PDF -KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 birohukum bappenas go id data data tematik PERATURAN kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan, pengajuan usulan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala badan

Related PDF

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

birohukum bappenas go id data data tematik PERATURAN kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan, pengajuan usulan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional,
PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

birohukum bappenas go id data data permen Permen PPN 4 peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri perencanaan pembangunan nasional
PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

bappenas go id files 4114 6578 9509 peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perencanaan pembangunan nasional
PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

e monev bappenas go id emon3 panduan Salinan peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan rencana kerja pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia, menimbang a
PDF

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN

pusbindiklatren bappenas go id files editor File 51 Perencanaan Pembangunan, dan PP No 17 tahun 2017 mengenai Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pada dasarnya, terdapat empat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional, yaitu sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi Keempat aspek ini saling mendukung satu sama lainnya
PDF

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

dsc unpad ac id files original 38 5536 JABATAN FUNGS kepala badan perencanaan pembangunan nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor kep 1106 ka 08 2001 nomor 34 a tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional perencana dan angka kreditnya kepala badan perencanaan pembangunan nasional dan kepala badan kepegawaian negara, menimbang a bahwa dengan keputusan menteri negara
PDF

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN

risetsyariah ojk go id freks assets media file menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia keynote speech menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional pada acara forum riset ekonomi dan keuangan syariah “mendorong kontribusi sektor jasa keuangan syariah dalam
PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

bappenas go id files renstra bappenas peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang rencana strategis kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional tahun 2015 2019 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perencanaan pembangunan nasional
PDF

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

musrenbangnas bappenas go id files musrenbang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, 30 April 2018 REPUBLIK INDONESIA 13 LAMPIRAN REPUBLIK INDONESIA 14 REPUBLIK INDONESIA 15 REPUBLIK INDONESIA 16
PDF

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN


PDF

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - pn-slawigoid

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM A. PEMBUATAN LAPORAN KEADAAN PERKARA DAN STATISTIK PERKARA 1 Membuat laporan bulanan keadaan perkara perdata dan pidana serta menempelkan datanya dalam

ms takengon wp content uploads 2015 06 SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 0$+ $0$+6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa

PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur1 2003 pdf PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur15 2002 pdf PDF peraturan daerah kabupaten

PERANAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PENJUALAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GEOTECHNICAL SYSTEMINDO Abstrak Penjualan memberikan kontribusi langsung kepada tingkat laba perusahaan sehingga pengendalian

Kata kunci Pengendalian internal, penjualan kredit, penagihan piutang dan pengendalian internal untuk ketiga peranan penting tersebut agar berjalan lebih diperlukan adanya pengendalian intern atas sistem akuntansi terkait penjualan secara kredit dan piutang dagang dalam suatu perusahaan Sistem akuntansi? dalam penjualan kredit, pembeli dapat

EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PENERIMAAN KAS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN (Studi pada PT. KASIN Malang) Beni Makaria Siti Ragil Handayani Dwi Atmanto Fakultas Ilmu

thesis binus ac id doc lain lain 2012 2 00348 ak Evaluasi atas sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang dagang Berdasarkan dari hasil penelitian yang di dapat Dalam sistem penjualan kredit dan piutang dagang pada PT Shunda Plafon cabang serpong yaitu 1 Telah diberlakukannya sistem

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DARI PIUTANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk)

repository ubharajaya ac id 536 5 201210315027 Sari, Dewi Paramita , Siti Ragil Handayani dan Dwi Atmanto Analisis Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Dan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Piutang Dalam Upaya Meningkatkan Efektifitas Pengedalian Intern (Studi Kasus Pada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PT INTI GAS KABUPATEN SRAGEN

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN KREDIT

1 EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PT INTI GAS KABUPATEN SRAGEN TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Keuangan

thesis binus ac id doc lain lain 2012 2 00348 ak Evaluasi atas sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang dagang Berdasarkan dari hasil penelitian yang di dapat Dalam sistem penjualan kredit dan piutang dagang pada PT Shunda Plafon cabang serpong yaitu 1 Telah diberlakukannya sistem

KUESIONER Sistem Akuntansi Penjualan ( X )

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KINERJA KARYAWAN

KUESIOER Sistem Akuntansi ( X ) o Pertanyaan SS S RR TS STS 1 Perusahaan melakukan pemisahan fungsi di dalam aktivitas penjualan. Perusahaan memiliki catatan yang jelas mengenai uraian tugas. Setiap karyawan

pdf sdocuments2 k 2 kuesioner pengendalian intern IV 1 Kuesioner Pengendalian Intern atas Fungsi Penjualan, Piutang dan pembayaran cicilan uang muka dari pembelian satu unit rumah secara kredit KUESIONER Sistem Akuntansi Penjualan ( X ) pdf sdocuments2 k 25 kuesioner efektivitas KUESIONER Sistem

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. ARTIK FURNITURE & INTERIOR

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. ARTIK FURNITURE & INTERIOR Muhammad Fisabi Setiaadi Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No.27, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp.

publication gunadarma ac id bitstream 123456789 5637 1 2 Alternatif perancangan sistem informasi akuntansi penjualan yang diusulkan penulis dirancang untuk mampu mengatasi kelemahan dan kekurangan seperti yang telah disebutkan di atas, serta mampu memenuhi kebutuhan dari para pengguna sistem Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tersebut core ac uk

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Perhitungan

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 7 tahun keuntungan dari Negara Indonesia atau Pemerintah Daerah atau Perusahaan Negara UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG? Menimbang a

Home back445446447448 449450 Next

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang a

bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalj Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah memiliki Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionaljKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP

PPNj05j2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

bahwa dalam rangka memperkuat mekanisme pengawasan dan mendorong pengungkapan pelanggaran yang terjadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalj Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Men teri Perencanaan Pembangunan Nasional j Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ten tang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Mengingat 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP

PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER

PPN/10/2007 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012

MEMUTUSKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalj Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPNjBappenas, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri PPN j Kepala Bappenas, menyelenggarakan urusan pemerintah pembangunan nasional

NasionaljKepala Badan yang selanjutnya disebut adalah Menteri yang di bidang perencanaan 3

Inspektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Inspektur Utama, adalah unsur pembantu Menteri PPNjKepala Bappenas dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian PPNjBappenas

Pegawai Kementerian PPNjBappenas, untuk selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS),staf proyek non PNS atau pihak lain yang digaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN j Bappenas

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan, kode etik, kebijakan Kementerian PPN jbappenas, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Kementerian PPN j Bappenas

Whistleblower adalah pelapor yang mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai

Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh Whistleblower sehubungan dengan adanya Pelanggaran

Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pengelolaan pelaporan dan penanganan pelanggaran di Kementerian PPN/ Bappenas

Terperiksa adalah Pegawai yang menjadi obyek pemeriksaan atau pihak yang sedang diperiksa

Kerugian keuangan negara adalah pengurangan kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum

Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan kepada Pegawai dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang langsung atau tidak langsung diderita oleh negara sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum

Pengembalian kerugian keuangan negara adalah proses pengembalian sejumlah uang untuk mengganti atau memulihkan kekayaan negara yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Penelitian adalah proses penelaahan data informasi secara lebih mendalam terhadap suatu masalah yang dilaporkan berdasarkan bukti-bukti yang ada

Pemeriksaan adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif sesuai dengan fakta

Konfirmasi adalah usaha memperoleh informasi dari seseorang atau lembaga, baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan penguatan/pengesahan

Bukti awal yang cukup adalah data pendukung atau informasi atau pengaduan yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan atau penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku

Pejabat di Kementerian PPN/Bappenas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas

Pasa12 Pengelolaan WBS dilakukan dengan berdasarkan asas: a

mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Kementerian PPN/Bappenas

meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas

BAB 11 PELAPORANPELANGGARAN Pasa14 (1) Whistleblower dapat menyampaikan Pelaporan pelanggaran kepada: a

Inspektur Utama, atau

Pejabat di Kementerian PPN/Bappenas

(2)Pejabat di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menyampaikan Pelaporan pelanggaran dari Whistleblower kepada Inspektur Utama

(3)Inspektur Utama menindaklanjuti Pelaporan pelanggaran yang diteruskan oleh Pejabat di Kementerian PPN/Bappenas

Pasa15 Pelaporan pelanggaran yang dapat diproses berdasarkan WBS adalah sebagai berikut: a

adanya satu atau lebih pelapor yang dapat dikategorikan sebagai Whistleblower

pelaporan memuat uraian perkara dan/ atau fakta terjadinya Pelanggaran

Pasa16 (1) Whistleblower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a

Whistleblower yang identitasnya bersedia untuk tidak dirahasiakan

Whistlebloweryang identitasnya dirahasiakan

Whistleblower yang identitasnya disamarkan

(2)Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis

korupsi, kolusi, dan nepotisme

penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai

kelalaian dalam pelaksanaan tugas

perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan Pegawai yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan peraturan perundangundangan

BABIII PELAKSANA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN Bagian Kesatu Inspektur Utama Pasal8 Inspektur Utama bertanggung jawab dalam pengelolaan WBS di Kementerian PPN/Bappenas

Pasal9 Tugas dan wewenang Inspektur Utama meliputi: a

menenma Pelaporan pelanggaran baik yang diterima langsung ataupun diteruskan dari Pejabat di Kementerian PPN/Bappenas

menganalisa kewajaran dari Pelaporan pelanggaran

membentuk Tim Peneliti yang bertugas melakukan pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pelaporan pelanggaran

memutuskan perlu tidaknya menindaklanjuti hasil penelitian ke tahap pemeriksaan

membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas melakukan Pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Penelitian

menetapkan surat tugas penelitian dan surat tugas pemeriksaan

menetapkan atau memutuskan ada atau tidak adanya Pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan pertimbangan lainnya

menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada atasan langsung Terperiksa dan / atau pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian

(2) Keanggotaan Tim Peneliti ditetapkan berdasarkan surat tugas penelitian

Pasal11 Tugas dan wewenang Tim Peneliti meliputi: a

melakukan pengumpulan data dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan Pelaporan pelanggaran

melakukan Penelitian dan analisa terhadap data dan keterangan yang dikumpulkan

mengumpulkan Bukti awal yang cukup berdasarkan hasil penelitian dan analisa sebagaimana dimaksud pada huruf b

menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Inspektur Utama

Pasal12 Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d'paling kurang berisi: a

sumber informasi darr/ atau pengaduan

uraian perkara dan/ atau fakta indikasi Pelanggaran

indikasi jenis perbuatan Pelanggaran

perkiraan waktu terjadinya perkara darr/ atau fakta indikasi terjadinya Pelanggaran

kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut

Bagian Ketiga Tim Pemeriksa Pasal13 (1)Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari perwakilan Inspektorat Utama, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan dapat ditambah dengan perwakilan dari unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan substansi Pelaporan pelanggaran yang ditangani

(2)Keanggotaan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan surat tugas pemeriksaan

melakukan Pemeriksaan berdasarkan Bukti awal yang cukup

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan Pelaporan pelanggaran

meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan

melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

mengundang Wistleblower, Terperiksa dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan laporan yang disampaikan

menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur Utama

Pasal15 Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f paling kurang berisi: a

tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan

fakta-fakta atau kejadian yang terungkap

penyebab dan dampak pelanggaran

kerugian keuangan negara yang mungkin timbul

kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut

Penelitian

Pemeriksaan

Bagian Kedua Tahap Penelitian Pasal17 (1)Inspektur Utama memberikan penugasan kepada Tim Peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan mengenai Pelaporan pelanggaran

(2)Tim Peneliti melakukan identifikasi atas Pelaporan pelanggaran

(3)Tim Peneliti menyusun Laporan hasil penelitian dan menyampaikan kepada Inspektur Utama

Pasal18 (1)Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja

(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Inspektur Utama

Pasal19 Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, Inspektur Utama memutuskan: a

hasil penelitian ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan

hasil penelitian tidak ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan

Bagian Ketiga Tahap Pemeriksaan Pasal20 (1)Dalam hal hasil penelitian diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan, Inspektur Utama menetapkan surat tugas pemeriksaan

Tim Pemeriksa yang terdiri dari Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim

jangka waktu dan jadwal pemeriksaan

(3)Surat tugas disampaikan kepada Tim Pemeriksa dan ditembuskan kepada: a

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Terperiksa

Pasal21 (1)Tim Pemeriksa meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dan mengumpulkan bukti lain untuk kepentingan Pemeriksaan

(2)Dalam hal dilakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa menyusun Berita Acara Permintaan Keterangan

Pasal22 Tim Pemeriksa melakukan telaah untuk menentukan indikasi Pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa

BABV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Pasal23 (1)Tim Pemeriksa menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan

(2)Inspektur Utama dan Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Terperiksa darr/ atau atasan langsung Terperiksa

(3)Dalam hal atasan langsung Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diyakini terlibat dalam perkara yang diperiksa, maka atasan langsung Terperiksa terse but tidak diikutkan dalam proses klarifikasi

Pasal24 (1)Setelah dilakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan

(3)Penanggung Jawab Pemeriksaan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur Utama

Pasa125 (1)Inspektur Utama menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada atasan langsung Terperiksa darr/ atau kepada pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian

(2)Dalam hal dianggap perlu, Inspektur Utama dapat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas

BABVI HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA DAN WHISTLEBLOWER Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Terperiksa Pasa126 Dalam proses penanganan Pelaporan pelanggaran, Terperiksa mempunyai hak: a

mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada asas praduga tidak bersalah

menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan Pelanggaran

menghadirkan saksi yang meringankan

mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ditemukan indikasi Pelanggaran dalam tahap penelitian dan/ atau Pemeriksaan

Pasa127 Untuk kepentingan penanganan Pelaporan pelanggaran, Terperiksa berkewajiban: a

memberi keterangan dengan benar dan jujur

bekerja secara kooperatif dengan Tim Pemeriksa

memenuhi panggilan di setiap tahapan yang dilaksanakan dalam penanganan Pelaporan pelanggaran

dirahasiakan darr/ atau disamarkan identitasnya

mengetahui perkembangan penanganan Pelaporan pelanggaran

mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VII TINDAK LANJUT Pasa129 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas atau pejabat yang berwenang di bidang pembinaan kepegawaian melakukan tindak lanjut: a

menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran

menetapkan pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya Pelanggaran

atau Pasa130 Dalam hal ditemukan adanya Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Menteri PPN/ Kepala Bappenas atau pejabat yang berwenang di bidang pembinaan kepegawaian melakukan tindak lanjut: a

menetapkan sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil

menetapkan sanksi berupa Pengembalian kerugian keuangan negara

Pasa131 Tata cara Pengembalian dimaksud dalam Pasal 30 undangan

kerugian keuangan negara sebagaimana huruf b, mengikuti ketentuan perundang- BAB

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK ttd INDONESIA, ARMIDA S

ALISJAHBANA Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum E~y?