PDF Peraturan Pedoman Penilaian Angka Kredit -KENAIKAN PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL DOSEN - BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER:
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER:

KENAIKAN PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-unsyiah/index.php/halamanutama/ketentuan) Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-unsyiah/index.php/halamanutama/ketentuan) Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala 17 Des 2017 Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan? Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pen dayagunaan Berikut beberapa yang harus

Related PDF

buku pedoman penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan

17 Des 2017 Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan 
PDF

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT

Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pen dayagunaan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan
PDF

Peraturan Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen - Universitas

Pasal 2 Setiap Dosen yang berada dilingkungan Universitas Bangka Belitung wajib kegiatan yang dapat dimintakan angka kreditnya, perlu diperhatikan aspek 3) Beberapa dosen yang mengajar 1 (satu) mata kuliah (team teaching) ,
PDF

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - Sumberdaya

pendidikan scsuai dengan peraturan perundang undangan 9 Kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya upaya memaksimalkan fungsi dan peran 
PDF

PEDOMAN Dosen - Universitas Internasional Batam

Pendidikan Nasional; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 3) Dosen harus mematuhi beberapa etika akademik yang berlaku bagi dosen pada saat Ketentuan yang perlu diperhatikan mengenai kehadiran mahasiswa
PDF

pedoman sertifikasi dosen - Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan

5 Okt 2018 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen dosen peserta harus lulus dalam penilaian deskripsi diri yang penilaiannya Sertifikasi dosen (Serdos) melibatkan beberapa institusi Institusi yang Yang harus diperhatikan oleh setiap peserta adalah pengisian  
PDF

WORKSHOP PENGUSULAN JAFA DOSEN ONLINE ~ SI-JA-GO

30 Mar 2017 BATASAN PERLU DIPERHATIKAN DALAM KEGIATAN PENELITIAN BEBERAPA LAMAN PERLU DIKETAHUI DOSEN 100
PDF

KENAIKAN PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen penting yang diperhatikan dalam penulisan Isi tulisan harus memenuhi syarat syarat
PDF

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hubungan bangsa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA? Nasional SDA Dewan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 15 Jan 2007 PERATURAN PRESIDEN

USER MANUAL Version 2.0.0 01 Agustus 2010 DAFTAR ISI Top Bar... 5 Menu Bar... 5 Shortcut Menu... 5 Informasi Pengguna... 6 Versi Aplikasi... 6 Status Bar... 6 Session... 7 Logon Feed... 7 Logout Feed...

2 Usage and safety precautions In this manual, symbols are used to We have made the stompbox style user interface developed for our G series even The balance will be only the direct (live input) signal when set to 0 and only

WALIKOTA BUKITTINGGI

pertama - (ISI) Padangpanjang

WALIKOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS

PDF WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARATbukittinggikota go id download RPJMD pdf PDF walikota bukittinggi propinsi sumatera barat peraturan walikota jdih bukittinggikota go id v2 asset files Perwako 07 2015 pdf PDF walikota bukittinggi provinsi sumatera barat PPID Kemendagrippid kemendagri go id

BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang

keuangan desa maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN? Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 2021, maka perlu Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan SALINAN? PERUBAHAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

ahsanulminan webs Peraturan 2009 Pilpres PKPU 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PROGRAN MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW)

PANDUAN PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA POLMAN BABEL

PEDOMAN TEKNIS PROGRAN MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) BAGI PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR TAHUN 2012 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan Wirausaha (PMW) pada tahun 2015 dengan lebih efektif dan efisien dengan 14 Mar 2019 Pendidikan Nasional telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perguruan? Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu program

SOP TRAINING : MMP-SOP--004 Halaman : 1 dari 8 1 TUJUAN : SOP ini dibuat untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem yang memberikan panduan dalam proses training supaya teratur sesuai dengan persyaratan

akperdharmawacana ac id wp content uploads 2018 01 SOP A Kode Dokumen MANUAL Judul SOP REKRUTMEN Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses perekrutan Calon tenaga dosen tersebut akan melalui masa training akperdharmawacana ac id SOP A05 3 Masa

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi

Bab IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN

E Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi secara elektronik untuk elektronik mengenai riwayat kinerja dan atau data kualifikasi Penyedia Pasal 8 (1) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan DOKUMEN

Lampiran 9. Format Laporan Tahunan/Akhir a. Sampul Muka LAPORAN TAHUNAN/AKHIR *.. ** Logo Perguruan Tinggi JUDUL Tahun ke... dari rencana... tahun Ketua/Anggota Tim (Nama lengkap dan ) PERGURUAN TINGGI

lppm uny ac id sites lppm uny ac id files Sitematika lppm itb ac id wp content uploads sites 55 dp2m umm ac id files file Format Laporan Akhir pdf penelitian bab 4 kelayakan perguruan bab 4 metode penelitian tinggi bab 5

