PDF bupati badung peraturan bupati badung -MoU Kab_ Badungpdf - Universitas Warmadewa - BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

MoU Kab_ Badungpdf - Universitas Warmadewa

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat ? PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR

Related PDF

bupati badung peraturan bupati badung nomor 62 tahun 2017

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
PDF

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG

perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat  
PDF

bupati badung provinsi bali peraturan bupati badung nomor 38

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANJUT USIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
PDF

bupati badung provinsi bali peraturan bupati badung nomor 80

sesuai dengan estetika dan penataan ruang; c bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung 
PDF

bupati badung provinsi bali peraturan daerah - JDIH Kemendagri

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
PDF

bupati badung provinsi bali peraturan daerah - JDIH Kemendagri

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
PDF

bupati badung peraturan daerah kabupaten badung nomor 18

5179); 8 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
PDF

MoU Kab_ Badungpdf - Universitas Warmadewa

I Nyoman Giri Prasta Bupati Badung, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
PDF

W A L I K O T A K E D I R I

Afghanistan opium survey 2003 - United Nations Office on Drugs

SALINAN W A L I K O T A K E D I R I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP

1 2015 No.67,2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah,

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara? Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun? Desa (Berita Negara Republik

STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Kekhususan Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer S1 Tahun 2010/2011 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN POSISI KARYAWAN PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id SISTEM 20INFORMASI 20EKSEKUTIF 20PENJUALAN 2C PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id ANALISIS 20DAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU NO. POB/STK-PP/09 Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Pika Silvianti,

Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 2008 Sistem manajemen mutu – Persyaratan Quality management systems Requirements (ISO 9001 2008, IDT) Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001 2008 b) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu atau referensinya, dan; Dalam penulisan

MONITORING PROYEK DENGAN METODE MONTE CARLO PADA DURASI PEKERJAAN (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) M. Azharul Fikri 1), Saifoe El Unas 2), Dr. Eng. Achfas Zacoeb

PDF aplikasi simulasi monte carlo dalam estimasi biaya proyek jurnalsmartek files wordpress 4 adnan so edit nop 2008 pdf PDF analisis risiko pembangunan jalan tol pada tahap konstruksi digilib unila ac id SKRIPSI 20TANPA 20BAB 20PEMBAHASAN pdf

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perguruan tinggi merupakan suatu sarana dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada lingkungan belajar.

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Telepon (021) 57946073 Faksimil (021) 57946072 http//dikti.kemdikbud.go.id/ Nomor 0304/E3.4/2013 4 Februari 2013 Lampiran 2 (dua) lampiran Perihal Penyelenggara ON MIPA-PT Tahun 2013 Kepada Yth 1. Pimpinan

PDF CDED Ontario Provincial Standard Specification 180 Gov raqsa mto gov on ca CDED 20Revision 20Package 20No 20206 20 202016 03 03 pdf PDF Untitled LLDIKTI Wilayah IXlldikti9 ristekdikti go id asset a61b8 Edaran

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu

PDF salinan peraturan walikota surabaya nomor 69 tahun 2016 tentang surabaya go id uploads perwali 1861 bappeko pdf PDF walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN MENTERI KELAUTAN

PDF 1 keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 91 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 48 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF 1 keputusan

Home back420421422 423424425 Next

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas

bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2010 perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 )

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 )

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Daerah adalah Kabupaten Badung : 2

Bupati adalah Bupati Badung

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas perintah Pejabat yang berwenang

Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Badung adalah perjalanan dinas di wilayah Kabupaten Badung dalam radius lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah pejabat yang berwenang

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Bali adalah Perjalanan Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali

Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang

Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri

Perhitungan SPPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas

Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya yang bersifat sebagai uang muka

Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas

Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang

Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas

Perjalanan dinas jabatan

Perjalanan dinas pindah

Pasal 3 (1) Perjalanan dinas jabatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula

(2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal: a

ditugaskerjakan (didetasir) di luar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan

ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan

diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan

untuk mendapat pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri

diharuskan memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas

ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakam jenasah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman

Pasal 4 (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri

(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a

istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku

anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri

anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah yang menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri

anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri

(3) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal : a

pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu

pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap

(4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian / meninggal dunia

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 5 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari : a

Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal

Biaya penginapan

uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II

biaya pengepakan, dan biaya angkutan barang-barang

biaya pemetian dan angkutan jenazah

(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sesuai dengan tarif hotel pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum

(5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan

(6) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini

(7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c'diatas tidak diperoleh, maka sesuai Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK

Pasal 6 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan

(2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah harus memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas

Pasal 7 Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama

Pasal 8 (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu : a

tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati )

tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD )

tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III / Gol

tingkat D'untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV / Gol

tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan Golongan I ( THL / Honorer Sarjana dan / THL / Honorer SMU serta Sederajat Kebawah )

(2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digolongan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan

(3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, dapat dilakukan setelah mendapat ijin Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan atau dengan perlakuan disamakan dengan Pegawai Negeri yaitu Untuk THL/Honorer Sarjana dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan THL/Honorer SMU/Sederajat kebawah dipersamakan dengan Pegawai Negeri Pegawai Negeri Sipil Golongan I

(4) Orang Pribadi selain Pasal 3 yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung dapat diberikan dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan serta ketersediaan dana yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 9 (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut : a

biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 2 ) huruf a, huruf b dan huruf c

biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f

biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e

biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h

untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II diberikan pula uang representasi

(2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan : a

Pasal 10 (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut : a

biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

uang harian dan penginapan serta angkutan dari/ ke Bandara yang merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini

uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini

biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini

(2) Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 12 (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang

(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(3) Pertanggungjawaban biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), cukup dengan kwitansi dan perincian penggunaan

Pasal 13 (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut : e

Bupati Badung bagi : 1

Bupati Badung

Wakil Bupati Badung

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung

Ketua DPRD bagi : 1

Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Anggota DPRD

Sekretaris DPRD

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan bagi : 1

Staf Ahli

Para Asisten Sekretaris Daerah

Inspektur

Kepala Badan

Kepala Dinas

Kepala Kantor

Kepala Satuan

Kepala Lembaga Lainnya

Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satuan/ Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing

(2) Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari sekretaris DPRD

Pasal 14 Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tiba kembali dilaksanakan sebagai berikut : a

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab

Badung bagi Bupat/Wakil Bupati Kabupaten Badung

Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum sedangkan staf oleh Kepala Bagian Masingmasing

untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag

T U masing-masing

untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala Bagian T U / Ka

Sub Bag

TU di SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut

Pasal 15 (1) Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas

(2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan

dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang

(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD

(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas

(5) Dalam SPPD dicantumkan : a

tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk

tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi

tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk

(6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggung jawabkan

(7) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung

(8) Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan boarding pass

(9) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum untuk komponen uang saku dan uang makan sedangkan biaya angkutan dibayarkan secara riil ( at cost )

Pasal 16 (1) Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan / menandatangani Surat Perintah Tugas

(2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD serta Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan

(3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa : a

Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hukuman administrasi dan sanksi lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17 Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah paling lama 5 (lima) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 18 (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a

Pendidikan dan pelatihan ( Training )

Studi Banding

Seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya

kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri

Kunjungan persahabatan / kebudayaan

(2) Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali

BAB VI DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 19 (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan pemerintahan harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri

(2) Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati Badung

(3) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a

paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

BAB VII TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 20 (1) Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a

nama dan profesi bagi pihak swasta

tujuan perjalanan dinas luar negeri

Pasal 21 (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini

(2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri

Pasal 22 (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterima oleh Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri

(2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah

Pasal 23 Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung

Pasal 24 Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 25 (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari : a

anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari : a

biaya passport dan/atau biaya visa

uang harian di Negara yang dituju

Pasal 26 Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat dan /atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari pemerintah daerah

Pasal 27 Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung

Pasal 28 Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IX PELAPORAN Pasal 29 (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati Badung dan Pengguna Anggaran

BAB X PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka : 1

Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas

Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Pebruari Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 18 Pebruari 2013 BUPATI BADUNG, ttd

ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 18 Pebruari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd

KOMPYANG R

SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda

Badung, ttd

Komang Budhi Argawa,SH

Pembina NIP

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 20 TAHUN 2013 TANGGAL : 18 PEBRUARI 2013 PERIHAL : PERJALANAN DINAS DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pendidikan dan Pelatihan / Training 1

Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi : a

Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MuO / Kontrak / Perjanjian

Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut

Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan

MuO kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City / Sister Provice

Dokumen program pelatihan ( training ) meliputi : a Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan ( training ), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian

Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan ( training ) di lembaga tersebut

Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan

MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri

Proposal/Kerangka Acuan Kerja

Studi Banding Dokumen studi banding meliputi : 1

Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak / Perjanjian

Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding 3

MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri

Proposal/Kerangka Acuan Kerja

Seminar/Lokakarya/Konferensi Dokumen seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya meliputi : 1

Surat Undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan

Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/perjanjian

IV Promosi Potensi Daerah Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi : 1

Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/Perjanjian

Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah

Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi

Proposal /kerangka Acuan kerja 5

Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah

V Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi : 3

Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, surat jamainan dari sponsor, atau MuO/kontrak/perjanjian 4

Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada

Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama 6

Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja

Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi : 1

Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO/Kontrak/Perjanjian

Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri

Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan

BUPATI BADUNG, ttd

ANAK AGUNG GDE AGUNG