PDF -Untitled - Biro Sumber Daya Manusia - -1- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10/BC/2011 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

-1- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10/BC/2011 TENTANG

Untitled - Biro Sumber Daya Manusia

-1- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA

-1- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Yth 1 Para Gubernur; 2 Para Bupati; 3 PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat DJPK djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018

Related PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Yth 1 Para Gubernur; 2 Para Bupati; 3
PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat - DJPK

[PDF] kementerian keuangan republik indonesia direktorat DJPK djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018 pdf
PDF

1- kementerian keuangan republik indonesia direktorat - Bea Cukai

[PDF] 1 kementerian keuangan republik indonesia direktorat Bea Cukairepository beacukai go id 12 c2e42a8890d9 per 3bc 2011 pdf
PDF

1- kementerian keuangan republik indonesia direktorat - Bea Cukai

[PDF] 1 kementerian keuangan republik indonesia direktorat Bea Cukairepository beacukai go id d6ffc61d0730877e04b072736ef73664 kep 51bc2011 pdf
PDF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - Direktorat

[PDF] KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat pajak go id Peng 02PANPEN2016 20Kemenkeu 0 pdf
PDF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - Direktorat

[PDF] KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat pajak go id PENG 01 20Batas 20Waktu 20Pendaftaran 20 28SENT 29 pdf
PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat - PB Taxand

[PDF] kementerian keuangan republik indonesia direktorat PB Taxand pbtaxand assets 1535358472 KEP 209 PJ 2018 pdf
PDF

kementerian keuangan republik indonesia - PB Taxand

[PDF] kementerian keuangan republik indonesia PB Taxand pbtaxand 1539693907 PENG 447 PJ 01 2018 pdf
PDF

kementerian keuangan republik indonesia - PB Taxand

[PDF] kementerian keuangan republik indonesia PB Taxand pbtaxand 1539246247 PENG 438 PJ01 2018 1537889890 4091 pdf
PDF

Untitled - Biro Sumber Daya Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
PDF

KOMISI PEMILIHAN UMUM PANDUAN PPK PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN PILKADA 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

dinus ac id v2009 download Panduan PPK pdf Buku Panduan PPK dan PPS Diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Australian Electoral Commission Informasi lebih lanjut hubungi Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310 Telp 021 31937223, Fax 021 3157759

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan kajian awal yang memberi pengantar tentang penelitian yang akan dilakukan, meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

scholar unand ac id 33190 2 06 BAB I pdf BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang hal hal yang mendasari penelitian diantaranya yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan 1 1 Latar Belakang Batu bara merupakan salah satu sumber energi

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK

PEDOMAN AKADEMIK BAGI GURU SMK NEGERI 5 MALANG

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK Pasal 13 (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas tugas, evaluasi pembelajaran,

pasca its ac id File BAB VI Kegiatan Akademik pdf Peraturan Akademik ITS Tahun 2009 15 BAB VI KEGIATAN AKADEMIK Pasal 13 (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan atau di luar ruang kuliah, studio dan atau laborato‐ rium, pengerjaan tugas‐tugas, evaluasi pembelajaran,

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 2 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis

feb ub ac id 07 Tindakan Korektif dan Preventif1 pdf Tindakan Korektif dan Preventif 1 Tujuan Tindakan korektif dan preventif bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi terhadap perbaikan pengendalian produk dan dokumen dokumen terkait di GJM FE UB, guna mencegah terjadinya kembali produk yang tidak

Manual Prosedur PEMBIMBINGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2012 All Rights Reserved Manual Prosedur PEMBIMBINGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI

farmasi unud ac id ind wp content uploads MANUAL Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Manual Prosedur Penentuan dan Penggantian Pembimbing Akademik dan Pembimbing Akademik ini Manual ini merupakan acuan bagi pengurus jurusan, program studi, staf edukatif, staf non edukatif dan mahasiswa Jurusan Program Studi Farmasi

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBELIAN GUNA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBELIAN OBAT PADA INSTALASI FARMASI RSUD Dr. HARJONO S. PONOROGO SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian

PDF analisis sistem akuntansi pembelian UNYstaffnew uny ac id upload 132309999 penelitian vol iii 2 2005 pdf PDF Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Eprints MDPeprints mdp ac id 1581 1 Jurnal 20Venke 20Ariska pdf PDF ANALISIS SISTEM AKUNTASI PEMBELIAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan - JIE FEB UB

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode

PDF Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan mipa ub ac id MP ProsedurTindakan Korektif dan Pencegahan new pdf PDF Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan LPPM UBlppm ub ac id 03 MP Tindakan Korektif Pencegahan terkendali pdf

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan - JIE FEB UB

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi

PDF Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan mipa ub ac id MP ProsedurTindakan Korektif dan Pencegahan new pdf PDF Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan LPPM UBlppm ub ac id 03 MP Tindakan Korektif Pencegahan terkendali pdf

