PDF Pedoman Pengadaan PTK 007 Revisi -rkb - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - DOKUMEN PEMILIHAN. Nomor : JK-E/007.03/38 /2013. Tanggal : 15 Pebruari untuk. Pengadaan
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

DOKUMEN PEMILIHAN. Nomor : JK-E/007.03/38 /2013. Tanggal : 15 Pebruari untuk. Pengadaan

rkb - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : JK-E/007.03/38 /2013 Tanggal : 15 Pebruari 2013 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Boyolali Kelompok Kerja : Jasa Konsultansi ULP

DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : JK-E/007.03/38 /2013 Tanggal : 15 Pebruari 2013 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Boyolali Kelompok Kerja : Jasa Konsultansi ULP 27 Jan 2015 Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Jasa 67 2 Dokumen Tata cara pelaksanaan mengacu pada lampiran JK 03 3 4 4 Kontrak 3 2 1 1 Alamat, nomor telepon facsimile e mail Panitia Tender;

Related PDF

Pedoman Pengadaan PTK 007 Revisi tahun 2015 - Pertamina EP

27 Jan 2015 Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Jasa 67 2 Dokumen Tata cara pelaksanaan mengacu pada lampiran JK 03 3 4 4 Kontrak 3 2 1 1 Alamat, nomor telepon facsimile e mail Panitia Tender; 3 2 1 2
PDF

Peraturan LPJK No 3 Th 2017 ttg Sertifikasi dan Registrasi Usaha

Ketenagakerjaan 2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Nomor 51 PRT M 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus kualifikasi dan pembagian subkualifikasi, persyaratan dokumen permohonan registrasi 
PDF

Peraturan LPJK No 4 Th 2017 ttg Sertifikasi dan Registrasi Usaha

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3 Nomor 51 PRT M 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa dokumen permohonan registrasi SBU berupa berita acara Verifikasi dan Validasi Awal yang 
PDF

undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang

NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG e bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat 11 Otonomi Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 
PDF

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

14 Mar 2017 Setelah membaca surat surat dan dokumen dokumen dalam 9 3 3 1 Bahwa dasar pemilihan dan syarat calon e Bahwa PT Mustika Asahan Jaya memiliki Surat Izin serinya berurut contoh 007 SK DIK VI 2016 dari siswa sekolah A, SBU JK Jadi, pada SK DIR 299 poin 2 3 Pelaksana 2 3 1
PDF

putusan salinan tusan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha

n Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Kavling 8, Cawang, Jakarta Timur 13 ULP Provinsi Banten (Drs E Kusmayad 9770707 200112 1 007 Download Dokumen Pemilihan 31 Mar 31 Mar Pemberian Penjelasan
PDF

World Bank Documents

Gd Sap1a Tamm Lt TY, Jl Pattimura No 20, Kebayoran Baro Jakarta Selatan 12110, Telp Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Peny\ isun Dokumen AMDAL
PDF

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

15 Ags 2018 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Jakarta, Agustus 2018 Kepala Badan Keahlian DPR RI, K JOHNSON RAJAGUKGUK undang undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen dan Tantangan, 2007, hal 2 pemilihan bintang radio 29
PDF

rkb - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 ) penjelasan tentang kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, bendahara, Ditetapkan di Jakarta yang disebutkan disyaratkan dalam dokumen gambar
PDF

Republik Indonesia Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang [Dokumen Kualifikasi] - dengan Prakualifikasi - Lembaga Kebijakan /Jasa Pemerintah DAFTAR ISI D O K U M E N K U A L I F I K A S I... 1 BAB

PDF Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Pengadaan LKPP lkpp go id 31122010171820SBD BARANG Prakualifikasi lengkap1 pdf PDF Standar Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 11012011192526Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

DRS. THOMAS, BLASIUS, WIDARTOYO & REKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) Izin Usaha / Business License No.: KEP-43/KM.1/2010 Jl. Taman Kendangsari No. 7 Surabaya 60292 Telp (031) 8496920

kip bandaacehkota go id wp content uploads 2014 06 PA LAPORAN AUDITOR PUBLIK ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati No 86 KAP MP AUP V 2014 Kepada Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

BAB IV PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 4.1 Sistem Informasi Akuntansi Yang Diusulkan Berikut ini adalah tabel usulan yang penulis usulkan pada Dewan Kemakmuran Masjid Agung

eprints uns ac id 4421 1 138541008201006591 pdf i PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi kasus pada CV MITRA TANINDO) Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas tugas dan Memenuhi Syarat syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi thesis binus ac id Doc Bab4 2007 1 00005 AK Bab 4

