PDF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, modul-1- -BAB II TINJAUAN PUSTAKA - ESTIMASI PERUBAHAN SAL : AKUN PENTING PADA AKUNTANSI AKRUAL PEMDA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

ESTIMASI PERUBAHAN SAL : AKUN PENTING PADA AKUNTANSI AKRUAL PEMDA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1 www.kamuskeuangandaerah.com ESTIMASI PERUBAHAN SAL : AKUN PENTING PADA AKUNTANSI AKRUAL PEMDA Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

1 www.kamuskeuangandaerah.com ESTIMASI PERUBAHAN SAL : AKUN PENTING PADA AKUNTANSI AKRUAL PEMDA Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang 15 pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih 26 25 Contoh koreksi Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan 18 Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan

Related PDF

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang 15 pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih 26 25 Contoh koreksi Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan 18
PDF

1 modul-1-konsep-dan-siklus-akuntansi-pemda

Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Struktur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan pada paragraf 41 Penting juga untuk memahami pengukuran unsur laporan keuangan Paragraf 98 
PDF

MAKASSAR - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah IIindd - Core

kebijakan akuntansi ekuitas, kebijakan akuntansi pendapatan, kebiijakan perubahan kebijakan, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban
PDF

Untitled - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah B STANDAR b) Ciri Keuangan Pemerintah yang penting bagi pengendalian; 1) Anggaran sebagai Ref Debit Kredit 07 07 2014 3 1 2 05 01 Estimasi Perubahan SAL
PDF

lampiran peraturan menteri keuangan nomor - JDIH Kementerian

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disusun dengan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan catatan atas Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang E 3 Catatan Penting Lainnya VI Penjelasan 
PDF

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN - repo unpas

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, di atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan 
PDF

lampiran i standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara 15 Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas 21
PDF

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

sebagai berikut 1 Pada penelitian terdahulu analisis mencangkup Pemerintah Daerah tingkat akun “Estimasi Perubahan SAL” yang merupakan akun perantara untuk Perlakuan akuntansi untuk aset merupakan hal penting yang harus
PDF

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

Untitled - Semantic Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PPh pasal 23 yang telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri dalam upaya mematuhi Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Kristen Maranatha iv ABSTRAK Bandung telah menjadi kota liburan akhir pekan bagi warga Jakarta untuk berbagai alasan Hotel di Bandung  Universitas Kristen Maranatha ABSTRAK Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mencari perbedaan dan persamaan antara kata “dengan” dengan padanan  Universitas Kristen Maranatha

BAB II PROSES BISNIS

BAB II STRATEGI BISNIS - digilibuinsbyacid

BAB II PROSES BISNIS Berdasarkan informasi dan definisi yang diperoleh dari buku Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

sir stikom edu id eprint 660 5 BAB II pdf BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Proses Bisnis Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan (Weske, 2007) Adapaun pengertian lain dari proses bisnis (Sparx Sytem,

JASA BANK Bab 4 JASA BANK Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk

thesis binus ac id Asli Bab4 2007 2 00222 IF Bab 4 1 pdf Gambar 4 4 AudioCodes MP 114 FXO 4 1 2 Komponen Perangkat Lunak (Software) Komponen perangkat lunak yang digunakan dalam sistem ini adalah 1 Perangkat lunak untuk SIP Server yaitu Asterisk 1 2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  2 Jan 2018 Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 PMK 07 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Pengelolaan

PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

ANALISIS PENGARUH SHIFT KERJA TERHADAP BEBAN KERJA PADA

LAPORAN KEUANGAN INTERIM TIDAK DIAUDIT UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk Jl. Raya Rancabolang No. 98 Gedebage - Bandung DAFTAR ISI Halaman

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2012 1 00269 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri alas kaki, meliputi produksi dan pemasaran sepatu jenis sports atau casual akses ksei co id docs quarter 2010 09

GUBERNUR JAWA TENGAH

gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah - simbankeu

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

21 Nov 2018 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang a bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ( Berita 

