PDF -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN - DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG betterwork in labourguide wp content uploads DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia,

Related PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - Better Work

betterwork in labourguide wp content uploads DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, olehdianugerahi hak pencipta Nya
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - jdihminerbaesdmgoid

jdih minerba esdm go id minerba dok Kepmen ESDM No 1953 K DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk mendorong peningkatan penggunaan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri dan dalam rangka memperkuat devisa negara,
PDF

SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA

ihgma pdf PARIWISATA 1 pdf DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; Mengingat 1
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - jdihlipigoid

jdih lipi go id peraturan 2017 perka 5 pdf DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - jdihesdmgoid

jdih esdm go id peraturan 27 Permen ESDM No 51 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta menjamin
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - oygabusmifileswordpresscom

oygabusmi files wordpress 2015 01 pmk 254 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817 KMK 04 1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS

thomaspm files wordpress 2017 05 11 pojk 54 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang a bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - jdihdephubgoid

jdih dephub go id assets uudocs permen 2011 pm no 17 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur ketentuan mengenai Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Sarana Kereta Api; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - jdihbumngoid

jdih bumn go id unduh PER 15 MBU 2012 pdf DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang a bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 05 MBU 2008 tanggal 3 September 2008, telah ditetapkan pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara; b bahwa dalam rangka mendorong sinergi BUMN, sinergi anak
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN


PDF

Storyboard. Username: user1. Password : ****** Login

Getting Started QMF Analytics for Multiplatforms - IBM

Storyboard Tampilan awal ketika aplikasi dibuka. User harus melakukan login untuk bisa akses ke dalam aplikasi, setelah mengisi username dan password, kemudian klik login. Gambar A Username: user1 Password

Apr 1, 2006 The system's storyboard is created so as to design the username and password after their first time login On the other 1 fj User 1 9 i—i May 14, 2018 Input the

BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua

semarang bpk go id 2018 12 Siaran Pers BPK Mengajar pdf SIARAN PERS Badan Pemeriksa Keuangan Untuk segera diterbitkan Dekatkan BPK pada Generasi Muda, BPK Perwakilan Provinsi Jateng Gelar Kegiatan BPK Mengajar di 72 SMA dan SMK se Jateng Semarang, Jateng Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai BPK

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG

bppkbsulsel files wordpress 2011 04 kesepakatan bersama antara menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, dengan menteri kesehatan republik indonesia, tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan nomor 07 men pp&pa 5 2010 nomor 593 menkes skb v 2010

KMSI. Tutorial Customer Care. Tutorial Customer Care. User : KMSI

economics of distance education reconsidered - Eric

User : KMSI Tutorial ini di buat untuk memudahkan bagi user saat akan mengoperasikan atau menjalankan program Costumer Care. Tutorial Customer Care KMSI LOGIN Masuk kedalam Browser Internet, contoh dibawah

PDF User Guide Customer Care Customer Care USER GUIDE R GUIDEkra co id occ tutorial 01 USER 20GUIDE 20OCC KMSI pdf PDF TUTORIAL ONLINE CUSTOMER CARE kra co id tutorial FINAL 20TUTORIAL 20OCC UT 20HO 20Final(FILEminimizer) pdf PDF USER GUIDE ONLINE CUSTOMER

Hemat Waktu Proses Gaji hingga 60%

Disiplin, Konsistensi, Fokus - BeFa Industrial Estate

Hemat Waktu Proses Gaji hingga 60% Johanns Sandida Business Analyst Manager 12 Faktor-faktor yang mempengaruhi : 1.) Data SPL (Surat Perintah Lembur) telat dikirimkan ke Payroll. 2.) Data Perubahan Shift

mendukung ekspansi dalam waktu dekat Perubahan Dewan Komisaris perbaikan proses bisnis dan diversifikasi usaha, dan dalam dengan investasi yang efektif dan hemat biaya, dengan kenaikan Gaji Tunjangan dari Rp 25, 6 miliar menjadi Rp 34,8 dengan jangka

Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis (Renstra) Badan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam upaya mencapai terwujudnya good governance dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi diperlukan aparatur yang berkualitas inovatif, kreatif, proaktif

kecamatanmanggala wp content uploads 2018 08 BAB 1 Rencana Strategis Kecamatan Manggala Tahun 2014 2019 Bab I 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang terprogram selama 5 tahun disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

144 VIII. SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN A. Bentuk Perusahaan Perusahaan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diorganisasikan dan dioperasikan untuk menyediakan barang dan jasa bagi konsumen

PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAANdigilib unila ac id 20245 7 8 managemen 5Eok 5E104 135 pdf PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN digilib unila ac id 11091 9 VIII pdf PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAANdigilib unila ac

Pemerintah Kabupaten Jembrana BAB I PENDAHULUAN

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Kesehatan merupakan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional di selenggarakan berdasarkan

PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Kabupaten Jembrana eprints umm ac id jiptummpp gdl dwicahyani 41021 2 bab 2Bi pdf PDF 1 1 Latar Belakang Kabupaten Jembrana jembranakab go id foto beritaskpd Bab 1 Pendahuluan pdf

SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH : MANAJEMEN DAN SISTEM MANAJEMEN 1 FAKULTAS : ILMU KOMPUTER JURUSAN : S1 MANAJEMEN INFORMATIKA SAP Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen 1 Proses Belajar Mengajar

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Kode dan nama mata kuliah IO 377 Manajemen Olahraga dan Sport Center (2 sks) Topik bahasan Pengertian? SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Mata Kuliah Manajemen Stratejik Kode Mata Kuliah MJ 209

Home back455456 457458459460 Next

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang

Mengingat : 1

Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Dasar 1945

Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750)

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut : 1

Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari: a

Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri

Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp ,00

(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp ,00

Penerimaan perpajakan sebesar Rp ,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp ,00

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp ,00

(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan : a

Bantuan program sebesar Rp ,00

Bantuan proyek sebesar Rp , Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari : a

Pengeluaran Rutin

Pengeluaran Pembangunan

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp ,00

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp , Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor : 01 Sektor industri sebesar Rp ,00 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp ,00 03 Sektor pengairan sebesar Rp ,00 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp ,00 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp ,00 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp ,00 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp ,00 08 Sektor

Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp ,00 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp ,00 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp ,00 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp ,00 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp ,00 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp ,00 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp ,00 15 Sektor agama sebesar Rp ,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp ,00 17 Sektor hukum sebesar Rp ,00 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp ,00 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp ,00 20 Sektor

Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp ,00 (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor : 01 Sektor industri sebesar Rp ,00 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp ,00 03 Sektor pengairan sebesar Rp ,00 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp ,00 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi sebesar Rp ,00 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp ,00 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp ,00 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp ,00 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp ,00 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp ,00 11 Sektor Sektor pendidikan, kebudayaan

  • - nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp ,00 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp ,00 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp ,00 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp ,00 15 Sektor agama sebesar Rp ,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp ,00 17 Sektor hukum sebesar Rp ,00 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp ,00 19 Sektor politik, hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp ,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp ,00 (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini
  • Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April Agar

    Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd

    BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd

    AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 175