PDF -Rilis FITRA Kamis, 5 Januari 2017 FITRA - SEKNAS FITRA - Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI. Indonesia Corruption Watch Jakarta, 10 Januari 2017
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI. Indonesia Corruption Watch Jakarta, 10 Januari 2017

Rilis FITRA Kamis, 5 Januari 2017 FITRA - SEKNAS FITRA

Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia Corruption Watch www.antikorupsi.org Jakarta, 10 Januari 2017 Pendahuluan Per tanggal 2 Desember 2016 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia Corruption Watch www.antikorupsi.org Jakarta, 10 Januari 2017 Pendahuluan Per tanggal 2 Desember 2016 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan PDF Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia icw or id Catatan 20Kritis 20PNBP 20Polri 20oleh 20ICW pdf PDF keputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia DPD RI dpd go id

Related PDF

Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI - Indonesia

[PDF] Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia icw or id Catatan 20Kritis 20PNBP 20Polri 20oleh 20ICW pdf
PDF

keputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia - DPD RI

[PDF] keputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia DPD RI dpd go id upload lampiran GPb7ts7NUq 20160302 pdf
PDF

1 bab i wewenang polri dalam mengeluarkan surat - repo unpas

[PDF] 1 bab i wewenang polri dalam mengeluarkan surat repo unpasrepository unpas ac id 11617 3 BAB 20I pdf
PDF

Full page photo - Kemenkeu

[PDF] Full page photo Kemenkeu kemenkeu go id media 6526 nota keuangan apbn 2018 pdf
PDF

INFORMASI - Direktorat Jenderal Anggaran - Kemenkeu

[PDF] INFORMASI Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu anggaran depkeu go id content 2016 20BIB 202017 pdf
PDF

perbandingan kantor-kantor anggaran dengan biro analisa - DPR RI

[PDF] perbandingan kantor kantor anggaran dengan biro analisa DPR RI dpr go id kms Perbandingan Kantor Kantor Anggaran Dengan Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN– SETJEN DPR
PDF

Rilis FITRA Kamis, 5 Januari 2017 FITRA - SEKNAS FITRA

[PDF] Rilis FITRA Kamis, 5 Januari 2017 FITRA SEKNAS FITRAseknasfitra wp content uploads Rilis FITRA Tarif PNBP pdf
PDF

Tutorial membuat Blog dengan Blogspot Apa itu Blog? Blog merupakan kepanjangan dari web log yang merupakan salah satu aplikasi sederhana website. Pada awalnya blog hanya digunakan untuk catatan pribadi,

Hanya saja pengguna blogspot harus memiliki account google mail (gmail) untuk dapat mulai membuat blog Mulai membuat Blog 1 Anda harus punya email? Pendahuluan Tutorial pembuatan blog ini menggunakan blogspot(blogger) sebagai tempat pembuatannya Sebelum kita belajar membuat blog, kita harus? m a t

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); NOMOR 22 TAHUN 1968 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1966 Nomor 88 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 (1) Dengan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman - Lembaga

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 016 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Kode Dokumen 0090007000 Revisi Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 01000 06001 Manual Prosedur

TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI HALO UKM

Mengenal Cara Kerja Cloud Computing pada “GoJek” - Ilmuti

1. INTRODUCTION / PENGENALAN 1.1 Persiapan kebutuhan Aplikasi Sebelum kita masuk kedalam penggunaan aplikasi Halo UKM, sekilas ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun sebuah toko online

PDF UKM IIC 2018 | 13 15 November 2018 1 USD Repositoryrepository usd ac id 4902 makalah 2Bseminar 2Binternasional 2Bmalaysia kunjana pdf PDF pusat pengajian sains sekitaran dan sumber alam UKM ukm my fst wp content uploads 2015 12 30ppsssa

USER MANUAL SIMAS MOBILE WEB.