BAB II TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT 2.1 Rumah Sakit 2.1.1 Definisi Rumah Sakit Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan

eprints dinus ac id 21417 11 bab2 19161 pdf BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Rumah Sakit 1 Pengertian Rumah Sakit Menurut WHO (World Health Organization) rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan digilib

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a bahwa kesehatan merupakan

Informasi Hukum JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA KESEHATAN DENGAN RAHMAT  Gubernur tentang

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

Home back Next

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No

khususnya Bagan Akun Standar (BAS) dengan basis akrual

PUSAP juga digunakan untuk Pedoman penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah

BAS pada pemerintah diperlukan untuk pengelolaan keuangan negara yang baik

BAS ini merupakan suatu klasifikasi dalam sistem yang mencakup kode perkiraan buku besar akuntansi

Kode perkiraan tersebut terdiri dari kumpulan akun nominal/akun temporer (untuk LRA & LO) dan akun riil/akun permanen (untuk Neraca) secara lengkap sampai dengan level 3 dengan beberapa contoh akun untuk level 4

Kumpulan akun tersebut digunakan di dalam pembuatan jurnal

Salah satu akun yang menarik dan mempunyai fungsi yang penting dalam sistem akuntansi pemerintah daerah adalah akun Estimasi Perubahan SAL

Pada BAS di PMK No

akun ini masuk kelompok akun Ekuitas (level 2)

tepatnya tercakup pada kodefikasi akun 312 (level 3) yaitu akun Ekuitas SAL

Selain Akun Estimasi Perubahan SAL

dalam akun Ekuitas SAL juga terdapat akun Estimasi Pendapatan

akun Estimasi Penerimaan Pembiayaan

akun Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

Akuntansi Anggaran yang Lazim digunakan Organisasi Sektor Publik Mengamati nama-nama akun seputar akun Ekuitas SAL tersebut

terbersit teknik akuntansi anggaran yang lazim digunakan dalam akuntansi sektor publik

Teknik akuntansi anggaran paling dikenal digunakan Pemerintah di Amerika Serikat

Di Indonesia tampaknya teknik akuntansi anggaran ini juga telah digunakan Pemerintah Pusat

dimana pada prakteknya dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer sehingga pengguna cukup terbantu proses pencatatannya mengingat teknik akuntansi anggaran ini kurang familiar dan jurnal yang harus dibuat cukup banyak

Pada teknik akuntansi anggaran dikenal juga akun estimasi dan apropriasi

Khusus untuk istilah apropriasi

Akun-akun ini digunakan pada saat anggaran disahkan dan jumlahnya sama dengan akun realisasinya

Pada umumnya saldo normal dari akun-akun yang sering juga disebut akun anggaran ini adalah berlawanan dari akun realisasinya

Misalnya saldo normal akun estimasi pendapatan atau estimasi

ini berlawanan dengan akun realisasinya yaitu akun pendapatan atau akun penerimaan pembiayaan yang saldo normalnya terletak di kredit

Demikian juga halnya pada akun apropriasi belanja atau apropriasi pengeluaran pembiayaan terletak di kredit

ini berlawanan dengan akun realisasimya yaitu akun belanja atau pengeluaran pembiayaan yang saldo normalnya terletak di kredit

Misalkan pada Pemerintah Daerah X diketahui telah mengesahkan anggarannya pada tahun anggaran 20x1 dengan rincian data sebagai berikut : Pendapatan Daerah PAD Rp

Pemerintah Daerah X menyusun Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 20X1 sebagai berikut : Uraian Anggaran Realisasi Selisih Pendapatan Daerah PAD Rp

dapat diketahuilah nilai SiLPA Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp

Agar SiLPA Tahun Berkenaan dapat menambah SAL maka disusunlah jurnal penutup akun temporer yang terdapat di LRA termasuk akun-akun anggaran yang pernah dijurnal pada saat anggaran disahkan

