PDF -PT ANDALAN SUKSES MAKMUR - RSPO - BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PT ANDALAN SUKSES MAKMUR - RSPO

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DASAR PENDUDUK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DASAR PENDUDUK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA jdih setjen kemendagri go id files KAB KOTAWARINGIN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72

Related PDF

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

jdih setjen kemendagri go id files KAB KOTAWARINGIN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72
PDF

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

jdih setjen kemendagri go id files KAB KOTAWARINGIN bupati kotawaringin barat provinsi kalimantan tengah peraturan daerah kabupaten kotawaringin barat nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten kotawaringin barat nomor 1 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotawaringin barat, menimbang a
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenKotawaringinBarat PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Rencana Tata Ruang
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

jdih kalteng go id uploads prokum 2013082915113958 pdf PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila kelima dan
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenKotawaringinBarat PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan
PDF

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN

bappeda kotimkab go id wp content uploads 2016 08 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 2035 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, a bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu mengarahkan pembangunan
PDF

SKRIPSI KONFLIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

eprints undip ac id 59346 1 COVER pdf Konflik dalam Pemilihan Um um Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 2012 Adalah benar benar Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil
PDF

PT ANDALAN SUKSES MAKMUR - RSPO


PDF

APLIKASI AGENDA HARIAN

aplikasi keamanan dan kebersihan berbasis android di sekolah

2016 APLIKASI AGENDA HARIAN BUKU PETUNJUK CARA PENGGUNAAN APLIKASI AGENDA HARIAN APLIKASI AGENDA HARIAN 0 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i MEMULAI APLIKASI... 1 ALUR AGENDA HARIAN... 1 LOGIN... 1 AKTIFITAS

tion and add features to manage the agenda of other activities UMS sudah memiliki aplikasi penjadwalan yaitu aplikasi Jadwal Terpadu yang depan dan ke belakang, dapat ditampilkan dalam format bulanan, mingguan dan harian Kegi? Agenda harian sering dijumpai dalam bentuk kertas, note

- 2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

sehatsehatiweb files wordpress 2017 02 kmk 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Menkes SK 1 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bi dang Kesehatan Il Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14571Menkes SK tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kese hatan di Kabupaten Kota

HAND OUT MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN KODE MATA KULIAH : AP 408 BOBOT SKS : 3 (TIGA) SEMESTER : IV (EMPAT) PERTEMUAN : 3, 4 dan 5 MATERI : BUDGETING (PENGANGGARAN) A. PENGERTIAN BUDGET Budget

file upi edu HAND OUT 7 pdf Manajemen Keuangan Pendidikan Dhie’07 3 Neraca Atau Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan organisasi pada suatu saat tertentu Judul Neraca terdiri atas 1

EVALUASI RUTE ANGKUTAN UMUM PUSAT KOTA DALAM MENGURANGI BEBAN LALU LINTAS DI PUSAT KOTA SALATIGA TUGAS AKHIR Oleh : ROHMA YUANITA A L2D 001 458 JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

PDF evaluasi rute trayek angkutan umum penumpang Eprints undipeprints undip ac id 3918 1 angga nursita sari pdf PDF evaluasi tarif angkutan umum yang melayani trayek pinggiran pusat core ac uk download pdf 11706846 pdf PDF evaluasi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

6 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) a. Pengertian KTSP Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA A Deskripsi Teori 1 Penelitian Tindakan eprints uny ac id 8483 3 bab 202 20 2008513241007 pdf PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI A Kajian eprints uny ac id 8877 3 BAB 202 20

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISII DAFTAR TABELX DAFTAR GAMBAR XII PENGANTAR 1

ABSTRAK Permata GYM & SPA merupakan pusat kebugaran yang ingin memperkenalkan konsep hidup sehat kepada masyarakat luas dengan menawarkan program kebugaran yang bermanfaat khususnya di kota Bandung. Dari

bappeda jakarta go id 63 DAFTAR ISI 11 MEI pdf DAFTAR TABEL Tabel 2 1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta II 7 Tabel 2 2 Panjang dan Luas Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 II 15 Tabel 2 3 Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG

Petunjuk Pelaksanaan Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2019

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP 970 VIII 2014 tanggal 28 Agustus Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak 06 XII 2013 tanggal 6? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 06 2007 tanggal Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor

19 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Akuntansi Manajemen 1. Pengertian dan Fungsi Akuntansi Manajemen Pengertian akuntansi manajemen menurut Horngren (2000) adalah proses identifikasi, pengukuran,

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab2 BOL S1 2016 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 1 1 Pengertian Bisnis Menurut Allan Afuah (2004) Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu 8 yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar sir stikom edu id eprint 1738 4 BAB II

xi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...i LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI....iii LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR..iv HALAMAN PERSEMBAHAN... v MOTTO... vi KATA PENGANTAR...

