PDF -peraturan daerah kabupaten natuna nomor 15 tahun 2014 - BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG

peraturan daerah kabupaten natuna nomor 15 tahun 2014

BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PDF BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN bpkpad natunakab go id Peraturan Bupati 26 Th 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 ttg Pelaksanaan dan PDF BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN PERATURAN BUPATI bpkpad natunakab go id Peraturan

Related PDF

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN

[PDF] BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN bpkpad natunakab go id Peraturan Bupati 26 Th 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 ttg Pelaksanaan dan
PDF

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN PERATURAN BUPATI

[PDF] BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN PERATURAN BUPATI bpkpad natunakab go id Peraturan Bupati 61 Th 2017 ttg Tata Cara Pembagian ADD pdf
PDF

Untitled - Ditjen PP

[PDF] Untitled Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenNatuna 2013 4 pdf
PDF

bupati natuna peraturan daerah kabupaten natuna nomor 8 tahun

[PDF] bupati natuna peraturan daerah kabupaten natuna nomor 8 tahun jdih kepriprov go id peraturan 24 08 2010 Peraturan(83) pdf
PDF

bupati natuna provinsi kepulauan riau peraturan bupati natuna nomor

[PDF] bupati natuna provinsi kepulauan riau peraturan bupati natuna nomorsippa ciptakarya pu go id RTBL 0fe1cac8bd3595129c02cf420c3519ef43099ca6 pdf
PDF

AP-SK Penetapan Kawasan Pertanian Natuna - Kementerian

[PDF] AP SK Penetapan Kawasan Pertanian Natuna Kementerian 1 pertanian go id AP SK 20Penetapan 20Kawasan 20Pertanian 20Natuna pdf
PDF

bupati natuna peraturan daerah kabupaten natuna nomor 8 tahun

[PDF] bupati natuna peraturan daerah kabupaten natuna nomor 8 tahun perpustakaan bappenas go id lontar file?file=digital 143785
PDF

pemerintah kabupaten natuna - JDIH Kemendagri

[PDF] pemerintah kabupaten natuna JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB NATUNA 28 2008 pdf
PDF

1 - peraturan daerah kabupaten natuna nomor 10 tahun 2012

[PDF] 1 peraturan daerah kabupaten natuna nomor 10 tahun 2012 tataruangpertanahan regulasi pdf kab natuna 10 2012 pdf
PDF

peraturan daerah kabupaten natuna nomor 15 tahun 2014

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2014 T E N T A N G PEMBENTUKAN
PDF

1. Untuk mengetahui faktor pendapatan, harga sepeda motor Yamaha, harga sepeda motor kompetitor (Honda) di Medan untuk dijadikan rekomendasi pada strategi pemasaran untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Pengertian Strategi Pemasaran Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang Dalam mencapai hasil pemasaran yang maksimal, terlebih dahulu Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan Mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum Perusahaan? Oleh karena itu strategi pemasaran sangat

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL - dpupkpbantulkabgoid

1 2014 No. 05, 2014 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Petunjuk pelaksanaan, sistem pembiayaan, penggunaan dana, pelayanan kesehatan, tingkat pertama, puskemas, peserta, badan

panggungharjo desa id wp content uploads 2016 03 Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Ditetapkan di Bantul pada tanggal 01 JULI 2015 BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI Diundangkan di Bantul pada tanggal 01 JULI 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd RIYANTONO BERITA

RUANG LINGKUP ILMU EKONOMI Dalam teori EKONOMI MIKRO yang dibahas adalah proses alokasi sumberdaya secara efisien di tingkat individu, perusahaan dan industri. EFISIENSI DITINGKAT MIKRO belum tentu baik

1 Apa pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi? 2 Metode metode apa saja yang ada dalam ilmu ekonomi? 3 Bagaimana sejarah perkembangan ilmu? 30 Okt 2004 kesalahpahaman tentang sistem ekonomi Islam Ruang Lingkup Islam ٍءْيَش ِ ّ

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-50/BC/2009 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA

pajak go id sites default files 2019 04 PER 37 PJ 2009 pdf departemen keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak peraturan direktur jenderal pajak nomor per 37 pj 2009 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per 27 pj 2009 tentang tata cara penatausahaan wajib pajak dan atau

ABSTRAK Setiap perusahaan mempunyai kas yang digunakan untuk memperlancar kegiatannya tanpa berisiko, sehingga diperlukan pengelolaan arus kas yang baik, karena hampir semua transaksi perusahaan akan dinilai

repository uinjkt ac id dspace bitstream 123456789 3759 1 positif, artinya kedua prediktor, laba dan arus kas operasi dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa depan Untuk perusahaan yang melaporkan laba negatif, laba dan arus kas operasi tidak dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa depan

ANALISA LAPORAN ARUS KAS

analisa laporan arus kas sebagai alat evaluasi kinerja keuangan

Handout : Analisis Rasio Keuangan Dosen : Nila Firdausi Nuzula, PhD Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Tujuan ANALISA LAPORAN ARUS KAS Net cash flows atau biasa disebut secara singkat sebagai

PDF ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI ALAT UKUR digilib unila ac id SKRIPSI 20TANPA 20BAB 20PEMBAHASAN pdf PDF ANALISIS LAPORAN ARUS KAS USD Repository Universitas repository usd ac id 11593 2 132114158 full pdf

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.06/2010 TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DENGAN

repository beacukai go id peraturan 2013 10 d3134ad2abb menteri keuangan republ k indonesia salinan peraturan menteri keuangan repuslik indonesia nomor 130 pmk oll 2013 tentang perusahan atas peraturan menteri keuangan nomor 121 pmk oll 2013 tentang jenis sarang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan sermotor yang dikenai pajak

MAKMUR Tbk Periode 2009, 2010 dan 2011)

PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan anak - AKSes KSEI

ANALISIS RASIO KEUANGAN LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SIZE PERUSAHAAN PADA KINERJA KEUANGAN PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk (Studi Kasus pada PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Periode 2009, 2010 dan

PDF bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 1370 3 BAB 20I pdf PDF ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT digilib uns ac id Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt Indofood Sukses Makmur Tbk Periode

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA - repositoryunimusacid

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Analisis Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Yuniarsih dan Suwatno (2008:98) adalah: Analisis adalah penguraian suatu pokok atas

digilib uin suka ac id 5539 2 BAB II, III, IV pdf 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 1 1 Tinjauan Pustaka Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan repository uksw edu bitstream 123456789 10231 2

Home back 420421422423424425 Next

BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NATUNA, Menimbang : a

bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah di Kabupaten berwenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD

bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c'perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6)

Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 129)

Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150)

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kabupaten Natuna

Pejabat Negara adalah Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Pegawai Tidak Tetap adalah adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna di dalam wilayah Kabupaten Natuna

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna ke luar wilayah Kabupaten Natuna di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri

Perjalanan Dinas Jabatan adalah adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Natuna, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di Kabupaten Natuna

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas yang diatur dalam peraturan ini

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja

Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas

Uang Representasi adalah adalah uang yang diberikan setiap hari perjalanan dinas sehubungan dengan jabatannya kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna dan Pejabat Eselon II

Pengumandahan (Datasering) adalah penugasan untuk sementara waktu

Uang Persediaan adalah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung 24

Standar Satuan Harga adalah satuan harga yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

, baik berupa standar satuan harga masukan maupun standar satuan harga keluaran

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS Bagian Pertama Ruang Lingkup Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a

Perjalanan Dinas Jabatan

Perjalanan Dinas Pindah

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a

Pegawai Negeri Sipil

Calon Pegawai Negeri Sipil

(4) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Bagian Kedua Prinsip Perjalanan Dinas Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a

Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD

efisiensi penggunaan belanja daerah

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS Bagian Pertama Surat Perintah Tugas Pasal 4 (1) Perjalanan Dinas oleh dilaksanakan sesuai perintah oleh Pejabat yang Berwenang yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas

(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk Perjalanan Dinas Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut : a

Bupati Natuna untuk : 1) Bupati Natuna untuk Perjalanan Dinas Jabatan Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD

Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada satuan kerja yang dipimpinnya

Jika Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c'berhalangan maka Surat Perintah Tugas diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawahnya setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang Berwenang

(3) Khusus untuk SKPD Kecamatan, Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat untuk dirinya sendiri dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan di dalam daerah/wilayah kecamatan yang dipimpinnya

(4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a

Pemberi tugas

Pelaksana tugas

Waktu pelaksanaan tugas

Tempat pelaksanaan tugas

(5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pasal 5 (1) SPPD diterbitkan dan ditandatangani berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas tersebut

(3) SPPD diterbitkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan luar daerah dan Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam

(4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan di dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilaksanakan tanpa penerbitan SPPD

(5) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran maka SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan anggaran yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran kepadanya

(6) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN Bagian Pertama Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Pasal 6 Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam rangka : a

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya

menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan

menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas

memperoleh pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri

mengikuti pendidikan dan pelatihan

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan/atau dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman

yang karena jabatannya diminta hadir untuk memberikan kesaksian dalam proses penegakan hukum

Pasal 7 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan setelah Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Jabatan Pasal 8 (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a

biaya menjemput/mengantar jenazah

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a

biaya perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan

retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a

(5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: a

Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Jabatan

(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan

(8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9 (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yatu : a

Tingkat A untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD

Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD

Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Pegawai Negeri Golongan IV

Tingkat D'untuk Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Golongan III

Tingkat E untuk Pegawai Negeri Golongan II, Pegawai Negeri Golongan I, dan Pegawai Tidak Tetap

(2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut : a

uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transportasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

Pasal 10 (1) Untuk Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, b, c, d, e, f, i, dan j

diberikan uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sesuai penugasan

(2) Untuk Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g diberikan biaya transportasi, biaya penginapan dan uang harian setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dengan lama perjalanan dinas sesuai penugasan

(3) Untuk Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf h adalah perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan yang diberikan biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang harian dengan lama perjalanan dinas sesuai penugasan, dengan ketentuan uang harian yang diatur sebagai berikut : a

hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10 (kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Standar Satuan Harga yang berlaku

hari ke-11 (kesebelas) sampai dengan hari ke-20 (keduapuluh) diberikan uang harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari Standar Satuan Harga yang berlaku

hari ke-21 (keduapuluhsatu) sampai dengan hari ke-30 (ketigapuluh) diberikan uang harian sebesar 10% (sepuluh persen) dari Standar Satuan Harga yang berlaku

hari ke-31 (ketigapuluhsatu) sampai seterusnya diberikan uang harian sebesar 5% (lima persen) dari Standar Satuan Harga yang berlaku

(4) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari : a

Diklat Kepemimpinan

Diklat Fungsional

Diklat Teknis

Pasal 11 (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pejabat yang Berwenang untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a

Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya

Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang Berwenang membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA Satuan Kerja berkenaan

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e

(5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada Pejabat yang Berwenang

Pasal 12 Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yaitu Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam, kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

Pasal 13 (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah penerbit SPPD

(2) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh SKPD bukan asal Pelaksana SPPD/Instansi lain maka pada format SPPD Pembebanan Anggaran diisi dengan nama SKPD/Instansi lain tersebut

BAB IV PERJALANAN DINAS PINDAH Bagian Pertama Ketentuan Perjalanan Dinas Pindah Pasal 14 (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah

(2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan tanpa menerbitkan SPPD

Pasal 15 (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah sebagai pengikut

(2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka: a

pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah

pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap

pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap

pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja

pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja

pengembalian Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a

isteri/suami yang sah sesuai ketentuan UndangUndang Perkawinan yang berlaku

anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri

anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri

anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri

(4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang

(5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pasal 16 (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a

biaya pengepakan dan angkutan barang

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 17 Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1)

Pasal 18 (1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut: a

biaya transportasi keluarga yang sah

biaya pengepakan dan angkutan barang

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c'dan huruf e sebagai berikut: a

biaya pengepakan dan angkutan barang

(3) Biaya transportasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan untuk pegawai sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku: (4) Biaya transportasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan untuk keluarga sah pegawai negeri bersangkutan sebagai pengikut sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku: (5) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d'diberikan untuk pegawai bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: a

selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru

paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung

sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan Pejabat yang Berwenang

sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan kedinasan

Pasal 19 Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 20 (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d'dan ayat (2) huruf c'didasarkan pada: a

Volume barang sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan

(2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c'adalah jarak yang ditempuh lebih/kurang dari 8 (delapan) jam

Pasal 21 (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan

(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan yang jaraknya tempuhnya kurang dari 8 (delapan) jam diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan

(3) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 22 Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja yang menerbitkan Surat Keputusan Pindah/Mutasi

Pasal 23 Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur sebagai berikut: a

untuk huruf d'berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia

untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama

BAB V PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 24 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan

(2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan

(3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai

Pasal 25 (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dengan mekanisme Uang Persedian (UP) yaitu dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran

(2) Pemberian uang muka untuk Perjalanan Dinas Jabatan diberikan setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen) dari total biaya yang diperhitungkan dalam Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

(3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perjalanan Dinas Jabatan kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a

Surat Perintah Tugas

kuitansi tanda terima uang muka

Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

(4) Pembayaran Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dengan mekanisme Uang Persedian (UP) kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a

Surat Keputusan Pindah

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pindah

(5) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Bendahara Pengeluaran atau Kas Daerah

(6) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a

disetorkan ke Kas Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme kontra pos untuk tahun anggaran berjalan

disetorkan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk biaya perjalanan dinas yang dibayarkan dengan Tambahan Uang (TU) Persediaan pada tahun anggaran berjalan

disetorkan ke Kas Daerah menggunakan Surat Tanda Setoran atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada tahun anggaran sebelumnya (7) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya

(8) Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d'dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(9) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d'dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 26 (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a

Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD

SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas

Tiket, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya

Daftar Pengeluaran Riil

Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha/perseorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan

Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya

Perhitungan Rampung Biaya Perjalanan Dinas Jabatan h

Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a

Fotokopi Surat Keputusan Pindah

kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian

kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang

Pasal 27 (1) Pejabat yang berwenang melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran

(2) Pejabat yang berwenang melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil

(3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban

(4) Perhitungan Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(5) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimkasud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 28 Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 29 (1) Pejabat yang berwenang menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 (1) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku

(2) Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas

(3) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dapat mengikut sertakan Protokoler maka kepada Protkoler dimaksud diberikan Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan setara dengan Pejabat Eselon III

(4) Protokoler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, diberikan biaya transportasi, biaya akomodasi dan uang saku

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur secara tersendiri

Ditetapkan di Ranai pada tanggal, 25 Juni 2013 BUPATI NATUNA dto ILYAS SABLI Diundangan di Ranai Pada tanggal, 25 Juni 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA dto SYAMSURIZON BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 29

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TANGGAL 25 JUNI 2013 KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SURAT PERINTAH TUGAS Nomor Dasar : Kepada : 1

N a m a :

Pangkat/Golongan :

NIP/NRPTT :

Jabatan : N a m a :

Pangkat/Golongan :

NIP/NRPTT :

Jabatan :

Untuk : Tujuan :

Tanggal berangkat :

Tanggal kembali :

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya

Dikeluarkan di pada tanggal Pejabat Yang Berwenang ( ) NIP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TANGGAL 25 JUNI 2013 KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Lembar ke :

Kode No :

Nomor :

Pejabat yang memberi perintah 2

Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3

Pangkat dan Golongan b

Jabatan/Instansi c

Tingkat Perjalanan Dinas a

Maksud Perjalanan Dinas 5

Alat angkutan yang dipergunakan 6

Tempat berangkat b

Tempat Tujuan 7

Lamanya Perjalanan Dinas b

Tanggal berangkat c

Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) a

Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan Pembebanan Anggaran a

Instansi b

Mata Anggaran a

Keterangan lain-lain * coret yang tidak perlu Dikeluarkan di pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang (

) NIP

  • - SPPD Nomor :
  • Berangkat dari :

    Pada tanggal :

    Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (

    Tiba di :

    Pada tanggal :

    Pejabat yang dituju Berangkat dari :

    Pada Tanggal :

    Pejabat yang dituju (

    Tiba di :

    Pada tanggal :

    Pejabat yang dituju (

    Pada Tanggal :

    Pejabat yang dituju (

    Tiba di :

    Pada tanggal :

    Pejabat yang dituju (

    Pada Tanggal :

    Pejabat yang dituju (

    Tiba di :

    Pada tanggal :

    Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

    Pejabat Yang Berwenang (

    CATATAN LAIN-LAIN VII

    PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturanperaturan Keuangan Daerah apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya

    LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TANGGAL 25 JUNI 2013 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN TUJUAN TANGGAL BERANGKAT TANGGAL KEMBALI :

    RINCIAN BIAYA SATUAN JUMLAH BIAYA JUMLAH BIAYA KET =4x Uang Harian Hari Rp Rp 2

    Biaya Transportasi OT Rp Rp 3

    Biaya Penginapan Hari Rp Rp 4

    Uang Representasi Hari Rp Rp 5

    Sewa Kendaraan dalam Kota Hari Rp Rp 6

    Biaya menjemput/mengantar jenazah Ls Rp Rp 7

    JUMLAH : Rp Terbilang :

    , tanggal / bulan / tahun Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar Rp

    Bendahara Pengeluaran Yang Menerima ( ) ( ) NIP

    LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TANGGAL 25 JUNI 2013 SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG URAIAN/TUJUAN JUMLAH MAKSIMAL BARANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BERDASARKAN GOLONGAN PELAKSANA SPPD (*) GOL

    III GOL

    Pegawai yang berkeluarga dengan anak 2

    Pegawai yang berkeluarga tanpa anak 25 m³ 20 m³ 15 m³ 10 m³ 15 m³ 12 m³ 9 m³ 6 m³ 3

    Pegawai yang tidak berkeluarga 5 m³ 4 m³ 3 m³ 2 m³ (*) Diperhitungan untuk jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam

    LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TANGGAL 25 JUNI 2013 RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH TEMPAT PINDAH TANGGAL PINDAH :

    RINCIAN BIAYA SATUAN JUMLAH BIAYA JUMLAH BIAYA KET =4x Uang Harian Hari Rp Rp 2

    Biaya Transportasi Pegawai OT Rp Rp 3

    Biaya Transportasi Keluarga OT Rp Rp 4

    Biaya Pengepakan/ Pengangkutan Barang m³ Rp Rp JUMLAH : Rp Terbilang :

    , tanggal / bulan / tahun Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar Rp

    Bendahara Pengeluaran Yang Menerima ( ) ( ) NIP

    PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN NAMA : SPT Nomor/Tanggal : NIP/NRPTT : SPPD Nomor/Tanggal : A

    BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN B

    VERIFIKASI LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TANGGAL 25 JUNI Uang Harian : :

    ADA TDK DPR 2

    Biaya Transportasi : a

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    *dst Rp

    Tiket/B

    Pass/Kwitansi/

    Rp Biaya Penginapan : Penginapan/Hotel :

    Kwitansi/Faktur

    Uang Representasi : :

    Rp Sewa Kendaraan : :

    Kwitansi/

    ( Nilai yang harus dibayarkan ) (C) Yang telah dibayarkan semula Rp

    Persyaratan kelengkapan dokumen : Sisa kurang lebih ( B C ) Rp

    Tanda tangan penerima harus jelas

    Nama penerima yang tertulis jelas

    Jumlah rupiah dalam huruf dan angka tertulis jelas

    Tidak terdapat coretan / Tip-Ex Penerima, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Catatan Verifikasi PPK : 5

    Seluruh bukti yang memerlukan pengesahan dari pejabat terkait agar dilengkapi terlebih dahulu

    Bukti transportasi agar dicatat & dilengkapi secara berurutan & sistematis mulai dari keberangkatan sampai dengan kembali ( ) (

    ) DPR = Daftar Pengeluaran Riil NIP

    LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2013 TANGGAL 25 JUNI 2013 KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a :

    NIP/NRPTT :

    Jabatan :

    Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor

    tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1

    Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: No

    Uraian Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) 2

    Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Bendahara Pengeluaran atau Kas Daerah

    Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

    Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

    , tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPPD, (