Home back420421422 423424425 Next

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas R

Nomor Notadinas/A4

Batas waktu usul kenaikan pangkat periode Oktober dapat diterima di BKN mulai bulan Juni dan paling lambat 29 Agustus 2

Apabila usulan kenaikan pangkat tersebut disampaikan kepada Kepala BKN melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka berlaku kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan akan dipertimbangkan dan ditetapkan pada periode 1 April tahun berikutnya dan batas waktu untuk periode 1 April selambat-lambatnya diterima di BKN akhir Februari 3

Usul kenaikan pangkat untuk periode Oktober, berkas harus sudah diterima di Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya 11 Agustus

Kelengkapan Usulan Syarat Pengusulan SK Tugas Belajar 1

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

Fotokopi sah Kartu Pegawai

Fotokopi sah SK CPNS

Fotokopi sah SK PNS

Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat terakhir

Fotokopi sah SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan

Fotokopi sah DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurangkurangnya bernilai baik

Fotokopi sah KP4

Fotokopi sah Akta nikah

Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri

Surat rekomendasi kelulusan/diterima dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar

Surat jaminan pembiayaan tugas belajar

Surat perjanjian tugas belajar (Lampiran 1) 14

Surat rekomendasi atasan langsung (Lampiran 2) 15

Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh relevan dengan bidang tugasnya (Lampiran 3) 16

Surat pernyataan (Lampiran 4)

Tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

- berat

Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun

Catatan: Bagi dosen tugas belajar wajib mengurus SK Pembebasan Semestera dari Jabatan Fungsional di Bagian Kepegawaian Unsyiah

Syarat Pembebasan sementara karena Tugas Belajar 1

SK Tugas Belajar 2

SK pengangkatan sebagai CPNS 3

SK pengangkatan sebagai PNS 4

Fotocopy sah SK pangkat terakhir 5

Fotocopy sah SK Jabatan fungsional dosen/pak terakhir 6

Fotocopy sah DP3 1 (satu) tahun terakhir 7

Fotocopy sah NIP baru Syarat Usul Surat Keputusan Tunjangan Tugas Belajar 1

Fotokopi SK CPNS

Fotokopi SK PNS

Fotokopi SK Pangkat Terakhir

Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terakhir

Fotokopi KARPEG

Fotokopi DP3, dua tahun terakhir

Fotokopi Surat Hasil Kelulusan/Seleksi dari Pascasarjana

Fotokopi Surat Pernyataan Sponsor biaya Tugas Belajar

Fotokopi surat penugasan/rekomendasi dari pimpinan unit kerja

Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan sementara dari Jabatan fungsional dosen

Syarat Pengaktifan Kembali dalam jabatan Dosen setelah Tugas Belajar: Usul pengaktifan kembali paling lama 1 bulan setelah selesai studi, dengan melengkapi syarat sebagai berikut: 1

Surat dari Dekan menyatakan tmt ybs aktif kembali di Fakultas 2

Fotocopy ijazah/surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi tempat belajar 3

Penyetaraan Ijazah (khusus yang studi ke LN) 4

Pengembalian dari PT tempat studi kepada Rektor Univesitas Syiah Kuala (khusus yang 2

  • studi dalam negeri) 5
  • Penetapan NIP Baru dan Karpeg 6

    SK Kenaikan Pangkat terakhir 7

    SK Jabatan terakhir 8

    SK Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Dosen 9

    SK Tugas Belajar 10

    Persetujuan penugasan ke luar negeri dari SetNeg RI (khusus yang studi ke LN) 11

    DP3 1 tahun terakhir 12 Laporan tertulis selesai studi dari yang bersangkutan Syarat Pembebasan sementara karena diperbantukan 1

    Fotocopy sah SK Perbantuan 2

    Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan struktural pada instansi yang menerima perbantuan 3

    Fotocopy sah naskah pelantikan/serah terima jabatan 4

    Fotocopy sah SK pangkat terakhir 5

    Fotocopy sah SK jabatan fungsional dosen/pak terakhir 6

    Fotocopy sah DP3 1 (satu) tahun terakhir 7

    Fotocopy sah NIP baru Syarat Pengaktifan Kembali dalam jabatan Dosen setelah diperbantukan 1

    Surat dari Dekan menyatakan tmt ybs aktif kembali di Fakultas 2

    Fotocopy sah SK perbantuan 3

    Fotocopy sah SK pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional 4

    Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan struktural pada instansi yang menerima perbantuan 5

    Fotocopy sah naskah pelantikan/serah terima jabatan 6

    Fotocopy sah SK pemberhentian dari jabatan struktural pada instansi yang menerima perbantuan 7

    Fotocopy sah surat Pernyataan dari atasan langsung pada instansi penerima perbantuan, bahwa selama diperbantukan PNS dosen tersebut tidak pernah dikenakan/sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku 8

    Fotocopy sah SK pangkat terakhir 9

    Fotocopy sah SK Jabatan fungsional dosen/pak terakhir 10

    Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir 11

    Fotocopy sah NIP baru Syarat pengajuan Batas Usia Pensiun (BUP) Guru Besar : 1

    Fotocopy NIP/ Kartu Pegawai (Karpeg) 2

    Fotocopy SK Jabatan dan Angka Kredit Guru Besar 3

    Fotocopy SK Kenaikan Pangkat (KP) terakhir 4

    Surat permohonan dari ybs

    untuk diperpanjang Batas Usia Pensiun (BUP) 3

    Surat keterangan hasil pengujian kesehatan 6

    Surat rekomendasi dari Senat Fakultas 7

    Surat persetujuan dari Senat Universitas 8

    Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS 9

    Surat pernyataan dari Rektor atau Ketua Senat Universitas Syarat pembuatan kartu Asuransi Kesehatan (Askes) : 1

    Mengisi Daftar Isian Peserta (DIP) secara lengkap sebanyak 1 (satu) lembar yang disyahkan oleh pimpinan instansi peserta 2

    Fotocopy daftar gaji yang telah dilegalisir pimpinan instansi 3

    Fotocopy Surat nikah 4

    Fotocopy Akte kelahiran anak 5

    Surat keterangan sekolah/ kuliah bagi anak yang berumur antara 21 sampai 25 tahun Pembuatan Kartu Peserta Taspen (KPT) 1

    Pengantar dari Kepala Instansi 2

    Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) 3

    Fotocopy SK CPNS 4

    Fotocopy SK terakhir/ KP 5

    Fotocopy SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) 6

    Fotocopy legger gaji 7

    Fotocopy KP4/Daftar Keluarga Pegawai 8

    Fotocopy NIP Konversi baru Syarat Kartu Pegawai (Karpeg) Baru 1

    Fotocopy SK CPNS = 3x 2

    Fotocopy SK PNS = 3x 3

    Fotocopy LPJ dilegalisir Kepala Bagian = 3x 4

    Pas photo hitam putih ukuran 3 4 = 4 lembar Perbaikan 1

    Fotocopy SK CPNS = 3x 2

    Fotocopy SK PNS = 3x 3

    Fotocopy LPJ dilegalisir Kepala Bagian = 3x 4

    Pas photo ukuran 3 4 = 4 lembar 5

    Karpeg asli Hilang 1

    Fotocopy SK CPNS = 3x 2

    Fotocopy SK PNS = 3x 3

    Fotocopy LPJ dilegalisir Kepala Bagian = 3x 4

    Pas photo ukuran 3 4 = 4 lembar 4

    Surat keterangan hilang dari polisi = 3x Syarat pembuatan Kartu Isteri/ Kartu Suami (Karis/ Karsu) : Menikah sebelum 21 April Fotocopy Daftar Keluarga = 3x 2

    Pas photo Isteri/ Suami hitam putih ukuran 3 4 = 4 lembar Menikah sesudah 21 April Fotocopy Laporan perkawinan I = 3x 2

    Fotocopy Surat nikah dilegalisir Kepala Bagian = 3x 3

    Pas photo Isteri/ Suami hitam putihâ ukuran 3 4 = 4 lembar 4

    Mengisi Blangko laporan perkawinan pertama (untuk janda/duda melampirkan fotocopy surat cerai/kematian) Syarat Kenaikan PAK dan kenikan jabatan 1

    Asli resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau print out dari SIMPAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan distempel dinas

    Foto copy ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, disahkan pejabat yang berwenang

    Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

    Foto copy PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Foto copy surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Foto copy DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

    Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian

    Asli Daftar Kegiatan Penelitian

    Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

    Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium

    Daftar hadir anggota Senat

    Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah

    Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah

    Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah Peer Review

    Asli jurnal dan karya ilmiah

    Syarat Kenaikan pangkat 1

    Foto copy sah NIP baru dan /NIDN

    Foto copy ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar, 5

    disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila ada

    Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila ada

    Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar dan surat keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan dosen bagi dosen sedang melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (non aktif), apabila ada