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI E-PROCUREMENT BERDASAR KEPPRES 80 TAHUN 2003 DENGAN MEMPERGUNAKAN REQUIREMENT MODEL (RQM) Khakim Ghozali (1), Aris Tjahyanto (2) Jurusan Sistem Informasi Fakultas

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Sistem informasi telah thesis binus ac id doc Bab1 2011 2 00020 SI 20Bab1001 pdf PDF rancang bangun sistem informasi e purchasing Digilib ITSdigilib its ac id public ITS paper 19425 5207100068 Paper

KUESIONER Peranan Sistem Informasi Akuntansi Kas dan Bank Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Perusahaan Petunjuk Pengisian Daftar pertanyaan ini terdiri dari dua tipe yaitu pertanyaan tipe A (Pertanyaan

repository usd ac id 6538 2 112114120 full pdf EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI Studi kasus di Minimarket KOPMA UNY SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi eprints dinus ac id 8491 1 jurnal 11632 pdf terutama pihak manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Jln. Gunung Lawu Ridge Biak Papua BERITA ACARA HASIL PELELANGAN NOMOR : 11.J/POKJA-V/PRC.SS/DPU/2016 Paket Pekerjaan : Pengawasan pembangunan

PDF pemerintah kabupaten biak numfor JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB BIAK 20NUMFOR 3 2009 pdf PDF Untitled Ombudsman RI ombudsman go id produk LP file 20180129 170313 pdf PDF Untitledsipsn menlhk go id

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Dokumen Pengadaan Pengadaan Kain Pakaian Dinas Harian (PDH) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Panitia /Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik D O K U M E N P

PDF bupatibojonegoro JDIH Gresik Kabupaten Gresikjdih gresikkab go id 34 Tahun 2017 Pedoman Teknis Dana Desa ADD Bagian dari hasil pajak retribusi daerah pdf PDF pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go

Republik Indonesia Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [Dokumen ] -Metode [Seleksi Umum /Seleksi Sederhana] dengan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - i DAFTAR ISI BAB

PDF Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi Badan lkpp go id SBD Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul pdf PDF peraturan presiden republik indonesia nomor 16 Setkab go idsetkab go id wp content uploads Perpres

BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan Menurut Mulyadi (2001:165) menyatakan bahwa Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada

PDF BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini akan membahas hasil analisis sir stikom edu id eprint 1635 6 BAB IV pdf PDF BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perpustakaan UIlib ui ac id file?file=digital 116702 T 2024592 Studi 20persepsi pdf PDF

Home back155 156157158159160 Next

DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : JK-E/007

Tahun Anggaran : 2013 Dokumen Pengadaan Standar Jasa Konsultansi Badan Usaha

  • i DAFTAR ISI BAB I
  • ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    BAB III

    INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PESERTA KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUANERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    SATU DOKUMEN KUALIFIKASI TIAP PESERTA

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    ISI DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    BAHASA DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PERUBAHAN DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    BERLAKUNYA KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    BIAYA KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PENGISIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    DOKUMEN KUALIFIKASI TERLAMBAT

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    EVALUASI KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    KERAHASIAAN PROSES

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    EVALUASI KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    HASIL KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    SANGGAHAN

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    KUALIFIKASI ULANG

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    UNDANGAN KEPADA PESERTA KUALIFIKASI YANG LULUS

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    PAKTA INTEGRITAS

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    BAB VII

    PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    BAB VIII

    TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

    UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

    1 BAB II

    INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

    UMUM LINGKUP PEKERJAAN SUMBER DANA PESERTA PEMILIHAN LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI SATU PENAWARAN TIAP PESERTA

    DOKUMEN PEMILIHAN ISI DOKUMEN PEMILIHAN BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN PEMBERIAN PENJELASAN

    PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN PERUBAHAN WAKTU

    PENYIAPAN PENAWARAN BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN BAHASA PENAWARAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA PENAWARAN MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

    PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PENYAMPULAN DAN PENANDAAN FILE PENAWARAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN PENAWARAN TERLAMBAT

    PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN PEMBUKAAN PENAWARAN FILE I EVALUASI PENAWARAN FILE I PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS UNDANGAN PEMBUKAAN PENAWARAN FILE II PEMBUKAAN PENAWARAN FILE II, DAN EVALUASI PENAWARAN FILE II [UNTUK METODE EVALUASI KUALITAS DIBERI NOMOR URUT 28] F

    PENETAPAN PEMENANG PENGUMUMAN PEMENANG [HANYA UNTUK METODE EVALUASI KUALITAS DAN BIAYA] SANGGAHAN SANGGAHAN BANDING UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA KLARIFIKASI DAN/ATAU NEGOSIASI G

    PENUNJUKAN PEMENANG SELEKSI PENUNJUKAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI BAHP DAN KERAHASIAAN PROSES SELEKSI GAGAL PENANDATANGANAN KONTRAK BAB III

    LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) BAB IV

    KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BAB V

    BENTUK DOKUMEN PENAWARAN LAMPIRAN 1 A (FILE I) : SURAT PENAWARAN LAMPIRAN 1 B (FILE I) : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS A

    BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN 36 B

    BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR37 C

    BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR38 D

    BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK E

    BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA 40 F

    BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 41 G

    BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN 42 H

    BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 43 I

    BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANG DIUSULKAN 44 J

    BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN 46 LAMPIRAN 2 (FILE II) : DOKUMEN PENAWARAN BIAYA D

    BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL (DIRECT REIMBURSEABLE COST) 50 BAB VI

    BENTUK KONTRAK DEFINISI PENERAPAN BAHASA DAN HUKUM KEUTUHAN KONTRAK PEMISAHAN PERPAJAKAN KORESPONDENSI

    ASAL JASA KONSULTANSI PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKIUMEN KONTRAK DAN INFORMASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL LAYANAN TAMBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK MOBILISASI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN JAMINAN PEMBAYARAN HARGA PERUBAHAN KONTRAK PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DENGAN SUB PENYEDIA PERSONIL KONSULTAN DAN SUBKONSULTAN PERUBAHAN PERSONIL KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DENDA DAN GANTI RUGI KEADAAN KAHAR LAPORAN HASIL PEKERJAAN PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK PENYELESAIAN PEKERJAAN HAK DAN KEWAJIBAN PPK HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA ASURANSI USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI KECIL ITIKAD BAIK PELAKSANAAN KONTRAK PERDAMAIAN LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) LAMPIRAN 3 A : PERSONIL INTI, SUBPENYEDIA DAN PERALATAN BAB VII

    BENTUK DOKUMEN LAINNYA LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA LAMPIRAN 3 : JAMINAN SANGGAH BANDING LAMPIRAN 4 : JAMINAN UANG MUKA [Kop Asuransi/Perusahaan Penjaminan Penerbit Jaminan] 88 TERJAMIN 89 PENJAMIN 89

    1 BAB I

    UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN [contoh undangan untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas 2 File] ( Tidak ada Undangan Pengembilan Dokumen Pemilihan) [contoh undangan untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya 2 File] ( Tidak ada Undangan Pengembilan Dokumen Pemilihan) Dokumen Pengadaan Standar Jasa Konsultansi Badan Usaha

    2 BAB II

    INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A

    Umum IKP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berisi instruksi dan/atau informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya

    Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:

    Lingkup Pekerjaan 1

    Sumber Dana 2

    Peserta Pemilihan 3

    Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 4

    berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundangundangan

    Dokumen Pengadaan Standar Jasa Konsultansi Badan Usaha

    melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain

    membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan

    • 2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4
    • 1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: a

    sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan, atau pembatalan penetapan pemenang

    sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

    • gugatan secara perdata
    • dan/atau d

    pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

    • 3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA

    Larangan Pertentangan Kepentingan 6

    Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 7

    Satu Penawaran Tiap Peserta 5

    penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia

    komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan

    Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan

    Dokumen Pemilihan 8

    Isi Dokumen Pemilihan 8

    Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan

    Instruksi Kepada Peserta

    Lembar Data Pemilihan

    Kerangka Acuan Kerja (KAK)

    Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran, 2) Dokumen Penawaran Teknis, dan 3) Dokumen Penawaran Biaya

    Bentuk Surat Perjanjian

    Syarat-Syarat Umum Kontrak

    Syarat-Syarat Khusus Kontrak

    Bentuk Dokumen Lain : 1) SPPBJ, 2) SPMK, 3) Surat Jaminan Uang Muka, dan 4) Surat Jaminan Sanggahan Banding 8

    Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan resiko peserta

    Bahasa Dokumen Pemilihan 10

    Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui Aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan

    Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Pokja ULP dimuat dalam aplikasi SPSE

    Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Perubahan rancangan kontrak dan spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai HPS harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal

    Perubahan Dokumen Pemilihan 10

    Perubahan Waktu 11

    Pokja ULP dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan perubahan

    Penyiapan Penawaran 13

    Biaya dalam Penyiapan Penawaran 14

    Bahasa Penawaran Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia

    Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia

    Dokumen Penawaran 15

    Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : 1) tanggal

    Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada)

    Dokumen Penawaran Teknis: 1) data pengalaman perusahaan, terdiri dari : a) data organisasi perusahaan, b) daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, c) uraian pengalaman kerja sejenis 10 (Sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun) 2) pendekatan dan metodologi, terdiri dari : a) tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja, b) uraian pendekatan, metodologi dan program kerja, c) jadwal pelaksanaan pekerjaan, d) komposisi tim dan penugasan, e) jadwal penugasan tenaga ahli, 3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari : a) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan, b) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan

    dokumen lain yang dipersyaratkan

    Penawaran Biaya (File II) harus terdiri dari: a

    surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran (dalam angka dan huruf)

    rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)

    rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost)

    dokumen lain yang dipersyaratkan

    Keterangan: dokumen b,c,d tidak wajib dipenuhi untuk kontrak lumpsum

    Harga Penawaran 16

    Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka kegiatan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan kegiatan yang lain dan kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan

    [Untuk kontrak lumpsum, apabila dipersyaratkan peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil] Biaya overhead, asuransi dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran [untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis : penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak ]

    Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 18

    Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 17

    Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran

    Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP

    Pemasukan Dokumen Penawaran

    Penyampulan dan Penandaan File Penawaran 19

    • 1 Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) file File dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dalam APENDO Penawaran Administrasi dan Teknis dimasukkan pada File I, sedangkan Penawaran Biaya dimasukkan pada File II

    Selanjutnya diunggah (upload) pada aplikasi SPSE 20

    Penyampaian Dokumen Penawaran 21

    Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran 22

    Penawaran Terlambat 20

    rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran

    File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima melalui aplikasi SPSE oleh Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, aplikasi SPSE akan menolak setiap file penawaran yang dikirim

    Pembukaan dan Evaluasi Penawaran 23

    Pembukaan Penawaran File I 23

    Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat

    Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan 23

    Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal

    Evaluasi Penawaran File I 24

    evaluasi teknis Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : a

    Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

    Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi file I

    penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat

    penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan

    dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat

    para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi

    apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka : 1) peserta yang terlibat dimasukan dalam Daftar Hitam baik badan usahanya maupun pengurusnya

    Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap halhal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi

    Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
  • 9 apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi
  • a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

    b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

    • dan c) bertanggal
    • 2) untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada file I
    • 3) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan
    • 4) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis
    • 5) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis
    • 6) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal Evaluasi Teknis : a

    Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi

    Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan

    Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan: 1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10 % s

    d 20 %), b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20 % s

    d 40 %), c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 % s

    Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan atas: 1) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir

    b) pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan

    c) pengalaman manajerial dan fasilitas utama

    d) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap

    e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]

    Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi dilakukan atas: 1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja

    b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang

    c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan

    d) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK

    e) gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih

    f) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]

    Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas: 1) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK

    b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa

    Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim

    Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut : (1) tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu, (2) apabila terdapat perhitungan bulan menurut Pokja ULP lebih kecil dari yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan Pokja ULP

    Apabila perhitungan Pokja ULP lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulis dalam penawaran, (3) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya, maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh (kecuali bila terjadi overlap, maka bulan yang overlap dihitung satu kali), (4) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal), maka pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan, (5) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan), maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 25 % dari total bulannya, (6) kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilai dengan kriteria sebagai berikut: (a) lingkup pekerjaan : i

    tidak sesuai (c) nilai masing-masing kriteria ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP

    (7) bulan kerja profesional yang didapatkan dari angka (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka (6), (8) total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan angka 12 sehingga didapatkan jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahli

    (9) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional tenaga ahli dicantumkan dalam LDP

  • 12 c) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK
  • d) lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat

    Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi

    e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]

    Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) seperti yang tercantum dalam LDP

    Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal

    Apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 5 (lima) maka proses tetap dilanjutkan Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi File I yang paling sedikit memuat: a

    hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta

    nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi

    jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi

    tanggal dibuatnya Berita Acara

    keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi

    pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat

    Pengumuman Peringkat Teknis 25

    Selanjutnya, ketentuan tentang Sanggahan dan Sanggahan Banding dituliskan setelah ketentuan tentang Pengumuman Peringkat Teknis ini, dan diberi nomor urut 25 dan 26]

    Undangan Pembukaan Penawaran File II [untuk Metode Evaluasi Kualitas diberi nomor urut [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya ditulis sebagai berikut :] Pokja ULP menyampaikan undangan melalui aplikasi SPSE kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan File II segera setelah Pengumuman Peringkat Teknis diumumkan

    [untuk Metode Evaluasi Kualitas ditulis sebagai berikut:] Pokja ULP menyampaikan undangan melalui aplikasi SPSE kepada peserta

  • 13 27] dengan peringkat teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis untuk menghadiri acara pembukaan file II dengan ketentuan: a
  • tidak ada sanggahan dari peserta

    sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar

    masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir

    Pembukaan Penawaran File II, dan Evaluasi Penawaran File II [untuk Metode Evaluasi Kualitas diberi nomor urut 28] [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] : 27

    Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat

    Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan 27

    kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah

    jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya

    Jika total nilai HPS sama dengan nilai pagu anggaran maka total nilai HPS tersebut dijadikan patokan untuk menggugurkan penawaran biaya terkoreksi apabila melebihi total nilai HPS Pokja ULP tanpa dihadiri peserta, melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap: a

    kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)

    kewajaran penugasan tenaga ahli

    kewajaran penugasan tenaga pendukung

    kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost) Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut: a

    menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut : NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}

    catatan: pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan

    Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut:

    bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP

    nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional

    Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: NBt = (PBt / PBt) x 100 NBn = (PBt / PBn) x 100 dimana : NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah

    NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di atasnya

    PBt = penawaran biaya terendah

    PBn = penawaran biaya di atasnya Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya yang sekurang-kurangnya memuat: a

    besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi

    nilai/skor penawaran: 1) teknis

    nilai/skor gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya

    kesimpulan tentang kewajaran: 1) biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)

    dan 4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost)

    keterangan lain yang dianggap perlu

    tanggal dibuatnya berita acara

    Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan file II, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Biaya Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang diundang melalui aplikasi SPSE tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui alamat website yang tercantum dalam LDP

    [untuk Metode Evaluasi Kualitas] : Penawaran File II dibuka pada waktu yang telah ditetapkan Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka

    Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat

    Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan lengkap sebagaimana dalam angka Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal Pokja ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan: a

    kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah

    jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya ULP melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap: a

    kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)

    kewajaran penugasan tenaga ahli

    Penetapan Pemenang c

    kewajaran penugasan tenaga pendukung

    kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost) Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi File II yang sekurang-kurangnya memuat: a

    besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi

    kesimpulan tentang kewajaran: 1) biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)

    dan 4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost)

    keterangan lain yang dianggap perlu

    tanggal dibuatnya Berita Acara

    Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan file II, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Biaya Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang diundang melalui aplikasi SPSE tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui alamat website yang tercantum dalam LDP

    Pengumuman Pemenang [hanya untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] Pokja ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis melalui aplikasi SPSE kepada seluruh peserta, serta diumumkan di alamat website yang tercantum dalam LDP dan ditempel di papan pengumuman resmi untuk masyarakat

    Sanggahan 29

    penyimpangan ketentuan dan prosedur diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

    rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat

    penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan

    Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal Sanggahan yang disampaikan secara offline bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti Secara offline oleh pihakpihak terkait

    Sanggahan Banding 30

    Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] : 31

    tidak ada sanggahan dari peserta

    sanggahan terbukti tidak benar

    masa sanggah berakhir Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

    [untuk Metode Evaluasi Kualitas] : 31

    Klarifikasi dan/atau Negosiasi [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] : 32

    direktur utama/pimpinan perusahaan

    penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa)

    kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

    pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk: a

    meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal

    memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama: a

    lingkup dan sasaran jasa konsultansi

    cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja

    fasilitas penunjang Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama: a

    kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya

    volume kegiatan dan jenis pengeluaran

    biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan: a

    biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan

    unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP 32

    Penunjukan Pemenang Seleksi 32

    Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 33