Manual Thomson Net - priorkonkurranseno

USER MANUAL SIMAS MOBILE WEB http://web.simasmobile.com 4 Agustus 2011 Daftar Isi Halaman Login... 3 Home... 3 MENU DAN FITUR-FITURNYA... 5 1. Stock Info... 5 A. Best Quote... 6 B. Selected Quote... 8

PDF User Manual Sinarmas Sekuritas sinarmassekuritas co id user manual simas mobile untuk android 1 pdf PDF user manual Sinarmas Sekuritas sinarmassekuritas co id uploads user manual simasnet 1 pdf PDF Pt Sinarmas Sekuritas User

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan

ppid lan go id wp content uploads 2014 08 PP No 101 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I UMUM Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

User Manual Aplikasi Pengawas

KEMENTERIAN AGAMA RI - MAPENDA Sleman

User Manual Aplikasi Pengawas Buku panduan atau pedoman untuk mengoperasikan aplikasi berbasis web data pengawas Bagian Perencanaan dan Sistem informasi Setditjen Pendidikan Islam KEMENAG RI DAFTAR ISI

pendis kemenag go id user manual pengawas pdf Petunjuk Penggunaan Aplikasi Emis – Pengawas Halaman 16 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama RI II 1 1 Tambah Ubah Data Proses di dalam aplikasi Pengawas adalah sebagai berikut, untuk melakukan penambahan data klik , sedangkan untuk

BUPATI BANDUNG BARAT

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Salah satu

BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH? Bupati adalah Bupati Bandung Barat 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat? PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

Pengantar Diskusi EuroCham

analisis implementasi kebijakan transfer pricing documentation

Pengantar Diskusi EuroCham 4 Desember 2014 German E. Anggent ELKAPE / Labor Policy Analyst & Advocacy UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 13 d) memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang

PDF 1 Laporan Kegiatan Bulan Juni 2016 Deputi Bidang Tata Ruang tarulh wp LAPORAN BULANAN JUNI 2016 FINAL pdf PDF Daftar isi EEAS Europa eeas europa eu indonesia s export quality infrastructure id pdf

Home back 130131132133134135 Next

Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia Corruption Watch Jakarta, 10 Januari 2017

Pendahuluan Per tanggal 2 Desember 2016 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada kepolisian RI

PP ini merupakan pengganti PP 50/2010 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini

Pada satu sisi lahirnya PP ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PNBP pada kepolisian dan diharapkan akan juga berdampak pada kenaikan kualitas layanan khususnya lalu lintas

Tetapi disisi lain adanya kenaikan tarif juga dianggap akan memberatkan masyarakat pengguna, terlebih dengan masih belum baiknya pelayanan yang diberikan

Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas khususnya di lingkungan internal kepolisian, penambahan jenis dan kenaikan tarif PNBP ditakutkan akan menjadi lahan penyimpangan atau tindak pidana korupsi

Perbandingan Jenis PNBP No

PP 31/2004 PP 50/2010 PP 60/ Tgl Pengesahan 5 Okto Mei Des Jenis PNBP 7 Jenis : 6 Lalu lintas Senpi & Peledak 12 Jenis : 8 Lalu Lintas Senpi & Peledak INAFIS Lapor Diri Surat SKCK 27 Jenis : 12 Lalu Lintas Senpi & Peledak Surat SKCK 7 DIKLAT 2 Kartu & Ijazah Pengamanan SIU Operasi jasa pengamanan Pelayanan Penilaian Pelayanan Kesehatan Jasa Pengamanan dan Jasa Manajemen OBVIT

Catatan PP 60/2016 Lahirnya PP 60/2016 tentang PNBP di Kepolisian merupakan siklus 6 tahunan PP 60/2016 merupakan dampak keinginan untuk menggenjot penerima negara khususnya bukan pajak

Adanya penambahan jenis dan kenaikan sebagian tarif pada komponen PNBP di lingkungan kepolisian

Penambahan jenis PNBP (baru) diantaranya jasa diklat dan pengamanan Kenaikan tarif terutama pada sebagian jasa layanan lalu lintas

Sementara tarif layanan izin senjata api tetap (tidak berubah) sejak 2004, begitu juga izin bahan peledak tidak berubah (tetap) sejak 2010

Perkembangan PNBP Layanan Lalu Lintas di POLRI No Jenis PNBP PP 31/2004 PP 50/2010 PP 60/ Penerbitan SIM Baru Penerbitan SIM Perpanjangan Penerbitan STNK Roda 2/ Penerbitan STNK Roda 4/lebih Penerbitan TNKB Roda 2/ Penerbitan TNKB Roda 4/lebih Penerbitan BPKB Roda 2/ Penerbitan BPKB Roda 4/lebih Paska pemisahan, sudah terjadi tiga kali perubahan PP tentang PNBP di kepolisian Terjadi kenaikan tarif layanan lalu lintas, terutama 3 komponen utama yaitu layanan STNK, TNKB dan BPKB

Penerbitan SIM, SIM YANG DIKELUARKAN Per Tahun, Jenis : SIM A SIM BI SIM BII SIM C TOTAL BPS

Berdasarkan statistik transportasi, pada tahun 2009 jumlah SIM yang dikeluarkan (baru, perpanjangan, ganti rusak) sebanyak izin dan naik menjadi izin pada tahun Terjadi kenaikan 15,11% selama periode , dengan rician per jenis SIM : SIM A selama periode mengalami kenaikan sebesar 23,3%

SIM C selama periode mengalami kenaikan sebesar 14,09% SIM BII selama periode mengalami kenaikan sebesar 4,79% Sementara SIM BI selama periode mengalami penurunan sebesar 9,45%

Jumlah Kendaraan Bermotor, JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR, Jenis : Mobil Penumpang BIS Mobil Barang Sepeda Motor TOTAL BPS

Dimana pada tahun 2009 total jumlah kendaraan bermotor di Indonesia adalah dan naik hampir dua kali lipat pada tahun 2015 menjadi Terjadi kenaikan sebanyak 80,3% selama enam tahun ( ), dengan rincian sebagai berikut : Penambahan kendaraan bermotor terbesar terjadi pada jenis sepeda motor yaitu 87,4% atau rerata 14,6% per tahun

Kemudian penambahan mobil penumpang sebanyak 70,4% atau rerata sebesar 11,7% pertahun

Penambahan mobil barang sebanyak 47% atau rerata 7,8% pertahun

Sementera laju pertumbuhan kendaraan bermotor jenis Bis hanya sebesar 12% atau hanya tumbuh 2% pertahun

Realiasasi PNBP Jasa Kepolisian Realisasi PNBP Jasa Kepolisian , LKPP Audited (Rp juta) Jenis PNBP : SIM STNK STCK BPKB TNKB Klinik Pengemudi Izin SENPI Total Pendapatan : Selama periode 2009 sampai 2015 realisasi PNBP dari jasa kepolisian tidak banyak mengalami peningkatan

Peningkatan yang terjadi lebih karena adanya kenaikan tarif dan penambahan jenis PNBP baru

Kenaikan dari tahun 2009 ke tahun 2010 karena adanya PP baru yang menaikkan tarif pada jasa layanan lalu lintas pada tgl 25 mei Sementara pada periode 2011 sampai 2015 relatif tidak terjadi peningkatan yang berarti dari realisasi PNBP jasa lalu lintas

Bahkan ada kecenderungan penurunan penerimaan PNBP yaitu yang berasal dari penerimaan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dimana sebesar Rp 896,5 miliar tahun 2011 dan menurun jadi Rp 818,5 miliar tahun 2015

Analisis Kewajaran PNBP di Kepolisian Tidak mudah untuk memonitoring dan menghitung kewajaran penerimaan PNBP di lingkungan kepolisian, hal ini karena : Tidak adanya penjabaran atau sistim monitoring pengelolaan penerimaan, baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas (nilai)

Dalam laporan kepolisian RI (lapkeu, lakip) tidak ada data yang cukup dan memadai perihal berapa kuantitas jumlah layanan yang sudah dikeluarkan serta berapa jumlah penerimanaan, baik tingkat nasional maupun daerah (satker)

Bahkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) realisasi penerimaan PNBP Kepolisian hanya disajikan secara gelondongan (total realisasi per jenis)

