PDF JDIH Majalengka, berita daerah kabupaten -daftar perda/perkada dan peraturan menteri dalam negeri yang - BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG

daftar perda/perkada dan peraturan menteri dalam negeri yang

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

Related PDF

TENTANG - JDIH Majalengka

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
PDF

berita daerah kabupaten majalengka nomor : 13 - JDIH Majalengka

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
PDF

lembaran daerah kabupaten majalengka nomor : 13 tahun 2010

disesuaikan; b bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2000 Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Berita
PDF

lembaran daerah kabupaten majalengka nomor : 13 tahun 2012

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
PDF

rancangan peraturan daerah kabupaten majalengka nomor - kppod

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
PDF

lembaran daerah kabupaten majalengka nomor : 9 tahun - Ditjen PP

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
PDF

lembaran daerah kabupaten majalengka - Ditjen PP

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 39 Tahun 2004 tanggal Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 13 Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
PDF

lembaran daerah kabupaten majalengka - JDIH BPHN

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 13 Malpraktik adalah kegagalan dokter mematuhi standard pelayanan medis 
PDF

daftar perda/perkada dan peraturan menteri dalam negeri yang

Kab Aceh Barat 1 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 4 Tahun 2014 8 ACEH Kab 13 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5 Tahun 2010 20 ACEH Kab LABUHANBATU NOMOR 10 TAHUN 2011 DI KAB MAJALENGKA
PDF

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

BAB II LANDASAN TEORI

Download Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan

4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertanggung jawab memproses masukkan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran (

repository uksw edu bitstream 123456789 9708 5 T1 BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan untuk merancangan Alat De stilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 2 1 Minyak Atsiri Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris =

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman Permukiman Kumuh : RPJPN 2005-2024 TANTANGAN BERTAMBAHNYA LUASAN PERMUKIMAN KUMUH*: 2004 = 54.000 Ha 2009 =

PDF direktorat jenderal cipta karya tahun 2015 2019 Ditjen Cipta Karyaciptakarya pu go id dok renstra2015 pdf PDF Direktorat Jenderal Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian ciptakarya pu go id 1495186765 LaKIP 20I 20KOMPLIT 20HR pdf PDF

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-unsyiah/index.php/halamanutama/ketentuan) Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala

17 Des 2017 Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan? Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pen dayagunaan Berikut beberapa yang harus

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hubungan bangsa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA? Nasional SDA Dewan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 15 Jan 2007 PERATURAN PRESIDEN

USER MANUAL Version 2.0.0 01 Agustus 2010 DAFTAR ISI Top Bar... 5 Menu Bar... 5 Shortcut Menu... 5 Informasi Pengguna... 6 Versi Aplikasi... 6 Status Bar... 6 Session... 7 Logon Feed... 7 Logout Feed...

2 Usage and safety precautions In this manual, symbols are used to We have made the stompbox style user interface developed for our G series even The balance will be only the direct (live input) signal when set to 0 and only

WALIKOTA BUKITTINGGI

pertama - (ISI) Padangpanjang

WALIKOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS

PDF WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARATbukittinggikota go id download RPJMD pdf PDF walikota bukittinggi propinsi sumatera barat peraturan walikota jdih bukittinggikota go id v2 asset files Perwako 07 2015 pdf PDF walikota bukittinggi provinsi sumatera barat PPID Kemendagrippid kemendagri go id

BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang

keuangan desa maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN? Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 2021, maka perlu Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan SALINAN? PERUBAHAN

Home back445446447448 449450 Next

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka

Menimbang : 1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Nomor 2851)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Nomor 3851)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Nomor 4737)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kabupaten Majalengka

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Bupati adalah Bupati Majalengka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi aset adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah

Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

Pengelolaan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan rujukan penting bagi penyusunan laporan keuangan dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan

Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan PPKD

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda

Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal

(2) Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyusunan laporan keuangan

Pasal 3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri dari : 1

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Arus Kas

Catatan Atas Laporan Keuangan

Akuntansi Pendapatan

Akuntansi Belanja

Akuntansi Pembiayaan

Akuntansi Aset

Akuntansi Kewajiban

Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Laporan Keuangan Konsolidasi

Pernyataan Tanggung Jawab Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 4 Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s

XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya

Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari : 1

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan : a

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya

Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari : 1

Laporan Realisasi Anggaran

Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 6 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah

Pasal 7 (1) Laporan Keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, disertai dengan pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Bupati