Jurnal penutup yang dimaksud adalah sebagai berikut : PAD Rp

Berdasarkan jurnal penutup gabungan tersebut dihasilkan surplus/(defisit) senilai Rp

ini berarti realisasi surplus/(defisit) bersifat defisit

Di lain pihak terbentuk realisasi pembiayaan netto senilai Rp

ini berarti realisasi pembiayaan netto bersifat surplus

Untuk membentuk nilai SiLPA Tahun Berkenaan maka realisasi Surplus/(Defisit) dan realisasi Pembiayaan Netto yang terbentuk perlu ditutup dengan jurnal penutup sebagai berikut : Pembiayaan Netto Rp

Agar SAL Pemerintah terbentuk maka SiLPA Tahun Berkenaan ini perlu ditutup agar membentuk penambahan/pengurangan SAL dengan jurnal sebagai berikut : SiLPA Tahun Berkenaan Rp

- SAL Rp

Sebagai catatan

tidak seperti pemerintah pusat

biasanya pemerintah daerah selalu menggunakan seluruh SiLPA Tahun Berkenaan atau SAL pada tahun anggaran seterusnya sehingga umumnya tidak ada saldo akumulasi SAL yang sudah tergunggung pada tahun-tahun anggaran sebelumnya

Dengan kata lain kemungkinan besar nilai SiLPA Tahun Berkenaan selalu sama nilainya dengan nilai SAL

Mekanisme sistem akuntansi pemerintah dengan menggunakan teknik akuntansi anggaran tersebut diatas dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam melaksanakan akuntansi akrual khususnya dalam rangka menyajikan LRA yang berbasis kas sesuai amanat PP No

Yogyakarta

Namun masih cukup banyak juga yang mendapat opini WDP

bahkan masih ada yang mendapat TMP dan TW khususnya pada LKPD tahun Kondisi ini juga disajikan dalam asumsi masih digunakannya basis kas menuju akrual oleh pemerintah daerah

Akan menjadi pertanyaan menarik pada pemerintah daerah yang sudah mendapat WTP apakah berarti sudah mampu melaksanakan akuntansi berbasis akrual?? Selain fakta yang disajikan tabel perkembangan opini LKPD tersebut diatas

pada diskusi-diskusi para praktisi dengan ahli-ahli narasumber akuntansi pemerintah daerah termasuk juga dengan para penyusun kebijakan sering terungkap bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem akuntansi

mulai dari permasalahan klasik pada SDM yang kurang memahami akuntansi baik di tingkat pelaksana maupun pimpinan

kurangnya sarana dan prasarana

kurangnya regulasi local yang mendukung pelaksanaan akuntansi

kurangnya komitmen pimpinan dan lain sebagainya

Hal-hal ini menjadi pertimbangan yang benar-benar harus diperhatikan untuk menentukan sistem akuntansi berbasis akrual yang memadai yang sifatnya dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah

Mempertimbangkan penggunaan teknik akuntansi anggaran di pemerintah daerah

Penggunaan teknik akuntansi anggaran memberikan konsekuensi diperlukannya akun-akun untuk setiap pos anggaran

dengan demikian setiap pos anggaran

dan mungkin saja pos anggaran sampai dengan akun level 5 (rincian obyek) harus disiapkan jurnal anggarannya

Di satu sisi

anggaran pemerintah daerah memiliki banyak sekali rincian obyek anggaran

dengan demikian akan banyak sekali pekerjaan menjurnal anggaran ini

walaupun diotomatisasi oleh aplikasi sistem sekalipun masih diperlukan verifikasi oleh verifikator untuk memastikan apakah input jurnal anggaran sudah tepat

Belum lagi jika pemerintah daerah menganut jurnal akuntansi anggaran yang dilakukan bersamaan pula dengan jurnal realisasi anggarannya

Pada contoh diatas

jurnal anggaran hanya dilakukan pada saat anggaran disahkan dan pada saat jurnal penutupan

Menyederhanakan mekanisme pencatatan akuntansi pemerintah daerah Penelaahan mekanisme teknik akuntansi anggaran yang dilakukan sebelumnya menimbulkan pemikiran baru

yaitu bagaimana menyederhanakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah membentuk SAL

SAL ini sebenarnya boleh jadi adalah representasi dari Kas yang posisinya ada di area penganggaran dimana pada anggaran maupun LRA tidak ada komponen pos Kas

Tantangan lainnya adalah bagaimana mensinergikan akuntansi basis kas untuk menyajikan LRA dengan akuntansi basis akrual untuk menyajikan LO

Dalam hal ini kita melihatnya sebagai satu kesatuan sistem akuntansi yang utuh yang harus terjaga keseimbangan hukum akuntansinya

Setelah mengkaji laporan-laporan akuntabilitas yang fokus pengukurannya jangka pendek (LRA dan LO) maka kita beralih ke laporan yang fokus pengukurannya jangka panjang yaitu Neraca

Tujuan penyajian neraca adalah menyajikan posisi keuangan agar diketahui berapa aset bersih suatu entitas

Aset bersih suatu entitas ditunjukan oleh ekuitas yang berarti kepemilikan

Ini artinya neraca memberikan informasi berapa nilai keuangan yang sebenarnya dimiliki oleh entitas

Nilai kepemilikan ini setiap tahunnya dapat bertambah maupun berkurang seiring dengan kinerja entitas yang ditunjukan oleh laporan akuntabilitas yang fokus pengukurannya jangka pendek (umumnya 1 tahun anggaran) yang tidak lain dan tidak bukan adalah LRA dan LO

Ekuitas atau Nilai Kepemilikan Pemda akan dipengaruhi oleh nilai bottom line dari LRA dan LO oleh karena itu nilai bottom line tersebut selalui dikutip untuk dimasukan ke nilai ekuitas sebagai penjaga keseimbangan neraca dan juga untuk meng-update nilai ekuitas yang baru

Bottom line yang dimasukan ke ekuitas di neraca dari LO sudah jelas adalah surplus/(defisit)-lo

tapi apakah itu bottom line dari LRA?? Berbeda dengan LO yang bottom line-nya bisa langsung diambil untuk dimasukan ke ekuitas

bottom line LRA adalah SiLPA Tahun Berkenaan yang akan menambah SAL sebelumnya

SiLPA Tahun Berkenaan ini pada ekuitas direpresentasikan dengan nama akun Estimasi Perubahan SAL yang merupakan rekening penampung dari akun Estimasi Pendapatan

akun Estimasi Penerimaan Pembiayaan

akun Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

bottom line LO (surplus/(defisit)-lo) merupakan akun definitif yang membentuk Ekuitas

sedangkan bottom line LRA yang sudah diurai kedalam akun Estimasi Pendapatan

akun Estimasi Penerimaan Pembiayaan

akun Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

dan akun Estimasi Perubahan SAL sebenarnya hanya akun perantara yang digunakan untuk mencatat transaksi realisasi anggaran yang berbasis kas

Akun perantara ini secara filosofi membentuk ekuitas tetapi pada teknis pelaksanaannya tidak akan pernah tersaji nilainya di neraca pemerintah daerah

karena sudah keburu ditutup semua (sekaligus menutup saldo akun realisasi anggaran) pada waktu menyajikan LRA

Penjurnalan Akuntansi Anggaran Berdasarkan pemikiran dan inovasi tersebutlah maka akun-akun anggaran diletakan di pos akun ekuitas pada PUSAP

Penggunaan akun-akun tersebut juga tidak diurai sebagaimana contoh teknik jurnal akuntansi anggaran diatas

tetapi digabung kedalam pos akun besar dalam rangka kemudahan

Ilustrasi penggunaan jurnal atas akun-akun tersebut disajikan berikut ini : Anggaran Pendapatan jika dijurnal dengan teknik akuntansi anggaran Estimasi PAD Rp

10

maka PUSAP sebenarnya tidak menggunakan teknik akuntansi anggaran

melainkan hanya melakukan akuntansi untuk akun anggaran saja

oleh sebab itu akun yang digunakan hanya akun ekuitas Persamaan akuntansi anggaran Berikutnya mari kita lebih dalam mengenal akun Estimasi Perubahan SAL terutama kedalam mekanisme persamaan akuntansinya

Penjelasan akun Estimasi Perubahan SAL dijelaskan dengan diawali dari penyusunan laporan keuangan SKPD yang dimulai dari penjelasan untuk menyusun Laporan Operasional atau LO

Untuk menyusun LO perlu dipahami persamaan akuntansi berbasis akrual untuk mencatat jurnalnya

Persamaan akuntansi akrual terkait penyusunan LO adalah sebagai berikut : Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dapat dipahami bahwa ekuitas dibentuk dari penambahan aset dan dapat berkurang karena adanya penambahan hutang

Sebaliknya ekuitas juga dapat berkurang karena adanya pengurangan aset dan dapat bertambah karena pengurangan hutang

Persamaan

11

Hubungan antara pergerakan pendapatan dan beban dengan persamaan akuntansi akrual tersebut diatas digambarkan sebagai berikut : Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dapat dipahami bahwa ekuitas dapat bertambah karena adanya penambahan pendapatan yang berasal dari penambahan kas atau piutang dan dapat berkurang karena adanya penambahan beban yang berasal dari penambahan hutang atau pengurangan kas atau piutang atau bisa juga beban

Misalkan terdapat pemda yang pada suatu tahun anggaran menerima kas dari pajak senilai Rp 50

Transaksi tersebut dapat digambarkan melalui persamaan akuntansi akrual sebagai berikut: Selain menyusun LO yang berbasis akrual

pemda juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran atau LRA berbasis kas karena pada umumnya APBD masih disusun dengan basis kas

APBD ini secara akuntansi juga memiliki persamaan akuntansi tersendiri agar dengan siklus akuntansi dapat menyusun LRA

Persamaan akuntansi APBD atau persamaan akuntansi anggaran ditunjukan sebagai berikut : Berdasarkan persamaan akuntansi anggaran tersebut diatas

dapat dipahami bahwa Estimasi Perubahan SAL dibentuk dari penambahan Estimasi Pendapatan dan Estimasi Pembiayaan dan dapat berkurang Es ti ma si Pe ruba ha n SAL : Akun Penti ng Pa da Akun ta nsi Ak rua l'Pemda

12

Persamaan akuntansi APBD inilah yang menjadi dasar munculnya akun-akun ekuitas SAL di PUSAP

Yang mungkin menjadi pertanyaan disini adalah

mengapa akun estimasi perubahan SAL menjadi penyeimbang bagi akun-akun anggaran

Kenapa bukan akun surplus/(defisit) yang dianggarkan? kenapa bukan akun pembiayaan netto yang dianggarkan? Kenapa bukan SilPA Tahun Anggaran Berkenaan yang dianggarkan? Sebagaimana contoh-contoh teknik akuntansi anggaran yang ditunjukan sebelumnya

Penciptaan akun Estimasi Perubahan SAL sebenarnya merupakan penyederhanaan istilah karena baik akun surplus/(defisit) yang dianggarkan

pembiayaan netto yang dianggarkan dan SilPA Tahun Anggaran Berkenaan

sebetulnya semua digunakan untuk menentukan apakah SAL itu akan bertambah atau berkurang

Jika kita menciptakan nama akunnya adalah Estimasi Penambahan/Pengurangan SAL dipandang terlalu panjang

maka terciptalah nama akun Estimasi Perubahan SAL

Pembentukan SAL Selain untuk penyederhanaan istilah

akun Estimasi Perubahan SAL ini merupakan jalan pintas pelaksanaan akuntansi anggaran

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya

jurnal-jurnal menuju pembentukan SAL dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : 1

jurnal penutup yang menutup akun-akun temporer termasuk akun anggaran untuk menghasilkan realisasi surplus/(defisit) dan pembiayaan netto; 2

jurnal penutup realisasi surplus/(defisit) dan pembiayaan netto untuk menghasilkan SiLPA Tahun Berkenaan; 3

jurnal penutup SiLPA Tahun Berkenaan untuk menghasilkan SAL

Ini pun juga tidak tepat karena yang dihasilkan sebenarnya penambah SAL bukan SAL itu sendiri