Guna mengetahui perkiraan kewajaran penerimaan PNBP di kepolisian khususnya jasa lalu lintas, maka ICW menggunakan pendekatan analisis data sekuder

yaitu data dari LKPP (kemenkeu), statistik transportasi (BPS yang bersumber dari POLRI), dan data pendukung lainnya

Analisis Kewajaran PNBP Kepolisian

Realisasi PNBP SIM tahun 2011 Rp 956,6 miliar naik menjadi Rp 1

Sementara dari jumlah SIM yang dikeluarkan periode 2011 sampai 2015 hanya mengalami kenaikan sebanyak lembar SIM atau 1,8%

Dari total realisasi penerimaan PNBP SIM, Rp 5

Jika diasumsikan SIM yang diterbikan adalah SIM Baru Semua (tarifnya lebih mahal dari perpanjangan), maka dengan perhitungan sederhana penerimaan PNBP SIM adalah Rp 4

Kesimpulan 1: Adanya ketidak cocokan antara data kuantitas layanan (jumlah SIM yang dikeluarkan) dengan realisasi penerimana

Dan ternyata kondisi yang sama juga terjadi pada objek penerimaan PNBP lalu lintas yang lain seperti, BPKB, TNKB, STNK

Keputusan Menteri Keuangan No

342/KMK

Yang berasal dari pelayanan di bidang fungsi Lalu Lintas, maksimal 94,32%, 2

Yang berasal dari pelayanan di bidang fungsi intelijen dan keamanan, maksimal 91,29%, 3

Yang berasal dari pelayanan di bidang fungsi identifikasi yang bersumber dari penerimaan penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card), maksimal 86,49%, 4

Yang berasal dari penegakan hukum di bidang lalu lintas yang bersumber dari penerimaan denda pelanggaran lalu lintas, maksimal 91,22%

DIPA Korlantas 2016

DIPA Korlantas 2016

Kesimpulan dan Rekomendasi : Penerimaan negara merupakan penyokong utama pembangunan, maka optimalisasi sumber sumber pendapatan negara (pajak dan non pajak) haruslah menjadi perhatian utama

Kondisi yang sama juga seharusnya terjadi di sisi pengeluaran (belanja) negara, dimana efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan harus menjadi acuan dalam pengeluaran negara

Disisi lain, optimalisasi anggaran masih menjadi persoalan dalam APBN Indonesia, yaitu tidak optimalnya penerimaan dan tidak efisiennya pengeluaran

Bahkan dalam beberapa contoh hal ini terjadi karena maraknya praktek korupsi dan penyimpangan

Kepolisian RI sebagai institusi yang mengedepankan pelayanan dan perlindungan warga negara (APH) sudah seharusnya menjadi contoh dalam tata kelola keuangan negara yang baik dan bertanggung jawab

Dalam konteks APBN

Kepolisian RI yang juga diserahi tugas memungut penerimaan negara (PNBP), disisi lain juga melakukan pembelajaan dari hasil penerimaan tersebut

Kesimpulan dan Rekomendasi 2: Kenaikan tarif dan penambahan jenis objek PNBP pada satu sisi bisa dimaknai sebagai usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara

Tetapi hal ini akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan

Persoalan transparansi dan akuntabilitas yang belum tercermin dalam pengelolaan PNBP di kepolisian haruslah menjadi PR utama, tentunya mencakup tata kelola sisi penerimaan dan juga sisi pembelanjaan

Keterbukaan data yang mencakup jumlah (kuantitas), nilai dari tiap jenis PNBP

Hal ini harus dilaporkan dan disajikan dalam Laporan keuangan dan kinerja

Transparansi dalam perencanaan anggaran termasuk mekanisme pengadaan barang dan jasa di POLRI

Perbaikan regulasi dan aturan khususnya terkait pengelolaan PNBP serta penggunaannya harus menjadi koridor yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan keadilannya

Kasus korupsi proyek Simulator SIM haruslah menjadi momentum dalam perbaikan tata kelola serta semangat anti korupsi di lingkungan POLRI

Sekian & Terimakasih