PDF SK UMK Jateng Tahun 2019, -gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah - simbankeu - GUBERNUR JAWA TENGAH
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

GUBERNUR JAWA TENGAH

gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah - simbankeu

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN 21 Nov 2018 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang a bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ( Berita 

Related PDF

SK UMK Jateng Tahun 2019 - Bloranews

21 Nov 2018 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang a bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi 
PDF

gubernur jawa tengah - JDIH Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ( Berita 
PDF

sambutan gubernur jawa tengah hut ri 17 agustus 2018

17 Ags 2018 Indonesia Sebagai bangsa, kita sudah 73 tahun menghirup udara merdeka, lepas dari belenggu penjajahan Kita yang ada di Jawa Tengah 
PDF

gubernur jawa tengah - Satu Data Kota Semarang

27 Sep 2017 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TkWm 2ri7 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA 
PDF

umk kabupaten/kota provinsi jawa tengah 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 560 94 Tahun 2017 TENTANG UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH 
PDF

salinan - JDIH KPU

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang
PDF

download - JDIH KPU

dilaksanakan sosialisasi Sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah mempunyai 
PDF

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 59041 2018 Ttg Persetujuan

7 Jun 2018 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590 41 TAHUN 2018 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
PDF

gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah - simbankeu

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang 
PDF

BAB II TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT 2.1 Rumah Sakit 2.1.1 Definisi Rumah Sakit Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan

eprints dinus ac id 21417 11 bab2 19161 pdf BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Rumah Sakit 1 Pengertian Rumah Sakit Menurut WHO (World Health Organization) rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan digilib

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a bahwa kesehatan merupakan

Informasi Hukum JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA KESEHATAN DENGAN RAHMAT  Gubernur tentang

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

SALINAN WALIKOTA KEDIRI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang : a. bahwa kesehatan

jdih kedirikota go id home download 35 PERWAL 2015 ttg WALIKOTA KEDIRI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang a bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan anggota masyarakat yang

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

berita negara republik indonesia - persi

No.1389, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Penanggulangan. Krisis Kesehatan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN

PDF berita negara republik indonesia Bphn bphn go id data documents 15pmkumham016 pdf PDF berita negara republik indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional bphn go id data documents 16pmdag009 pdf PDF berita negara republik indonesia

KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS

Sistem Aplikasi IDI Online Dalam Menunjang Pelayanan

KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS PENDAHULUAN Peraturan perundang-undangan yang mendasari praktek kedokteran di Indonesia antara lain berasal dari: Undang-Undang Praktek

kki go id assets data arsip Slide Ketua BP2KB untuk Kendala Penerbitan Sertifikat Kompetensi Proses penerbitan sertifikat kompetensi di Kolegium Dokter terkendala karena perlu waktu untuk penandatanganan dan legalisir Pengurus bersifat volunter Proses Cetak Serkom asli –Tandatangan Serkom asli –FC legalisir –tandatangan legalisir –PB IDI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.982, 2012 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Aparatur. Pengawasan Intern. Kompetensi. Standar. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 166, 2012 KESRA Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove PERATURAN PRESIDEN  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 37,2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG 8 Mar 2017

BAB 5 PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI

PENDEKATAN, JENIS, DAN METODE PENELITIAN PENDIDIKAN

BAB 5 5.1 Pendahuluan Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas tridarmanya. Dosen yang melakukan

lp3m ummgl ac id 01 PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI pdf 4 5 Sistematika Usulan Penelitian Usulan Penelitian Berbasis Kompetensi maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PDF peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun Bphn bphn go id data documents 58pp004 pdf PDF peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun Bphn bphn go id data documents

Home back 103010311032103310341035 Next

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a

bahwa dalam rangka melaksanakan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah diperlukan peraturan internal rumah sakit yang mengatur peran dan fungsi pemilik

pengelola dan staf medis (Corporate By Laws dan Medical Staff By Laws); b

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah be-berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 1

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah

Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D'Nomor 4

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14); 2

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18); 14

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; 15

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Lows); 16

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/ IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis Rumah Sakit (Medical Staff By Lows); 17

Peraturaan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;[ 18

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 19

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Semarang

Provinsi Jawa Tengah; 20

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif

Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan

pencegahan dan pelayanan rujukan

Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RSUD Kelet adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Kelas C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Kelet yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) adalah Peraturan dasar yang mengatur tatacara Penyelenggaraan rumah sakit

meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis

Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik

Pengelola dan Komite rumah sakit

Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit umum Daerah Kelet adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tenaga Medis adalah meliputi dokter dan dokter gigi