Kita lihat bersama ada 3 tahap untuk menutup akun temporer supaya terbentuk penambahan/pengurangan SAL

Dengan menggunakan akun estimasi perubahan SAL maka

Nah jadi bagaimana SAL bisa terbentuk? Teknik akuntansi anggaran yang diperkenalkan pada banyak tulisan termasuk yang disajikan di awal tulisan ini disusun dengan asumsi 1 entitas

padahal pemerintah daerah terdiri dari 2 entitas yaitu entitas pelaporan (pemda yang diwakili PPKD) dan entitas akuntansi (SKPD)

Dengan demikian proses jurnal akan banyak dilakukan di entitas-entitas tersebut

bukan di entitas besarnya yaitu pemda

Jadi SAL tidak dibentuk dari jurnal tetapi dibentuk dari pelaporan perubahan SAL yang merupakan turunan dari LRA Pemda

dimana LRA Pemda berasal dari konsolidasi LRA-LRA SKPD

Dengan demikian perjalanan estimasi perubahan SAL sebenarnya sudah berhenti pada penyusunan LRA SKPD

Seperti halnya persamaan akuntansi untuk menyusun LO

persamaan akuntansi anggaran ini juga dipengaruhi oleh pergerakan pendapatan dan belanja pada suatu periode

Hubungan antara pergerakan pendapatan dan belanja dengan persamaan akuntansi anggaran tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

13

Namun sejatinya LRA Pemda dan Laporan Perubahan SAL Pemda sebenarnya terbentuk dari adanya anggaran dan adanya realisasi anggaran yang semuanya mengkerucut pada pembentukan SAL

Untuk kepentingan pencatatan (dalam rangka membentuk SAL) baik saat penganggaran maupun realisasi anggaran digunakanlah akun estimasi perubahan SAL (sebagai akun jalan pintas)

Realisasi dari anggaran secara logika pasti akan membentuk SAL baru

namun SAL ini baru terbentuk setelah LRA Pemda tersusun yang kemudian membentuk SAL di Laporan Perubahan SAL

dengan demikian SAL ini tidak perlu kodefikasi akun

Pemikiran-pemikiran inilah yang akhirnya mendasari lahirnya persamaan akuntansi anggaran di atas

Agar semakin memahami apa itu akun estimasi perubahan SAL mari kita lihat contoh-contoh transaksi berikut ini

Misalkan terdapat pemda yang pada suatu tahun anggaran menetapkan anggaran pendapatan sebesar Rp 100 dan anggaran belanja sebesar Rp 40

Transaksi tersebut dapat digambarkan melalui persamaan akuntansi anggaran sebagai berikut : Sekilas kita lihat pada persamaan diatas ini berarti terjadi surplus yang dianggarkan sebesar Rp 60

Atas dasar prinsip penyederhanaan istilah dan jalan pintas maka surplus yang dianggarkan sebesar Rp 60 tersebut digolongkan dalam akun Estimasi Perubahan SAL

Es ti ma si Pe ruba ha n SAL : Akun Penti ng Pa da Akun ta nsi Ak rua l'Pemda

14

pemerintah daerah menerima realisasi pendapatan sebesar Rp 20

maka persamaan akuntansi menjadi sebagai berikut : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Nilai Estimasi Perubahan SAL yang semula Rp 40 menjadi berkurang Rp 20 karena adanya realisasi pendapatan senilai Rp 20

Di sisi lain posisi nilai Estimasi Pendapatan tetap Rp 100 dan nilai Apropriasi Belanja juga tetap Rp 60

Jika persamaan akuntansi ini dijurnal maka akan tersaji sebagai berikut : 312 Ekuitas SAL Estimasi Perubahan SAL Rp 20

Bahkan jika dipertimbangkan lebih jauh posisi akun Estimasi Perubahan SAL juga menyerupai SAL karena jika kas bertambah maka SAL juga bertambah

Namun penciptaan sekaligus penggunaan akun SAL tidak dipilih karena realisasi transaksi (ditunjukkan dengan akun pendapatan-lra

