PDF -PER-28/PJ/2015 - Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 Tanggal : 3 November 2015
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 Tanggal : 3 November 2015

PER-28/PJ/2015

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN PDF TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf PDF TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf PDF Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran

Related PDF

TaxBase Document - Ortax

[PDF] TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf
PDF

TaxBase Document - Ortax

[PDF] TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf
PDF

Lampiran, INS-04-PJ-2015 - WordPresscom

[PDF] Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran ins 04 pj 2015 pdf
PDF

PER - 34PJ_2015 Lampiran VII - XIIpdf - Direktorat Jenderal Pajak

[PDF] PER 34 PJ 2015 Lampiran VII XII pdf Direktorat Jenderal Pajak pajak go id PER 20 2034 PJ 2015 20Lampiran 20VII 20 20XII pdf
PDF

Lapiran file pdf - Kopertis wilayah 1 Sumatera Utara - Ristekdikti

[PDF] Lapiran file pdf Kopertis wilayah 1 Sumatera Utara Ristekdikti lldikti1 ristekdikti go id berkas 650l1kp2018 pdf
PDF

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02

[PDF] SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE 02 peraturan bkpm go id jdih Dirjenpajak SE02PJ04 2007 pdf
PDF

SE 15 PJ 2018 01 Lampiran SE 15 PJ 2018 - Artax

[PDF] SE 15 PJ 2018 01 Lampiran SE 15 PJ 2018 Artax artax id wp 09 SE 15 PJ 2018 01 Lampiran SE 15 PJ 2018 pdf
PDF

PER-28/PJ/2015

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 24 PJ 2012 tentang Bentuk, Ukurai, Tata dalam lampiran II yang merupakan l ian tidak terpisa dari Peraturan
PDF

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

proses bisnis kepabeanan dan pemanfaatan indonesia - acch-kpk

DASAR HUKUM UU KEPABEANAN PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PABEAN DI BIDANG

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018 Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2017 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan ? 206 3 PMK 01 2014 tentang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS

lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

kementerian keuangan republik indonesia - Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018 pdf PDF KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat djppr kemenkeu go id Laporan 20Kinerja 20DJPU 20Tahun 202014 pdf

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Sistem Banyak para ahli yang mengungkapkan definisi sistem, salah satunya adalah sebagai berikut : Sistem menurut Zulkifli (2005 : 4) sistem adalah himpunan sesuatu

PDF 9 BAB II KAJIAN TEORI A Landasan Teori 1 Sikap a Pengertian eprints uny ac id 21850 4 BAB 20II pdf PDF 7 BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Sistem Sistem adalah merupakan sir stikom edu 101 5 BAB 20II pdf

125 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemeriksaan Operasional dalam Menunjang Pengendalian Intern Pemberian Kredit Modal Kerja (studi kasus

eprints ums ac id 31479 8 06 BAB V pdf BAB V SIMPULAN DAN SARAN A Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penelitian tentang aspek motivasi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi dan Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai berikut Pertama, struktur

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5

birohukum bappenas go id data data tematik PERATURAN kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan, pengajuan usulan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala badan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - pn-slawigoid

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM A. PEMBUATAN LAPORAN KEADAAN PERKARA DAN STATISTIK PERKARA 1 Membuat laporan bulanan keadaan perkara perdata dan pidana serta menempelkan datanya dalam

ms takengon wp content uploads 2015 06 SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 0$+ $0$+6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa

PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur1 2003 pdf PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur15 2002 pdf PDF peraturan daerah kabupaten

PERANAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PENJUALAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GEOTECHNICAL SYSTEMINDO Abstrak Penjualan memberikan kontribusi langsung kepada tingkat laba perusahaan sehingga pengendalian

Kata kunci Pengendalian internal, penjualan kredit, penagihan piutang dan pengendalian internal untuk ketiga peranan penting tersebut agar berjalan lebih diperlukan adanya pengendalian intern atas sistem akuntansi terkait penjualan secara kredit dan piutang dagang dalam suatu perusahaan Sistem akuntansi? dalam penjualan kredit, pembeli dapat

Home back445446447448 449450 Next

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN INSTRUKSI DIRJEN PAJAK NOMOR INS-04/PJ/ Berdasarkan instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus, Kepala UP2 menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

Terhadap instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus yang belum dimulai pemeriksaannya, kepada Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memanfaatkan PMK-91/KMK

Adapun tata cara bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan Pembetulan SPT atau menyampaikan SPT adalah sebagai berikut: a

Wajib Pajak harus membuat perhitungan tersendiri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pajak yang masih harus dibayar dengan format SPT sesuai dengan jenis pajak yang akan dibetulkan/dilaporkan

Perhitungan tersebut disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pajak

Perhitungan tersebut diteruskan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala SubDirektorat selaku pengendali Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pusat DJP melalui Nota Dinas

Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala SubDirektorat membuat konsep undangan yang akan ditandatangani oleh Kepala UP2 dalam rangka pembahasan atas perhitungan Wajib Pajak

Pembahasan atas perhitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan oleh: a

Dalam hal UP2 adalah Kantor Pelayanan Pajak, pembahasan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang melakukan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan, dan Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Dalam hal UP2 adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, pembahasan dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala SubDirektorat selaku pengendali Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pusat DJP, dan Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas dengan Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan

Apabila berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa perhitungan Wajib Pajak sama atau lebih besar dibandingkan dengan hasil temuan/penghitungan/potensi Tim Pemeriksa, maka Berita Acara Pembahasan tersebut digunakan sebagai dasar Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak

Apabila Wajib Pajak telah melunasi kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 7 maka Berita Acara Pembahasan dan bukti pembayaran pajak digunakan oleh Tim Pemeriksa sebagai dasar untuk menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Apabila berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa perhitungan Wajib Pajak lebih kecil dibandingkan dengan hasil temuan/penghitungan/potensi Tim Pemeriksa, maka Berita Acara Pembahasan tetap dibuat dan pemeriksaan tetap dilanjutkan

Contoh format Berita Acara Pembahasan dan Laporan Pelaksanaan Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS-04/PJ/2015 terlampir

Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP selambat-lambatnya dua hari kerja setelah berakhirnya periode pelaporan

Lampiran 3 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

telah dilaksanakan pembahasan kesesuaian perhitungan Wajib Pajak dengan hasil temuan/penghitungan/potensi oleh Tim Pemeriksa terhadap Wajib Pajak: Nama :

(7) dengan kesimpulan bahwa perhitungan Wajib Pajak sama/lebih besar/lebih kecil*) dibandingkan dengan hasil temuan/penghitungan/potensi oleh Tim Pemeriksa sehingga diusulkan agar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya (9)

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

Tembusan : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Angka (2) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan Angka (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan Angka (4) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan Angka (5) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan Angka (6) : Diisi dengan Nomor SP2 dan SP2 Angka (7) : Diisi dengan Kode Pemeriksaan Angka (8) : Diisi dengan

Jumlah s

(11) penandatangan dapat disesuaikan dengan kondisi pemeriksaan masing-masing Angka (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Keterangan *) Dicoret yang tidak sesuai

Lampiran 4 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(3) Sifat : Segera Hal : Laporan Pelaksanaan Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS-04/PJ/2015 tanggal 3 November 2015 Periode :

(4) Yth (5) Sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Pajak nomor INS-04/PJ/2015 tanggal 3 November 2015, berikut ini kami sampaikan laporan dwimingguan Pemeriksaan Khusus yang diselesaikan melalui penghentian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebelum penyampaian SPHP dalam rangka mendukung tahun pembinaan Wajib Pajak

LAPORAN KE-

Tembusan : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

PETUNJUK PENGISIAN Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak Angka (2) : Diisi dengan nomor surat laporan Kantor Pelayanan Pajak Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat laporan Kantor Pelayanan Pajak Angka (4) : Diisi dengan periode laporan, misalnya untuk laporan pertama diisi Periode 3 November s