Kepala Bidang Pelayanan adalah Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur

Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial

dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis

Komite Keperawatan adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh direktur yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial

pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat

Staf Medis adalah dokter

dan dokter sub spesialis sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit

Kelompok Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok SMF adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi

Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Bagian

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi

Jabatan Fungsional Khusus adalah kedudukan yang menunjukkan tugas

wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf 4

medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment)

Penugasan Klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur Kelet kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RSUD Kelet berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis dan paramedis untuk menentukan kelayakan diberi kewenangan klinis (clinical privilege) atau kewenangan paraklinik sesuai kemampun dan/atau kompetensinya

Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut

Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis

Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis

Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat

Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat

Pelayanan medis spesialistik dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam

kebidanan dan penyakit kandungan

Pelayanan medis spesialistis luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan pelayanan spesialis telinga

kedokteran forensik dan medikolegal

dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan

Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan

rehabilitasi medis dan lain-lain

Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis

dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis

Dokter Kontrak dan/atau Dokter Mitra adalah dokter umum dan/atau dokter spesialis

dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang diangkat dengan status tenaga harian dengan sistem kontrak dan/atau tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu

Dokter Konsultan adalah Dokter spesialis tertentu yang karena kompetensinya diminta membantu pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

Hak Klinik adalah kewenangan dari anggota SMF untuk melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan profesi dan keahliannya di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

Tokoh masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya dapat dijadikan contoh/tauladan bagi masyarakat

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

Pejabat pengelola rumah sakit terdiri dari pemimpin BLUD

pejabat keuangan dan pejabat teknis

Penghasilan adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola

Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas

dan pegawai Rumah Sakit dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) meliputi : a

Peraturan Internal Korporasi; dan b

Peraturan Internal Staf Medis

BAB III PERATURAN INTERNAL KORPORASI Pasal 3 (1) Peraturan internal korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan peraturan internal rumah sakit

pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan d

pengelolaan sumber daya manusia

(2) Peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: a

Pasal 4 (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi

(3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d

merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien

Pasal 5 (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a

merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b

merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c

merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d

merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat

Bagian Kesatu Identitas Pasal 6 (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah

(2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum

(3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

(4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Raya Jepara Kelet Km

Kecamatan Keling

Kabupaten Jepara

Kode Pos 59454

Telepon (0291)

Fax (0291) Bagian Kedua Visi

Tujuan Strategis dan Nilai-nilai Dasar Pasal 7 (1) Visi rumah sakit adalah Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan; (2) Misi rumah sakit adalah : a

Membangun dan mengembangkan SDM yang kompeten

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu 7

Mengupayakan sarana dan prasarana yang sesuai standar rumah sakit kelas A Khusus; d

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen RS yang berkualitas

Meningkatkan kompetensi SDM dan berkarakter unggul; b

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan; c

Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar rumah sakit Kelas A Khusus; d

Meningkatkan manajemen operasional berbasis kepuasan pelanggan

(4) Motto RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah adalah sahabat terpercaya menuju sehat

(5) Nilai-nilai dasar rumah sakit adalah: Nilai-nilai dasar RSUD Kelet yaitu K-E-L-E-T akronim dari: a

Komitmen b

Etika c

Loyalitas d

Empati e

Tulus Bagian Ketiga Kedudukan

Tugas Pokok

dan Fungsi RSUD Kelet Pasal 8 (1) RSUD Kelet berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan

dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; (2) RSUD Kelet mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan

dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

RSUD Kelet mempunyai fungsi : a

perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan; b

pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah provinsi di bidang pelayanan; c

penyusunan rencana dan program

evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan; d

pelayanan penunjang medis dan non medis; f

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; i

pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; j

pengelolaan keuangan dan akutansi; dan k

pengelolaan urusan kepegawaian

Bagian Keempat Kedudukan Pemerintah Daerah Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup

perkembangan dan kemajuan RSUD Kelet sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan: a

menetapkan peraturan tentang Peraturan Internal dan Standar Pelayanan Minimal RSUD Kelet beserta perubahannya; b

membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSUD Kelet; c

melakukan evaluasi atas kinerja Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kelet yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali d

memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan; e

dan mengumumkan visi dan misi RSUD Kelet serta melakukan review berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi tersebut

