PDF BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar -BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam akuntansi - BAB I PENDAHULUAN. Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

BAB I PENDAHULUAN. Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam akuntansi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA

Related PDF

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
PDF

BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Untuk melaksanakan

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA SKPD dalam menyusun anggaran pendapatan  
PDF

BAB I PENDAHULUAN 11 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat Untuk memenuhi tujuan tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan 
PDF

BAB I PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG Penyusunan laporan

adat istiadat serta latar belakang pemahaman akan hukum yang berbeda Tuntutan perubahan yang Rangkuman keseluruhan pola kerja yang ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil kerja yang kewajiban dan hak kenegaraan
PDF

1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Laporan keuangan

Latar Belakang Laporan Dalam proses penyusunan laporan keuangan terdapat prinsip akuntansi yang mendasari pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban mendorong manajer untuk hati hati dalam menyusun laporan
PDF

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam akuntansi

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam akuntansi keuangan daerah, berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam menyusun laporan Neraca awal menunjukkan jumlah jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dana 
PDF

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN

PDF TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf PDF TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf PDF Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

proses bisnis kepabeanan dan pemanfaatan indonesia - acch-kpk

DASAR HUKUM UU KEPABEANAN PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PABEAN DI BIDANG

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018 Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2017 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan ? 206 3 PMK 01 2014 tentang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS

lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

kementerian keuangan republik indonesia - Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018 pdf PDF KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat djppr kemenkeu go id Laporan 20Kinerja 20DJPU 20Tahun 202014 pdf

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Sistem Banyak para ahli yang mengungkapkan definisi sistem, salah satunya adalah sebagai berikut : Sistem menurut Zulkifli (2005 : 4) sistem adalah himpunan sesuatu

PDF 9 BAB II KAJIAN TEORI A Landasan Teori 1 Sikap a Pengertian eprints uny ac id 21850 4 BAB 20II pdf PDF 7 BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Sistem Sistem adalah merupakan sir stikom edu 101 5 BAB 20II pdf

125 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemeriksaan Operasional dalam Menunjang Pengendalian Intern Pemberian Kredit Modal Kerja (studi kasus

eprints ums ac id 31479 8 06 BAB V pdf BAB V SIMPULAN DAN SARAN A Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penelitian tentang aspek motivasi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi dan Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai berikut Pertama, struktur

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5

birohukum bappenas go id data data tematik PERATURAN kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan, pengajuan usulan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala badan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - pn-slawigoid

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM A. PEMBUATAN LAPORAN KEADAAN PERKARA DAN STATISTIK PERKARA 1 Membuat laporan bulanan keadaan perkara perdata dan pidana serta menempelkan datanya dalam

ms takengon wp content uploads 2015 06 SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 0$+ $0$+6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa

PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur1 2003 pdf PDF peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld lampungtimur15 2002 pdf PDF peraturan daerah kabupaten

Home back 450451452453454455 Next

BAB I PENDAHULUAN 1

Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau audit

Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2014 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

Sejak tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang disampaikan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Laporan Keuangan yang disampaikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

BPK-RI akan memberikan opini atas laporan keuangan setelah dilakukan pemeriksaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 1

Keuangan Negara opini pemeriksa terdiri atas 4 (empat) yaitu: 1)Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Laporan keuangan merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan

Transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan

Berbagai tindakan tersebut tidak lain adalah proses akuntansi yang pada hakikatnya merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa, yang setidak-tidaknya sebagian bersifat financial, dalam cara yang tepat dan dalam bentuk rupiah, dan penafsiran akan hasil-hasilnya

Pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan

Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid

Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsi fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien

Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan laporan tersebut akan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pemakai laporan keuangan menuntut laporan keuangan auditan yang dapat dipercaya dan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan benar sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan

Harapan para pemakai laporan keuangan terhadap laporan keuangan auditan terkadang melebihi apa yang 3

menjadi peran dan tanggung jawab auditor

Semakin banyaknya tuntutan masyarakat mengenai profesionalisme auditor menunjukkan besarnya expectation gap

Expectation gap terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang masyarakat atau pemakai laporan keuangan harapkan dari auditor dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor

Expectation gap adalah perbedaan antaraapa yang masyarakat dan pemakai laporan keuangan percayai atau harapkan dariauditor dengan apa yang auditor yakini menjadi tanggung jawabnya

Yang perluditekankan dalam expectation gap adalah harapan masyarakat atau para pemakailaporan keuangan terhadap auditor tentang laporan keuangan secara nyatamelebihi peran auditor dan opini auditnya

auditor memiliki persepsi yang lebih positif mengenai isu auditordan proses audit, dibandingkan oleh pemakai laporan keuangan auditanpemerintah yang antara lain disebabkan faktor pendidikan dan pengalaman

Pendidikan yang dimiliki oleh auditor, baik pendidikan formal maupun informal,meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai peran dan tanggung jawabauditor dalam melaksanakan auditing

Selain itu, pengalaman yang dimiliki olehauditor juga meningkatkan ketrampilan auditing, sehingga auditor benarbenarmengerti peran dan tanggung jawabnya

Sedangkan pemakai laporan keuanganmemiliki persepsi yang negatif mengenai peran dan tanggung jawab auditorkarena pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga kurang mengerti secarabenar mengenai auditing, yang ditunjukkan dengan menganggap bahwaakuntansi dan auditing merupakan hal yang sama

Expectation gap tidak hanya terjadi dalam lingkungan audit sektor swasta

Expectation gap juga terjadi di lingkungan audit sektor publik, mengingat sektor publik pun turut menggunakan laporan keuangan pemerintah

Adapun para pemakai laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemberi donasi

Auditor pemerintah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu auditor internal dan eksternal

Auditor internal merupakan unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi

Auditor internal terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa independen

Audit eksternal sendiri merupakan unit pemeriksa yang berada diluar organisasi yang diperiksa

Dari uraian diataspeneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keandalan Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal terhadap Audit Expectation Gap di Pemerintah Kota Binjai

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keandalan laporan keuangan, sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap audit expectation gap di Pemerintah Kota Binjai

Bagi penulis Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan dapat mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan audit expectation gap

Bagi Pemerintah Kota Binjai Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintahan Kota Binjai sehingga kinerja organisasi terkait dapat lebih baik

Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya