PDF -PERATURAN DESA - desacibeureumfileswordpresscom - BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN DESA - desacibeureumfileswordpresscom

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI jdih majalengkakab go id wp content Majalengka Nomor berita daerah kabupaten majalengka nomor 18 tahun 2014 bupati majalengka provinsi jawa barat peraturan bupati majalengka nomor 17 tahun 2014 jdih majalengkakab go id wp Bupati Majalengka Nomor 13 berita daerah kabupaten majalengka nomor 14

Related PDF

BERITA DAERAH SALINAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 18 TAHUN

jdih majalengkakab go id wp content Majalengka Nomor berita daerah kabupaten majalengka nomor 18 tahun 2014 bupati majalengka provinsi jawa barat peraturan bupati majalengka nomor 17 tahun 2014
PDF

BERITA DAERAH SALINAN KABUPATEN MAJALENGKA PERATURAN BUPATI

jdih majalengkakab go id wp Bupati Majalengka Nomor 13 berita daerah kabupaten majalengka nomor 14 tahun 2014 peraturan bupati majalengka nomor 13 tahun 2014 tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak
PDF

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR - bandungbpkgoid

bandung bpk go id files 2012 03 Tahun 2011 Perbup No 11 berita daerah kabupaten majalengka nomor 11 tahun 2011 peraturan bupati majalengka nomor 11 tahun 2011 rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 11 TAHUN 2011 - TRP

tataruangpertanahan kab kab majalengka 11 2011 pdf lembaran daerah kabupaten majalengka nomor 11 tahun 2011 peraturan daerah ka bupaten majalengka nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten majalengka tahun 2011 2031 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati majalengka, menimbang a
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 2 TAHUN 2012

jdih setjen kemendagri go id files KAB MAJALENGKA 2 Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 25 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 26
PDF

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA - bandungbpkgoid

bandung bpk go id files 2012 03 Tahun 2011 Perbup No 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka 6 Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Majalengka 7 Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit Pemerintah Kabupaten Majalengka 8 Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
PDF

PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN

tanjungsari desa id wp content uploads sites 57 2016 10 KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA PERATURAN DESA TANJUNGSARI NOMOR 14 TAHUN 2016 T E N T A N G RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TANJUNGSARI Menimbang a Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PERATURAN DAERAH

jdih setjen kemendagri go id files KAB MAJALENGKA 13 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 22 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor
PDF

PERATURAN DESA - desacibeureumfileswordpresscom


PDF

SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a.

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 PMK 05 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN LUAR?

WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA,

2 Jan 2017 Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2016; b bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam pemberian rekomendasi Upaya? WALIKOTA SURABAYA, Menimbang

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

lembaran daerah kabupaten bintan tahun 2012 nomor 2 seri e

SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

PDF bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 15pdbintan005 pdf PDF bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 17pbbintan019 pdf

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat ? PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR

W A L I K O T A K E D I R I

Afghanistan opium survey 2003 - United Nations Office on Drugs

SALINAN W A L I K O T A K E D I R I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP

1 2015 No.67,2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah,

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara? Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun? Desa (Berita Negara Republik

STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Kekhususan Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer S1 Tahun 2010/2011 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN POSISI KARYAWAN PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id SISTEM 20INFORMASI 20EKSEKUTIF 20PENJUALAN 2C PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id ANALISIS 20DAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU NO. POB/STK-PP/09 Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Pika Silvianti,

Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 2008 Sistem manajemen mutu – Persyaratan Quality management systems Requirements (ISO 9001 2008, IDT) Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001 2008 b) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu atau referensinya, dan; Dalam penulisan

MONITORING PROYEK DENGAN METODE MONTE CARLO PADA DURASI PEKERJAAN (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) M. Azharul Fikri 1), Saifoe El Unas 2), Dr. Eng. Achfas Zacoeb

