PDF -PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAHUN 2015 TENTANG - BERITA DAERAH KOTA BANDUNG PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 996 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA BANDUNG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 996 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAHUN 2015 TENTANG

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2009 NOMOR : 32 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 996 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA BANDUNG WALIKOTA BANDUNG, Menimbang

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2009 NOMOR : 32 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 996 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA BANDUNG WALIKOTA BANDUNG, Menimbang bandung bpk go id files 2011 10 PerWal No 121 Tahun 2010 pdf 15 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 2013; 16 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan

Related PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2010 NOMOR : 07 PERATURAN

bandung bpk go id files 2011 10 PerWal No 121 Tahun 2010 pdf 15 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 2013; 16 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota; MEMUTUSKAN
PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 01

bandungwetan wp content uploads 2013 11 PerWal 23 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 24 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005; 25
PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN - disnakerbandunggoid

disnaker bandung go id peraturan walikota nomor 475 berita daerah kota bandung tahun 2008 nomor 25 peraturan walikota bandung nomor 475 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi
PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

static portal bandung go id storage arsip 2009 urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2007 nomor 08); 16 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 05 tahun 2008 tentang tata cara pembentukan Peraturan Daerah (lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2008 nomor 05); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG Dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN
PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2008 NOMOR :07

standarpelayanan bandung go id loker a10b23badc2c696a 10 Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004 2008; 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat kota Bandung; 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 111 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar
PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2011 NOMOR : 42 PERATURAN

sabilulungan bandung go id media peraturan c2 berita daerah kota bandung tahun 2011 nomor 42 peraturan walikota bandung nomor 891 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan
PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN - bandungbpkgoid

bandung bpk go id files 2011 10 PerWal No 229 Tahun 2010 pdf Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 1 Daerah adalah Kota Bandung 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung 3 Walikota adalah Walikota
PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG - Sabilulungan

sabilulungan bandung go id media peraturan 5b396c4c46b2 berita daerah kota bandung tahun 2012 nomor 41 peraturan walikota bandung nomor 836 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan walikota bandung nomor 891 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang
PDF

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2008 NOMOR : 04

standarpelayanan bandung go id loker a10b23badc2c696a Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004 2008; 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 9
PDF

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAHUN 2015 TENTANG


PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 256/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan? 4 Apr 2018 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 PMK 010 2016 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161,

TUGAS AKHIR REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROYEK SISTEM ABSENSI KARYAWAN

manajemen proyek perangkat lunak - Direktori File UPI

TUGAS AKHIR REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROYEK SISTEM ABSENSI KARYAWAN Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

Tugas Akhir KBK Rekayasa Perangkat Lunak TUGAS AKHIR WEBSITE kepada semuanya yang telah membantu terlaksananya Tugas Proyek ini Laporan Tugas Akhir Rekayasa Perangkat Lunak 1 1 3 Ruang Lingkup Proyek 1 Sistem Laporan tugas

PAPARAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 1 PERTAMA: KONSEP DASAR 2 Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20/2003 tentang

Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20 2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20 2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Standar Nasional

UNDANG UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Sosialisasi KTSP DASAR & FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PDF WMVBE TARGETED BUSINESS PARTICIPATION SUMMARY msfa HKS WmbeSummary Jan 202015 pdf PDF wmvbe targeted business participation summary design msfa content HKS 20WmbeSummary Feb 20rev pdf PDF wmvbe targeted business participation summary

Bentuk: Oleh: PERATURAN PEMERINTAH (PP) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 123 TAHUN 1961 (123/1961) Tanggal: 17 APRIL 1961 (JAKARTA) Sumber: LN 1961/147 Tentang: Indeks: PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA GAYA

PDF PP Nomor 1 Tahun 2019 pdf SIPUU Setkab sipuu setkab go id PP 20Nomor 201 20Tahun 202019 pdf PDF peraturan presiden republik indonesia (pp) Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip ln 2006 ps30 2006 pdf

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

menteriperhubungan republik indonesia - Bphn

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, a. bahwa sesuai

PDF keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor kp 1958 jdih dephub go id assets uudocs KP 1958 TAHUN 2018 pdf PDF peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 46 ppid dephub go id files PM 46 TAHUN 2018 pdf PDF peraturan menteri

BAB III PERANCANGAN SISTEM E-PROCUREMENT 3.1. Tinjauan Umum Perancangan sistem e-procurement akan duraikan secara lebih rinci dalam bab ini, yakni berupa tahapan proses pembuatan dari awal sampai akhir.

Tinjauan Umum Perancangan sistem e procurement akan duraikan secara lebih rinci dalam bab ini, yakni berupa tahapan proses pembuatan dari awal sampai? iii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah membuat sebuah aplikasi sistem informasi e procurement

4. PELELANGAN UMUM SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI ATAU SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS a. Pengumuman Prakualifikasi 1) Kelompok Kerja ULP mengumumkan Pelelangan

lkpp go id v2 files content file 15082012113313PB B 4 bab ii tata cara pemilihan penyedia barang halaman ii 133 4 pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai atau sistem penilaian biaya ulp ub ac id wp content uploads 2015 03 2d pra

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM INFORMASI

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS 1. PENGERTIAN KAS merupakan aktiva/asset perusahaan yang paling likuid dan paling rentan terjadi penyelewengan, penipuan dan pencurian ( Slamet sugiri, 2009

feelfreeflow files wordpress 2011 11 bab 1 BAB 1 AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KAS 10 Cek tersebut diuangkan ke bank oleh kasir kas kecil dan uangnya digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran kas kecil Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil

Home back420421422 423424425 Next

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2009 NOMOR : 32 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 996 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA BANDUNG WALIKOTA BANDUNG, Menimbang : a

bahwa pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu bagian dari tugas, pokok dan fungsi kegiatan Inspektorat agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan

Reguler Inspektorat Kota Bandung

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhimya Masa Jabatan Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun

Peraturan Walikota Bandung Nomor 249 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Satuan Organisasi Inspektorat Kota Bandung

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung

Walikota adalah Walikota Bandung

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung

Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung Auditan dan/atau objek pemeriksaan adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menjadi objek atau tujuan pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Bandung

Tim Pemeriksa adalah aparatur pengawas Inspektorat Kota Bandung yang melakukan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan melalui Surat Perintah yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Bandung

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama, kenyataan yang sebenarnya mengenai administrasi umum pernerintahan dan pelaksanaan urusan pada setiap auditan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan

BAB II TUJUAN PEMERIKSAAN Pasal 2 Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan saran kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Auditan yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan yang dapat memperlancar dan tertibnya administrasi umum pernerintahan dan urusan pernerintah BAB III MEKANISME PEMERIKSAAN Pasal 3 Dalam melaksanakan perneriksaan harus dilakukan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut : a

Persiapan Pemeriksaan meliputi : 1

Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang Diperiksa

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)

Pelaksanaan Pemeriksaan meliputi : 1

Perternuan Awal (Entry Briefing)

Kegiatan Pemeriksaan meliputi : a) Melaksanakan tugas pemeriksaan pada objek-objek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan

b) Membuat Kertas Kerj a Pemeriksa (KKP)

) Mengkonfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan

) Menyusun Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)

Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Pelaporan Hasil Pemeriksaan, meliputi : 1

Ekspose Hasil Pemeriksaan

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pasal 4 Dalam hal dijumpai masalah penting/strategic pada saat pemeriksaan, maka perlu dilakukan pengkajian (ekspose) mengenai hasil pemeriksaan tersebut dihadapan suatu forum, dimana pelaksanaan pengkajian dan forum dimaksud ditentukan oleh Inspektur

BAB IV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Pasal 5 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdiri dari laporan dalam bentuk surat dan laporan dalam bentuk bab yang disusun oleh Tim pemeriksaan

laporan dalam bentuk surat Temuan hal-hal yang bersifat strategi dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti

laporan dalam bentuk bab dimaksudkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh

Pasal 6 Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematik sebagai berikut : Bab I SIMPULAN DAN REKOMENDASI 1

Simpulan Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi

Bab II 1

Data Umum a

Dasar Pemeriksaan

Tujuan

Tujuan Pemeriksaan

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Batasan Pemeriksaan

Pendekatan Pemeriksaan

Strategi Pelaporan

Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu

Hasil Pemeriksaan a

Profile Administrasi Umum Pemerintahan 1

Kebijakan Daerah

Kelembagaan

Pegawai Daerah

Keuangan Daerah

Barang Daerah b

Profil Urusan Pemerintahan 1

Urusan Wajib

Urusan Pilihan

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri

Temuan dan Rekomendasi

Bab III PENUTUP Pasal 7 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP) ditandatangani oleh Ketua Tim dan Inspektur

BAB
  • 7 BAB V OBJEK PEMERIKSAAN Pasal 8 Objek pemeriksaan Inspektorat Kota Bandung meliputi Secretariat Daerah, Secretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Perusahaan Daerah dan Kecarnatan yang berada di lingkungan Pernerintah Daerah
  • BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Dalam melakukan pemeriksa, setiap pemeriksaan harus mengacu kepada norma pengawasan, kode etik dan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler Inspektorat

    Pasal 10 Bentuk pengawasan yang tidak diatur dalam Pedoman Operasional Pemeriksaan (POP) ini, khususnya pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional lainnya, merupakan bagian integral dari pengawasan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Bandung

    BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur

    Pasal 12

    Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkanya dalmn Berita Daerah Kota Bandung

    Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 4 Desember 2009 WALIKOTA BANDUNG, TTD DADA ROSADA Untuk Salinan Resmi, SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDUNG Dr

    EDI SISWADI, M

    Si Pembina Utama Muda NIP