Kewenangan mengumumkan visi dan misi ke publik didelegasikan kepada Pejabat Pengelola RSUD Kelet; f

menyetujui Rencana Strategis dan atau Rencana Strategi Bisnis

dan standar prosedur operasional RSUD Kelet

Kewenangan persetujuan atas kebijakan dan standar prosedur operasional didelegasikan kepada Direktur Kelet; g

menyetujui dan mensahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Kelet; h

mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi RSUD Kelet; i

menyetujui rencana RSUD Kelet untuk mutu dan keselamatan pasien serta menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien tersebut; dan j

memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan

Pemberian penghargaan dan sanksi dapat didelegasikan kepada Direktur

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran RSUD Kelet yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan

(4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain

akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD Kelet

Bagian Kelima Dewan Pengawas Paragraf 1 Pembentukan Dewan Pengawas Pasal 10 (1) Pemilik dapat membentuk Dewan Pengawas RSUD Kelet

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemilik

(4) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang

terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota

10

Pasal 11 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas: a

menentukan arah kebijakan RSUD Kelet; b

menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; c

menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; d

mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; e

mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD Kelet

mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit

dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2 Pengangkatan Dan Pemberhentian Pasal 12 (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi

(3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur atas usulan dari Direktur

(4) Pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan apabila Dewan Pengawas: a

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b

tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c

terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau d

dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD

Pasal 13 (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas

maka Gubernur mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan

(3) Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah: a

memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas; b

memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD Kelet melalui Rapat Dewan Pengawas; c

bekerja sama dengan Pengelola/Direksi untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas

Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan

maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; d

melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c'pada rapat rutin berikutnya

disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil

(4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas

Gubernur selaku Pemilik dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban RSUD Kelet

11

(5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas

(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas

Paragraf 3 Tugas

Kewajiban Dan Wewenang Terhadap Pengelolaan BLUD Pasal 14 (1) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kelet

yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran

Rencana Strategik Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dewan Pengawas berkewajiban: a

memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik RSUD Kelet mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD; b

mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD; c

memberikan laporan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD; d

memberikan nasehat kepada pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; e

melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan

serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelolaan BLUD; dan f

memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

Dewan Pengawas mempunyai wewenang yang meliputi: a

surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan rumah sakit; b

meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BLUD; c

meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; d

menghadiri rapat Direksi dan memberikan saran pendapat terhadap hal-hal yang yang dibicarakan; e

memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu

Rapat Dewan Pengawas terdiri dari: a

Paragraf 4 Rapat Dewan Pengawas Pasal 16 11

12

Pasal 17 (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal dan bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus

(2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi RSUD Kelet dan Komite Medik serta Pejabat lain

klarifikasi atau alternatif solusi berbagai permasalahan di RSUD Kelet

(3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas

(4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas

Direksi

Komite Medik dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat tersebut dilaksanakan

(5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana diatur pada ayat (4) harus melampirkan: a

Pasal 18 (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan

(2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal: a

ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau b

ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas

(3) Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat khusus tersebut diselenggarakan

(4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik

(5) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

harus diselenggarakan paling lambat tujuh hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut

Pasal 19 (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c'diselenggarakan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun

dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit

(2) Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

(3) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan BLUD

termasuk laporan keuangan yang telah diaudit

Pasal 20 Rapat rutin dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas dan Direksi

Komite Medik dan dapat dihadiri pihak lain dilingkungan RSUD Kelet atau di luar lingkungan RSUD Kelet apabila diperlukan

13

Pasal 21 (1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir

maka anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat

(2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya

Pasal 22 (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum

(2) Kuorum terpenuhi apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pengawas

(3) Bila kuorum tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan

maka rapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) minggu berikutnya

(4) Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya

maka rapat segera dilanjutnya dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya

Pasal 23 (1) Risalah rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas

(2) Risalah rapat Dewan Pengawas harus disahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan

dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir

Pasal 24 (1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau dapat dilakukan dengan tertulis dan dimasukkan dalam amplop tertutup

(2) Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara

Pasal 25 (1) Dewan Pengawas dapat merubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya

apabila perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) ini

(2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut

maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat ditolaknya usulan

14

Paragraf 5 Peran Dewan Pengawas Terhadap Staf Medis Pasal 26 (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan sebagai upaya memberdayakan staf medis untuk mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan visi

falsafah dan tujuan RSUD Kelet

(2) Peran terhadap Staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan

melalui pemberdayaan fungsi dalam Organisasi Komite Medik RSUD Kelet

Bagian Kelima Pejabat Pengelola Paragraf 1 Umum Pasal 27 Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit

Pemimpin

merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Rumah Sakit

selanjutnya disebut Direktur; b

Pejabat Keuangan

mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Rumah Sakit selanjutnya disebut Kasubbag Perencanaan dan Keuangan; c

Pejabat Teknis

bertanggung jawab berkaitan dengan mutu

peningkatan kualitas sumber daya manusia

dan peningkatan sumber daya lainnya

selanjutnya disebut Kepala Bidang Pelayanan

Pasal 28 Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan

Pasal 29 Semua Pejabat Pengelola dibawah Direktur bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawab masing-masing

Pasal 30 (1) Pejabat Pengelola RSUD Kelet dapat dilakukan perubahan

setelah melalui analisis beban kerja dan/atau kebutuhan organisasi

(2) Perubahan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

Paragraf 2 Pengangkatan Pejabat Pengelola Pasal 31 (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Kelet 14

15

ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan

ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan

(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan

kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Kelet

(4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf 3 Persyaratan Menjadi Direktur dan Kepala Bidang Pelayanan Pasal 32 Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah : a

seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian

kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan; b

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit; c

mampu melaksanakan perbuatan hukum; d

berstatus Pegawai Negeri Sipil e

bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit; f

memenuhi syarat administrasi kepegawaian; g

Kepala RSUD Kelet harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan

Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia

Paragraf 4 Pemberhentian Direktur Pasal 33 Direktur dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5 Tugas

Kewajiban

Tanggungjawab dan Wewenang Direktur Pasal 34 Tugas dan kewajiban Direktur adalah : a

memimpin dan mengurus RSUD Kelet sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; b

menjaga dan mengelola kekayaan RSUD Kelet; c

mewakili RSUD Kelet di dalam dan di luar pengadilan; d

melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan; e

mengelola Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan; 15

16

menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Kelet; g

mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi RSUD Kelet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h

menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; i

menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Kelet

Pasal 35 Tanggungjawab Direktur meliputi: a

pengambilan kebijakan RSUD Kelet; b

pengawasan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan guna Kelancaran

efektifitas dan efisiensi kegiatan c

keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

Pasal 36 Wewenang Direktur adalah : a

menetapkan kebijakan RSUD Kelet; b

memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di RSUD Kelet; c

petunjuk teknis dan prosedur tetap RSUD Kelet; d

mengangkat dan memberhentikan pegawai RSUD Kelet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e

menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f

memberikan penghargaan kepada pegawai

memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; h

konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan; i

menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung sesuai kebutuhan; j

menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional; k

mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; Bagian Keenam Organisasi Pelaksana Paragraf 1 Instalasi Pasal 37 (1) Guna melaksanakan kegiatan pelayanan

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan Direktur membentuk instalasi

(2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis beban kerja dan/atau kebutuhan organisasi

(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelayanan non struktural

(4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala 16

17

Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

(5) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan

Kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang

(6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional Pasal 38 Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan

serta melaporkan kegiatan pelayanan instalasi kepada direktur

Bagian Ketujuh Organisasi Pendukung Paragraf 1 Satuan Pengawas Internal Pasal 39 Guna membantu Direktur dalam pengawasan internal dan monitoring Direktur menetapkan Satuan Pengawas Internal

Pasal 40 (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur

Paragraf 2 Komite Medik Pasal 41 (1) Susunan kepengurusan Komite Medik terdiri dari : a

Ketua; b

Sekretaris; c

Sub Komite

(2) Masa bakti kepengurusan Komite Medik adalah 3 (tiga) tahun

(3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur

Pasal 42 (1) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD Kelet dengan cara: a

melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit; b

memelihara mutu profesi staf medis; dan c

dan perilaku profesi staf medis

(2) Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut: a

penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai 17

18

dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; b

penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: 1

evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan; d

wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; e

penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat

pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan g

rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik; h

melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa i

berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan j

rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis

(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut: a

rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; c

rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan ber-kelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan d

rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan

(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin

dan perilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut: a

pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; b

pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; c

rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan d

pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien

Pasal 43 Fungsi Komite Medik adalah : a

penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; b

penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: 1

evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan; d

wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; e

penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat

pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik; g

melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; h

rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis

rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan 18

19

berkelanjutan bagi staf medis; k

rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan l

rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan

Wewenang Komite Medik : Pasal 44 a

memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); b

memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment); c

memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu; dan d

memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); e

memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; f

memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; g

memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan h

memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin; Pasal 45 (1) Sub Komite bertugas membantu pelaksanaan tugas komite medis