PDF BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Sebagai penutup dari thesis ini e journal uajy ac id 4490 6 5MM01665 pdf PDF BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini dapat ditarik e journal uajy ac id 11330 7 6MTF02361 pdf PDF 51 BAB VI

Home back155 156157158159160 Next

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DASAR PENDUDUK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang : a

bahwa pelayanan kesehatan dasar merupakan hak fundamental masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga perlu diberikan jaminan kesehatan dasar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

bahwa dalam rangka pemberian jaminan kesehatan dasar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diatur pedoman pelaksanaannya

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14)

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan

Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan Puskesmas yang berfungsi membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Pondok Bersalin Desa, yang selanjutnya disingkat Polindes adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan Puskesmas yang berfungsi membantu Puskesmas menangani persalinan di desa

Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan terendah yang berada di wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan Puskesmas yang berfungsi membantu Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan di desa

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk, yang selanjutnya disebut jamkesdasduk adalah program pemberian layanan kesehatan gratis bagi penduduk yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri yang sah sebagai Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat daftar susunan anggota keluarga sebagai bukti keanggotaan seseorang dalam sebuah keluarga

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang

Pelayanan Kesehatan Dasar adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan tingkat pertama, pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan

Tindakan Medik adalah tindakan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di puskesmas perawatan

Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam tapi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam di Puskesmas Perawatan

Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya maksimal 12 (dua belas) jam di Puskesmas Perawatan 22

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi

Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan atau status kesehatan seseorang

Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk Bupati dengan melibatkan lintas sektor untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian program jamkesdasduk

Tim Penyelenggara adalah tim yang dibentuk Dinas Kesehatan untuk mengelola dan menyelenggarakan program jamkesdasduk

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk (Jamkesdasduk) mengacu pada prinsip: a

pelayanan kesehatan diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai standar pelayanan

penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dari Unit Pelaksana Dinas Kesehatan melalui mekanisme APBD Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB III KEPESERTAAN Pasal 3 Peserta program Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk (Jamkesdasduk) terdiri dari: a

setiap orang yang menjadi penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki bukti diri yang sah (KTP untuk orang dewasa dan KK untuk anak-anak yang belum dewasa), kecuali bagi penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan lainnya (jamkesmas, jamsostek, askes dan sejenisnya)

Anak ketiga dan seterusnya PNS (yang tidak menjadi tanggungan jaminan kesehatan PT Askes)

Bayi baru lahir dari peserta program Jamkesdasduk yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh pejabat yang berwenang

BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4 Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk (Jamkesdasduk) diberikan kepada peserta Jamkesdasduk untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

BAB V PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN Pasal 5 Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program Jamkesdasduk meliputi : a

Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Persalinan

Pasal 6 Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi : a

pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan

pelayanan pengobatan umum dan gigi

pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonates)

pelayanan laboratorium sederhana

Pasal 7 Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi : a

pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter

perawatan satu hari (one day care)

pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya

Pasal 8 Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c'meliputi : a

pertolongan persalinan/ tindakan medis persalinan

perawatan ibu dan bayi baru lahir

pemeriksaan laboratorium sederhana

pelayanan rawat inap dan perawatan untuk bayi

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN Pasal 9 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program Jamkesdasduk adalah : a

pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan

bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik

gigi tiruan, alat bantu dengar, alat bantu gerak dan sejenisnya

penunjang diagnostik, seperti : pemeriksaan gula darah, golongan darah, tes kehamilan dan naboleser

pelayanan kontrasepsi (suntik KB, pemberian Pil KB, Implant dan IUD)

BAB VII JENIS PELAYANAN DAN BIAYA JASA Pasal 10 Jenis pelayanan Jamkesdasduk dan biaya jasa persatuan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII TATA LAKSANA Pasal 11 (1) Tata Laksana Pelayanan Jamkesdasduk diatur sebagai berikut : a

Pasien wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang berlaku dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan pelayanan

Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk (Jamkesdasduk) hanya dapat diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya pada jam kerja, kecuali pertolongan persalinan oleh bidan tidak dibatasi jam kerja

Persalinan hanya dilakukan di Sarana Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, Polindes/ Poskesdes)

Untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di puskesmas rawat inap, pasien harus menyerahkan surat rujukan untuk dirawat dari pustu/ polindes dan poskesdes yang merujuk

Jaminan untuk mendapat pelayanan persalinan berlaku untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga yang hidup