PDF aplikasi simulasi monte carlo dalam estimasi biaya proyek jurnalsmartek files wordpress 4 adnan so edit nop 2008 pdf PDF analisis risiko pembangunan jalan tol pada tahap konstruksi digilib unila ac id SKRIPSI 20TANPA 20BAB 20PEMBAHASAN pdf

Home back Next

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang melakukan Perjalanan Dinas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5)

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 7)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8)

Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1

Daerah adalah Kabupaten Majalengka

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Majalengka

Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Majalengka

Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil

Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah/persetujuan Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas

Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada

Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas

Detasering adalah penugasan sementara waktu

Pasal

  • 6 Pasal 2 Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang
  • Pasal 3 (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menandatangani SPPD

    (2) Format dan bentuk SPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I

    BAB II PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula

    (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal a

    detasering di luar tempat kedudukan

    ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan

    diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan

    untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri

    harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya

    ditugaskan mengikuti pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan

    menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas

    BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 5 (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas a

    Uang harian

    Biaya transport

    Biaya penginapan

    Uang representatif

    Sewa kendaraan dalam kota

    (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan menurut jumlah hari secara lumpsum yang meliputi Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal

    (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan biaya yang diperlukan untuk a

    perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan dan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang

    retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan dan retribusi tol bagi yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi

    (4) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi biaya transport diberikan berupa penggantian biaya bahan bakar yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas kendaraan yang dipakai oleh a

    Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD setiap 5 KM/liter

    Wakil Ketua DPRD setiap 6 KM/liter

    Anggota DPRD setiap 7 KM/liter

    Pejabat Eselon II setiap 7 KM/liter

    Pejabat Eselon III atau Gol

    IV setiap 10 KM/liter

    Besaran

    III, Gol

    II, Gol

    I dan PTT disetarakan dengan Pejabat Eselon III

    Besaran uang transport ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut Uang Transport = Jarak tempuh x harga bahan bakar Kapasitas kendaraan (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat yang resmi yaitu di hotel atau penginapan lainnya (6) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'dibayarkan secara lumpsum merupakan biaya yang diperlukan untuk a

    Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD

    Wakil Ketua DPRD

    Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II

    (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang diperlukan untuk biaya sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati

    (7) Besaran uang harian, biaya penginapan, uang refresentatif dan sewa kendaraan dalam kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati

    Pasal 6 (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu a

    Tingkat B untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD

    Tingkat C untuk Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II

    Tingkat D'untuk Pejabat Eselon III atau Gol

    Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV atau Gol

    Tingkat F untuk PNS Gol

    II, I dan PTT

    Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan

    (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah/persetujuan perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan

    Pasal 8 Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama

    Pasal 9 Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan biayabiaya sebagai berikut a

    uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representatif dan biaya sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e

    Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d'dan f, diberikan biaya transport penuh dan khusus untuk uang harian bagi yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian yang berlaku

    uang harian, biaya transport dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g

    Pasal
  • 10 Pasal 10 (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota diberikan a
  • untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 jam

    menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas

    selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkut lain

    selama lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri

    selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit

    selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan

    selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas

    (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT

    (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi Sekretaris Pribadi dan/atau Ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Kelas dan fasilitas hotel/penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati

    Pasal
  • 11 Pasal 11 Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT hanya diberikan uang harian
  • Pasal 12 Selain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan

    Pasal 13 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan

    (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai

    Pasal 14 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT bersangkutan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang setempat

    (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, d, e, f dan g

    (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya

    (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f

    BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 15 (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang

    (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan

    (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang berwenang tersebut

    (5) Perjalanan dinas ke tempat tujuan yang memerlukan waktu kurang dari 6 jam pergi pulang dapat menginap dengan pertimbangan urgensitas permasalahan dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang

    Pasal 16 (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

    (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

    Pasal 17 Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang disertai laporan pelaksanaan tugas

    Pasal 18 (1) Uang harian dan Uang Representatif dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas

    (2) Biaya transport, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan dalam kota dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah

    (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport, terdiri dari a

    tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang

    tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang

    tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bis

    bukti pembelian bahan bakar kendaraan dan retribusi tol

    bukti pembayaran moda transportasi lainnya

    (4) Dalam hal tiket transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat yang berwenang sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II

    (5) Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biayabiaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil

    (6) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau penginapan

    (7) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan dalam kota dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh tempat penyewaan kendaraan atau pihak penyewa

    Pasal 19 (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan kantor/satuan kerja masing-masing

    (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan

    (3) Pejabat yang berwenang dan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud

    tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

    hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku

    BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 20 Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan

    Pasal 21 Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

    Pasal 22 Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TUP yang dikelola

    Pasal 23 Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dibayarkan untuk a

    Satu hari uang harian b

    Satu hari uang representatif

    Perkiraan biaya transportasi

    Pasal

  • 16 Pasal 24 Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme pembayaran LS kepada pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut a
  • Biaya perjalanan dinas untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dapat dilakukan melalui pihak ketiga

    Pihak Ketiga dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan

    Penetapan pihak ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    Pasal 25 (1) Kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu

    (2) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan tarif tiket dan penginapan yang telah ditetapkan

    BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka a

    Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

    Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

    Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

    Pasal
  • 17 Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  • Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

    Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 27 Januari 2009 BUPATI MAJALENGKA, Cap/Ttd Diundangkan di Majalengka pada tanggal 27 Januari 2009 Plt

    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, SUTRISNO HERMAN SENDJAJA BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 1

  • 18 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor 1 TAHUN 2009 Tanggal 27 Januari 2009 Tentang PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
  • Tampak Depan FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Pemerintah Kabupaten Lembar Ke Majalengka Kode No

    Nomor SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1 Pejabat berwenang yang memberi perintah 2 Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan 3 a

    Pangkat dan golongan ruang gaji b

    Jabatan/Instansi c

    Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkutan yang dipergunakan 6 a

    Tempat berangkat b

    Tempat tujuan a

    Lamanya Perjalanan Dinas b

    Tanggal berangkat a

    Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*) c

    Instansi b

    Mata Anggaran 10 Keterangan lain-lain a

    Ket *) Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di Tanggal (Pejabat Yang Berwenang) (

    Tampak Belakang I

    Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala II

    Tiba di Pada Tanggal Kepala (

    ) Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala III

    ) Tiba di Pada Tanggal Kepala (

    ) Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala IV

    ) Tiba di Pada Tanggal Kepala (

    ) Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (

    Tiba di Pada Tanggal Kepala (

    ) Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala VI

    ) Tiba di Pada Tanggal Kepala Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk, (

    ) Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

    Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk, VII

    20 VIII

    PERHATIAN Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan, bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya

    BUPATI MAJALENGKA, Cap/Ttd SUTRISNO Plt

    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, HERMAN SENDJAJA
  • 21 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor 1 TAHUN 2009 Tanggal 27 Januari 2009 Tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
  • FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KOP SURAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Jabatan Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor

    • tanggal

    dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1

    Biaya transport di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi No

    Uraian Jumlah Jumlah

    Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

    Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

    Mengetahui/Menyetujui Majalengka, Pejabat yang berwenang, yang melaksanakan perjalanan dinas, Plt

    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, BUPATI MAJALENGKA, Cap/Ttd SUTRISNO HERMAN SENDJAJA

  • 23 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor 1 TAHUN 2009 Tanggal 27 Januari 2009 Tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
  • Lampiran SPPD Nomor Tanggal FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS RINCIAN PERJALANAN DINAS NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN JUMLAH Rp

    Terbilang Telah dibayar sejumlah Rp

    Bendahara,, Telah menerima jumlah uang sebesar Rp

    Yang Menerima, (

    Yang telah dibayar semula Rp

    Sisa kurang/lebih Rp

    Pejabat Yang Berwenang, (

    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, BUPATI MAJALENGKA, Cap/Ttd SUTRISNO HERMAN SENDJAJA