    Foto copy surat keputusan izin perbantuan bagi dosen yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan foto copy pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosennya (non aktif), apabila ada

    Asli PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi yang belum pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat atau foto copy PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi dosen yang sudah pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Foto copy DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Foto copy SK CPNS dan SK PNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Daftar Riwayah Hidup 11

    Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik Syarat Pensiun Karena Memenuhi Batas Usia Pensiun (BUP) 1

    Surat Permohonan Pensiun Ybs 2

    Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 3

    Daftar Susunan Keluarga diketahui Kepala Desa dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Salinan Sah Kartu Keluarga yang masih berlaku ) 4

    Salinan Sah Surat Nikah / Akta Perkawinan 5

    Salinan sah Akte kelahiran anak yg masih menjadi tanggungan (berusia dibawah 25 thn tidak berpenghasilan sendiri blm pernah menikah jika masih kuliah disertai surat keterangan masih kuliah dari PTN/PTS Ybs

    Salinan Sah Surat Cerai atau Surat Kematian Istri / Suami bagi PNS Janda/ Duda 7

    Salinan Sah Kartu Pegawai ( KARPEG ) 8

    Salinan Sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS 9

    Salinan Sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS 10

    Salinan Sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir 11

    Salinan Sah Surat Keputusan dalam Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/ fungsional) 12

    Salinan sah Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala / Inpasing Terakhir 13

    Daftar Riwayat Hidup 14

    Salinan Daftar Penilaian Pekerjaan ( DP

    Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/ Berat 16

    Surat Keterangan Penunjukan Alamat Ybs

    Sesudah pensiun lengkap dg Dusun, RT/RW dan Kode Pos ( Salinan Sah KTP yang masih berlaku ) 17

    Salinan SK PMK jika pernah dilakukan peninjauan terhadap masa kerjanya 18

    Pas Foto terbaru hitam putih / warna ukuran 4 x 6 sebanyak 7 lembar 6

    Masing-2 dibuat rangkap 3 (Gol

    IV/b kebawah) dan rangkap 5 (Gol

    IV/b keatas) serta dilegalisir seperlunya

    Syarat Pengusulan Pensiun Dini bagi PNS 1

    Diusulkan oleh pimpinan instansi yang dibuktikan dengan surat pengantar instansi yang bersangkutan

    Mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS yang dibuktikan dengan Surat Permohonan Berhenti dari yang bersangkutan

    Usia telah mencapai 50 tahun dengan masa kerja minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan foto kopi SK CPNS dan SK PNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    ( karena likuidasi atau penyederhanaan organisasi) 4

    Usia telah mencapai 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun yang dibuktikan dengan foto kopi SK CPNS dan SK PNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang (karena atas permintaan sendiri)

    Memiliki SK Pangkat yang dibuktikan dengan foto kopi SK Pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Memiliki SK Kenaikan Gaji Berkala yang dibuktikan dengan foto kopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan foto kopi DP-3 tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Pegawai (Karpeg), disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Membuktikan bahwa suami/isteri yang ditang-gung adalah suami/isteri sah yang dibuktikan dengan foto kopi surat nikah, disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses/Menjalani Hukuman Disiplin dari pimpinan instansi

    Tidak dalam tuntutan Perbendaharaan tuntutan ganti rugi (TPTGR), dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Pengawas Prov

    Wajib mengisi Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)

    Mencantumkan susunan keluarga yang dibuktikan dengan mengisi Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Camat

    Identitas diri yang dibuktikan dengan pasfoto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar tanpa tutup kepala dan kacamata

    Masih menanggung anak-anak sah (usia maksimal 25 tahun belum menikah dan belum bekerja) yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

    Surat Pernyataan tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan Bank/Pihak gaji di Pimpinan instansi

    Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan diatas kertas bermaterai dalam kesediaan untuk menyelesaikan hutang piutang Syarat Pengajuan Peer Review untuk Lektor Kepala dan Guru Besar 1

    Surat Pengantar dari Dekan Fakultas 2

    Surat Penunjukkan dari Ketua Jurusan/Ketua Prodi 3

    Surat Pernyataan Keabsahan Kaya Ilmuah 7

    Form Peer Review 5

    Bukti Fisik Karya Ilmiah 6

    Semua Bukti fisik harus diuploadkan terlebih dahulu Syarat Usul Satyalancana Karya Satya 1

    SK CPNS 2

    SK Pangkat Terakhir 3

    SK Jabatan Fungsional 4

    SK Jabatan Struktural (Bagi pejabat struktural) 5

    DP3 dua tahun terakhir 6

    Foto copy satyalancana bagi yang sudah pernah memiliki 8