PDF peraturan menteri kelautan dan perikanan -peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor - KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN MENTERI KELAUTAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN MENTERI KELAUTAN PDF 1 keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 91 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 48 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF 1 keputusan

Related PDF

1 - keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia

[PDF] 1 keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 91 20KEPMEN KP 202018 pdf
PDF

keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia

[PDF] keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 48 20KEPMEN KP 202018 pdf
PDF

1 - keputusan menteri kelautan dan perikanan republik - BKIPM

[PDF] 1 keputusan menteri kelautan dan perikanan republik BKIPM bkipm kkp go id 76 20KEPMEN KP 202018 20ttg 20Tempat 20Pemasukan&Pengeluaran 20Media p
PDF

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

[PDF] peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor extwprlegs1 fao docs pdf ins175917 pdf
PDF

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

[PDF] peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor extwprlegs1 fao docs pdf ins175915 pdf
PDF

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

[PDF] peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor extwprlegs1 fao docs pdf ins175961 pdf
PDF

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

[PDF] peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor extwprlegs1 fao docs pdf ins175922 pdf
PDF

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

a bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 18 MEN 2003 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan
PDF

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Memecahkan masalah

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Metodologi pemecahan masalah memberikan garis-garis besar tahapan penelitian secara keseluruhan yang disusun secara sistematis sehingga pada pelaksanaannya, penelitian

BAB III METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Metodologi ini berisi uraian tahapan 4 Pengadaan persyaratan administrasi untuk pencarian data 5 metodologi pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian 1 4 Pengumpulan Data Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data data yang?

-1- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Yth 1 Para Gubernur; 2 Para Bupati; 3 PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat DJPK djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PANDUAN PPK PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN PILKADA 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

dinus ac id v2009 download Panduan PPK pdf Buku Panduan PPK dan PPS Diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Australian Electoral Commission Informasi lebih lanjut hubungi Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310 Telp 021 31937223, Fax 021 3157759

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan kajian awal yang memberi pengantar tentang penelitian yang akan dilakukan, meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

scholar unand ac id 33190 2 06 BAB I pdf BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang hal hal yang mendasari penelitian diantaranya yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan 1 1 Latar Belakang Batu bara merupakan salah satu sumber energi

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK

PEDOMAN AKADEMIK BAGI GURU SMK NEGERI 5 MALANG

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK Pasal 13 (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas tugas, evaluasi pembelajaran,

pasca its ac id File BAB VI Kegiatan Akademik pdf Peraturan Akademik ITS Tahun 2009 15 BAB VI KEGIATAN AKADEMIK Pasal 13 (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan atau di luar ruang kuliah, studio dan atau laborato‐ rium, pengerjaan tugas‐tugas, evaluasi pembelajaran,

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 2 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis

feb ub ac id 07 Tindakan Korektif dan Preventif1 pdf Tindakan Korektif dan Preventif 1 Tujuan Tindakan korektif dan preventif bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi terhadap perbaikan pengendalian produk dan dokumen dokumen terkait di GJM FE UB, guna mencegah terjadinya kembali produk yang tidak

Manual Prosedur PEMBIMBINGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2012 All Rights Reserved Manual Prosedur PEMBIMBINGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI

farmasi unud ac id ind wp content uploads MANUAL Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Manual Prosedur Penentuan dan Penggantian Pembimbing Akademik dan Pembimbing Akademik ini Manual ini merupakan acuan bagi pengurus jurusan, program studi, staf edukatif, staf non edukatif dan mahasiswa Jurusan Program Studi Farmasi

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBELIAN GUNA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBELIAN OBAT PADA INSTALASI FARMASI RSUD Dr. HARJONO S. PONOROGO SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian

PDF analisis sistem akuntansi pembelian UNYstaffnew uny ac id upload 132309999 penelitian vol iii 2 2005 pdf PDF Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Eprints MDPeprints mdp ac id 1581 1 Jurnal 20Venke 20Ariska pdf PDF ANALISIS SISTEM AKUNTASI PEMBELIAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan - JIE FEB UB

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode

PDF Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan mipa ub ac id MP ProsedurTindakan Korektif dan Pencegahan new pdf PDF Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan LPPM UBlppm ub ac id 03 MP Tindakan Korektif Pencegahan terkendali pdf

Home back420421422 423424425 Next

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP

bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Bab VII Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M

PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP

Menetapkan MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2010 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R

FADEL MUHAMMAD
  • - Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R
  • I Nomor KEP

    Latar Belakang Selama ini penyuluhan perikanan merupakan bagian dari penyuluhan pertanian, dalam jabatan fungsional rumpun ilmu hayat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menko Wasbangpan) Nomor 19 Tahun Dalam pelaksanaannya para penyuluh yang menangani kelautan dan perikanan tidak fokus di bidangnya, karena harus menangani tugas secara polivalen dan bukan spesialisasi

    Hal ini mengakibatkan capaian kegiatannya selama ini menjadi kurang berdaya guna dan berhasil guna serta pelaksanaan tugas penyuluh bidang perikanan menjadi tidak profesional

    Pada tanggal 20 Oktober 2008, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Peraturan Nomor: PER/19/M

    PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, yang dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: PB

    Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah Penyuluh Pertanian yang menangani bidang kelautan dan perikanan sebanyak orang dari orang penyuluh pertanian atau sekitar 20,07 persen

    Di samping itu, masih ada PNS lainnya yang tugas dan fungsinya melaksanakan penyuluhan perikanan

    Berdasarkan peraturan perundang diatas, maka PNS yang pada saat ketentuan tersebut ditetapkan, telah dan masih melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan perlu disesuaikan/inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit penyuluh perikanan

    Guna menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit penyuluh perikanan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan

    Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan

    Pengertian Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1

    Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

    Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu

    Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan teknik analisis tertentu

    Pimpinan Unit Kerja/Instansi adalah pejabat setingkat eselon II yang menangani fungsi penyuluhan perikanan

    Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian adalah Kepala Biro Kepegawaian Kementerian untuk tingkat Pusat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota

    Pejabat yang berwenang mengangkat adalah Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota

    Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan

    Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 1

    PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan harus memenuhi ketentuan: a

    Pada tanggal 20 Oktober 2008 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan perikanan berdasarkan keputusan dari atasan langsung dan/atau Pimpinan Unit Kerja/Instansi

    Berijazah paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Penyuluh Perikanan Terampil dan berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan atau bidang lain bagi PNS yang diangkat dalam Penyuluh Perikanan Ahli atau berijazah serendah-rendahnya D'III dan jenjang kepangkatannya Pembina Golongan/ruang IV/a keatas sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

    Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

    Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing (1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2010)

    Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, kecuali jabatan fungsional Penyuluh Pertanian bidang Perikanan

    Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan

    Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

    Tidak sedang diberhentikan sementara sebagai pejabat fungsional Penyuluh Pertanian bidang Perikanan 2

    PNS yang telah memenuhi ketentuan untuk penyesuaian/inpassing, sebagaimana dimaksud pada angka 1, diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja/Instansi kepada Pejabat yang berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan: a

    Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan perikanan, sebagaimana tersebut dalam Formulir 1

    Fotokopi ijazah paling rendah SLTA atau Sarjana (S1)/Diploma IV yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    Fotokopi SK Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

    Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) satu tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    SK penempatan/penugasan terakhir

    Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dari PNS yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam Formulir Berdasarkaan usulan Pimpinan Unit Kerja/Instansi, maka Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi terhadap: a

    kebenaran dan keabsahan berkas serta lampiran usulan yang diterima sesuai kelengkapan yang dipersyaratkan

    tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi jabatan Penyuluh Perikanan

    tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan Penyuluh Perikanan

    Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai persyaratan, maka Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian menyampaikan usulan penyesuaian/inpassing tersebut kepada Pejabat yang berwenang mengangkat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing

    Apabila hasil verifikasi tidak lengkap atau tidak sesuai, maka Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian mengembalikan usulan penyesuaian/inpassing tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja/Instansi disertai dengan alasan

    Surat Keputusan penyesuaian/inpassing asli, disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit Kerja/Instansi yang mengusulkan, dengan tembusan kepada: a

    Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Daerah

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan u

    Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat dan PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Daerah

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bagi PNS Pusat

    Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat bagi PNS Pusat dan Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah

    Pimpinan Unit Kerja/Instansi Penyuluh Perikanan yang bersangkutan

    Kementerian sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyesuaian/inpassing sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    Setelah dilaksanakan penyesuaian/inpassing bagi Penyuluh Perikanan yang mempunyai angka kredit mencukupi untuk kenaikan pangkat satu jenjang diatasnya dan telah mengumpulkan angka kredit minimal 10 (sepuluh) persen dari angka kredit untuk kenaikan pangkat, dapat mengusulkan kenaikan pangkatnya pada periode kenaikan pangkat berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    Penyuluh Pertanian bidang Perikanan yang akan disesuaikan/inpassing ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian bidang Perikanan atau angka kredit berdasarkan pendidikan, pangkat, dan masa kerja kepangkatan terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M

    PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

    Jangka Waktu Penyesuaian/Inpassing Batas akhir penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan pada tanggal 31 Mei 2010

    MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R

    FADEL MUHAMMAD