PDF BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN -BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN - BAB IV BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10 PDF :11 PDF :12


Like and share and download

BAB IV BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 41 LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN

BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 41 LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Langkah langkah Penelitian Langkah langkah penelitian pada hakikatnya merupakan suatu persiapan? 74 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A Langkah Langkah Penelitian dan Pengembangan 1 Tahap Define (Pendefinisian) Tujuan pada tahap ini

Related PDF

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Langkah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Langkah langkah Penelitian Langkah langkah penelitian pada hakikatnya merupakan suatu persiapan 
PDF

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A Langkah-Langkah Penelitian

74 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A Langkah Langkah Penelitian dan Pengembangan 1 Tahap Define (Pendefinisian) Tujuan pada tahap ini adalah  
PDF

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan

D Langkah langkah Pembelajaran a) Kegiatan Awal 1 Siswa dibariskan menjadi empat barisan 2 Mengecek kehadiran siswa 3 Menegur siswa yang tidak 
PDF

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Deskripsi Awal

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Deskripsi Awal (Pra Siklus) Langkah langkah pembelajaran berbicara dengan metode diskusi sebagai
PDF

44 BAB IV PROSES, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A

BAB IV PROSES, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Deskripsi Latar Penelitian 1 Profil SMA Negeri I Godong di Klambu SMA N I Godong di Klambu  
PDF

44 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Deskripsi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Deskripsi Data 1 Kondisi Awal untuk mengetahui kondisi awal siswa dalam proses pembelajaran
PDF

54 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA - UIN Walisongo

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA Dalam bab ini peneliti akan jabarkan perkembangan sedangkan pada tahap studi lapangan dilakukan langkah
PDF

BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN, HASIL DAN PEMBAHASAN A

BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN, HASIL DAN PEMBAHASAN menerapkan Metode Scramble di dalam proses belajar mengajar di kelas VI A untuk mata 
PDF

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4 1 Gambaran Umum Subyek pembelajaran, langkah langkah pembelajaran, materi pelajaran, media
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Perda No 4 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN

PDF lembaran daerah kabupaten serang nomor 13 tahun 2017 jdih serangkab go id downlot php?id download=474&file pdf PDF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 14 TAHUN jdih serangkab go id downlot php?id download=475&file pdf PDF lembaran daerah kabupaten serang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

Menimbang a bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman? 15 Jun 2017 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH Menimbang

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - pengaduanbekasikotagoid

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 13.A 2013 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13.A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang

jdih bekasikota go id jdih web uploads BD Perwal (1) Pembiayaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui alokasi anggaran Belanja Langsung serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat (2) Sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 20 tahun 2015 tentang kuduskab go id arsip pdf renjapemkab2016 pdf PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 8 tahun 2014 tentang kuduskab go id arsip pdf rkpd2015 pdf PDF bupati kudus peraturan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG

bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka rnemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12? PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro)

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi jawa tengah

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan Setjen, Kemendikbud Jakarta, 2015 DAFTAR ISI A. Dua Konsep Pembahasan B. Potret IPM 2013 1. Nasional

Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti pada Gambar 4 1 Hasil Informasi Evaluasi Hasil Pembangunan Pendidikan Manfaat 1 yaitu Prov Bali, Prov Jawa Barat, Prov

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PDF pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf PDF pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf PDF PROFILE KABUPATEN SAMPANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

Home back 210211212213214215 Next

BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 41

LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR Semangat reformasi pendidikan yang tersurat dan tersirat dalam amandemen UUD 1945, UU Sisdiknas, serta UU Guru dan Dosen telah menginspirasi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengambil berbagai kebijakan terobosan yang mendasar dan berskala besar selama periode, yang dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan berdampak besar pada peningkatan dan pemerataan akses pendidikan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan

Sembilan kebijakan terobosan berskala nasional selama kurun waktu pada Lakip Depdiknas tahun 2009 sebagai berikut

Pendanaan massal pendidikan

Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan secara massal

Penerapan TIK secara massal untuk e-pembelajaran dan e-administrasi

Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal

Rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal

Reformasi perbukuan secara mendasar

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (reaching the unreached)

Kebijakan Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang mendukung kebijakan nasional tersebut adalah mengupayakan pendidikan pada jenjang TK dan SD yang bermutu dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia usia 4-12 tahun

Terkait dengan kebijakan terobosan Depdiknas, Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar melakukan langkahlangkah sebagai berikut

Pendanaan Masal Pendidikan Pendanaan pendidikan merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Depdiknas atas dukungan DPR RI

Kebijakan pendanaan di Direktorat Pembinaan TK dan SD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pendanaan Depdiknas

Program pendanaan di Direktorat Pembinaan TK dan SD semakin meningkat jumlah besarannya, karena menunjukkan hasil yang menggembirakan dan dirasakan dampak manfaatnya oleh para pemangku kepentingan pendidikan

Program pendanaan pendidikan TK dan SD pada kurun waktu meliputi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program BOS Buku, dan program beasiswa

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program BOS yang dimulai sejak tahun 2005 merupakan pengembangan dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik program wajib belajar

Dengan adanya program BOS, diharapkan satuan pendidikan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama yang miskin