Puskesmas dan jaringannya akan memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan dan standar pelayanan

Pelayanan lebih ditekankan pada pelayanan promotif dan preventif (dalam bentuk konseling) selain pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya

Pasien atau anggota keluarganya menandatangani formulir kunjungan bukti telah mendapatkan pelayanan di puskesmas dan jaringannya

Pasien dapat ditolak untuk mendapatkan pelayanan atau dapat dikenakan biaya apabila tidak sesuai dengan aturan/prosedur yang telah ditetapkan

(2) Puskesmas dalam menetapkan ketentuan/ prosedur pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, wajib berkoordinasi atau mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan

BAB IX TATA TERTIB PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN Pasal 12 Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesdasduk wajib mematuhi tata tertib sebagai berikut : a

pelayanan harus dilakukan sesuai kebutuhan medis pasien dan standar pelayanan

dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena alasan administratif

Puskesmas Rawat Inap penerima rujukan dari Pustu, Polindes atau Poskesdes berkewajiban memberikan rujukan balik

Puskesmas Rawat Inap membuat surat bukti rawat inap yang menyatakan bahwa pasien telah mendapatkan perawatan

Puskesmas wajib melaksanakan rekam medis secara cermat dan mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Puskesmas dan jaringannya dilarang menarik pembayaran dari peserta sepanjang pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai jenis yang dijamin jamkesdasduk

Kepala Puskesmas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan mutu pelayanan atas program jamkesdasduk di Puskesmas masing-masing

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA Pasal 13 (1) Setiap peserta Jamkesdasduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan jenis yang dijamin dalam program jamkesdasduk, meliputi : a

mendapatkan obat-obatan, bahan habis pakai dan alat kesehatan habis pakai sesuai standar obat generik yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan

mendapatkan pelayanan : rawat jalan, rawat inap dan persalinan di puskesmas dan jaringannya berdasarkan kebutuhan medis dan tidak atas permintaan sendiri

mendapatkan bantuan transportasi, khusus pasien peserta yang dirujuk ke Rumah Sakit

(2) Setiap peserta Jamkesdasduk berkewajiban menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas atau jaringannya tempat yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta tidak menuntut lebih atas standar pelayanan yang telah ditetapkan untuk program Jamkesdasduk kecuali yang bersangkutan menyatakan kesanggupannya untuk membayar biaya kelebihan yang tidak ditanggung dalam program jamkesdasduk

BAB XI SUMBER DAN ALOKASI PEMBIAYAAN Pasal 14 Sumber pembiayaan program Jamkesdasduk berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan melalui DPA-SKPD Dinas Kesehatan

BAB XII PERUNTUKAN PENGGUNAAN DANA Pasal 15 Dana Program Jamkesdasduk peruntukannya adalah : a

Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk yang dijamin Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diberikan jasa pelayanan yang besaran masing-masing jenis pelayanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Operasional kegiatan Tim Penyelenggara

BAB XIII PENYALURAN DANA Pasal 16 Penyaluran dana jamkesdasduk dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dari Kas Daerah ke Dinas Kesehatan yang selanjutnya disalurkan ke Puskesmas/ Puskesmas Pembantu yang ditunjuk sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam bentuk klaim dana pelayanan kesehatan

BAB XIV PENGORGANISASIAN Pasal 17 (1) Untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk, dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyelenggara

(2) Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Tim Penyelenggara ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Petugas Kesehatan Puskesmas atau jaringannya yang karena kesengajaan atau kelalaiannya tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesdasduk akan dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

(2) Penjatuhan sanksi administrasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan secara adil sesuai tingkat kesalahan yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Pertama Pasien Keadaan Gawat Darurat Pasal 19 (1) Pada keadaan gawat darurat, Puskesmas wajib memberikan pelayanan kepada pasien tanpa memperhatikan KTP/ KK dan surat rujukan

(2) Dalam hal pasien keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk yang termasuk sebagai peserta Jamkesdasduk maka yang bersangkutan atau keluarganya wajib menunjukkan kartu penduduk atau bukti diri lain yang sah dalam waktu paling lama 2 x 24 jam (tidak termasuk hari libur)

Bagian Kedua Pemberian Obat-obatan kepada Pasien Peserta Pasal 20 Pemberian obat-obatan mengacu pada ketentuan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya berdasarkan aturan daftar obat generik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk petunjuk teknis

Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun Pada tanggal 31 Januari 2009 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cap/ttd H

UJANG ISKANDAR, ST, M

Si Diundangkan di Pangkalan Bun Pada tanggal 31 Januari 2009 Plt

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cap/ttd Drs

BUDASMAN, M

Si NIP BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 2