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

salinan lampiran i peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan

SALINAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA

PDF peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik kepegawaian unej ac id 3 Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2019 ATASAN PEJABAT PENILAI pdf PDF KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI lldikti4 or id SE PanduanPembelajaranKebencanaan2019

Home back415416417418 419420 Next

bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan mengenai bentuk, waktu, dan tata cara mempertaruhkan jaminan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan dan dalam rangka meningkatkan penertiban pelaksanaan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat yang berkaitan dengan jaminan, perlu mengatur kembali tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK

04/2005

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2002

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT

Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 (1) PDKB dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahannya kepada PDKB lain dalam satu KB, KB lainnya atau perusahaan industri di DPIL, kecuali pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, penyortiran dan pengepakan

(2) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis produk dan harus diselesaikan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkannya barang dan/atau bahan dari KB

(3) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak yang sekurangkurangnya memuat uraian pekerjaan yang dilakukan, jangka waktu, jumlah barang dan/atau bahan yang diterima dari PDKB dan jumlah hasil pekerjaan yang dikembalikan kepada PDKB termasuk barang sisa dan/atau potongan

(4) Penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan industri yang berada di DPIL harus disertai surat pernyataan dari pelaksana subkontrak tentang kesediaan untuk dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan jaminan yang diserahkan kepada Bendaharawan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk

(4a) Bentuk, waktu, dan tata cara mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan

(5) Penyerahan barang dan/atau bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2

(6) Terhadap penyerahan barang dan/atau bahan yang akan diserahkan kepada pelaksana subkontrak di DPIL dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai di KB

(7) Penyerahan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PDKB pemberi pekerjaan subkontrak dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2

(8) Terhadap penyerahan kembali barang hasil pekerjaan sub kontrak sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai di KB

(9) Tatacara pengeluaran barang dalam rangka subkontrak dan pemasukan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak diatur lebih lanjut dalam Lampiran XIII Keputusan ini

Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini

Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal II Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2011 DIREKTUR JENDERAL, ttd,- THOMAS SUGIJATA NIP

  • -4- LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10 /BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT TATACARA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KEMBALI BARANG DAN/ATAU BAHAN KE DAN DARI PELAKSANA PEKERJAAN SUB KONTRAK 1
  • Pengeluaran barang dari KB untuk tujuan Sub Kontrak di DPIL, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : 1

    PDKB atau kuasanya yang akan mengeluarkan barang untuk tujuan pekerjaan Sub Kontrak di DPIL mengajukan Formulir BC

    Formulir BC

    Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB

    Lembar ke-3 untuk PDKB

    Copy lembar ke-1 untuk perusahaan di DPIL

    Penyerahan Formulir BC 2

    Dalam hal sesuai melakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada petikemas/kemasan atau sarana pengangkut

    Nomor dan jenis segel dicatat pada Formulir BC 2

    Selanjutnya membubuhkan cap SELESAI KELUAR dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pengeluaran pada Formulir BC

    Pemasukan kembali Barang Hasil Pekerjaan Sub Kontrak ke KB PDKB atau kuasanya yang akan memasukkan kembali barang hasil pekerjaan Sub Kontrak ke KB mengajukan Formulir BC

    dibuat dalam rangkap 3 masing-masing: b

    Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi KB

    Lembar ke-3 untuk PDKB

    Copy lembar ke-1 untuk sub kontraktor Pejabat Bea dan Cukai di KB menerima dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan stempel jabatan pada Formulir BC

    lembar ke-3 dan copy lembar ke-1, kemudian menyerahkan lembar ke-1, 3, dan copy lembar ke-1 kepada PDKB atau kuasanya untuk pemasukan barang ke KB dan menyimpan sementara lembar ke Pada waktu pemasukan barang ke KB, PDKB atau kuasanya mengajukan Formulir BC

    Apabila sesuai Pejabat Bea dan Cukai di KB memberikan persetujuan masuk dengan membubuhkan tanda tangan, nama terang, NIP dan tanggal pemasukan pada Formulir BC

    Pengeluaran barang tujuan sub kontrak dari PDKB ke PDKB lain dalam satu KB dilakukan dengan menggunakan formulir BC

    PDKB atau kuasanya mengajukan formulir BC

    Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB asal

    Lembar ke-3 untuk PDKB asal

    Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB tujuan 3

    Tatacara pengeluaran barang tujuan sub kontrak sebagaimana tersebut butir 3 dilaksanakan sesuai Lampiran VII Keputusan ini

    Pemasukan kembali barang pekerjaan sub kontrak sebagaimana dimaksud butir 3 dilakukan dengan menggunakan formulir BC

    PDKB asal atau kuasanya mengajukan formulir BC

    Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB asal

    Lembar ke-3 untuk PDKB asal

    Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB tujuan 4

    Tatacara pemasukan kembali barang pekerjaan sub kontrak sebagaimana tersebut butir 4 dilaksanakan sesuai Lampiran VII Keputusan ini

    Pengeluaran barang tujuan sub kontrak dari PDKB ke PDKB lain di KB lainnya dilakukan dengan menggunakan formulir BC

    PDKB atau kuasanya mengajukan formulir BC

    Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB asal

    Lembar ke-3 untuk PDKB asal

    Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pejabat Bea dan Cukai di KB tujuan 5

    Tatacara pengeluaran barang tujuan sub kontrak sebagaimana tersebut butir 5 dilaksanakan sesuai Lampiran VI Keputusan ini

    Pemasukan kembali barang pekerjaan sub kontrak sebagaimana dimaksud butir 5 dilakukan dengan menggunakan formulir BC

    PDKB atau kuasanya mengajukan formulir BC

    Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB asal

    Lembar ke-3 untuk PDKB asal

    Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pejabat Bea dan Cukai di KB tujuan 6

    Tatacara pemasukan kembali barang pekerjaan sub kontrak sebagaimana tersebut butir 6 dilaksanakan sesuai Lampiran VI Keputusan ini

    Pelanggaran pekerjaan Sub Kontrak

    Terhadap seluruh atau sebagian barang dan/atau bahan yang telah dikeluarkan dari KB dengan tujuan Sub Kontrak apabila tidak dimasukkan kembali ke KB dalam jangka waktu yang ditetapkan (maksimum 60 hari) diberlakukan ketentuan sebagai berikut : 7

    Pejabat Bea dan Cukai di KB menyerahkan laporan kepada Kepala Kantor mengenai barang yang belum/tidak dimasukkan kembali ke KB, disertai penyerahan asli jaminan Untuk pekerjaan sub kontrak di DPIL, Kepala Kantor mencairkan Jaminan yang bersangkutan berdasarkan laporan dari Pejabat Bea dan Cukai di KB Kepala Kantor menerbitkan keputusan tentang pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang untuk keperluan penyetoran Jumlah barang yang tidak dimasukkan kembali dinyatakan sebagai barang yang dikeluarkan dari KB dengan tujuan DPIL dan diperhitungkan dalam jumlah barang yang dikeluarkan ke DPIL

    DIREKTUR JENDERAL, ttd,- THOMAS SUGIJATA NIP
  • -8- LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10 /BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT TATACARA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KEMBALI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK UNTUK PEMINJAMAN DALAM RANGKA SUB KONTRAK ATAU UNTUK TUJUAN DIREPARASI 1
  • Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB untuk tujuan reparasi ke dalam DPIL dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : 1

    Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB untuk tujuan reparasi ke dalam DPIL dilakukan oleh PDKB atau kuasanya dengan menggunakan Formulir BC

    • 3 dalam rangkap 3 (tiga) ditambah satu copy lembar ke-1 dengan peruntukan: a

    Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan b

    Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB c

    Lembar ke-3 untuk PDKB

    Copy lembar ke-1 untuk perusahaan di DPIL 1

    PDKB atau kuasanya mengajukan Formulir BC

    Dalam hal sesuai melakukan pengawasan stuffing dan penyegelan terhadap petikemas/kemasan atau sarana pengangkut

    Nomor dan jenis segel dicatat pada formulir BC Pejabat Bea dan Cukai di KB meneliti Formulir BC

    Selanjutnya mengawasi pengeluaran barang dengan membubuhkan cap SELESAI KELUAR dan mencantumkan tanggal dan jam pengeluaran pada Formulir BC

    Pemasukan kembali mesin dan/atau peralatan pabrik yang telah direparasi di DPIL ke KB dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : 2

    Pemasukan kembali mesin dan/atau peralatan pabrik yang telah direparasi di DPIL ke KB dilaksanakan dengan menggunakan Formulir BC

    Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan b

    Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB c

    Lembar ke-3 untuk PDKB

    Copy lembar ke-1 untuk perusahaan di DPIL 2

    Pada saat barang tiba di KB, Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk KB mencatat tanggal dan jam pemasukan serta membubuhkan cap SELESAI MASUK pada Formulir BC

    Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari Kawasan Berikat untuk tujuan reparasi di luar Daerah Pabean Indonesia, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : 3

    Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dengan menggunakan Formulir BC

    dilaksanakan sesuai dengan tatacara tersebut dalam lampiran XII Keputusan ini

    Pemasukan kembali mesin dan/atau peralatan yang telah direparasi di luar Daerah Pabean Indonesia, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : 4

    Pemasukan kembali mesin dan/atau peralatan pabrik dilaksanakan dengan menggunakan Formulir BC

    dilaksanakan sesuai dengan tatacara tersebut dalam lampiran IV Keputusan ini

    Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak dari KB ke KB lainnya dan pemasukannya kembali ke KB asal dilakukan sesuai dengan tatacara lampiran VI Keputusan ini

    Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak PDKB ke PDKB lain dalam satu KB dan pemasukannya kembali PDKB asal dilakukan sesuai dengan tatacara lampiran VII Keputusan ini

    DIREKTUR JENDERAL, ttd,- THOMAS SUGIJATA NIP