PDF dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, -BAHAN AJAR MATA KULIAH KAJIAN DAN PENGEMBANGAN - Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20/2003 tentang Sisdiknas
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20/2003 tentang Sisdiknas

BAHAN AJAR MATA KULIAH KAJIAN DAN PENGEMBANGAN

PAPARAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 1 PERTAMA: KONSEP DASAR 2 Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20/2003 tentang

PAPARAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 1 PERTAMA: KONSEP DASAR 2 Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20/2003 tentang Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20 2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20 2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Standar Nasional

Related PDF

dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) - Direktori File UPI

Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20 2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Standar Nasional Pendidikan
PDF

Paparan KTSP - STRATEGI NASIONAL - Direktori File UPI

Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20 2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Standar Nasional Pendidikan
PDF

2-Standar Penilaian Sesuai BSNP

2 Mar 2012 yang terkait dengan standar penilaian menurut BSNP, dan dapat 1 Landasan Filosofis dan Yuridis Standar Penilaian Ketentuan danĀ 
PDF

BAB II LANDASAN TEORITIK A Kajian Dasar - Digilib UIN SUKA

1 Ali Mudhofir, Aplikasi Pengembngan KTSP dan Materi ajar dalam Pendidikan Agama Islam Landasan Yuridis, perlunya penyempurnaan kurikulum 1994 beserta KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan
PDF

peraturan menteri pendidikan pendidikan dan kebudayaan republik

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah 1 3 1 Mengenal kitab suci yang pokok (Si Shu)
PDF

kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran - Hasanahworld

mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah berjalan ini Dari aspek penjabaran SK dan KD untuk implementasi standar isi ditemukan Fakta di lapangan banyak ditemukan KTSP hanya mengadopsi dari contoh Tersedianya hasil analisis terhadap kajian SI untuk mendesain kurikulum
PDF

8 BAB II KAJIAN TEORI A Deskripsi Teori 1 Kurikulum Tingkat

pendidikan KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang undang nomor 20 mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Struktur dan muatan kurikulum KTSP pada jenjang Pendidikan dasar dan
PDF

BAHAN AJAR MATA KULIAH KAJIAN DAN PENGEMBANGAN

KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah
PDF

UNDANG UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Sosialisasi KTSP DASAR & FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PDF WMVBE TARGETED BUSINESS PARTICIPATION SUMMARY msfa HKS WmbeSummary Jan 202015 pdf PDF wmvbe targeted business participation summary design msfa content HKS 20WmbeSummary Feb 20rev pdf PDF wmvbe targeted business participation summary

Bentuk: Oleh: PERATURAN PEMERINTAH (PP) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 123 TAHUN 1961 (123/1961) Tanggal: 17 APRIL 1961 (JAKARTA) Sumber: LN 1961/147 Tentang: Indeks: PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA GAYA

PDF PP Nomor 1 Tahun 2019 pdf SIPUU Setkab sipuu setkab go id PP 20Nomor 201 20Tahun 202019 pdf PDF peraturan presiden republik indonesia (pp) Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip ln 2006 ps30 2006 pdf

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

menteriperhubungan republik indonesia - Bphn

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, a. bahwa sesuai

PDF keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor kp 1958 jdih dephub go id assets uudocs KP 1958 TAHUN 2018 pdf PDF peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 46 ppid dephub go id files PM 46 TAHUN 2018 pdf PDF peraturan menteri

BAB III PERANCANGAN SISTEM E-PROCUREMENT 3.1. Tinjauan Umum Perancangan sistem e-procurement akan duraikan secara lebih rinci dalam bab ini, yakni berupa tahapan proses pembuatan dari awal sampai akhir.

Tinjauan Umum Perancangan sistem e procurement akan duraikan secara lebih rinci dalam bab ini, yakni berupa tahapan proses pembuatan dari awal sampai? iii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah membuat sebuah aplikasi sistem informasi e procurement

4. PELELANGAN UMUM SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI ATAU SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS a. Pengumuman Prakualifikasi 1) Kelompok Kerja ULP mengumumkan Pelelangan

lkpp go id v2 files content file 15082012113313PB B 4 bab ii tata cara pemilihan penyedia barang halaman ii 133 4 pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai atau sistem penilaian biaya ulp ub ac id wp content uploads 2015 03 2d pra

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM INFORMASI

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS 1. PENGERTIAN KAS merupakan aktiva/asset perusahaan yang paling likuid dan paling rentan terjadi penyelewengan, penipuan dan pencurian ( Slamet sugiri, 2009

feelfreeflow files wordpress 2011 11 bab 1 BAB 1 AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KAS 10 Cek tersebut diuangkan ke bank oleh kasir kas kecil dan uangnya digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran kas kecil Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil

Bab 1 Pendahuluan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam setiap perusahaan tentu menginginkan adanya peningkatan dan perkembangan untuk menjadi lebih baik dalam memperoleh laba. Untuk memperoleh

sir stikom edu id eprint 677 4 BAB I pdf BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi yang semakin maju menjadi pemicu untuk berpikir lebih maju Dengan didorong perkembangan teknologi, manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat dan tepat Teknologi informasi merupakan teknologi yang

DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : JK-E/007.03/38 /2013 Tanggal : 15 Pebruari 2013 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Boyolali Kelompok Kerja : Jasa Konsultansi ULP

27 Jan 2015 Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Jasa 67 2 Dokumen Tata cara pelaksanaan mengacu pada lampiran JK 03 3 4 4 Kontrak 3 2 1 1 Alamat, nomor telepon facsimile e mail Panitia Tender;

Republik Indonesia Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang [Dokumen Kualifikasi] - dengan Prakualifikasi - Lembaga Kebijakan /Jasa Pemerintah DAFTAR ISI D O K U M E N K U A L I F I K A S I... 1 BAB

PDF Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Pengadaan LKPP lkpp go id 31122010171820SBD BARANG Prakualifikasi lengkap1 pdf PDF Standar Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 11012011192526Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

Home back420421422 423424425 Next

PAPARAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 1

PERTAMA: KONSEP DASAR 2

Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20/2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Pasal 17, 18, 26, 32 Pasal 35 Kurikulum Pasal 36, 37, 38 Standar Isi Pendidikan 1

Kerangka Dasar & Struktur Kurikulum 2

Kompetensi Mata Pelajaran: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 3

Dan lain-lain Standar Kompetensi Lulusan 1

SKL minimal satuan pendidikan 2

SKL minimal kelompok mata pelajaran 3

SKL minimal mata pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 3

HUBUNGAN ANTARA PP 19, SI & SKL, dan KTSP PP No

  • 19/2005: SNP BSNP [mengembangkan SI & SKL] Mendiknas Panduan Penyusunan KTSP Permendiknas No
  • 22/2006: SI
  • 23/2006: SKL
  • 24/2006: Pelaksanaan SI & SKL Satuan Pendidikan: KTSP DEPDIKNAS [bimtek, banprof, pendampingan, pengembangan model] 4

PENGERTIAN KURIKULUM Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

  • 5

Dalam dunia pendidikan ditemukan banyak teori yang bisa digunakan untuk mengembangkan kurikulum

Dalam pengembangan KTSP digunakan beberapa teori yang relevan

Teori-teori tersebut bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan, baik secara tunggal maupun secara eklektik (eclectic), yaitu sebagai berikut: Kurikulum Kompetensi yaitu kurikulum dengan penekanan pada kompetensi yang diperlukan oleh peserta didik untuk bisa berkompetisi dalam kehidupan masyarakat yang yang selalu berubah

Kurikulum Subyek-Akademik yaitu kurikulum dengan penekanan pada isi dan materi pelajaran yang bersumber pada disiplin ilmu

Kurikulum Humanistik yaitu kurikulum dengan penekanan pada pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi kognitif, afektif, dan psikomotorik

Kurikulum Rekonstruksi Sosial yaitu kurikulum dengan penekanan pada berbagai macam problema dalam masyarakat yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan memerlukan partisipasi masyarakat dalam upaya pemecahannya

