PDF -SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG bppkbsulsel files wordpress 2011 04 kesepakatan bersama antara menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, dengan menteri kesehatan republik indonesia, tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan nomor 07 men pp&pa 5 2010 nomor 593 menkes skb v 2010

Related PDF

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

bppkbsulsel files wordpress 2011 04 kesepakatan bersama antara menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, dengan menteri kesehatan republik indonesia, tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan nomor 07 men pp&pa 5 2010 nomor 593 menkes skb v 2010
PDF

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

bppkbsulsel files wordpress 2011 04 kesepakatan bersama antara menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia dengan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 06 men pp & pa 5 2010 nomor kep 85 men v 2010 tentang peningkatan efektivitas pengarusutamaan gender di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
PDF

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK

kemenpppa go id lib uploads slider 22a06 sk MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 5 6 Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebelumnya yang telah berakhir pada tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan Asdep Kesetaraan
PDF

SA1>lUDD~ I BA~ , KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN

uinbanten ac id KESEPAKATAN BERSAMA KEMENTERIAN PPPA pdf 7 Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270 M PPN l1 2012, Menteri Keuangan Nomor SE 33 MK 02 2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050 4379A SJ 2012, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE 46 MPP
PDF

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ndaru wp content uploads kesepakatan (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Demikian Kesepakatan Bersama ini
PDF

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

gerashiaga files wordpress 2012 06 kesepakatan bersama antara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia dengan badan pengawas obat dan makanan nomor 07 men pp dan pa 03 2011 nomor hk 08 1 54 02 11 01069 tentang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di bidang obat dan makanan
PDF

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DAN NOMOR - jdihdephubgoid

jdih dephub go id assets uudocs mou 2018 KESEPAKATAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA Beberapa Menteri Negara 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan
PDF

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - dp3adsulutprovgoid

dp3ad sulutprov go id getFile php?file=Permen PPPA No 04 menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, menimbang a
PDF

PANDUAN PERENCANAAN DANNAN PENGANGGARAN YANGPEN RESPONSIF

kemenpppa go id lib uploads list aa2ca Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2010 iii KATA PENGANTAR MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI Dengan adanya Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Men PP dan PA IV 2010 dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PDF

SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN


PDF

KMSI. Tutorial Customer Care. Tutorial Customer Care. User : KMSI

economics of distance education reconsidered - Eric

User : KMSI Tutorial ini di buat untuk memudahkan bagi user saat akan mengoperasikan atau menjalankan program Costumer Care. Tutorial Customer Care KMSI LOGIN Masuk kedalam Browser Internet, contoh dibawah

PDF User Guide Customer Care Customer Care USER GUIDE R GUIDEkra co id occ tutorial 01 USER 20GUIDE 20OCC KMSI pdf PDF TUTORIAL ONLINE CUSTOMER CARE kra co id tutorial FINAL 20TUTORIAL 20OCC UT 20HO 20Final(FILEminimizer) pdf PDF USER GUIDE ONLINE CUSTOMER

Hemat Waktu Proses Gaji hingga 60%

Disiplin, Konsistensi, Fokus - BeFa Industrial Estate

Hemat Waktu Proses Gaji hingga 60% Johanns Sandida Business Analyst Manager 12 Faktor-faktor yang mempengaruhi : 1.) Data SPL (Surat Perintah Lembur) telat dikirimkan ke Payroll. 2.) Data Perubahan Shift

mendukung ekspansi dalam waktu dekat Perubahan Dewan Komisaris perbaikan proses bisnis dan diversifikasi usaha, dan dalam dengan investasi yang efektif dan hemat biaya, dengan kenaikan Gaji Tunjangan dari Rp 25, 6 miliar menjadi Rp 34,8 dengan jangka

Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis (Renstra) Badan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam upaya mencapai terwujudnya good governance dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi diperlukan aparatur yang berkualitas inovatif, kreatif, proaktif

kecamatanmanggala wp content uploads 2018 08 BAB 1 Rencana Strategis Kecamatan Manggala Tahun 2014 2019 Bab I 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang terprogram selama 5 tahun disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

144 VIII. SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN A. Bentuk Perusahaan Perusahaan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diorganisasikan dan dioperasikan untuk menyediakan barang dan jasa bagi konsumen

PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAANdigilib unila ac id 20245 7 8 managemen 5Eok 5E104 135 pdf PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN digilib unila ac id 11091 9 VIII pdf PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAANdigilib unila ac

Pemerintah Kabupaten Jembrana BAB I PENDAHULUAN

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Kesehatan merupakan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional di selenggarakan berdasarkan

PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Kabupaten Jembrana eprints umm ac id jiptummpp gdl dwicahyani 41021 2 bab 2Bi pdf PDF 1 1 Latar Belakang Kabupaten Jembrana jembranakab go id foto beritaskpd Bab 1 Pendahuluan pdf

SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH : MANAJEMEN DAN SISTEM MANAJEMEN 1 FAKULTAS : ILMU KOMPUTER JURUSAN : S1 MANAJEMEN INFORMATIKA SAP Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen 1 Proses Belajar Mengajar

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Kode dan nama mata kuliah IO 377 Manajemen Olahraga dan Sport Center (2 sks) Topik bahasan Pengertian? SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Mata Kuliah Manajemen Stratejik Kode Mata Kuliah MJ 209

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL NOMOR : 1 TANGGAL TERBIIT : 15/09/2014 REVISI : 1 TANGGAL REVISI : 27/07/2016 1. PENDAHULUAN 1.1 MUTU CERTIFICATION mendapatkan akreditasi dari KOMITE AKREDITASI

PDF aturan pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu, sistem mutucertification wp content uploads 2017 02 1 pdf PDF PT MUTUAGUNG LESTARImutucertification wp 09 mutu 4870s code of practise pdf PDF PT MUTUAGUNG LESTARImutucertification MUTU 5001 ABC 2 1 Juli 2016

Repositori STIE Ekuitas STIE Ekuitas Repository Final Assignment - Diploma 3 (D3) http://repository.ekuitas.ac.id Final Assignment of Accounting 2016-01-16 Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran

rahmafirn files wordpress 2017 03 pertemuan Modul Sistem Informasi Akuntansi S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Pamulang PERTEMUAN KE 1 TINJAUAN UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI A TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu memahami 1 Menjelaskan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 2 Mengetahui tujuan

Lampiran 1. Angket (Kuesioner) Kepada, Yth. Bapak/Ibu Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Kebun Tanah Itam Ulu Di Tempat Dengan hormat, Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Magister

ptpnxiv Download annual report 2012 pdf Nusantara dan atau PT Perkebunan Nusantara lain yang akan diperhitungkan kemudian dari dividen yang akan diterima 6 Persetujuan likuidasi Indoham Gmbh berdasarkan kesepakatan PT Perkebunan Nusantara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII dan XIV (Persero)

Home back420421422 423424425 Next

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KESEHATAN Nomor : 07 /MEN

PP&PA/5 /2010 Nomor : 593 /MENKES/SKB/V/2010 1

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KESEHATAN Nomor : 07 /MEN

PP&PA/5 /2010 Nomor : 593 /MENKES/SKB/V/2010 Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1

LINDA AMALIA SARI, S

IP, selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH

PH, selaku Menteri Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat di Jalan H

Rasuna Said Blok X

Yang selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a

bahwa dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas maka perlu peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya berdasarkan prinsip non diskriminatif

bahwa kondisi kesehatan perempuan di Indonesia perlu mendapat perhatian serius yang didukung dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender

bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan bidang tugas serta kewenangan masing-masing

bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan, diperlukan suatu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan kewenangan dan jabatan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama mengenai Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 DASAR HUKUM 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Pasal 2 KETENTUAN UMUM Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan : 1

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Responsif gender adalah suatu perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan

Data terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian

Pasal 3 TUJUAN Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kesehatan yang responsif gender

Pasal 4 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a

perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

penyediaan data terpilah di bidang kesehatan

peningkatan kinerja Tim PUG bidang kesehatan

peningkatan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU : a

menyediakan fasilitator, bahan komunikasi, informasi dan edukasi, serta melakukan advokasi dan sosialisasi tentang perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di bidang kesehatan

memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan

berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan PUG di bidang kesehatan

melakukan pertemuan berkala dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan perkembangan PUG di bidang kesehatan

melakukan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di PIHAK KEDUA

melaporkan hasil pelaksanaan PUG di bidang kesehatan kepada Presiden

PIHAK KEDUA : a

menyediakan sumberdaya manusia, bahan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi komunikasi, informasi, edukasi, dan pelatihan PUG di lingkungan PIHAK KEDUA

menyusun perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di bidang kesehatan

menyusun dan mengembangkan program untuk memperoleh data terpilah di bidang kesehatan

melakukan peningkatan kinerja Tim PUG Bidang Kesehatan

berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan PUG di bidang kesehatan

melakukan pertemuan berkala dalam rangka pelaksanaan perkembangan PUG di bidang kesehatan

melakukan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di PIHAK KEDUA

melaporkan hasil pelaksanaan PUG di bidang kesehatan kepada Presiden dengan tembusan kepada PIHAK KESATU

Pasal 6 JANGKA WAKTU (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama

Pasal 7 PEMBIAYAAN Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada masing masing pihak

Pasal 8 PENUTUP (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK

(2) Kesepakatan Bersama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

(3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH

LINDA AMALIA SARI, S