PDF berita daerah kabupaten bantul, sekretariat -peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP - BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP

1 2015 No.67,2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah,

1 2015 No.67,2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah, 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara? Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun? Desa (Berita Negara Republik

Related PDF

SK NO 4 TAHUN 2019pdf - sekretariat dprd kabupaten bantul

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
PDF

peraturan bupati bantul - Dinas Pariwisata Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
PDF

bupati bantul - Panggungharjo

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa 
PDF

bupati bantul - Pemerintah Desa Panggungharjo

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) 
PDF

berita daerah kabupaten bantul - Pemerintah Desa Panggungharjo

2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL No 51,2015 Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Pedoman, bantuan keuangan 
PDF

peraturan daerah kabupaten bantul - Panggungharjo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara 
PDF

bupati bantul - Panggungharjo

Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88); 12 Peraturan 
PDF

peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP

Desa, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
PDF

STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Kekhususan Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer S1 Tahun 2010/2011 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN POSISI KARYAWAN PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id SISTEM 20INFORMASI 20EKSEKUTIF 20PENJUALAN 2C PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id ANALISIS 20DAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU NO. POB/STK-PP/09 Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Pika Silvianti,

Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 2008 Sistem manajemen mutu – Persyaratan Quality management systems Requirements (ISO 9001 2008, IDT) Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001 2008 b) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu atau referensinya, dan; Dalam penulisan

MONITORING PROYEK DENGAN METODE MONTE CARLO PADA DURASI PEKERJAAN (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) M. Azharul Fikri 1), Saifoe El Unas 2), Dr. Eng. Achfas Zacoeb

PDF aplikasi simulasi monte carlo dalam estimasi biaya proyek jurnalsmartek files wordpress 4 adnan so edit nop 2008 pdf PDF analisis risiko pembangunan jalan tol pada tahap konstruksi digilib unila ac id SKRIPSI 20TANPA 20BAB 20PEMBAHASAN pdf

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perguruan tinggi merupakan suatu sarana dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada lingkungan belajar.

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Telepon (021) 57946073 Faksimil (021) 57946072 http//dikti.kemdikbud.go.id/ Nomor 0304/E3.4/2013 4 Februari 2013 Lampiran 2 (dua) lampiran Perihal Penyelenggara ON MIPA-PT Tahun 2013 Kepada Yth 1. Pimpinan

PDF CDED Ontario Provincial Standard Specification 180 Gov raqsa mto gov on ca CDED 20Revision 20Package 20No 20206 20 202016 03 03 pdf PDF Untitled LLDIKTI Wilayah IXlldikti9 ristekdikti go id asset a61b8 Edaran

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu

PDF salinan peraturan walikota surabaya nomor 69 tahun 2016 tentang surabaya go id uploads perwali 1861 bappeko pdf PDF walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN MENTERI KELAUTAN

PDF 1 keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 91 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 48 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF 1 keputusan

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Memecahkan masalah

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Metodologi pemecahan masalah memberikan garis-garis besar tahapan penelitian secara keseluruhan yang disusun secara sistematis sehingga pada pelaksanaannya, penelitian

BAB III METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Metodologi ini berisi uraian tahapan 4 Pengadaan persyaratan administrasi untuk pencarian data 5 metodologi pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian 1 4 Pengumpulan Data Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data data yang?

-1- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Yth 1 Para Gubernur; 2 Para Bupati; 3 PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat DJPK djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018

Home back415416417418 419420 Next

Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, pengaturan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara perlu disempurnakan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal I Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut : a

biaya menjemput/mengantar jenazah

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a

perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan

retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di : a

(5) Apabila Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut : a

Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan

biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'dapat diberikan selama melakukan perjalanan dinas, kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II atau yang mewakili

(7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya pengangkutan jenazah

(10) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 AGUSTUS 2015 PENJABAT BUPATI BANTUL, ttd

SIGIT SAPTO RAHARJO Diundangkan di Bantul pada tanggal 11 AGUSTUS 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

RIYANTONO BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya a

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u

Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO

H NIP