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI Walaupun eklektik, yaitu dengan mengkombinasikan berbagai teori kurikulum, tujuan utama perubahan kurikulum 1994 adalah penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dari pada materi kajiannya

Itu sebabnya digunakan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak

Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati

Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual

Kompetensi dikembangkan secara berkesinambungan yang menggambarkan suatu rangkaian kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan psikologis peserta didik

PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG HARUS TERJADI DALAM KBK Perubahan pada Kegiatan Belajar Mengajar Perubahan pada Penilaian Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah 8

Perubahan pd Kegiatan Belajar Mengajar Berpusat pada peserta didik Mengembangkan kreativitas Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang Kontekstual Menyediakan pengalaman belajar yang beragam Belajar melalui berbuat 9

Penilaian Kelas Dilakukan oleh Guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan, bersifat internal, bagian dari pembelajaran, dan sebagai bahan untuk peningkatan mutu hasil belajar Berorientasi pada kompetensi, mengacu pada patokan, ketuntasan belajar, dilakukan melalui berbagai cara

Dilakukan a

melalui Portfolios (kumpulan kerja siswa), Products (Hasil karya), Projects (Penugasan), Performances (Unjuk kerja), dan Paper & Pen (tes tulis) 10

Pengelolaan Kurikulum dalam Manajemen Berbasis Sekolah Mengacu pada Visi dan Misi Sekolah Pengembangan perangkat kurikulum oleh sekolah Pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lainnya Pemantauan dan Penilaian untuk meningkatkan efisiensi, kinerja dan kualitas pelayanan terhadap peserta didik Berkolaborasi secara horizontal (sekolah lain, Komite Sekolah, Organisasi Profesi), dan vertikal (Dewan dan Dinas Pendidikan) 11

Pengelolaan Kurikulum Kurikulum 2004 dan sebelumnya Kurikulum nasional beserta pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis dikembangkan oleh Depdiknas

Daerah sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kurikulum

Sekolah sebagai pelaksana kurikulum

Kurikulum nasional kurang mengakomodasi kekhasan dan variasi kondisi satuan pendidikan yang berbeda-beda

KTSP KTSP dikembangkan dengan mengacu pada SI dan SKL

KTSP dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan relevansinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok

KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik

Diversifikasi kurikulum memungkinkan satuan pendidikan menyusun kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan satuan pendidikan, peserta didik, mendekatkan peserta didik dengan lingkungan dan budaya setempat 12

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) DAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Persamaan: Menggunakan berbagai teori kurikulum secara eklektik dengan penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dari pada materi kajiannya Perbedaan: KBK: Dikembangkan dan dilaksanakan secara nasional KTSP: dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing- masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan utamanya SI dan SKL sebagai ujud diversifikasi kurikulum (nama kurikulum sesuai dengan nama sekolahnya) 13

DOKUMEN KTSP SEKOLAH [Penjab: Kepala Sekolah] SEKOLAH & KOMITE SEKOLAH GURU Tujuan Pendidikan Struktur dan Muatan Kurikulum Kalender Pendidikan Lampiran: Silabus Masing-masing Mata Pelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 14

KE DUA : STRATEGI PENCAPAIAN PELAKSANAAN KTSP 15

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) diatur antara lain sebagai berikut: 1

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan SI dan SKL mulai tahun ajaran 2006/ Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan SI dan SKL paling lambat tahun ajaran 2009/ Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba Kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/

Strategi Sosialisasi dan Pelatihan KTSP Sumber Belajar Mandiri CD Bahan cetakan Situs Internet Setjen Ditjen PMPTK DEPDIKNAS Disdik Provinsi Disdik Kab/Kota SEKOLAH Balitbang Ditjen MPDM KKPS Keterangan: KKPS : Kelompok Kerja Pengawas Sekolah KKG : Kelompok Kerja Guru MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran KKKS : Kelompok Kerja Kepala Sekolah GS : Gugus Sekolah LPMP dan P4TK KKG MGMP KKKS GS 17

Pusat 1

Provinsi 1

Kabupaten/ Kota Satuan Pendidikan Tanggung Jawab 1

Sosialisasi dan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 2

Bantuan profesional dan pendampingan pengembangan kurikulum 3

Pengembangan model kurikulum dan contoh silabus yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh sekolah 4

Penggandaan dan distribusi dokumen-dokumen 1

Pembentukan Tim Sosialisasi dan Pelatihan KTSP: widyaiswara, dosen PT setempat, dan tim pengembang kurikulum provinsi

Perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan KTSP untuk tingkat kabupaten dan kota

Penyediaan dana bagi koordinasi dan supervisi agar tim dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya

Pembentukan Tim Sosialisasi dan Pelatihan KTSP: pendidik dan tenaga kependidikan setempat

Perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi kepada satuan pendidikan di wilayah masing- masing

Pelatihan dan pembinaan secara terus menerus kepada satuan pendidikan

Penyediaan dana bagi pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan

Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah 2

Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dilakukan sebagai bagian dari progran tahunan sekolah 3

Penyusunan KTSP dapat dilakukan dengan cara: membuat sendiri dan/atau mengadopsi dan 18 mengadaptasi model-model yang disediakan

TAHAP PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN OLEH BALITBANG Penyiapan tim propinsi Pelatihan dan Sosialisasi pada Sekolah Perintisan KBK Pengembang an Modelmodel KTSP Membantu PMPTK utk pelatihan WI di LPMP dan P4TK Pemberdaya an TPK Propinsi Penyiapan 33 TPK kab/kota Pendamping an Pengembang an KTSP kepada SD, SMP, SMA, SMK terpilih di 33 kab/kota Meneruskan Pengembang an Modelmodel KTSP Peningkatan Kemampuan TPK Propinsi Penyiapan TPK kab/kota yang lain Peningkatan Kemampuan TPK kab/kota Meneruskan Pengembang an Modelmodel KTSP Peningkatan kemampuan TPK Propinsi dan kab/kota Bantuan Teknis pada TPK kab/kota tertentu Pendamping an pada satuan pendidikan tertentu Peningkatan kemampuan TPK Propinsi dan kab/kota Melanjutkan bantuan teknis pada TPK kab/kota tertentu Melanjtukan Pendamping an pada satuan pendidikan tertentu 19

NO PROGRAM Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum propinsi Melalui Jaringan Kurikulum 2 Evaluasi Pelaksanaan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum Propinsi 33 prop 33 prop 3 Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum di Kab/kota 441 Kab/kota 4 Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kab/Kota kepada satuan pendidikan

Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum di Kab/kota 21

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum di 441 Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan implementasi kurikulum agar dapat melakukan pendampingan kepada satuan Pendidikan Menengah di wilayahnya

Indikator keberhasilan: Terbentuk TPK Kab/kota Mempunyai program dan dana untuk program tsb 22

LANGKAH KEGIATAN 1

Perencanaan kegiatan 2

Rapat Persiapan dengan Para Penatar 3

Rapat Persiapan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 4

Pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 5

Rapat Evaluasi Pelaksanaan dengan Dinas Pendidikan 6

Rapat Evaluasi Pelaksanaan dengan sekolah 7

Perumusan Program Tindak Lanjut 8

Penyusunan Laporan 23

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN BANPROF KAB/KOTA 441 kab/kota dikoordinir oleh 4 kepala bidang di Puskur Kab/kota bentukan baru menginduk pada kab/kota lama Pelaksanaan bantuan profesional dilakukan dalam 8 minggu Masing-masing kab/kota terdiri atas 4 orang tenaga dari pusat dan 57 orang peserta kab/kota 3 tenaga teknis pusat perlu membagi tugas sesuai dengan jadwal 3 tenaga teknis perlu menguasai pengembangan kurikulum PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB 1 tenaga administrasi yang akan melaksanakan kegiatan administrasi 57 orang peserta kab/kota adalah tenaga yang akan menjadi TPK Kab/kota plus tenaga administrasi bantuan 24

TERIMA KASIH 25

Pasal 17 (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 18 (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 36 (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a

peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik

keragaman potensi daerah dan lingkungan

tuntutan pembangunan daerah dan nasional

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a

pendidikan jasmani dan olahraga

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 38 (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah