PDF -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN - DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN betterwork in labourguide wp content uploads DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia,

Related PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - Better Work

betterwork in labourguide wp content uploads DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, olehdianugerahi hak pencipta Nya
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - jdihesdmgoid

jdih esdm go id peraturan 27 Permen ESDM No 51 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta menjamin
PDF

SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA

ihgma pdf PARIWISATA 1 pdf DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; Mengingat 1
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - oygabusmifileswordpresscom

oygabusmi files wordpress 2015 01 pmk 254 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817 KMK 04 1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - Konsil Lsm

konsillsm or id wp content uploads 2013 10 UU 17 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS

thomaspm files wordpress 2017 05 11 pojk 54 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang a bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - jdihlipigoid

jdih lipi go id peraturan 2017 perka 5 pdf DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

pug pupr pu go id uploads PP UU No 8 Th 2016 pdf DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, term asuk para p enyandang d isabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN

pih kemlu go id files UU0232014 pdf DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang Undang; b bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN


PDF

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari hasil tambang batubara. Keberadaan

1 BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan cukup besar (6 520 100? 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber

Kredit Motor Yamaha New Vixion Advance MOVISTAR Motogp di Bogor Proses Mudah dan Aman Uang Muka atau DP bisa dibayar saat Anda menerima motor di Rumah (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getelementsbytagname(s)[0];

PDF yamaha vixion advance tabel kredit sepeda motor yamaha tentang arista yamaha co id BAF MARET VIXION ADVANCE 2017 pdf PDF tabel angsuran pembiayaan syariah bprs alsalaam sepeda motor mapan id wp content Pricelist

BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG

peraturan daerah kabupaten natuna nomor 15 tahun 2014

BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PDF BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN bpkpad natunakab go id Peraturan Bupati 26 Th 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 ttg Pelaksanaan dan PDF BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN PERATURAN BUPATI bpkpad natunakab go id Peraturan

1. Untuk mengetahui faktor pendapatan, harga sepeda motor Yamaha, harga sepeda motor kompetitor (Honda) di Medan untuk dijadikan rekomendasi pada strategi pemasaran untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Pengertian Strategi Pemasaran Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang Dalam mencapai hasil pemasaran yang maksimal, terlebih dahulu Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan Mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum Perusahaan? Oleh karena itu strategi pemasaran sangat

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL - dpupkpbantulkabgoid

1 2014 No. 05, 2014 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Petunjuk pelaksanaan, sistem pembiayaan, penggunaan dana, pelayanan kesehatan, tingkat pertama, puskemas, peserta, badan

panggungharjo desa id wp content uploads 2016 03 Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Ditetapkan di Bantul pada tanggal 01 JULI 2015 BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI Diundangkan di Bantul pada tanggal 01 JULI 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd RIYANTONO BERITA

RUANG LINGKUP ILMU EKONOMI Dalam teori EKONOMI MIKRO yang dibahas adalah proses alokasi sumberdaya secara efisien di tingkat individu, perusahaan dan industri. EFISIENSI DITINGKAT MIKRO belum tentu baik

1 Apa pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi? 2 Metode metode apa saja yang ada dalam ilmu ekonomi? 3 Bagaimana sejarah perkembangan ilmu? 30 Okt 2004 kesalahpahaman tentang sistem ekonomi Islam Ruang Lingkup Islam ٍءْيَش ِ ّ

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-50/BC/2009 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA

pajak go id sites default files 2019 04 PER 37 PJ 2009 pdf departemen keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak peraturan direktur jenderal pajak nomor per 37 pj 2009 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per 27 pj 2009 tentang tata cara penatausahaan wajib pajak dan atau

ABSTRAK Setiap perusahaan mempunyai kas yang digunakan untuk memperlancar kegiatannya tanpa berisiko, sehingga diperlukan pengelolaan arus kas yang baik, karena hampir semua transaksi perusahaan akan dinilai

repository uinjkt ac id dspace bitstream 123456789 3759 1 positif, artinya kedua prediktor, laba dan arus kas operasi dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa depan Untuk perusahaan yang melaporkan laba negatif, laba dan arus kas operasi tidak dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa depan

ANALISA LAPORAN ARUS KAS

analisa laporan arus kas sebagai alat evaluasi kinerja keuangan

Handout : Analisis Rasio Keuangan Dosen : Nila Firdausi Nuzula, PhD Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Tujuan ANALISA LAPORAN ARUS KAS Net cash flows atau biasa disebut secara singkat sebagai

PDF ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI ALAT UKUR digilib unila ac id SKRIPSI 20TANPA 20BAB 20PEMBAHASAN pdf PDF ANALISIS LAPORAN ARUS KAS USD Repository Universitas repository usd ac id 11593 2 132114158 full pdf

Home back420421422 423424425 Next

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM BENTUK FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KREDIT/ PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a

bahwa subsidi perolehan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah bawah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam perolehan rumah

bahwa subsidi perolehan rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa dukungan fasilitas subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat

bahwa untuk penyelesaian pembayaran subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2010 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 sehingga perlu dilakukan penyesuaian mekanisme pembayaran

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah

Mengingat : 1

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3318)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Syariah Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2008

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusun Bersubsidi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2010

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM BENTUK FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 521) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2010, diubah sebagai berikut: 1

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Pengajuan permintaan pembayaran subsidi atas KPR Bersubsidi dan KPR Syariah Bersubsidi diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

(2) Pembayaran subsidi atas KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan skim subsidi selisih bunga atau subsidi uang muka

(3) Pembayaran subsidi selisih bunga atas akad kredit KPR Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2010 dan telah dibayar sebagian sampai dengan tahun 2010, akan dibayar secara sekaligus pada tahun 2011 yang didahului dengan rekonsiliasi

(4) Pembayaran subsidi selisih bunga atas akad kredit KPR Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2010 dan belum pernah dibayar sampai dengan tahun 2010 akan dibayar secara sekaligus pada tahun 2011 tanpa didahului dengan rekonsiliasi

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KPR Bersubsidi dan KPR Syariah Bersubsidi diatur dengan Peraturan Menteri

Ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) serta diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 (1) Pengajuan permintaan pembayaran subsidi atas KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (2) Pembayaran subsidi atas KPR Sarusuna Bersubsidi dibayarkan dengan menggunakan skim subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka

dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dibayarkan dengan menggunakan skim subsidi angsuran dan bantuan uang muka

(3) Pengajuan permintaan pembayaran subsidi atas KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang dilakukan secara inden dan diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan sudah diterima paling lambat tanggal 30 November (4) Batas akhir penyerahan unit Sarusuna terhadap KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang dilakukan secara inden yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah tanggal 30 Oktober (5) Masa subsidi untuk KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi, dihitung sejak bulan BAST Sarusuna

(6) Pembayaran subsidi selisih bunga untuk akad kredit KPR Sarusuna Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2010 dan telah dibayar sebagian sampai dengan tahun 2010 akan dibayar secara sekaligus pada tahun 2011 yang didahului dengan rekonsiliasi

(6a) Pembayaran subsidi selisih bunga atas akad kredit KPR Sarusuna Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2010 dan belum pernah dibayar sampai dengan tahun 2010 akan dibayar secara tahunan atau dibayar sekaligus pada tahun 2011 tanpa didahului dengan rekonsiliasi

(7) Pembayaran subsidi angsuran untuk akad kredit KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2010 dan telah dibayar sebagian sampai dengan tahun 2010 akan dibayar secara sekaligus pada tahun (7a) Pembayaran subsidi angsuran atas akad kredit KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2010 dan belum pernah dibayar sampai dengan tahun 2010 akan dibayar secara sekaligus pada tahun (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KPR Sarusuna Bersubsidi dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, SUHARSO MONOARFA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 332