(2) Sub Komite RSUD Kelet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a

Sub Komite Kredensial; b

Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi; c

Sub Komite Mutu Profesi; (3) Keanggotaan Sub Komite terdiri dari anggota tetap staf medis fungsional dan tenaga lain secara ex officio

(5) Susunan Kepengurusan Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: a

Ketua; b

Sekretaris; c

Anggota

Sub Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya; b

biaya operasional yang dibutuhkan dimasukkan dalam anggaran Komite Medik yang dibebankan pada anggaran RSUD Kelet; c

Sub Komite bertanggung jawab kepada Komite Medik

(7) Kepengurusan Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 46 (1) Rapat Komite Medik diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Komite Medik sesuai dengan tugas

(3) Keputusan Komite Medik diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat

(4) Dalam hal tidak tercapai mufakat

maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

(5) Untuk setiap rapat dibuat daftar hadir dan risalah rapat oleh Sekretaris Komite Medik selaku Notulis

20

Pasal 47 Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan

Paragraf 3 Komite Keperawatan Pasal 48 Guna membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya

mengatur kewenangan (previlege) perawat dan bidan

mengembangkan pelayanan keperawatan

pelatihan dan penelitian serta mengambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan

maka dibentuk Komite Keperawatan Pasal 49 (1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur

(2) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua

Sekretaris dan 3 (tiga) Sub Komite

(3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Bidang Pelayanan

Pasal 50 Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medik

Bagian dan Instalasi terkait

Bagian Kedelapan Tata Kerja Pasal 51 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Kelet wajib menerapkan prinsip koordinasi

sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (cross functional approach) secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing

Pasal 52 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan

wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 53 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

21

Pasal 54 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala

Pasal 55 Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya

Pasal 56 Kepala Bidang

Kepala Bagian

Kepala Seksi

Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masingmasing

Pasal 57 Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya

tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 58 Dalam melaksanakan tugasnya

setiap pimpinan satuan organsasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

Bagian Kesembilan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan Pasal 59 Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien

Paragraf 2 Pengangkatan Pegawai Pasal 60 (1) Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan

(2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi

ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan

22

(3) Mekanisme pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3 Perpindahan Pegawai Pasal 61 (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir; (2) Perpindahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan : a

penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya; b

masa kerja di unit tertentu; c

pengalaman pada bidang tugas tertentu d

kegunaannya dalam menunjang karir e

kondisi fisik dan psikis pegawai

Paragraf 4 Pemberhentian Pegawai Pasal 62 (1) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(2) Pemberhentian pegawai berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a

pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah b

sakit Non Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak

pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non Pegawai Negeri Sipil telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut: 1

batas usia pensiun tenaga medis 60 (enam puluh) tahun; 2

batas usia pensiun tenaga perawat 58 (lima puluh delapan) tahun; 3

batas usia pensiun tenaga non medis 58 (lima puluh delapan) tahun (3) Pegawai Rumah Sakit Non Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun tidak mendapatkan hak-hak pensiun

(4) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit Non Pegawai Negeri Sipil melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Kesepuluh Penghasilan Pasal 63 (1) Pegawai RSUD Kelet diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

23

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa gaji

bonus atas prestasi kerja dan penghasilan lainnya yang sah

Bagian Kesebelas Standar Pelayanan Minimal Pasal 64 (1) Untuk menjamin ketersediaan

keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan RSUD Kelet

Gubernur menyusun Standar Pelayanan Minimal RSUD Kelet

(2) Penyusunan Standar Pelayanan minimal RSUD Kelet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RSUD Kelet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mempertimbangkan kualitas layanan

dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan

(4) Standar Pelayanan Minilmal RSUD Kelet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 65 Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan : a

relevan dan dapat diandalkan; dan e

Pasal 66 (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a

mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit

(2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b

merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

(3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c

dapat dihitung tingkat pencapaiannya

sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya

(4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d

merupakan kegiatan yang sejalan

berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit

(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e

merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan

Bagian Keduabelas Pengelolaan Keuangan Pasal 67 Pengelolaan keuangan RSUD Kelet berdasarkan pada prinsip efektifitas

efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi