PDF bupati kotawaringin barat propinsi kalimantan -bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka - BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG

bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka rnemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12? PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Related PDF

bupati kotawaringin barat propinsi kalimantan tengah peraturan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka rnemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
PDF

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PRO VINSI KALIMANTAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019
PDF

bupati kotawaringin barat provinsi kalimantan tengah peraturan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2018 Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat 5 Dewan Perwakilan  
PDF

salinan - JDIH Kab Kotawaringin Barat - Kabupaten

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PDF

3 Perda No 3 Tahun 2011 ttg Pajak Reklame - JDIH Kalteng

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
PDF

17Perda No 17 Tahun 2012 TTG RETTEMPT - JDIH Kalteng

29 Ags 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat; 5 Dewan 
PDF

pemerintah kabupaten kotawaringin barat - Ditjen PP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
PDF

pemerintah kabupaten kotawaringin barat peraturan - Ditjen PP

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dengan ditetapkan Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
PDF

bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka

Kabupaten Kotawaringin Barat dan faletor faktor apa saja yang 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara
PDF

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro)

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi jawa tengah

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan Setjen, Kemendikbud Jakarta, 2015 DAFTAR ISI A. Dua Konsep Pembahasan B. Potret IPM 2013 1. Nasional

Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti pada Gambar 4 1 Hasil Informasi Evaluasi Hasil Pembangunan Pendidikan Manfaat 1 yaitu Prov Bali, Prov Jawa Barat, Prov

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PDF pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf PDF pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf PDF PROFILE KABUPATEN SAMPANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

BAB II LANDASAN TEORI

Download Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan

4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertanggung jawab memproses masukkan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran (

repository uksw edu bitstream 123456789 9708 5 T1 BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan untuk merancangan Alat De stilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 2 1 Minyak Atsiri Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris =

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman Permukiman Kumuh : RPJPN 2005-2024 TANTANGAN BERTAMBAHNYA LUASAN PERMUKIMAN KUMUH*: 2004 = 54.000 Ha 2009 =

PDF direktorat jenderal cipta karya tahun 2015 2019 Ditjen Cipta Karyaciptakarya pu go id dok renstra2015 pdf PDF Direktorat Jenderal Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian ciptakarya pu go id 1495186765 LaKIP 20I 20KOMPLIT 20HR pdf PDF

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-unsyiah/index.php/halamanutama/ketentuan) Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala

17 Des 2017 Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan? Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pen dayagunaan Berikut beberapa yang harus

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hubungan bangsa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA? Nasional SDA Dewan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 15 Jan 2007 PERATURAN PRESIDEN

Home back 130131132133134135 Next

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang : a

bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor /l/HUK/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu pengaturan standar upah pekerja harian/tenaga kontrak

b, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan paraa pekerja harian / tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dipandang perlu menyesuaikan upah pekerja harian yang berlaku saat ini

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaa dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Upah Pekerja Harian / Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Daerah Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat III di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32)

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14)

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ( Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 4)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat

Pekerja Harian / Tenaga Kontrak adalah Orang / Pribadi yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Kerja

Upah adalah penghasilan yang harus diberikan oleh Pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan

Hari Kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk Hari Minggu dan Hari Libur Nasional

Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai dari mengikuti apel pagi sampai dengan mengikuti apel siang dan sore pada setiap hari kerja

BAB II GOLONGAN PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK Pasal 2 Pekerja Harian/Tenaga Kontrak digolongkan menurut Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir yaitu 1

Sekolah Dasar 2

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sederajat 3

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat 4

D-II / D-III / Sarjana Muda / Sederajat 5

Sarjana Strata 1 / Sederajat 6

Sarjana Strata 2 / Sederajat
  • - BAB III BESARNYA UPAH Pasal 3 (1) Besarnya Upah diberikan menurut Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir yang dimiliki dengan standar upah pekerja harian/tenaga kontrak yang tidak mengikuti pola 5 hari kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: No TINGKAT PENDIDIKAN /IJAZAH TERAKHIR STANDAR BIAYA (Rp) Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat ,- 2
  • Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sederajat 3

    Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sederajat , ,- 4

    D-II/D-III/ Sarjana Muda atau Sederajat ,- 5

    Sarjana Strata I (S 1) atau Sederajat ,- 6

    Sarjana Strata 2 (S2) atau Sederajat ,- (2) Besarnya Upah diberikan menurut Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir yang dimiliki dengan standar upah pekerja harian/tenaga kontrak yang mengikuti pola 5 hari kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : No TINGKAT PENDIDIKAN / IJAZAH TERAKHIR STANDAR BIAYA (Rp) Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat ,- 2

    Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sederajat 3

    Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat , ,- 4

    D-II/D-III/ Sarjana Muda atau Sederajat ,- 5

    Sarjana Strata 1 (S1) atau Sederajat Sarjana Strata 2 (S2) atau Sederajat ,- (3) Besar Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 2011

    BAB V PENUTUP Pasal 5 Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 14 Pebruari 2009 tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

    Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 28 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ttd Drs

    RIDUANSYAH H, M

    Si NIP Ditetapkan di Pangkalan Bun Pada tanggal 28 Juni 2011 Pj

    BUPATI KOTAWARINGIN BARAT ttd AGUSTIN TERAS NARANG BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 25