PDF -PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2008 - BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2008

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

Related PDF

BUPATI BANYUMAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memungut
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG BUPATI BANYUMAS

jdih setjen kemendagri go id files KAB BANYUMAS 4 1 peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyumas,
PDF

ta BUPATI BANYUMAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

jdih setjen kemendagri go id files KAB BANYUMAS 21 BUPATI BANYUMAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten
PDF

SALINAN BUPATI BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG BIAYA

jdih setjen kemendagri go id files K Banyumas 2 2016 pdf BUPATI BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing masing;
PDF

BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH

jdih setjen kemendagri go id files K Banyumas 5 2017 pdf bupati banyumas provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 11 tahun 2013 tentang tarif pelayanan kesehatan kelas iii pada rumah sakit umum daerah ajibarang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyumas, menimbang a
PDF

BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR

jdih setjen kemendagri go id files K Banyumas 10 BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR \0 TAHUN 2015 TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa hari jadi daerah pada hakekatnya merupakan awal pelaksanaan dan rnulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, selain itu
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2008 T E N

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2008 banyumas3 2008 pdf peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 3 tahun 2008 t e n t a n g usaha rekreasi dan hiburan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyumas,
PDF

BUPATI BANYUMAS RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN - TRP

tataruangpertanahan kab kab banyumas 10 2011 pdf BUPATI BANYUMAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas, pemanfaatan ruang wilayah yang
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2008


PDF

BAB II LANDASAN TEORI

Download Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan

4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertanggung jawab memproses masukkan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran (

repository uksw edu bitstream 123456789 9708 5 T1 BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan untuk merancangan Alat De stilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 2 1 Minyak Atsiri Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris =

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman Permukiman Kumuh : RPJPN 2005-2024 TANTANGAN BERTAMBAHNYA LUASAN PERMUKIMAN KUMUH*: 2004 = 54.000 Ha 2009 =

PDF direktorat jenderal cipta karya tahun 2015 2019 Ditjen Cipta Karyaciptakarya pu go id dok renstra2015 pdf PDF Direktorat Jenderal Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian ciptakarya pu go id 1495186765 LaKIP 20I 20KOMPLIT 20HR pdf PDF

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-unsyiah/index.php/halamanutama/ketentuan) Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala

17 Des 2017 Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan? Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pen dayagunaan Berikut beberapa yang harus

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hubungan bangsa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA? Nasional SDA Dewan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 15 Jan 2007 PERATURAN PRESIDEN

USER MANUAL Version 2.0.0 01 Agustus 2010 DAFTAR ISI Top Bar... 5 Menu Bar... 5 Shortcut Menu... 5 Informasi Pengguna... 6 Versi Aplikasi... 6 Status Bar... 6 Session... 7 Logon Feed... 7 Logout Feed...

2 Usage and safety precautions In this manual, symbols are used to We have made the stompbox style user interface developed for our G series even The balance will be only the direct (live input) signal when set to 0 and only

WALIKOTA BUKITTINGGI

pertama - (ISI) Padangpanjang

WALIKOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS

PDF WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARATbukittinggikota go id download RPJMD pdf PDF walikota bukittinggi propinsi sumatera barat peraturan walikota jdih bukittinggikota go id v2 asset files Perwako 07 2015 pdf PDF walikota bukittinggi provinsi sumatera barat PPID Kemendagrippid kemendagri go id

BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang

keuangan desa maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN? Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 2021, maka perlu Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan SALINAN? PERUBAHAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

ahsanulminan webs Peraturan 2009 Pilpres PKPU 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PROGRAN MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW)

PANDUAN PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA POLMAN BABEL

PEDOMAN TEKNIS PROGRAN MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) BAGI PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR TAHUN 2012 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan Wirausaha (PMW) pada tahun 2015 dengan lebih efektif dan efisien dengan 14 Mar 2019 Pendidikan Nasional telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perguruan? Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu program

Home back455456457 458459460 Next

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, : a

bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota

bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas

Mengingat : 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah i-\ T T«

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 sen E)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kabupaten Banyumas

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Banyumas

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM
  • ai-»tn 1 O1 Tfl 8
  • Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan

    Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan

    BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Kesehatan

    (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat

    BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM Pasal 3 Target rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

    BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4 (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan kesehatan

    (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan

    Pasal 5

    BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal6 (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan peneapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati

    (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan

    (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah

    BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapain SPM Bidang Kesehatan

    Pasal 8 Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah

    Pasal 9 Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas

    BAB VII PENDANAAN Pasal 10 Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan

    BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

    Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal $*> >fc 2013 Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggai J

    MJ :'' SEKRETARIS DAEmH KABUPATEN BANYUMAS Fc* :m9 u NIP 19o7051 a Muda MAS TARUN ROMOR

    BUPATI BANYUMAS, Q ACHMAD HUSEJN A

    RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINI! KABUPATEN BANYUMAS NO JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR NILAI BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun) KONDISI AWAL 2012 TARGET REALISASI 2013 RENCANA TARGET PENCAPAIAI I 1 2 Pelayanan Kesehatan Dasar 3 1

    Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

    Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 3

    Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

    Cakupan pelayanan ibu nifas % (29

    406) 90

    601) 98

    11% (28

    988) 79

    Cakupan kunjungan bayi (23

    601) 80

    367) % 7

    Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 8

    Cakupan pelayanan anak balita (28

    Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

    Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11

    Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12

    Cakupan peserta KB Aktif (Jumlah PUS 4000) 70% 61% (95

    796) (16

    Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

    Non AFP Rate % b

    Penemuan Penderita Peumonia Balita (4) 18

    Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif (2

    388) 98

    Pelayanan Kesehatan Rujukan Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat d

    Penemuan Penderita DBD e

    Penemuan Penderita Diare 14

    Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

    Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

    Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

    Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

    Cakupan Desa Siaga Aktif 70% (1