PDF -lembaran daerah kabupaten bintan tahun 2012 nomor 2 seri e - BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

lembaran daerah kabupaten bintan tahun 2012 nomor 2 seri e

SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PDF bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 15pdbintan005 pdf PDF bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 17pbbintan019 pdf

Related PDF

bupati bintan provinsi kepulauan riau - JDIH Bintan - Kabupaten

[PDF] bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 15pdbintan005 pdf
PDF

bupati bintan provinsi kepulauan riau - JDIH Bintan - Kabupaten

[PDF] bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 17pbbintan019 pdf
PDF

bupati bintan provinsi kepulauan riau - JDIH Bintan - Kabupaten

[PDF] bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 15pbbintan034 pdf
PDF

bupati bintan provinsi kepulauan riau - bpkad bintan

[PDF] bupati bintan provinsi kepulauan riau bpkad bintan bpkadbintan index Transparansifile 1473321893 pdf
PDF

bupati bintan provinsi kepulauan riau - SIPD

[PDF] bupati bintan provinsi kepulauan riau SIPD sipd kemendagri go id dokumen uploads rkpd 99 2016 pdf
PDF

bupati bintan provinsi kepulauan riau - kppod

[PDF] bupati bintan provinsi kepulauan riau kppod kppod perencanaan file download?filename=rpjpd 99
PDF

lembaran daerah kabupaten bintan tahun 2012 nomor 2 seri e

Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan dengan pulau pulau di
PDF

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat ? PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR

W A L I K O T A K E D I R I

Afghanistan opium survey 2003 - United Nations Office on Drugs

SALINAN W A L I K O T A K E D I R I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP

1 2015 No.67,2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah,

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara? Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun? Desa (Berita Negara Republik

STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Kekhususan Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer S1 Tahun 2010/2011 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN POSISI KARYAWAN PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id SISTEM 20INFORMASI 20EKSEKUTIF 20PENJUALAN 2C PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id ANALISIS 20DAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU NO. POB/STK-PP/09 Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Pika Silvianti,

Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 2008 Sistem manajemen mutu – Persyaratan Quality management systems Requirements (ISO 9001 2008, IDT) Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001 2008 b) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu atau referensinya, dan; Dalam penulisan

MONITORING PROYEK DENGAN METODE MONTE CARLO PADA DURASI PEKERJAAN (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) M. Azharul Fikri 1), Saifoe El Unas 2), Dr. Eng. Achfas Zacoeb

PDF aplikasi simulasi monte carlo dalam estimasi biaya proyek jurnalsmartek files wordpress 4 adnan so edit nop 2008 pdf PDF analisis risiko pembangunan jalan tol pada tahap konstruksi digilib unila ac id SKRIPSI 20TANPA 20BAB 20PEMBAHASAN pdf

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perguruan tinggi merupakan suatu sarana dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada lingkungan belajar.

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Telepon (021) 57946073 Faksimil (021) 57946072 http//dikti.kemdikbud.go.id/ Nomor 0304/E3.4/2013 4 Februari 2013 Lampiran 2 (dua) lampiran Perihal Penyelenggara ON MIPA-PT Tahun 2013 Kepada Yth 1. Pimpinan

PDF CDED Ontario Provincial Standard Specification 180 Gov raqsa mto gov on ca CDED 20Revision 20Package 20No 20206 20 202016 03 03 pdf PDF Untitled LLDIKTI Wilayah IXlldikti9 ristekdikti go id asset a61b8 Edaran

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu

PDF salinan peraturan walikota surabaya nomor 69 tahun 2016 tentang surabaya go id uploads perwali 1861 bappeko pdf PDF walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali

Home back Next

SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : BUPATI BINTAN, a

bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 158 Tahun 2015 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD/PNS/Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain telah ditetapkan

bahwa Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan revisi sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c'perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18)

Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 53/PMK

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tambahan Berita Daerah Provinsi Kepulan Riau Tahun 2015 Nomor Nomor 254

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 88) diubah sebagai berikut : a

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 15 berbunyi sebagai berikut : Pasal Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari: a

Uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal

Uang saku kegiatan/diklat

Biaya transportasi antar daerah

Biaya penginapan di tempat tujuan

Uang representasi

Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan

Biaya pemetian dan pengangkutan jenazah

(2) Uang saku kegiatan/diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan bagi yang melaksanakan diklat yang tidak dibayarkan uang saku dan tidak ditanggung akomodasi bagi penyelenggara kegiatan

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'terdiri atas : a

Biaya angkutan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara / pelabuhan

Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun / bandara /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan

(4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi maka biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai kembali dapat diberikan uang penggantian BBM berdasarkan bukti riil dari SPBU, kecuali kendaraan dinas yang BBM dibiayai kantor tidak dapat ditagihkan

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya

(6) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: a

Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan yang didukung dengan Surat Pernyataan Tidak Menginap di Hotel yang disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Diberikan biaya transportasi biaya transportasi Pergi- Pulang (PP) didalam kota dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum

(7) Uang repesentasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II

(8) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan yang sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM, dan pajak Paling Banyak Rp ,00 (enam ratus ribu rupiah)per Kegiatan/Hari

(9) Khusus untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri : a

Biaya pemetian

Biaya angkutan jenazah

(10) Bagi Perjalanan Dinas yang memerlukan uang kontribusi dalam mengikuti suatu kegiatan, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran sesuai yang tertera di dalam undangan kegiatan tersebut

(11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Ketentuan Pasal 11 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga ketentuan pada Pasal 11 ayat, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (4) Penggunaan sewa transportasi darat dan laut serta kamar penginapan/hotel dengan mempertimbangan faktor etika, efisiensi dan rasionalitas dapat dilaksanakan secara rombongan dan terpisah bagi personal tim dalam surat tugas perjalanan dinas

(5) Penggunaan sewa kamar di kapal/transportasi angkutan laut dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah

(6) Khusus untuk penugasan ke Kecamatan Tambelan dalam kondisi transportasi laut dari dan/ atau menuju Pulau Bintan tidak memungkinkan, penggunaan transportasi udara dan laut melalui Pontianak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah

(7) Perjalanan darat menuju pelabuhan dari tempat kedudukan untuk penugasan di kecamatan Tambelan dapat dipertanggungjawabkan maksimal sebesar lampiran VIII

Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga ketentuan pada Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pelaksana perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan/atau berbeda, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pelaksana perjalanan Dinas

(3) Batas tertinggi besaran biaya penginapan berdasarkan tingkat golongan, Pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan biaya penginapan yang melebihi harga sesuai tingkatannya apabila satu kamar dipakai lebih dari seorang walaupun beda rombongan dengan pertimbangan etika, efisiensi dan ketersediaaan anggaran serta tidak melebihi batasan maksimal apabila tarif penginapan maksimal masing-masing orang tersebut digabungkan

(5) Bagi pelaksana perjalanan dinas luar daerah, pada saat berangkat dari tempat kedudukan khusus ke Pelabuhan/Bandar Udara, dapat diberikan uang transportasi Pergi-Pulang (PP) paling banyak sebesar Rp ,00 per orang dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihapus (1) dihapus (2) dihapus Pasal 13 f

Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (2) dan (3), sehingga ketentuan pada Pasal 15 sebagai berikut : Pasal 15 (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu dalam transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai dapat diberikan uang saku sebesar uang harian yang besarannya sesuai tempat tujuan surat tugas yang tercantum pada lampiran III

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam daerah menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya bahan bakar sesuai dengan bukti biaya riil (at cost) maksimal sebesar lampiran VIII dan uang harian secara lumpsum

(3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan luar daerah menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan biaya penyeberangan sesuai dengan bukti biaya riil (at cost), biaya bahan bakar sesuai dengan bukti biaya riil (at cost) maksimal sebesar lampiran III, biaya penginapan serta uang harian secara lumpsum

Diantara Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisip satu Pasal yaitu Pasal 20a, sehingga ketentuan Pasal 20 a berbunyi sebagai berikut : Pasal 20a Pengadaan jasa transportasi udara dapat dilakukan melalui portal pengadaan nasional secara elektronik (e-katalog) sesuai ketentuan yang berlaku

Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dihapus Pasal 21 (4) dihapus i

Diantara Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisip satu Pasal 22 yaitu Pasal 21a, sehingga ketentuan Pasal 21 a berbunyi sebagai berikut : Pasal 21a (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), meliputi: a

Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang, b

Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas

Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh pejabat berwenang

format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut : a

Biaya pembatalan tiket transportasi

Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/refund

Pasal II

Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Diundangkan di Bandar Sri Bentan pada tanggal 1 APRIL 2015 SEKRETARIS DAERAH d

o LAMIDI Ditetapkan di Bandar Sri Bentan pada tanggal 1 APRIL 2015 BUPATI BINTAN d

o ANSAR AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 16