PDF -LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA - LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

Related PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - lkppgoid

lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa pembangunan nasional
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - ditjenppkemenkumhamgoid

ditjenpp kemenkumham go id arsip ln 2014 uu18 2014bt pdf LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 185, 2014 KESEHATAN Jiwa Kesehatan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa Negara menjamin setiap orang hidup
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Sharing Ideas

mewarisgagasan files wordpress 2015 07 pp 45 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 155, 2015 KESRA Jaminan Sosial Pensiun Program Penyelenggaraan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - jafungbpsgoid

jafung bps go id upload peraturan Statistisi 7T Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan peraturan go id
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhangoid

kemhan go id wp content uploads 2016 04 1 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 200, 2015 PERTAHANAN Pertahanan Negara 2015 2019 Kebijakan Umum PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa pertahanan negara merupakan salah satu
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - supianpdamcom

supianpdam w2 wp content uploads 2018 01 PP Nomor 54 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, peraturan go id
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - depkesgoid

depkes go id resources download info terkini PERPRES lembaran negara republik indonesia no 279, 2014 keuangan tunjangan bahaya radiasi kesehatan pencabutan peraturan presiden republik indonesia nomor 138 tahun 2014 tentang tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - ndarunet

ndaru wp content uploads 2014 perpres LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 175, 2015 Pertahanan Misi Pemeliharaan Perdamaian Pengiriman PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketertiban dunia yang
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

thomaspm files wordpress 2017 05 15 ojk56 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 407, 2015 KEUANGAN OJK Audit Internal Penyusunan Piagam Pembentukan Pedoman (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5825) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 56 POJK 04 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
PDF

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA


PDF

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

kementerian keuangan republik indonesia - Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018 pdf PDF KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat djppr kemenkeu go id Laporan 20Kinerja 20DJPU 20Tahun 202014 pdf

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Sistem Banyak para ahli yang mengungkapkan definisi sistem, salah satunya adalah sebagai berikut : Sistem menurut Zulkifli (2005 : 4) sistem adalah himpunan sesuatu

PDF 9 BAB II KAJIAN TEORI A Landasan Teori 1 Sikap a Pengertian eprints uny ac id 21850 4 BAB 20II pdf PDF 7 BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Sistem Sistem adalah merupakan sir stikom edu 101 5 BAB 20II pdf

125 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemeriksaan Operasional dalam Menunjang Pengendalian Intern Pemberian Kredit Modal Kerja (studi kasus

eprints ums ac id 31479 8 06 BAB V pdf BAB V SIMPULAN DAN SARAN A Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penelitian tentang aspek motivasi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi dan Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai berikut Pertama, struktur

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5

birohukum bappenas go id data data tematik PERATURAN kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan, pengajuan usulan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala badan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - pn-slawigoid

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM A. PEMBUATAN LAPORAN KEADAAN PERKARA DAN STATISTIK PERKARA 1 Membuat laporan bulanan keadaan perkara perdata dan pidana serta menempelkan datanya dalam

ms takengon wp content uploads 2015 06 SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 0$+ $0$+6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa

PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur1 2003 pdf PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur15 2002 pdf PDF peraturan daerah kabupaten

PERANAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PENJUALAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GEOTECHNICAL SYSTEMINDO Abstrak Penjualan memberikan kontribusi langsung kepada tingkat laba perusahaan sehingga pengendalian

Kata kunci Pengendalian internal, penjualan kredit, penagihan piutang dan pengendalian internal untuk ketiga peranan penting tersebut agar berjalan lebih diperlukan adanya pengendalian intern atas sistem akuntansi terkait penjualan secara kredit dan piutang dagang dalam suatu perusahaan Sistem akuntansi? dalam penjualan kredit, pembeli dapat

EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PENERIMAAN KAS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN (Studi pada PT. KASIN Malang) Beni Makaria Siti Ragil Handayani Dwi Atmanto Fakultas Ilmu

thesis binus ac id doc lain lain 2012 2 00348 ak Evaluasi atas sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang dagang Berdasarkan dari hasil penelitian yang di dapat Dalam sistem penjualan kredit dan piutang dagang pada PT Shunda Plafon cabang serpong yaitu 1 Telah diberlakukannya sistem

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DARI PIUTANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk)

repository ubharajaya ac id 536 5 201210315027 Sari, Dewi Paramita , Siti Ragil Handayani dan Dwi Atmanto Analisis Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Dan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Piutang Dalam Upaya Meningkatkan Efektifitas Pengedalian Intern (Studi Kasus Pada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),

Home back445446447448 449450 Next

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No

Lembaga Peminjaman

Pemeriksaaan

Pengawasan

(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7/POJK

bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penjaminan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Penjaminan guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang Lembaga Penjaminan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan

2014, No

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin

Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin

Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah

Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah

Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang

Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha Lembaga Penjaminan, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala, kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Penjaminan serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Lembaga Penjaminan yang akan diperiksa

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan

BAB II PEMERIKSAAN Pasal 2 (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pemeriksaan terhadap Lembaga Penjaminan

(2) Pemeriksaan bertujuan untuk: a

Memperoleh keyakinan mengenai kondisi Lembaga Penjaminan yang sebenarnya

Meneliti kesesuaian kondisi Lembaga Penjaminan dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang sehat

Memastikan bahwa Lembaga Penjaminan telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada Penerima Jaminan

Pasal 3 (1) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap setiap Lembaga Penjaminan dilakukan: a

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

(2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan

(3) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemeriksaan yang bersifat khusus dan dilakukan apabila:

2014, No

berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala Lembaga Penjaminan, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Penjaminan dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Penjaminan yang dapat menimbulkan risiko atas kepentingan Penerima Jaminan dan/atau Terjamin dalam kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang

berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Penjaminan dimaksud menyimpang dari peraturan perundangundangan di bidang Lembaga Penjaminan yang dapat menimbulkan risiko atas kepentingan para Penerima Jaminan

terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan Pemeriksaan, antara lain: 1

verifikasi kegiatan operasional Lembaga Penjaminan

pengalihan portofolio Penjaminan atau Penjaminan Ulang

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh OtoritasJasaKeuangan

Pasal 4 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

(2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Lembaga Penjaminan

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan

(4) Ketentuan ayat (2) dikecualikan apabila diduga bahwa penyampaian Surat PemberitahuanPemeriksaan dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan

5 2014, No

Pasal 6 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a

(2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung

(3) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Pemeriksaan di kantor Lembaga Penjaminan atau Pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Pemeriksaan di tempat lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(4) Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan Lembaga Penjaminan yang bersangkutan

(5) Pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan

Pasal 7 (1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal Pemeriksa

(2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan dalam ayat (1)LembagaPenjaminan yang akan diperiksa wajib menolak dilakukannyapemeriksaan

(3) Dalam hal Pemeriksa telah menunjukan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Perintah Pemeriksaan beserta tanda pengenal Pemeriksa, Pemeriksa berhak: a

memeriksa dan/atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk keluaran (output) dari pengolahan data atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya

2014, No

mendapatkan keterangan lisan dan/atau tertulis dari LembagaPenjaminan yang diperiksa

memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan LembagaPenjaminan yang diperiksa

mendapatkan keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Lembaga Penjaminan yang diperiksa

(4) Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh Undang-Undang

Pasal 8 (1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LembagaPenjaminan yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Lembaga Penjaminan yang diperiksa berkewajiban untuk: a

memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan selamapemeriksaan

memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan

memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu

memberikan keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan LembagaPenjaminan yang diperiksa

(3) Lembaga Penjaminan dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun buku, catatan, dokumen atau keterangan yang diberikan tidak benar atau menyesatkan

(4) Dalam hal Lembaga Penjaminan dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan, maka akan dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan

7 2014, No

(6) Direksi Lembaga Penjaminan yang menolak dan/atau menghambat dilakukannya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan

Pasal 9 (1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berakhir, Pemeriksa wajib menyusun laporan hasil Pemeriksaan

(2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a

laporan hasil Pemeriksaan sementara

laporan hasil Pemeriksaan final

(3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Pemeriksa dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 10 (1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sementara kepada Direksi Lembaga Penjaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan

(2) Lembaga Penjaminan yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal ditetapkannya laporan hasil Pemeriksaan sementara

(3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Penjaminan tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara secara tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir

(4) Dalam hal Lembaga Penjaminan menyampaikan tanggapan yang tidak memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara yang telah disampaikan sehingga tidak diperlukan adanya pembahasan,

2014, No

(5) Dalam hal Lembaga Penjaminan menyampaikan tanggapan yang memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara yang telah disampaikan dan diperlukan adanya pembahasan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara, maka Otoritas Jasa Keuangan mengundang Lembaga Penjaminan yang bersangkutan guna melakukan pembahasan atas tanggapan yang disampaikan

(6) Proses Pembahasan atas tanggapan laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tanggapan

(7) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesainya pembahasan bersama Lembaga Penjaminan yang diperiksa

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemeriksaaan Lembaga Penjaminan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

9 2014, No

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd

MULIAMAN D

HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN