PDF peraturan badan pengawas pemilihan umum -EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG

EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE? 8 Mar 2019 Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan? REPUBLIK INDONESIA

Related PDF

badan pengawas pemilihan umum republik indonesia peraturan

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE 
PDF

badan pengawas pemilihan umum republik indonesia peraturan

8 Mar 2019 Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan 
PDF

badan pengawas pemilihan umum republik indonesia peraturan

REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 
PDF

badan pengawas pemilihan umum republik indonesia - jdihn

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PDF

badan pengawas pemilihan umum republik indonesia - JDIH BPHN

dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3 Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah 
PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

Menimbang a bahwa bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
PDF

salinan - SIPUU Setkab

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate n Kota; Mengingat 1 Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; 2
PDF

EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak awal 
PDF

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN

PDF TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf PDF TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf PDF Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

proses bisnis kepabeanan dan pemanfaatan indonesia - acch-kpk

DASAR HUKUM UU KEPABEANAN PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PABEAN DI BIDANG

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018 Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2017 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan ? 206 3 PMK 01 2014 tentang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS

lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

kementerian keuangan republik indonesia - Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018 pdf PDF KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat djppr kemenkeu go id Laporan 20Kinerja 20DJPU 20Tahun 202014 pdf

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Sistem Banyak para ahli yang mengungkapkan definisi sistem, salah satunya adalah sebagai berikut : Sistem menurut Zulkifli (2005 : 4) sistem adalah himpunan sesuatu

PDF 9 BAB II KAJIAN TEORI A Landasan Teori 1 Sikap a Pengertian eprints uny ac id 21850 4 BAB 20II pdf PDF 7 BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Sistem Sistem adalah merupakan sir stikom edu 101 5 BAB 20II pdf

125 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemeriksaan Operasional dalam Menunjang Pengendalian Intern Pemberian Kredit Modal Kerja (studi kasus

eprints ums ac id 31479 8 06 BAB V pdf BAB V SIMPULAN DAN SARAN A Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penelitian tentang aspek motivasi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi dan Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai berikut Pertama, struktur

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5

birohukum bappenas go id data data tematik PERATURAN kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan, pengajuan usulan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala badan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - pn-slawigoid

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM A. PEMBUATAN LAPORAN KEADAAN PERKARA DAN STATISTIK PERKARA 1 Membuat laporan bulanan keadaan perkara perdata dan pidana serta menempelkan datanya dalam

ms takengon wp content uploads 2015 06 SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 0$+ $0$+6

Home back 450451452453454455 Next

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang: a

bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga harus diubah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengingat: 1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181)

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) diubah sebagai berikut: 1

Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan : 1

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,
  • 3 umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis
  • Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu

    Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi

    Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota

    Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi

    Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
  • 4 Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
  • Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain

    Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan

    Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri

    Penyelesaian Sengketa adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan Keputusan oleh Pengawas Pemilu apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan

    Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

    Laporan Sengketa Pemilu adalah permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau laporan pelanggaran yang dikategorisasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai sengketa Pemilu

    Musyawarah adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan

    Majelis Pemeriksa adalah Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan pengambilan keputusan

    Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang berisikan kesepakatan tertulis para pihak dan mediator untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah

    Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A (1) Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

    Ketentuan Pasal 36 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4A) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 (1) Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota memanggil Pemohon, Termohon dan pihak terkait untuk mengikuti proses pemeriksaan pengambilan Putusan

    (2) Proses pemeriksaan pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Pemeriksa

    (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota

    (4) Majelis Pemeriksa terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota

    (4A)Dalam hal Majelis Pemeriksa lebih dari 1 (satu) orang anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota, majelis menunjuk 1 (satu) orang ketua majelis

    (5) Pemanggilan lanjutan untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup disampaikan oleh Ketua Majelis Pemeriksa pada saat sidang pemeriksaan pengambilan Putusan

    Ketentuan Pasal 47 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut : Pasal 47 (1) Penyelesaian Sengketa Pemilu dinyatakan gugur apabila: a

    Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia

    Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon seiobelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu

    Pemohon mencabut permohonannya

    (2) Keputusan tentang gugurnya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gugurnya Sengketa Pemilu sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini

    (3) Dalam hal sengketa terkait keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dicabut Permohonannya oleh Pemohon dan dilakukan sebelum pembacaan keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan, maka pencabutan tersebut dicantumkan di dalam keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan dan dibacakan pada saat pembacaan keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan

    (5) Penyelesaian sengketa dinyatakan gugur apabila Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan

    Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta

    pada tanggal 18 Januari 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, Ttd

    MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Ttd

    AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 162