PDF BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA -1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Salah satu - BUPATI BANDUNG BARAT
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

BUPATI BANDUNG BARAT

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Salah satu

BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH? Bupati adalah Bupati Bandung Barat 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat? PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

Related PDF

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH 
PDF

1 bupati bandung barat provinsi jawa barat peraturan bupati

Bupati adalah Bupati Bandung Barat 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat 
PDF

1 bupati bandung barat provinsi jawa barat peraturan bupati

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWAS SEKOLAH, DEWAN PENDIDIKAN, DAN KOMITE SEKOLAH
PDF

1 bupati bandung barat provinsi jawa barat - JDIH Kemendagri

BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka penegakan hukum pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, 
PDF

1 bupati bandung barat provinsi jawa barat - JDIH Kemendagri

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PDF

bab i pendahuluan - repo unpas

Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat meminta Bupati Bandung Barat Abubakar bertanggung jawab atas sepuluh 
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang - repo unpas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB ) Menurut H Abu Bakar selaku Bupati Bandung Barat, opini tersebut diraih 
PDF

Untitled - VervalSP

SMP Bingkal Cendikla Cililin di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Membaca Yth Bupati Bandung Barat, Yth Ketua Yayasan Bingkai 
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Salah satu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Permendagri tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21
PDF

Pengantar Diskusi EuroCham

analisis implementasi kebijakan transfer pricing documentation

Pengantar Diskusi EuroCham 4 Desember 2014 German E. Anggent ELKAPE / Labor Policy Analyst & Advocacy UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 13 d) memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang

PDF 1 Laporan Kegiatan Bulan Juni 2016 Deputi Bidang Tata Ruang tarulh wp LAPORAN BULANAN JUNI 2016 FINAL pdf PDF Daftar isi EEAS Europa eeas europa eu indonesia s export quality infrastructure id pdf

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PT ANDALAN SUKSES MAKMUR - RSPO

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DASAR PENDUDUK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

jdih setjen kemendagri go id files KAB KOTAWARINGIN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72

APLIKASI AGENDA HARIAN

aplikasi keamanan dan kebersihan berbasis android di sekolah

2016 APLIKASI AGENDA HARIAN BUKU PETUNJUK CARA PENGGUNAAN APLIKASI AGENDA HARIAN APLIKASI AGENDA HARIAN 0 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i MEMULAI APLIKASI... 1 ALUR AGENDA HARIAN... 1 LOGIN... 1 AKTIFITAS

tion and add features to manage the agenda of other activities UMS sudah memiliki aplikasi penjadwalan yaitu aplikasi Jadwal Terpadu yang depan dan ke belakang, dapat ditampilkan dalam format bulanan, mingguan dan harian Kegi? Agenda harian sering dijumpai dalam bentuk kertas, note

- 2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

sehatsehatiweb files wordpress 2017 02 kmk 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Menkes SK 1 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bi dang Kesehatan Il Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14571Menkes SK tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kese hatan di Kabupaten Kota

HAND OUT MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN KODE MATA KULIAH : AP 408 BOBOT SKS : 3 (TIGA) SEMESTER : IV (EMPAT) PERTEMUAN : 3, 4 dan 5 MATERI : BUDGETING (PENGANGGARAN) A. PENGERTIAN BUDGET Budget

file upi edu HAND OUT 7 pdf Manajemen Keuangan Pendidikan Dhie’07 3 Neraca Atau Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan organisasi pada suatu saat tertentu Judul Neraca terdiri atas 1

EVALUASI RUTE ANGKUTAN UMUM PUSAT KOTA DALAM MENGURANGI BEBAN LALU LINTAS DI PUSAT KOTA SALATIGA TUGAS AKHIR Oleh : ROHMA YUANITA A L2D 001 458 JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

PDF evaluasi rute trayek angkutan umum penumpang Eprints undipeprints undip ac id 3918 1 angga nursita sari pdf PDF evaluasi tarif angkutan umum yang melayani trayek pinggiran pusat core ac uk download pdf 11706846 pdf PDF evaluasi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

6 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) a. Pengertian KTSP Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA A Deskripsi Teori 1 Penelitian Tindakan eprints uny ac id 8483 3 bab 202 20 2008513241007 pdf PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI A Kajian eprints uny ac id 8877 3 BAB 202 20

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISII DAFTAR TABELX DAFTAR GAMBAR XII PENGANTAR 1

ABSTRAK Permata GYM & SPA merupakan pusat kebugaran yang ingin memperkenalkan konsep hidup sehat kepada masyarakat luas dengan menawarkan program kebugaran yang bermanfaat khususnya di kota Bandung. Dari

bappeda jakarta go id 63 DAFTAR ISI 11 MEI pdf DAFTAR TABEL Tabel 2 1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta II 7 Tabel 2 2 Panjang dan Luas Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 II 15 Tabel 2 3 Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG

Petunjuk Pelaksanaan Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2019

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP 970 VIII 2014 tanggal 28 Agustus Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak 06 XII 2013 tanggal 6? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 06 2007 tanggal Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor

Home back155 156157158159160 Next

BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Menimbang : a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT, bahwa pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian substansi Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

  • 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688)

    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

    Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)

    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

    Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7)

    Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4)

    Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3)

    MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut: 1

    Ketentuan BAB III Bagian Kedua Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah dan Puskesmas Pasal 9 (1) Kepala Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah dan Puskesmas membuat POA tahunan dan bulanan sebagai dasar penyaluran dana

    (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada: a

    POA dan klaim dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah dan Puskesmas

    Klaim dari fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta

    Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Pemanfaatan dana Jamkesmas di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah, Puskesmas dan jaringannya dapat digunakan untuk membayar: a

    pelayanan rawat jalan tingkat primer

    (2) Dana Jamkesmas dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah, Puskesmas dan jaringannya tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional pelayanan kesehatan di luar gedung karena telah didanai oleh BOK

    Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Biaya tarif pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah dan Puskesmas mengacu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi pelayanan kesehatan

    (2) Biaya tarif pelayanan pertolongan persalinan ditetapkan berdasarkan paket tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

    Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Pengelolaan dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan pemerintah daerah, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/dasar maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan, dilaksanakan sesuai status fasilitas kesehatan tersebut baik BLUD atau non BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah

    (2) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersumber dari pelayanan kesehatan dasar, dialokasikan sebesar 50% untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bersangkutan dan sisanya 50% di setor ke kas Daerah

    (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari pelayanan pertolongan persalinan, dialokasikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dan 25% (dua puluh lima perseratus) disetor ke rekening kas daerah untuk operasional Puskesmas lainnya

    Pasal II Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

    Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 1 Juli 2013 BUPATI BANDUNG BARAT, Ttd

    ABUBAKAR Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 1 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, Ttd

    MAMAN S

    SUNJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI E