PDF -AUDIT, ASURANS ETIKA PROFESI - iapiorid - Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

AUDIT, ASURANS ETIKA PROFESI - iapiorid

DRS. THOMAS, BLASIUS, WIDARTOYO & REKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) Izin Usaha / Business License No.: KEP-43/KM.1/2010 Jl. Taman Kendangsari No. 7 Surabaya 60292 Telp (031) 8496920

DRS. THOMAS, BLASIUS, WIDARTOYO & REKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) Izin Usaha / Business License No.: KEP-43/KM.1/2010 Jl. Taman Kendangsari No. 7 Surabaya 60292 Telp (031) 8496920 kip bandaacehkota go id wp content uploads 2014 06 PA LAPORAN AUDITOR PUBLIK ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati No 86 KAP MP AUP V 2014 Kepada Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

Related PDF

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG

kip bandaacehkota go id wp content uploads 2014 06 PA LAPORAN AUDITOR PUBLIK ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati No 86 KAP MP AUP V 2014 Kepada Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh di Banda Aceh
PDF

PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK ATAS PROSEDUR ANALITIS dan

researchgate publication 307640535 Akuntan Publik, Prosedur analitis dan pemahaman auditor terhadap bisnis klien merupakan sebuah keharusan bagi auditor sebelum mereka melaksanakan kegiatan audit atas laporan
PDF

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

jdih kpu go id data data kepkpu SK 368 THN 2014 pdf G Lampiran A 6 Laporan Auditor Publik atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye KEDUA Menetapkan Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri atas
PDF

PERSEPSI AUDITOR PUBLIK DAN AUDITOR INTERN TERHADAP STRUKTUR

blognyaekonomi files wordpress 2013 06 daya Persepsi Auditor Publik dan Auditor Intern terhadap Struktur Pengendalian Intern (38 47) Sri Retno Indrastanti dan Wahyono 41 definisi di atas, persepsi auditor atas SPI tentunya akan berpengaruh terhadap penerapan dan pemeliharaan SPI dalam suatu perusahaan Secara umum, persepsi auditor atas SPI dapat bersifat positif atau negatif
PDF

EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR AKUNTAN

thesis binus ac id doc Lain lain 2011 2 00582 AK Namun dalam penerapan prosedur pengujian yang akan dilakukan pada evaluasi auditor atas PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) SB
PDF

PERTIMBANGAN ATAS PROSEDUR YANG TIDAK DILAKSANAKAN SETELAH

alengwee files wordpress 2011 10 sa seksi harus diterapkan olah auditor, yang setelah tanggal laporan auditor, berkesimpulan bahwa satu atau lebih prosedur audit yang dipandang perlu pada saat audit, dengan adanya keadaan kemudian, tidak dilaksanakan dalam audit atas laporan keuangan, namun tidak terdapat indikasi bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar sesuai
PDF

PEMBERIAN TANGGAL ATAS LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN - alengwee

alengwee files wordpress 2011 10 sa seksi 1 Lihat SA seksi 561 [PSA No 47] Penemuan Kemudian Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor, tentang prosedur yang dilaksanakan oleh auditor yang, setelah tanggal laporan auditnya atas laporan keuangan yang diaudit, menyadari tentang adanya fakta yang mungkin telah ada pada tanggal laporan auditnya, yang mungkin berdampak terhadap
PDF

SA Seksi 319 PERTIMBANGAN ATAS PENGENDALIAN INTERN DALAM

natawidnyana files wordpress 2009 05 psa no Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan Sumber PSA No 69 PENDAHULUAN 01 Seksi ini memberikan panduan tentang pertimbangan auditor atas pengendalian intern klien dalam audit terhadap laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia
PDF

AUDIT, ASURANS ETIKA PROFESI - iapiorid

iapi or id uploads content 15 AAEP Lanjutan Fixed pdf 32 Auditor dapat melaksanakan perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati atas unsur, akun atau pos suatu laporan keuangan Contoh prosedur yang layak untuk disepakati adalah A Melaksanakan prosedur tertentu atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain B Memperoleh pemahaman tentang hal tertentu
PDF

BAB IV PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 4.1 Sistem Informasi Akuntansi Yang Diusulkan Berikut ini adalah tabel usulan yang penulis usulkan pada Dewan Kemakmuran Masjid Agung

eprints uns ac id 4421 1 138541008201006591 pdf i PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi kasus pada CV MITRA TANINDO) Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas tugas dan Memenuhi Syarat syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi thesis binus ac id Doc Bab4 2007 1 00005 AK Bab 4

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI E-PROCUREMENT BERDASAR KEPPRES 80 TAHUN 2003 DENGAN MEMPERGUNAKAN REQUIREMENT MODEL (RQM) Khakim Ghozali (1), Aris Tjahyanto (2) Jurusan Sistem Informasi Fakultas

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Sistem informasi telah thesis binus ac id doc Bab1 2011 2 00020 SI 20Bab1001 pdf PDF rancang bangun sistem informasi e purchasing Digilib ITSdigilib its ac id public ITS paper 19425 5207100068 Paper

KUESIONER Peranan Sistem Informasi Akuntansi Kas dan Bank Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Perusahaan Petunjuk Pengisian Daftar pertanyaan ini terdiri dari dua tipe yaitu pertanyaan tipe A (Pertanyaan

repository usd ac id 6538 2 112114120 full pdf EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI Studi kasus di Minimarket KOPMA UNY SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi eprints dinus ac id 8491 1 jurnal 11632 pdf terutama pihak manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Jln. Gunung Lawu Ridge Biak Papua BERITA ACARA HASIL PELELANGAN NOMOR : 11.J/POKJA-V/PRC.SS/DPU/2016 Paket Pekerjaan : Pengawasan pembangunan

PDF pemerintah kabupaten biak numfor JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB BIAK 20NUMFOR 3 2009 pdf PDF Untitled Ombudsman RI ombudsman go id produk LP file 20180129 170313 pdf PDF Untitledsipsn menlhk go id

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Dokumen Pengadaan Pengadaan Kain Pakaian Dinas Harian (PDH) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Panitia /Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik D O K U M E N P

PDF bupatibojonegoro JDIH Gresik Kabupaten Gresikjdih gresikkab go id 34 Tahun 2017 Pedoman Teknis Dana Desa ADD Bagian dari hasil pajak retribusi daerah pdf PDF pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go

Republik Indonesia Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [Dokumen ] -Metode [Seleksi Umum /Seleksi Sederhana] dengan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - i DAFTAR ISI BAB

PDF Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi Badan lkpp go id SBD Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul pdf PDF peraturan presiden republik indonesia nomor 16 Setkab go idsetkab go id wp content uploads Perpres

BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan Menurut Mulyadi (2001:165) menyatakan bahwa Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada

PDF BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini akan membahas hasil analisis sir stikom edu id eprint 1635 6 BAB IV pdf PDF BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perpustakaan UIlib ui ac id file?file=digital 116702 T 2024592 Studi 20persepsi pdf PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan?

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2

SILABUS-MATRIKULASI Akuntansi Keuangan II Jurusan - UNS

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 Dr. Bandi, M.Si., Ak 1 Sesi 2 UTANG LANCAR DAN KONTIJENSI 2 SIKLUS (PROSES) AKUNTANSI KEUANGAN Penjurnalanpenutupan Bukti Bk Jurnal Bk Besar BB Pembantu LAP KEUANGAN: ~Neraca

Akuntansi Keuangan Menengah II, S 1, 3 SKS, Semester 4 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok dengan prasyarat mahasiswa telah lulus mengambil? 1 Nama Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 2 Kode PA402 3 Bobot sks

Home back155 156157158159160 Next

THOMAS, BLASIUS, WIDARTOYO & REKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) Izin Usaha / Business License No

1/2010 Jl

Taman Kendangsari No

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye

Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik

Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU

Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK

Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya

Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini

Surabaya, 20 Mei 2014 Drs

Widartoyo, Ak, MM, M

Si, CPA Partner No

LAMPIRAN B

PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN A

UMUM Buat tanda terima untuk mencatat TIDAK 2

semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang Laporan dan dokumen telah diterima dari Calon Anggota DPD tanggal 24 April 2014 LPPDK tidak terdapat rincian perhitungan sehingga tidak dapat ditelusuri serta Tidak mampu telusur karena klasifikasi pengeluaran pada LADK seharusnya diklasifikasikan penerimaan sumbangan mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)

b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK

c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan

TIDAK Tidak mampu telusur karena klasifikasi pengeluaran pada LADK seharusnya diklasifikasikan penerimaan sumbangan serta tidak dapat ditelusuri ke RKDK LPPDK tidak terdapat rincian perhitungan sehingga tidak dapat ditelusuri

REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan

TIDAK Status bank nya adalah bank Umum Pemerintah (Bank Syariah Mandiri)

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, Status kepemilikan RKDK diragukan dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut

PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan LPPDK tidak terdapat rincian sehingga Sumbangan Dana Kampanye Calon prosedur tidak dapat dilakukan Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan

dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

(c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah

(d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) LPPDK tidak terdapat rincian sehingga prosedur tidak dapat dilakukan b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda LPPDK tidak terdapat rincian perhitungan sehingga tidak dapat ditelusuri

c) dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan

Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan

TIDAK Dokumen pendukung DK-2, DK-4, dan DK-6 telah dilampirkan d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat DK-2 untuk penyumbang Samidin dan pernyataan, laporkan dalam temuan

Anang Suryana tidak dilampirkan berdasarkan DLPSDK Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas TIDAK Kekaurasian matematis telah benar b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan

b) Laporkan pembandingan jumlah c) penerimaan tersebut dalam temuan

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan LPPDK tidak terdapat rincian perhitungan sehingga tidak dapat ditelusuri

d) 8 a) b) 9 a) melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif

Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang

TIDAK Terdapat penyumbang yang tidak melampirkan DK-2 dan terdapat penyumbang yang tidak dilaporkan di b) 10 a) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan Terdapat penyumbang yang tidak melampirkan DK-2 dan terdapat penyumbang yang tidak dilaporkan di DLPSDK serta DK-1 serta bukti identitas

b) transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut

(a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung Terdapat penyumbang yang tidak melampirkan DK-2 dan terdapat penyumbang yang tidak dilaporkan di DLPSDK serta DK-1 serta bukti identitas berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada)

(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan TIDAK Tidak ditemukan penyumbang kelompok bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan TIDAK Tidak ditemukan penyumbang badan usaha surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan buktibukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan

c) Telusuri transaksi tersebut kebukti

memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut

Penerimaan tanpa bukti pendukung dan tidak dapat ditelusuri ke RKDK d) Jika terdapat penerimaan yang tidak e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): TIDAK Terdapat penyumbang yang tidak melampirkan DK-2 dan terdapat penyumbang yang tidak dilaporkan di DLPSDK serta DK-1 serta bukti identitas 1) tanggal transaksi

Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, Telah dikirim surat tgl

Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP

g) Buat daftar konfirmasi terkait TIDAK sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut

Telah dibuat daftar konfirmasi h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana i) Laporkan pembandingan jumlah

penerimaan tersebut dalam temuan

j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas buktibukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD

l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Prosedur tidak dapat dilakukan karena Calon Anggota DPD tidak tidak terdapat bukti transaksi berdasarkan harga pasar pengeluaran sebagai dasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan perbandingan 11 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ( DAPDK ) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan

Transaksi penerimaan sumbangan perseorangan diklasifikasikan ke pengeluaran, tidak dilampirkan bukti pendukung, Tidak terdapat rincian di LPPDK

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak Transaksi penerimaan sumbangan memperlihatkan klasifikasi perseorangan diklasifikasikan ke pengeluaran tersebut atau berbeda pengeluaran, tidak dilampirkan bukti dengan ketentuan, atau klasifiksi pendukung, Tidak terdapat rincian di dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda LPPDK dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan

b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan

b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan Tidak terdapat rincian di LPPDK melakukan prosedur yang sehingga prosedur tidak dapat dilakukan menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD

Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) c) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), d) maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK

(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu

serta (d) sifat dan deskripsi dari RKDK tidak dapat ditelusuri serta bukti pendukung tidak dilampirkan transaksi

SURAT REPRESENTATIF DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP

TIDAK Surat Representasi telah didapatkan

  • AUDIT KEAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH LAMPIRAN B

    HAL UNSUR KEAN PERATURAN TERKAIT /TIDAK A UMUM 1 CAKUPAN LAPORAN 2 PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait

    Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD

    HAL UNSUR KEAN PERATURAN TERKAIT /TIDAK B 3 RKDKP 4 BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP

    PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada bank Calon Anggota DPD wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini): a) Rp

    HAL UNSUR KEAN PERATURAN TERKAIT /TIDAK KETEPATAN Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2 WAKTU mematuhi penyerahan Undang-Undang PELAPORAN laporan sebagai berikut sesuai Nomor 8 Tahun 2012 KE KPU(LP-1, dengan waktu yang telah b) Pasal 15 ayat (2), TIDAK LP-2, setor ke ditetapkan : Pasal 20 ayat (5) dan kas negara, a) Penerimaan Sumbangan lapor ke KPU [ 6 Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan:

    b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara

    Pasal 22 ayat (4) Nomor 17 Tahun Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Nomor 1 Tahun 2014

    c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013

    f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

    b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan

    HAL UNSUR KEAN PERATURAN TERKAIT /TIDAK * Dilengkapi bukti lapor KPU Nomor 1 Tahun kepada KPU dan bukti Surat C Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak ( SSPNBP )

    LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU 7 PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

    b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum

    a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012

    b) Pasal 17 ayat (5) Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Nomor 1 Tahun 2014

    c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014

    HAL UNSUR KEAN PERATURAN TERKAIT /TIDAK TANGGAL Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) PEMBUKAAN membuka dan melaporkan dan ayat (6) dan RKDKP Pasal 134 ayat (2) 9 NAMA BANK NAMA PEMILIK RKDKP CAKUPAN LAPORAN Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum

    b) Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia c) Atas nama Calon Anggota DPD Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD

    Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan

    b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

    b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Nomor 1 Tahun a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

    b) Pasal 16 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Nomor 1 Tahun 2014

    TIDAK TIDAK

    HAL UNSUR KEAN PERATURAN TERKAIT /TIDAK Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang

    b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum

    c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

    b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Nomor 1 Tahun 2014