BOS dialokasikan kepada semua sekolah dan madrasah serta bentuk lainnya yang sederajat, baik negeri maupun swasta, yang melaksanakan program wajib belajar 9 tahun

Besarnya alokasi BOS per satuan pendidikan ditentukan atas dasar jumlah peserta didik dengan biaya satuan Rp ,00/siswa (tahun 2005), mulai tahun 2006 besarnya BOS adalah Rp ,00/siswa untuk SD/MI, mulai tahun 2009 besarnya adalah Rp ,00/siswa untuk kabupaten dan Rp ,00/siswa untuk kota

BOS Buku BOS buku dimaksudkan sebagai subsidi kepada semua peserta didik wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang disalurkan melalui satuan pendidikan, sehingga diharapkan siswa miskin dapat mengakses buku teks pelajaran yang digunakan satuan pendidikan melalui peminjaman buku di perpustakaan sekolah

BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 43

BOS buku diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa miskin dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan

Beasiswa Beasiswa adalah bantuan/subsidi dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai kriteria yang telah ditetapkan

Tujuan pemberian beasiswa, yaitu: 1) memberi motivasi kepada siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya

Beasiswa bakat dan prestasi dimulai tahun 2005 hingga tahun 2007, mulai tahun 2008 beasiswa prestasi dialihkan menjadi beasiswa untuk siswa miskin, dengan besaran beasiswanya meningkat dari Rp

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana alokasi khusus yang dimulai sejak tahun 2003 dialokasikan kepada hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di 32 provinsi

Program DAK dimaksudkan untuk merehabilitasi ruang kelas SD yang mengalami kerusakan

Alokasi DAK terus meningkat setiap tahunnya dengan total dana sejak 2003 s

d 2009 telah mencapai 27 trilyun

Program ini telah berperan besar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana TK dan SD merupakan upaya Direktorat Pembinaan TK dan SD untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Taman Kanak-kanak dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar

Taman Kanak-kanak Pembangunan sarana dan prasarana TK merupakan upaya Direktorat Pembinaan TK dan SD untuk meningkatkan akses anak masuk TK

Angka Partisipasi Kasar (APK) TK tahun 2005 adalah 30,37%, tahun 2006 sebesar 32,78%, tahun 2007 sebesar 35,17%, tahun 2008 sebesar 40,40%, dan Direktorat Pembinaan TK dan SD pada tahun 2009 menargetkan APK 44 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TK DAN SD

TK sebesar 40,59%

Untuk mencapai target tersebut beberapa terobosan dilakukan Direktorat Pembinaan TK dan SD pada kurun waktu sebagai berikut

(1) Pembangunan/pendirian TK Negeri Pembina

Pendirian TK Negeri Pembina mencakup TK Negeri Pembina Provinsi, TK Negeri Pembina Kabupaten/kota bagi provinsi, kabupaten/kota pemekaran dan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki TK Negeri Pembina

(2) Pembangunan TK Pembina Kecamatan

Pembangunan TK Pembina Kecamatan dimulai sejak tahun 2005 secara bertahap, diharapkan masing-masing kecamatan memiliki TK Pembina Kecamatan

(3) Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap

Penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-kanak yang berada dalam lokasi atau satu atap dengan SD, merupakan layanan pendidikan alternatif TK, dalam rangka mendukung keberhasilan pembelajaran pada masa transisi antara TK dan SD kelas awal

(4) Pembangunan Ruang Kelas Baru TK

Pembangunan Ruang Kelas Baru TK yang dimulai sejak 2008 dimaksudkan untuk meningkatkan daya tampung anak-anak usia TK

Sekolah Dasar Pembangunan sarana dan prasarana SD sebagai terobosan kebijakan yang dilakukan Direktorat Pembinaan TK dan SD pada kurun waktu meliputi: (1) Pembangunan Perpustakaan SD

(2) Pembangunan TK/SD bertaraf internasional

Pembangunan perpustakaan SD merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan serta menjamin terlaksananya proses pembelajaran peserta didik dengan baik

Penyiapan perpustakaan SD selama kurun waktu ditargetkan minimal 40% SD memiliki perpustakaan

Pembangunan perpustakaan sekolah didanai melalui APBN, APBN Perubahan, DAK Bidang Pendidikan dan Dana Dekonsentrasi

Pembangunan TK dan SD bertaraf internasional atau dikenal dengan sebutan TK-SD Model, dirancang sebagai lembaga layanan pendidikan berkualitas tinggi, baik dari aspek sarana dan prasarana, proses pembelajaran, guru, maupun pengelolaannya

Program ini dimulai oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD sejak tahun BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 45

Perpustakaan merupakan jantung sekolah

Tampak peserta didik SD sedang memanfaatkan fasilitas perpustakaan 3

Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan Rehabilitasi sarana dan prasarana SD dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI yang rusak

Data tahun 2005 menunjukkan ruang kelas SD/MI yang rusak berat dan sedang sebanyak , atau kurang lebih 49,95% dari total ruang kelas SD seluruh Indonesia

Pada tahun 2008 kerusakan infrastruktur SD menurun sehingga sebesar 18,9% atau sekolah atau Ruang Kelas

Pada tahun 2009 ruang kelas rusak sudah jauh menurun menjadi 10%

Rehabilitasi sarana dan prasarana SD/MI dilakukan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, APBN, Dekonsentrasi, Debt swap for education dan APBN Perubahan

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif Depdiknas telah mengembangkan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan

Pendekatan komprehensif ini didesain berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan dikembangkannya Standar Nasional pendidikan dan pemberian otonomi yang luas kepada satuan Pendidikan

Atas dasar undang-undang tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tugas utama mengembangkan 8 standar nasional pendidikan, meliputi: (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, (5) Standar Penilaian Pendidikan, (6) Standar Proses, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan

Penetapan SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan

KTSP berisi tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan

Hal ini dimaksudkan sebagai tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dan disesuaikan dengan karakteristik, kondisi dan potensi daerah, sekolah serta peserta didik

Kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan inilah yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP

KTSP disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan tujuan pendidikan nasional

KTSP disusun dengan berpedoman pada: (1) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

(2) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (3) Permendiknas nomor 24 tahun 2006 junto Nomor 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006

(4) Panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Berdasarkan pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 6 tahun 2007 bahwa KTSP dapat dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2006/2007 dan selambatlambatnya harus sudah dilaksanakan pada tahun pelajaran 2009/2010

Direktorat Pembinaan TK dan SD sejak tahun 2006 telah melakukan kegiatan terkait dengan sosialisasi KTSP kepada para pemangku kepentingan (stake holders) pendidikan, pengawas, kepala sekolah dan guru

Dengan demikian diharapkan pada tahun 2009/2010 KTSP dapat dilaksanakan secara nasional oleh seluruh SD di Indonesia

BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 47

Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana penjelasan PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 11 ayat (2) dan (3), pemerintah memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan

Selanjutnya pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar

Sekolah Dasar Standar Nasional selanjutnya disebut SDSN adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dalam kategori mandiri

Standarstandar tersebut meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian

Tujuan penyelenggaraan SDSN adalah: (1) memfungsikan SD/ MI menjadi pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai

(2) menjamin terwujudnya mutu pendidikan sekolah dasar yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dan (3) meningkatkan mutu layanan pendidikan di tingkat sekolah dasar

Untuk mendorong sekolah-sekolah memenuhi 8 standar nasional pendidikan, sejak tahun 2007 Direktorat Pembinaan TK dan SD melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian blockgrant penyelenggaraan SDSN

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional

Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, Direktorat Pembinaan TK dan SD sejak 2003 telah menyelenggarakan rintisan sekolah dasar bertaraf internasional dalam dua pola yaitu: (1) Newly developed (membangun sekolah baru) dan (2) existing developed (mengembangkan sekolah yang ada)

Gedung TK SD Bertaraf Internasional Kota Malang

Salah satu contoh hasil program pembangunan sarana dan prasarana TK SD

Lomba dan Kompetisi TK dan SD Dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai visi Depdiknas, Direktorat Pembinaan TK dan SD melakukan terobosan pembinaan melalui berbagai kegiatan lomba dan kompetisi baik tingkat nasional dan internasional

Lomba dan Kompetisi TK dan SD Tingkat Nasional, meliputi: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Indonesia Sains Festival (ISF), Lomba Gugus TK dan SD dan Lomba Perpustakaan SD

Lomba dan Kompetisi TK dan SD Tingkat Internasional, meliputi: International Mathematics and Science Olympiad (IMSO), Mathematics World Contest, Elementary Mathematics International Contest, World School Chess Championship, dan Asean Primary School Sports Olympiad (APSSO) BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 49

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan merupakan pilar pembangunan pendidikan yang dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis

Untuk mencapai hal tersebut Direktorat Pembinaan TK dan SD mengikuti kerangka sebagai berikut: (1) meningkatkan mutu manajemen unit kerja melalui program sertifikasi ISO 9001:2000 dan (2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur kerja dengan mengintegrasikan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam sistem dan prosedur melalui suatu sistem informasi manajemen (SIM) yang handal

Sertifikasi ISO Dalam rangka memberikan layanan prima dan bertaraf internasional, Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, akan menerapkan penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif melalui sertifikasi ISO

Sejak tahun 2007 Direktorat Pembinaan TK dan SD telah memulai melakukan persiapan, dan tahun 2008 memperoleh sertifikat ISO 9001:2000, kemudian tahun 2009 telah diupgrade menjadi ISO 9001:2008

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dalam upaya perbaikan tata kelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme penanganan pekerjaan manajerial dan administrasi, Direktorat Pembinaan TK dan SD menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Penerapan infrastruktur Sistem Informasi Manajemen menitik beratkan pada peningkatan akses dan keterhubungan antar unit kerja (workstation)

Hal ini dicapai dengan pengembangan jaringan komputer lokal di tingkat direktorat beserta perangkat keras pendukungnya

Direktur Pembinaan TK dan SD, Mudjito AK sedang berdialog dengan peserta didik program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Kota Lama X/81 Malang, Jawa Timur tahun BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 51

  • 52 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TK DAN SD