN UMUM 3

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Kementerian kepada Portal Pengadaan Nasional

Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP

Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User 10 dan Password yang diberikan oleh LPSE

Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User 10 dalam SPSE

User 10 adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE

Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia jasa barang/jasa yang meliputi persetujuan dan penyampaian notifikasi persetujuan

E- Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi

BAB II RUANG L1NGKUP Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan secara elektronik dengan cara E- Tendering, yang menggunakan metode pelelangan/seleksi umum dan pelelangan/seleksi sederhana

BAB III PELAKSANAAN Pasal3 Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal4 Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimulai dari pengumuman rencana umum pengadaan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dengan cara E- Tendering di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini

(1) Dokumen/data yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik harus diunggah dalam aplikasi SPSE

(2) Dalam hal terjadi perbedaan data antara data yang diunggah dengan data fisik, maka yang berlaku adalah data yang diunggah dalam aplikasi SPSE

(3) ULP dapat melakukan klarifikasi dokumen/data, apabila dokumen/data yang diunggah diragukan

(4) Dalam hal terdapat dokumen/data yang tidak benar maka kepada penyedia barang/jasa dinyatakan gugur dan dimasukkan dalam daftar hitam

(1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi ULP, LPSE menyediakan jaringan dan akses internet/intranet untuk seluruh unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(2) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dan/atau Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan menyediakan jaringan dan akses internet/intranet untuk seluruh unit kerja di Lingkungan masing-masing

(3) LPSE diwajibkan menyediakan dan memelihara ruang penawaran (Bidding Room) untuk mendekatkan pelayanan kepada pengguna

BABVI KETENTUAN PERALIHAN Dalam hal LPSE Kementerian Perhubungan masih belum dapat menjangkau, maka ULP dapat menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat

(1) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya proses pemilihan penyedia barang/jasa

(2) Dalam hal pengadaan barang/jasa secara elektronik belum dapat dilakukan secara penuh, maka pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual

(3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam berita negara

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 9 Juni 2011 SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Wakil Menteri Perhubungan

Sesjen, Irjen, Para Dirjen dan Kabadan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Para Kepala Biro, para Kepala Pusat, Sekretaris Itjen, Para Sekretaris Ditjen dan Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Ketua Mahkamah Pelayaran dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi

MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 59 TAHUN 2011 TANGGAL : 9 Juni 2011 TAT A CARA PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK OENGAN CARA E- TENDERING 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1

User 10 dan password yang masih aktif dapat digunakan oleh penyedia untuk mengikuti pengadaan melalui SPSE ditempat yang bersangkutan terdaftar

Terhadap data, formulir isian dan file, baik yang disampaikan oleh PAlKPA, PPK, ULP atau penyedia barang/jasa tidak memerlukan tanda tangan basah

Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan pelelangan umum

Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan pelelangan umum

Pemilihan penyedia jasa konsultansi yang dilakukan dengan seleksi umum

a) Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur (1) Pengumuman pascakualifikasi

(2) Download dokumen pemilihan dan kualifikasi

(4) Upload dokumen penawaran dan kualifikasi

(5) Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi

(7) Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(8) Upload berita acara hasil penawaran

(11) Masa Sanggah Hasil Lelang

(12) Surat penunjukan penyedia barang/jasa

(3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis serta file II : penawaran harga

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran file I

(11) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(12) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(13) Upload berita acara hasil pelelangan

(16) Masa Sanggah Hasil Lelang

(17) Surat penunjukan penyedia barang/jasa

(3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis serta file II : penawaran harga

(10) Pembukaan/pengumuman peringkat teknis

(11) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(12) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(13) Upload berita acara hasil pelelangan

(16) Masa Sanggah Hasil Lelang

(17) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa

(3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis

(11) Penetapan peringkat teknis

(12) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(13) Upload dokumen penawaran file II : penawaran harga

(14) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(15) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Masa Sanggah Hasil Lelang

(19) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa

(3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis

(11) Penetapan peringkat teknis

(12) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(13) Upload dokumen penawaran file II : penawaran harga

(14) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(15) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Masa Sanggah Hasil Pelelangan

(19) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa

Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur a) Pengumuman pascakualifikasi

b) Download dokumen pemilihan dan kualifikasi

d) Upload dokumen penawaran dan kualifikasi

e) Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi

g) Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi

h) Upload berita acara hasil pelelangan

I) Surat penunjukan penyedia barang/jasa

a) Pra Kualifikasi Dua File Sistem Kualitas (3) Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

(4) Upload dokumen prakualifikasi

(5) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(6) Penetapan Hasil Kualifikasi

(7) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (8) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Penjelasan dokumen (10) Upload dokumen penawaran file I: penawaran administrasi dan teknis serta file II: penawaran harga

(11) Pembukaan dan evaluasi penawaran file I

(12) Penetapan peringkat teknis

(13) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(14) Masa sanggah atas hasil kelulusan administrasi dan teknis

(15) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(16) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

(17) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Surat penunjukan penyedia barang/jasa

b) Pra Kualifikasi Dua File Sistem Kualitas dan Biaya (3) Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

(4) Upload dokumen prakualifikasi

(5) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(6) Penetapan Hasil Kualifikasi

(7) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (8) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Penjelasan dokumen (10) Upload dokumen penawaran file I: penawaran administrasi dan teknis serta file II: penawaran harga

(11) Pembukaan dan evaluasi penawaran file I

(12) Penetapan peringkat teknis

(13) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(14) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(17) Masa Sanggah Hasil Lelang

(18) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

(19) Upload berita acara hasil pelelangan

(20) Surat penunjukan penyedia barang/jasa

c) Pra Kualifikasi Satu File Sistem Pagu Anggaran (3) Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

(4) Upload dokumen prakualifikasi

(5) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(6) Penetapan Hasil Kualifikasi

(7) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (8) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Penjelasan dokumen (10) Upload dokumen penawaran

(11) Pembukaan dokumen Penawaran serta Koreksi Aritmatik

(15) Masa Sanggah Hasil lelang

(16) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

(17) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

d) Pra Kualifikasi Satu File Sistem Biaya Terendah (3) Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

(4) Upload dokumen prakualifikasi

(5) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(6) Penetapan Hasil Kualifikasi

(7) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (8) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Penjelasan dokumen (10) Upload dokumen penawaran

(11) Pembukaan dokumen Penawaran serta Koreksi Aritmatik

(16) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

(17) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(4) Upload dokumen prakualifikasi

(5) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(6) Penetapan Hasil Kualifikasi

(7) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (8) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Penjelasan dokumen (10) Upload dokumen penawaran

(11) Pembukaan dokumen Penawaran serta Koreksi Aritmatik

(16) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

(17) Upload berita acara hashpelelangan

(18) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

b) Pra Kualifikasi Satu File Sistem Biaya Terendah (3) Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

(4) Upload dokumen prakualifikasi

(5) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(6) Penetapan Hasil Kualifikasi

(7) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (8) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Penjelasan dokumen (10) Upload dokumen penawaran

(11) Pembukaan dokumen Penawaran serta Koreksi Aritmatik

(16) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

(17) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

a) Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur (1) Pengumuman pascakualifikasi

(2) Download dokumen pemilihan dan kualifikasi

(4) Upload dokumen penawaran dan kualifikasi

(5) Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi

(6) Evaluasi penawaran (7) Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(12) Suara penunjukan penyedia barang/jasa (13) Penandatanganan kontrak

b) Pra Kualifikasi Dua Tahap Sistem Nilai (3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis

(11) Penetapan peringkat teknis

(12) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(13) Upload dokumen penawaran file II : penawaran harga

(14) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(15) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Masa Sanggah Hasil Pelelangan

(19) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa

c) Pra Kualifikasi Dua Tahap Sistem Umur Ekonomis (3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis

(11) Penetapan peringkat teknis

(12) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(13) Upload dokumen penawaran file II : penawaran harga

(14) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(15) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Masa Sanggah Hasil Pelelangan

(19) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa

d) Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur (1) Pengumuman pascakualifikasi

(2) Download dokumen pemilihan dan kualifikasi

(4) Upload dokumen penawaran dan kualifikasi

(5) Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi

(6) Evaluasi penawaran (7) Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(8) Upload berita acara hasil pelelangan

(11) Masa sanggah hasil lelang

(12) Suara penunjukan penyedia barang/jasa (13) Penandatanganan kontrak

a) Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur (1) Pengumuman pascakualifikasi

(2) Download dokumen pemilihan dan kualifikasi

(4) Upload dokumen penawaran dan kualifikasi

(5) Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi

(7) Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(8) Upload berita acara hasil pelelangan

(12) Suara penunjukan penyedia barang/jasa (13) Penandatanganan kontrak

b) Pra Kualifikasi Dua File Sistem Nilai (3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis serta file II : penawaran harga

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran file I

(11) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(12) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(13) Upload berita acara hasil pelelangan

(16) Masa Sanggah Hasil Lelang

(17) Surat penunjukan penyedia barang/jasa

c) Pra Kualifikasi Dua File Sistem Umur Ekonomis (3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis serta file II : penawaran harga

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran file I

(11) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(12) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(13) Upload berita acara hasil pelelangan

(16) Masa Sanggah Hasil Lelang

(17) Surat penunjukan penyedia barang/jasa

d) Pra Kualifikasi Dua Tahap Sistem Nilai (3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hashprakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis

(11) Penetapan peringkat teknis

(12) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(13) Upload dokumen penawaran file II : penawaran harga

(14) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(15) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Masa Sanggah Hasil Pelelangan

(19) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa

e) Pra Kualifikasi Dua Tahap Sistem Umur Ekonomis (3) Upload dokumen prakualifikasi

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

(5) Penetapan Hasil Kualifikasi

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen (7) Masa sanggah prakualifikasi

(9) Upload dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis

(10) Pembukaan dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis

(11) Penetapan peringkat teknis

(12) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

(13) Upload dokumen penawaran file II : penawaran harga

(14) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

(15) Upload berita acara hasil pelelangan

(18) Masa Sanggah Hasil Pelelangan

(19) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa

b) Download dokumen prakualifikasi

c) Upload dokumen prakualifikasi

d) Evaluasi dokumen prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi

e) Penetapan Hasil Kualifikasi

f) Pengumuman hasil prakualifikasi dan Download dokumen g) Masa sanggah prakualifikasi

i) Upload dokumen penawaran file 1 : penawaran administrasi dan teknis

j) Pembukaan dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis

I) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis

m) Upload dokumen penawaran file II : penawaran harga

n) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II

r) Masa Sanggah Hasil Pelelangan

s) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa

Sanggah Banding (bila diperlukan) tidak ada dalam sistem, sehingga dilakukan secara manual

PAlKPA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa masing-masing UPT/KantorlSatuan Kerja

a) menyerahkan surat kepada ULP yang berisikan paket pekerjaan, sekurang-kurangnya: Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak

b) surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, disampaikan juga dalam bentuk dokumen elektronik

a) Menerima, memeriksa, menyimpan dan melaksanakan persiapan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK

b) Mengembalikan kepada PPK dalam hal dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi proses pelelangan

c) Menyiapkan Dokumen Pemilihan Elektronik Sesuai Standar yang sudah ditetapkan LKPP (Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-tendering), meliputi : (1) Pengadaan Barang pascakualifikasi

(2) Pengadaan Barang Prakualifikasi

(3) Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi

(4) Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

(6) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul

(7) Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi

(8) Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi

d) Menetapkan kelompok kerja untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan diserahkan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (User 10 dan Password) untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitiaan, termasuk PPK

dan 2) Bagi penyedia barang/jasa yang bergabung dalam kemitraan dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka pemimpin kemitraan atau kerjasama yang berhak mendapatkan kode akses aplikasi SPSE

dan

  • 4) Untuk penyedia barang/jasa yang bergabung dalam kemitraan dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan (Ieadfirm) konsorsium atau bentuk kerjasama lain
  • 1) Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE
  • 2) Pertanyaan hanya dapat disampaikan dalam waktu yang ditetapkan dalam aplikasi SPSE
  • 3) ULP harus menjawab setiap pertanyaan yang muncul dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir
  • 4) Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masih mempunyai waktu 1 (satu) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab
  • 5) Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali
  • 6) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP yang proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan
  • 7) Pelaksanaan penjelasan lapangan dilakukan oleh seseorang selain ULP, misalnya tim teknis yang ditunjuk oleh ULP, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penjelasan Lapangan (BAPL)
  • 8) ULP membuat dokumentasi proses penjelasan pelelangan melalui fasilitas cetak layar (print screen)
  • 9) Perubahan (Addendum) dapat dilakukan secara berulang dengan ketentuan batas akhir adalah 2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir
  • dan 10)BAPL menjadi bagian dari addendum, dengan ketentuan dalam hal tidak ada addendum, maka BAPL menjadi bagian dari BAHP

    Data kualifikasi disampaikan melalui formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

    rhs), Panitia Pengadaan Wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada LPSE untuk dilakukan analisa, dan apabila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP

    dan 1) peserta pelelangan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada ULP melalui aplikasi SPSE dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang

    penayangan pengumuman yang dilakukan melalui aplikasi SPSE merupakan papan pengumuman resmi

    dalam hal pada tahap pengumuman pemenang ULP telah menetapkan pemenang suatu paket pekerjaan, serta pada proses pengumuman lainnya, aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan tersebut, serta mengirimkan informasi melalui kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut

    Dalam hal ULP memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka ULP harus memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi ulang

    Informasi tentang pelelangan ulang secara otomatis akan terkirim melalui kepada semua peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut

    Dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan teknis operasional, ULP dapat memutuskan untuk melanjutkan atau mengulang lelang

    Lelang ulang dilaksanakan dengan memasukkan data lelang baru, termasuk membuat dokumen pemilihan baru dan membuat jadwal baru

    Evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadwal pada tahapan evaluasi dan seterusnya, dan melakukan proses evaluasi sebagaimana evaluasi awal

    surat jaminan penawaran asli disampaikan kepada ULP sebelum batas akhir mengunggah dokumen penawaran

    surat jaminan sanggahan banding ash disampaikan kepada ULP sebelum batas akhir mengunggah sanggahan banding

    ULP dapat meminta peserta pelelangan untuk menyampaikan surat jaminan dari bank atau asuransi dan contoh produk ke tempat yang ditentukan oleh ULP

    Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan dalam dokumen pemilihan oleh ULP

    Bila dianggap perlu ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pelelangan dengan disertai alasan dan diunggah melalui aplikasi SPSE sebelum tahapan jadwal terlewati

    ULP menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri untuk memasukkan penyedia barang/jasa ke dalam daftar hitam untuk kurun waktu tertentu

    Menteri menyerahkan daftar hitam kepada LKPP untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional

    Dengan masuknya penyedia barang/jasa dalam daftar hitam, maka penyedia tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan yang diselenggarakan melalui LPSE di seluruh Indonesia

    dan 3) LPSE menerima, menyimpan dan menerbitkan kode akses terhadap pengawas fungsional sebagaimana dimaksud pada butir 1)

    dan IS SH MM MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP