PDF -lembaran daerah kabupaten kudus - Ditjen PP - BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS,

lembaran daerah kabupaten kudus - Ditjen PP

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 20 tahun 2015 tentang kuduskab go id arsip pdf renjapemkab2016 pdf PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 8 tahun 2014 tentang kuduskab go id arsip pdf rkpd2015 pdf PDF bupati kudus peraturan

Related PDF

bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 20 tahun 2015 tentang

[PDF] bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 20 tahun 2015 tentang kuduskab go id arsip pdf renjapemkab2016 pdf
PDF

bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 8 tahun 2014 tentang

[PDF] bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 8 tahun 2014 tentang kuduskab go id arsip pdf rkpd2015 pdf
PDF

bupati kudus peraturan daerah kabupaten kudus nomor 12 tahun

[PDF] bupati kudus peraturan daerah kabupaten kudus nomor 12 tahun jdih setjen kemendagri go id files KAB KUDUS 12 2012 pdf
PDF

salinan bupati kudus provinsi jawa tengah peraturan daerah

[PDF] salinan bupati kudus provinsi jawa tengah peraturan daerah jdih setjen kemendagri go id files Kab Kudus 03 2016 pdf
PDF

salinan bupati kudus provinsi jawa tengah peraturan daerah

[PDF] salinan bupati kudus provinsi jawa tengah peraturan daerah jdih setjen kemendagri go id files Kab Kudus 02 2016 pdf
PDF

pemerintah desa langgardalem kecamatan kota kudus kabupaten

[PDF] pemerintah desa langgardalem kecamatan kota kudus kabupaten langgardalem id file product File 1493190592 pdf
PDF

bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 6 tahun 2015 tentang

[PDF] bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 6 tahun 2015 tentang semarang bpk go id wp content uploads 2016 perbup62015 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten kudus - Ditjen PP

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
PDF

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG

bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka rnemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12? PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro)

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi jawa tengah

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan Setjen, Kemendikbud Jakarta, 2015 DAFTAR ISI A. Dua Konsep Pembahasan B. Potret IPM 2013 1. Nasional

Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti pada Gambar 4 1 Hasil Informasi Evaluasi Hasil Pembangunan Pendidikan Manfaat 1 yaitu Prov Bali, Prov Jawa Barat, Prov

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PDF pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf PDF pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf PDF PROFILE KABUPATEN SAMPANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

BAB II LANDASAN TEORI

Download Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan

4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertanggung jawab memproses masukkan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran (

repository uksw edu bitstream 123456789 9708 5 T1 BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan untuk merancangan Alat De stilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 2 1 Minyak Atsiri Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris =

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman Permukiman Kumuh : RPJPN 2005-2024 TANTANGAN BERTAMBAHNYA LUASAN PERMUKIMAN KUMUH*: 2004 = 54.000 Ha 2009 =

PDF direktorat jenderal cipta karya tahun 2015 2019 Ditjen Cipta Karyaciptakarya pu go id dok renstra2015 pdf PDF Direktorat Jenderal Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian ciptakarya pu go id 1495186765 LaKIP 20I 20KOMPLIT 20HR pdf PDF

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-unsyiah/index.php/halamanutama/ketentuan) Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala

17 Des 2017 Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan? Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pen dayagunaan Berikut beberapa yang harus

Home back 130131132133134135 Next

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang : a

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengembangan perlu ditetapkan standar pelayanan minimal Pendidikan di Kabupaten Kudus

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Menimbang : 1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M

PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (Mts), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kapaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1

Kabupaten adalah Kabupaten Kudus

Bupati adalah Bupati Kudus

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsana wiyah (Mts), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepemudaan, dan Olah Raga

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 3 (1) Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi : a

Penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK) / Raudatul Atfal (RA)

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA)

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Penyelenggaraan Program Pendidikan Olah Raga

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kepemudaan

Pasal 4 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat sekurangkurangnya : a

Dasar Hukum, berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan

Kompetensi Lulusan, berisi kemampuan minimal yang diharapkan dimiliki peserta didik

Kurikulum/Program, berisi materi bahan kajian atau kegiatan minimal yang digunakan atau dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan/program

Peserta didik, antar lain berisi jumlah peserta didik per kelas persyaratan, pakaian dan unit kegiatan

Ketenagaan, antara lain berisi jenis tenaga, persyaratan, jam wajib mengajar dan kebutuhan tenaga

Sarana dan Prasarana, berisi sarana dan prasarana minimal yang harus ada dalam penyelenggaraan kegiatan/program

Manajemen, berisi hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan organisasi dan penyelenggaraan program/kegiatan

Pembiayaan, berisi komponen penyelenggaraan kegiatan/ program yang harus dibiayai dan sumber pembiayaan, pengelolaan pembiayaan auditing dan pelaporan

Indikator Keberhasilan, berisi ukuran keberhasilan penyelenggaraan kegiatan/program

Peran serta masyarakat, berisi bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan/program pendidikan

Pengembangan, berisi berbagai upaya pengembangan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan arah dasar pengembangan, arah pengembangan dan acuan program pengembangan

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 31 Desember 2005 BUPATI KUDUS, Ttd

MUHAMMAD TAMZIL Diundangkan di Kudus pada tanggal 2 Januari 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS Ttd

BADRI HUTOMO BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 3