PDF -BERITA DAERAH KOTA BEKASI - pengaduanbekasikotagoid - BERITA DAERAH KOTA BEKASI
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - pengaduanbekasikotagoid

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 13.A 2013 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13.A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 13.A 2013 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13.A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang jdih bekasikota go id jdih web uploads BD Perwal (1) Pembiayaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui alokasi anggaran Belanja Langsung serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat (2) Sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud

Related PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

jdih bekasikota go id jdih web uploads BD Perwal (1) Pembiayaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui alokasi anggaran Belanja Langsung serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat (2) Sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bersumber dari a
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - jdihbekasikotagoid

jdih bekasikota go id jdih web uploads Peraturan Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); 7 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - dpmptspbekasikotagoid

dpmptsp bekasikota go id images produk hukum tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) Memperhatikan Berita Acara Rapat Nomor 060 1102 Org tentang Rapat Finalisasi Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - ukmindonesiaid

ukmindonesia id upload attachment doc doc 5 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 3 Walikota adalah Walikota Bekasi 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok antara lain menangani kewenangan di bidang perdagangan 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - inspektoratbekasikotagoid

inspektorat bekasikota go id wp content uploads 2 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 29 Seri E) 3 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - bappedabekasikotagoid

bappeda bekasikota go id wp content uploads 2017 07 BD Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D); Memperhatikan 1
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

perizinanrealestate files wordpress 2017 03 Berita Acara Pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi RTRW Kota Bekasi, RTRW Kota Bandung dan 4 RDTR Kabupaten Bandung; 2 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 650 3724 Bapp tentang Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Raperda Kota Bekasi tentang RTRW Kota Bekasi 2010 – 2030; 3
PDF

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI - portalbekasikabgoid:8080

portal bekasikab go id 8080 alfresco d d workspace BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2009 dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
PDF

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI - portalbekasikabgoid:8080

portal bekasikab go id 8080 alfresco d d workspace Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) M E M U T U S K A N Menetapkan PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - pengaduanbekasikotagoid


PDF

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 20 tahun 2015 tentang kuduskab go id arsip pdf renjapemkab2016 pdf PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 8 tahun 2014 tentang kuduskab go id arsip pdf rkpd2015 pdf PDF bupati kudus peraturan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG

bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka rnemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12? PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro)

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi jawa tengah

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan Setjen, Kemendikbud Jakarta, 2015 DAFTAR ISI A. Dua Konsep Pembahasan B. Potret IPM 2013 1. Nasional

Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti pada Gambar 4 1 Hasil Informasi Evaluasi Hasil Pembangunan Pendidikan Manfaat 1 yaitu Prov Bali, Prov Jawa Barat, Prov

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PDF pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf PDF pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf PDF PROFILE KABUPATEN SAMPANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

BAB II LANDASAN TEORI

Download Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan

4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertanggung jawab memproses masukkan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran (

repository uksw edu bitstream 123456789 9708 5 T1 BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan untuk merancangan Alat De stilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 2 1 Minyak Atsiri Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris =

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman Permukiman Kumuh : RPJPN 2005-2024 TANTANGAN BERTAMBAHNYA LUASAN PERMUKIMAN KUMUH*: 2004 = 54.000 Ha 2009 =

PDF direktorat jenderal cipta karya tahun 2015 2019 Ditjen Cipta Karyaciptakarya pu go id dok renstra2015 pdf PDF Direktorat Jenderal Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian ciptakarya pu go id 1495186765 LaKIP 20I 20KOMPLIT 20HR pdf PDF

Home back 130131132133134135 Next

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 13

A 2013 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13

A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang : a

bahwa pendidikan merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

bahwa upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan di Kota Bekasi, salah satunya melalui pendirian/pembukaan satuan pendidikan jenjang sekolah dan pendidikan luar sekolah, maka perlu dibuat pedoman Penetapan Kategori Sekolah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka pedoman tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah daerah Kota Bekasi

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Walikota adalah Walikota Bekasi

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Sekolah Dasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disebut UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang ada di Kecamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang

Satuan Pendidikan jenjang sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi: Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Sekolah Model adalah satuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dan berbasis keunggulan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah

Sekolah kategori Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan

Sekolah kategori Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) adalah sekolah yang mendekati memenuhi standar nasional pendidikan

Sekolah kategori standar adalah sekolah belum memenuhi standar nasional pendidikan

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud penetapan kategori sekolah untuk mendorong pengelolaan sekolah untuk terus meningkatkan standar yang dipersyaratkan

(2) Tujuan penetapan kategori sekolah untuk memacu seluruh komponen sekolah mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 (1) Standar daerah pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala

(2) Ruang lingkup penetapan kategori sekolah meliputi: a

Sekolah Dasar

Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Kejuruan

(3) Kategori /klasifikasi sekolah meliputi: a

Kategori sekolah Model

Kategori Sekolah Standar Nasional (SSN)

Kategori Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN)

Kategori sekolah standar

BAB III PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH Pasal 4 (1) Penetapan kategori sekolah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota

(2) Proses penerimaan peserta didik baru kategori sekolah untuk sekolah negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

(3) Kategori sekolah dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk memacu sekolah terus berusaha mempertahankan atau meningkatkan kategori sekolah yang melekat pada sekolahnya

(4) Keputusan Walikota sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) dapat ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota

Pasal 5 Evaluasi yang dilakukan atau digunakan meliputi: a

standar tenaga pendidik dan kependidikan

standar sarana dan prasarana pendidikan

pengembangan lingkungan dan budaya sekolah

BAB IV PEMBIAYAAN DALAM PENGELOLAAN KATEGORI SEKOLAH Pasal 6 (1) SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang masuk kategori sekolah model, SSN serta melaksanakan kelas berkeunggulan lokal/khusus diperbolehkan mendapat bantuan sumbangan dana dari orang tua atau wali peserta didik atau pemangku kepentingan lainnya apabila anggaran operasional pendidikan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah (RAPBS)

(2) Sekolah yang melaksanakan program keunggulan khusus diluar sebagaimana dimaksud ayat (1) diperbolehkan mendapat bantuan sumbangan dana dari orang tua atau wali peserta didik atau pemangku kepentingan lainnya khusus bagi orang tua atau wali peserta didik yang anaknya ikut program tersebut, dengan ketentuan apabila anggaran operasional pendidikan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah (RAPBS)

(3) Khusus untuk SMK Negeri diperbolehkan mendapat bantuan sumbangan dana dari orang tua atau wali peserta didik atau pemangku kepentingan lainnya terutama untuk biaya praktek peserta didik, dengan ketentuan apabila anggaran operasional pendidikan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah (RAPBS)

(4) Dalam menentukan besarnya sumbangan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah, orang tua atau wali peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapat musyawarah

(5) Besarnya sumbangan dana yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh orang tua atau wali peserta didik dan atau pemangku kepentingan pendidikan yang memberikan sumbangan

Pasal 7 (1) Pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya

(2) Bukti pelaksanaan rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara, daftar hadir dan notulen hasil rapat

(3) Dana yang bersumber dari orangtua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS)

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota

Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2013 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2013 RAHMAT EFFENDI SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 13

A SERI E