PDF -Perda No 4 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Perda No 4 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN PDF lembaran daerah kabupaten serang nomor 13 tahun 2017 jdih serangkab go id downlot php?id download=474&file pdf PDF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 14 TAHUN jdih serangkab go id downlot php?id download=475&file pdf PDF lembaran daerah kabupaten serang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go

Related PDF

lembaran daerah kabupaten serang nomor 13 tahun 2017

[PDF] lembaran daerah kabupaten serang nomor 13 tahun 2017 jdih serangkab go id downlot php?id download=474&file pdf
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 14 TAHUN

[PDF] LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 14 TAHUN jdih serangkab go id downlot php?id download=475&file pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten serang - Ditjen PP

[PDF] lembaran daerah kabupaten serang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld 2014 Kab Serang 7 2014 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten serang - Ditjen PP

[PDF] lembaran daerah kabupaten serang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld 2014 Kab Serang 8 2014 pdf
PDF

2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7

[PDF] 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 jdih setjen kemendagri go id files KAB SERANG 7 2013 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten serang peraturan - JDIH Kemendagri

[PDF] lembaran daerah kabupaten serang peraturan JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files KAB SERANG 3 2014 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten serang nomor 9 - JDIH Kemendagri

[PDF] lembaran daerah kabupaten serang nomor 9 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files KAB SERANG 9 2013 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten serang - BPK Perwakilan Provinsi Banten

[PDF] lembaran daerah kabupaten serang BPK Perwakilan Provinsi Bantenbanten bpk go id PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMU pdf
PDF

Perda No 4 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD)
PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

Menimbang a bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman? 15 Jun 2017 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH Menimbang

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - pengaduanbekasikotagoid

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 13.A 2013 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13.A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang

jdih bekasikota go id jdih web uploads BD Perwal (1) Pembiayaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui alokasi anggaran Belanja Langsung serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat (2) Sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 20 tahun 2015 tentang kuduskab go id arsip pdf renjapemkab2016 pdf PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 8 tahun 2014 tentang kuduskab go id arsip pdf rkpd2015 pdf PDF bupati kudus peraturan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG

bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka rnemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12? PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro)

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi jawa tengah

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan Setjen, Kemendikbud Jakarta, 2015 DAFTAR ISI A. Dua Konsep Pembahasan B. Potret IPM 2013 1. Nasional

Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti pada Gambar 4 1 Hasil Informasi Evaluasi Hasil Pembangunan Pendidikan Manfaat 1 yaitu Prov Bali, Prov Jawa Barat, Prov

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PDF pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf PDF pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf PDF PROFILE KABUPATEN SAMPANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

Home back 210211212213214215 Next

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG, bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan pada tingkat minimal sehingga akan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Serang

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 718 Tahun 2005 Seri D)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 721)

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG Dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kabupaten Serang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Bupati adalah Bupati Serang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang

Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Pasal 2 (1) Kabupaten menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

(2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang pelaksanaannya secara bertahap sampai tahun 2010 : a

Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi : 1

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 ( 90 %)

Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (80 %)

Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (80 %)

Cakupan kunjungan neonatus (90 %)

Cakupan kunjungan bayi (90 %)

Cakupan bayi berat lahir rendah / BBLR yang ditangani (85 %)

Pelayanan kesehatan Anak Pra sekolah dan Usia Sekolah: 1

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (70 %)

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru UKS/Dokter Kecil (85 %)

Cakupan

Cakupan pemeriksaan siswa kelas 1 SLTP/setingkat dan kelas 1 SMU/setingkat (85 %)

Pelayanan Keluarga Berencana : Cakupan peserta KB aktif (70 %)

Pelayanan imunisasi : Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%)

Pelayanan Pengobatan / Perawatan : 1

Cakupan rawat jalan (11 %)

Cakupan rawat inap (1,20 %)

Pemantauan Status Gizi : Balita Bawah Garis Merah ( 4 %)

Pelayanan gizi : 1

Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun (90 %)

Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (80 %)

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin (100 %)

Balita gizi buruk yang ditangani (100%)

Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium (75 %) h

Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif : 1

Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (70 %)

Ibu hamil risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (70 %)

Neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (70 %)

Pelayanan gawat darurat : Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (60 %)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio: Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per penduduk <15 tahun (2 %)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru: Penemuan penderita TBC BTA positif (85 %)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA: Penemuan penderita pneumonia (86 %)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) : CFR Penderita DBD < 1 % (100 %)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare: CFR Balita dengan diare < 1 % (90 %)

Pelayanan kesehatan lingkungan : Sarana kesehatan yang melaksanakan sarana air bersih dan sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan dilingkungan pemukiman (72 %)

Pelayanan

Pelayanan pengendalian vektor: Terlaksananya 3 M seminggu sekali di kelurahan/desa (95 %)

Penyuluhan perilaku sehat : 1

Penyuluhan PHBS (30 %) 2

Penyuluhan P3 NAPZA (13,50 %) s

Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan: Ketersedian obat essensial (70 %) t

Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan: Cakupan jaminan kesehatan pra bayar non Keluarga Miskin (45 %)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis: Kasus filariasis yang ditangani

(90 %) (3) Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan antara lain : 9 a

Pelayanan Kesehatan Kerja : Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal dan informal (30%)

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut : Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut (65%)

Pelayanan UKBM : 1

Posyandu aktif (91 %) 2

Desa Siaga (75 Desa 20,1 %)

BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 3 (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4 (1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target bidang kesehatan

(2) Perencanaan program Standar Pelayanan Minimal kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan

(3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi : a

Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM

Penilaian pengukuran kinerja

Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan

BAB VI PENGAWASAN Pasal 6 (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal

(2) Bupati setiap tahun menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal, kepada Gubernur

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Agustus 2006 BUPATI SERANG, Diundangkan di serang pada tanggal 31 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG A

TAUFIK NURIMAN R

SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 738

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG I

UMUM Dalam rangka mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Serang berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan pada tingkat minimal, oleh karenanya diperlukan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, yang harus dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan di wilayah Kabupaten Serang, kebutuhan dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan dapat terpenuhi berdasarkan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan sehingga taraf kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) Ayat (1), (2), dan (3) Ayat (1), (2), dan (3) Ayat (1), dan (2) Ayat (1) dan (2)