PDF -PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT GUBERNUR - GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT GUBERNUR

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 134 TAHUN 2005 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 134 TAHUN 2005 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN kalbarprov go id file dokumen lap perkembangan RKPD PROV GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a b ahwa setiap tahu nnya Pemerintah

Related PDF

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT - kalbarprovgoid

kalbarprov go id file dokumen lap perkembangan RKPD PROV GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a b ahwa setiap tahu nnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
PDF

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT - jdihsetjenkemendagrigoid

jdih setjen kemendagri go id files P KALBAR 3 2015 pdf GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
PDF

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT - kalbarprovgoid

kalbarprov go id file Pergub 92 2016 pdf GUBERNUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, bahwa sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 48 yang berbunyi “Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
PDF

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT - bappenasgoid

bappenas go id files rpjmd dan rkpd provinsi GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
PDF

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT - edockalbarprovgoid

edoc kalbarprov go id berkas Pergub No 2 Tahun 2012 gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimantan barat nomor 2 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) provinsi kalimantan barat tahun 2012 dengan rahma t tuhan yang maha esa gubernur kalimantan barat, menimbang a bahwa sesuai dengan pedoman umum penyaluran beras untuk
PDF

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN - pontianakbpkgoid

pontianak bpk go id wp content uploads 2016 12 Perda GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a bahwa Pemerintah D aerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi,
PDF

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI

gp49 files wordpress 2015 02 perda no 10 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 2034 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1 Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat 2 Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 4
PDF

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH - BappedaProvKaltim

datacenter bappedakaltim data musrenbangreg 01 7 Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Drs Cornelis, M H 8 Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Drs Ir H Irianto Lambrie, MM 9 Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Rudy Resnawan 10 Bapak H Sugianto Sabran dan Bapak Habib H Said Ismail, selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih periode 2016 2021 11
PDF

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT GUBERNUR


PDF

Pusat Logistik Berikat untuk komoditas kapas di Cikarang Update Feb 2016 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat

PDF jokowi resmikan plb Bea Cukairepository beacukai go id 5190058743c8ede495bc9228bbbd486a softcopy wbc edisi april (13 5 16) pdf PDF LAKIP Direktorat ITKAKA Tahun 2017 Ditjen IKTA Kementerian ikta kemenperin go id LAKIP Direktorat ITKAKA Tahun 2017

SISTEM INFORMASI PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DELPHI 2007 DAN SQL SERVER 2008 Vivi Nurfianti Jurusan Sistem Informasi STMIK PalComTech

pelaksanaan PUHH yang berbasis sistem informasi, perlu penegasan dan penjelasan fungsi penugasan negara bukan pajak (PNBP) dan peredaran hasil hutan berasal dari hutan tanaman dan hutan alam pada hutan produksi 4 13 Mar 2016 hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengadaan dana dalam jumlah uang yang cukup besar dan berkesinambungan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional

thesis binus ac id doc Bab2 2011 2 00027 AK PBB BAB II semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum (h 3) Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) ada dua yaitu 1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya

SOP A. Pemeriksaan Administratif No Aktivitas 1. Pemohon mengajukan dokumen sesuai form yang telah ditetapkan 2. Petugas loket menyerahkan dokumen ke Kepala Pusat PP 3. Kepala Pusat PP didisposisi kepada

PDF 1 SOP A Pemeriksaan Administratifpvtpp setjen pertanian go id SOP PERMOHONAN HAK PVT pdf PDF sop bidang sarana, prasarana dan administrasi umum fisip unpadfisip unpad ac id wp content 03 SOP Sarpras Adm Umum pdf PDF A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE? 8 Mar 2019 Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan? REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN

PDF TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf PDF TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf PDF Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

proses bisnis kepabeanan dan pemanfaatan indonesia - acch-kpk

DASAR HUKUM UU KEPABEANAN PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PABEAN DI BIDANG

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018 Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2017 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan ? 206 3 PMK 01 2014 tentang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS

lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

Home back 210211212213214215 Next

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 134 TAHUN 2005 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : a

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit kerja organisasi perangkat daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Mengingat : 1

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4262)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2)

M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : a

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indoensia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

  • - otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoensia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

    Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat

    Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat

    Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat

    Kantor Perwakilan adalah Kantor Perwakilan Daerah Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jakarta

    Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

    BAB II TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 2 Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Propinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya

    Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini, Kantor Perwakilan Daerah mempunyai fungsi: a

    penyusunan program dan pengendalian di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah dan pelayanan

    perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah, pelayanan

    penghubung antara Pemerintah Propinsi dengan lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya

    pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah propinsi di Jakarta dan daerah lainnya

    pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

    pengelolaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

    pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

    pengelolaan anjungan Propinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

    penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Propinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur

    pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Propinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

    pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait secara periodik

    pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, keuangan, umum dan perlengkapan

    pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah dan pelayanan yang diserahkan oleh Gubernur

    Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 4 (1) Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Daerah terdiri dari: a

    Kepala Badan

    Sub Bagian Tata Usaha

    Seksi Hubungan Antar Lembaga

    Seksi Promosi Daerah

    Seksi Pelayanan

    Kelompok Jabatan Fungsional

    (2) Bagan Struktur Organisasi empuan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

    Bagian Ketiga Kepala Kantor Pasal 5 Kepala Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur ini, adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

    Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi, administrasi umum dan perlengkapan

    Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a

    penyusunan dan penyelarasan program kerja Kantor serta pelaksanaan tata usaha keuangan, aparatur, umum dan perlengkapan

    pelaksanaan tata usaha keuangan

    pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana Kantor, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan

    pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan

    pelaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga Kantor f

    pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan

    pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Kantor

    Bagian Keempat Seksi Hubungan Antar Lembaga Pasal 8 (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c'Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Propinsi dengan lembagalembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat serta swasta lainnya di Jakarta dan daerah lainnya

    (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi: a

    penyusunan dan penyelarasan program kerja di Seksi Hubungan Antar Lembaga

    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis hubungan antar lembaga

    penyiapan bahan untuk memperlancar hubungan pelaksanaan tugas Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan swasta

    pelaksanaan hubungan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya serta instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah lainnya

    pengelolaan sarana dan prasarana hubungan antar lembaga

    penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas Eksekutif dan Legislatif pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota di Jakarta dan daerah lainnya

    pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga

    pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar lembaga

    pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Kantor

    Bagian Kelima Seksi Promosi Daerah Pasal 10 (1) Seksi Promosi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d'Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana untuk penunjang kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Barat dan daerah lainnya

    (2) Seksi Promosi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

    Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, Seksi Promosi Daerah mempunyai fungsi : a

    penyusunan program kerja di Seksi Promosi Daerah

    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengembangan promosi daerah

    penyiapan bahan-bahan promosi daerah

    pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi sebagai bahan promosi daerah di Jakarta dan daerah lainnya

    pelaksanaan/ikut serta dalam kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Barat

    pengelolaan sarana dan prasarana promosi melalui media elektronik dan non elektronik

    pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang promosi daerah

    pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang promosi daerah

    pelaksanaan tugas lain di bidang promosi daerah yang diserahkan oleh Kepala Kantor

    (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

    Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi : a

    penyusunan program kerja di Seksi pelayanan

    pelaksanaan pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Propinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

    pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

    pengelolaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

    pelaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

    penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan

    pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Kepala Kantor

    Bagian Ke tujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 14 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Gubernur ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu

    (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijabat oleh pejabat fugsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan

    (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan

    (2) Setiap Pimpinan satuan kerja di lingkungan Kantor wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya

    (3) Kepala Kantor dan seluruh pejabat struktural yang ada di Badan tersebut, wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    Bagian Kedua Pelaporan Pasal 16 (1) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

    (2) Kepala Kantor wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku

    (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Kantor wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut

    BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 17 (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

    (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Gubernur

    (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pegawai yang di angkat dalam jabatan fungsional, di angkat dan di berhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku

    (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang di ikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen kerja dan prestasi kerja

    (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional di tetapkan dengan Peraturan Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi

    (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis

    (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun

    (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Kantor disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia

    (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, setiap tahun di tetapkan oleh Gubernur

    (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional di tetapkan dengan Peraturan Gubernur yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan

    BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 (1) Kepala Kantor wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi

    (2) Evaluasi kinerja Kantor di lakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertangggung jawab di bidang organisasi

    (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi setiap Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub bagian dan Seksi, berdasarkan pedoman yang di tetapkan oleh Gubernur

    (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Kantor, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik

    BAB VII P E N U T U P Pasal 20 (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku

    (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kantor

    Pasal 21 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

    Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 April 2005 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, USMAN JA FAR Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 April 2005 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, HENRI USMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2005 NOMOR 39