Belanja

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan) menjadi tidak terkoneksi dengan anggarannya (ditunjukkan dengan akun akun pendapatan-lra

Belanja

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)

Padahal keberadaan anggaran sebagai suatu karakteristik khusus pada sistem keuangan pemerintah daerah perlu diakomodir keberadaannya

karena terkait sekali dengan legalisasi pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemerintah daerah yang sebenarnya adalah kata lain dari perealisasian dari anggaran yang sudah disahkan sebelumnya

Oleh karena itulah maka keberadaan akun Estimasi Perubahan SAL ini menjadi penting pada sistem akuntansi pemerintah daerah

sejajar dengan keberadaan Ekuitas

Penjelasan yang sama dapat dipahami juga pada contoh transaksi

misalkan melanjutkan transaksi sebelumnya pada suatu tahun anggaran yang sama

pemerintah daerah melakukan belanja gaji senilai Rp 10

Transaksi tersebut dapat digambarkan melalui persamaan akuntansi sebagai berikut :

15

jika belanja bertambah Rp 10 maka itu sebenarnya mengurangi SAL sebesar Rp 10

Tapi karena belanja ini telah dianggarkan terlebih dahulu pada apropriasi belanja senilai Rp 60

maka kita tidak bisa langsung mempengaruhi SAL

Yang dapat dilakukan adalah melakukan up date data anggaran dimana pergerakan anggaran pendapatan dan anggaran belanja secara sekaligus tercermin dalam Estimasi Perubahan SAL

Karena alasan tidak menggunakan teknik akuntansi anggaran

alasan penyederhanaan istilah dan alasan jalan pintas maka kita juga tidak atau tepatnya belum mempengaruhi data apropriasi belanja senilai Rp 60 tersebut

melainkan melakukan update pada Estimasi Perubahan SAL yang secara tidak langsung sebenarnya melakukan up date terhadap apropriasi belanja sekaligus SAL

dimana kedua pos tersebut akan terlihat update-nya pada saat jurnal penutupan

Pemahaman ini juga berlaku untuk contoh transaksi pendapatan sebelumnya

Berdasarkan persamaan akuntansi akrual dan persamaan akuntansi anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya maka persamaan akuntansi pemerintah daerah secara lengkap baik untuk penyusunan LO dan Neraca yang berbasis akrual maupun untuk penyusunan LRA yang berbasis kas dapat disusun sebagai berikut : Es ti ma si Pe ruba ha n SAL : Akun Penti ng Pa da Akun ta nsi Ak rua l'Pemda

16

maka baik untuk penyusunan LRA yang berbasis Kas dan penyusunan LO yang berbasis akrual menggunakan mekanisme pada 1 wadah sistem yang komprehensif tidak terpisah-pisah sehingga teruji pengendalian hukum akuntansinya karena persamaan debet dan kreditnya dapat dijaga

Misalkan pada suatu tahun anggaran

pemda melakukan pembelian makanan dan minuman sebesar Rp

Merupakan akun penyederhana istilah akun surplus/(defisit) yang dianggarkan

pembiayaan netto yang dianggarkan dan SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan agar langsung mengarah ke pembentukan SAL

Ini disebabkan PUSAP mengarahkan untuk Es ti ma si Pe ruba ha n SAL : Akun Penti ng Pa da Akun ta nsi Ak rua l'Pemda

17

tetapi hanya menjalankan akuntansi untuk mencatat anggaran

Merupakan akun untuk jalan pintas jurnal penutup dalam membentuk laporanlaporan keuangan khususnya dalam menyusun LRA SKPD

Merupakan akun penyangga persamaan akuntansi yang komprehensif baik untuk pelaporan basis kas maupun basis akrual agar pengendalian hukum akuntansi tetap terjaga sekaligus juga menjadi penghubung antara akun anggaran dan akun realisasinya

Demikianlah penjelasan mendalam tentang Estimasi Perubahan SAL

mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat digunakan dalam melaksanakan akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual