PDF Direktorat Jenderal Pajak, kementerian keuangan -Untitled - Bea Cukai - DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Untitled - Bea Cukai

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  2 Jan 2018 Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 PMK 07 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Pengelolaan

Related PDF

PER - 22PJ_2014pdf - Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 
PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal

2 Jan 2018 Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 PMK 07 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi 
PDF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Laporan Kinerja DJPU Tahun 2014 ii a Mewujudkan 
PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak

3 Okt 2018 Menimbang a bahwa telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya; b bahwa 
PDF

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak

25 Ags 2018 Menimbang a bahwa telah ditetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa
PDF

Untitled - Biro Sumber Daya Manusia

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 367 Keuangan; h Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; , i
PDF

Download File - Bphn

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 5 (1) Kementerian Keuangan berada di bawah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; h
PDF

Untitled - Bea Cukai

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR Menteri Keuangan II; Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal,
PDF

PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

ANALISIS PENGARUH SHIFT KERJA TERHADAP BEBAN KERJA PADA

LAPORAN KEUANGAN INTERIM TIDAK DIAUDIT UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk Jl. Raya Rancabolang No. 98 Gedebage - Bandung DAFTAR ISI Halaman

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2012 1 00269 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri alas kaki, meliputi produksi dan pemasaran sepatu jenis sports atau casual akses ksei co id docs quarter 2010 09

GUBERNUR JAWA TENGAH

gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah - simbankeu

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

21 Nov 2018 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang a bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ( Berita 

BAB II TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT 2.1 Rumah Sakit 2.1.1 Definisi Rumah Sakit Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan

eprints dinus ac id 21417 11 bab2 19161 pdf BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Rumah Sakit 1 Pengertian Rumah Sakit Menurut WHO (World Health Organization) rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan digilib

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a bahwa kesehatan merupakan

Informasi Hukum JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA KESEHATAN DENGAN RAHMAT  Gubernur tentang

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

SALINAN WALIKOTA KEDIRI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang : a. bahwa kesehatan

jdih kedirikota go id home download 35 PERWAL 2015 ttg WALIKOTA KEDIRI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang a bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan anggota masyarakat yang

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

berita negara republik indonesia - persi

No.1389, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Penanggulangan. Krisis Kesehatan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN

PDF berita negara republik indonesia Bphn bphn go id data documents 15pmkumham016 pdf PDF berita negara republik indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional bphn go id data documents 16pmdag009 pdf PDF berita negara republik indonesia

KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS

Sistem Aplikasi IDI Online Dalam Menunjang Pelayanan

KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS PENDAHULUAN Peraturan perundang-undangan yang mendasari praktek kedokteran di Indonesia antara lain berasal dari: Undang-Undang Praktek

kki go id assets data arsip Slide Ketua BP2KB untuk Kendala Penerbitan Sertifikat Kompetensi Proses penerbitan sertifikat kompetensi di Kolegium Dokter terkendala karena perlu waktu untuk penandatanganan dan legalisir Pengurus bersifat volunter Proses Cetak Serkom asli –Tandatangan Serkom asli –FC legalisir –tandatangan legalisir –PB IDI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.982, 2012 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Aparatur. Pengawasan Intern. Kompetensi. Standar. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 166, 2012 KESRA Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove PERATURAN PRESIDEN  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 37,2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG 8 Mar 2017

Home back 103010311032103310341035 Next

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO (SF)-INO DAN NO INO PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Menimbang : a

bahwa dalam rangka mempercepat pembangungan dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah sebagai titik awal bagi pembangunan dan manajemen irigasi dan sumber daya air

Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman dari Bank Pembangunan Asia/Asian Development Bank (ADB) untuk membiayai kegiatan Participatory Irrigation Sector Project (PISP); b

bahwa dalam rangka mempercepat realisasi pinjaman luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995 masing-masing Nomor 185/KMK

Nomor 459/KMK

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No (SF)-INO dan No INO Participatory Irrigation Sector Project (PISP); Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000); 4

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk

Bea Masuk Tambahan

Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214)

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK

Pelaksanaan

Penatausahaan

dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459/KMK/

Pelaksanaan

Penatausahaan

dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK

Bea Masuk Tambahan

Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 10

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-43/A/61/0392 jo

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Februari 1995 tentang Pembayaran Dalam Valuta Asing (valas); 14

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); 15

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- 77/PB/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO (SF)-INO DAN NO INO PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini

Participatory Irrigation Sector Project (PISP) adalah salah satu kegiatan pengolahan dan pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif yang didanai dari Loan ADB No (SF)-INO dan No INO yang kegiatannya mencakup pengelolaan irigasi

pengelolaan sistem informasi dan aset sumber daya air

serta monitoring dan koordinasi

Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif

Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjaman

pengisian kembali Rekening Khusus

dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah

Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan DIPA adalah dokumen pelaksanaan angggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dan atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah

No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjaman atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya

Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk

Rekening Khusus adalah rekening pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan Initial Deposit (uang muka) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang)

Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving)

diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dpersamakan

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM

Pasal 2 Pola pelaksanaan kegiatan PSIP dibagi atas 2 (dua) pola pelaksanaan

Pola Kerjasama Pengelolaan (PKP) Pemberian pekerjaan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (yang selanjutnya disingkat dengan P3A/GP3A/IP3A) melalui Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) antara Satuan Kerja Kegiatan di Kabupaten/Kota dan Ketua P3A/GP3A/IP3A

Nilai pekerjaan kurang dari ekuivalen USD 25

(dua puluh lima ribu US dolar) dan tidak boleh dikontrakkan

Pola Kontraktual Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara kontraktual antara Satuan Kerja Kegiatan di Kabupaten/Kota dengan penyedia barang/jasa

dengan persyaratan penyedia barang/jasa harus melakukan Kerjasama Pengelolaan (KSP) dengan P3A/GP3A/IP3A dengan melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan secara padat karya

Nilai pekerjaan lebih dari atau sama dengan ekuivalen USD 25

(dua puluh lima ribu US dolar) dan tidak boleh disubkontrakkan

Pasal 3 Spesifikasi dari pinjaman yang dimaksud adalah sebagai berikut: No

Uraian pinjaman/hibah ADB Loan ADB Loan 1

Nomor Loan : ADB 2064 (SF)-INO ADB No INO 2

Nomor Register : Jumlah Loan SDR 13

Tanggal Penandatanganan : 2 Februari Tanggal berlaku efektif : 2 Juni Closing Date : 30 Juni Tata Cara Pembayaran : Rekening Khusus 8

Nomor Rekening Khusus : Jumlah Initial Deposit : USD 750

Executing Agencies : a

Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (Leading Executing Agency); b

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri; c

Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian

Pasal 4 Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Participatory Irrigation Sector Project (PISP) meliputi Provinsi Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

dan Sulawesi Selatan serta kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut

Pasal 5 (1) Kegiatan PSIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Ditjen Sumber Daya Air

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

dan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air) dibiayai Loan ADB No (SF)-INO dan No INO

dengan dana pendamping dari APBN Kementerian Negara/Lembaga terkait;

(2) Kegiatan-kegiatan PSIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai dari Loan ADB No (SF)-INO dan No INO

sebagai hibah dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan dana pendamping dari APBD masing-masing; (3) Dana untuk melaksanakan kegiatan PISP disediakan melalui 2 (dua) dokumen anggaran sebagai berikut: a

Dana Loan ADB No (SF)-INO dan No INO dialokasikan melalui DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan persentase pembiayaan per kategori yang menampung kegiatan tersbut: b

Dana pendamping dan dana non-pendamping untuk kegiatan PISP di provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam Daftar Satuan Kerja (DASK) atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan kategori dan persentase pembiayaan yang ditetapkan dalam Project Administration Memorandum (PAM) untuk Loan ADB No (SF)- INO dan No INO; c

Penyaluran dana dilakukan melalui: 1) KPPN Untuk dana Loan ADB No (SF)-INO dan No INO dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) sebagaimana tercantum dalam DIPA dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) Kas Daerah Untuk pencairan dana pendamping

dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah atau bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencairkan dana yang dialokasikan dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB II PENCAIRAN DANA Pasal 6 (1) Pembayaran untuk Loan ADB No (SF)-INO dibebankan pada Rekening Khusus No pada Bank Indonesia di Jakarta

(2) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan

SP2D-UP/TUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara

(3) Pertanggungjawaban atas Uang Persediaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku

Pasal 7 (1) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Loan ADB No (SF)-INO dan No INO seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini

(2) Dana Loan ADB No (SF)-INO dan No INO dapat dicairkan melalui KPPN setempat setelah porsi dana pendamping dicairkan terlebih dahulu melaui Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Pasal 8 (1) Pencairan dana dapat dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(2) Dalam penerbitan SPM dicantumkan nomor Loan ADB No (SF)- INO dan No INO

porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini

dan tanggal kontrak termasuk addendum

nomor dan tanggal BAP beserta approval/pcss (Procurement Contract Summary Sheet) ADB sepanjang dipersyaratkan; (3) Kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing yang harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan

tidak diperkenankan dirupiahkan (sesuai SE DJA Nomor SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta asing Atas Beban Rekening Khusus jo

SE DJA Nomor SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Februari 1995 dan SE DJA Nomor SE-130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri Melalui Rekening Khusus

(4) Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI

Pasal 9 Pembayaran kegiatan PISP untuk pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan dengan tata cara Rekening Khusus sebagaimana berikut; (1) Pola Kerjasama Pengelolaan (KSP) yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A

Dengan nilai pekerjaan kurang dari ekuivalen USD 25

langkah yang dilakukan adalah Ketua P3A/GP3A/IP3A mengajukan permintaan pembayaran secara proporsional kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di kabupaen/kota

untuk porsi dana pendamping dari APBD melalui Kas Daerah

Sedangkan porsi Loan ADB No (SF)-INO dan No INO

melalui KPPN setempat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a

Permintaan pembayaran tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari nilai Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) berlaku untuk porsi dana pendamping (dana APBD) dan/atau porsi dana Loan ADB No (SF)-INO dan No INO

tanpa jaminan/garansi bank dengan dilampiri: 1) Ringkasan kontrak pinjaman dan hibah luar negeri; 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 3) Untuk permintaan pembayaran porsi Loan ADB No (SF)- INO dan No INO

melampirkan bukti pencairan tahap I yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan

Permintaan pembayaran tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari nilai Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) berlaku untuk porsi dana pendamping (dana APBD) dan/atau porsi dana Loan ADB No (SF)-INO dan No INO

dapat diajukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dengan dilampiri: 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 2) Permintaan pembayaran porsi Loan ADB No (SF)-INO dan No INO melampirkan bukti pencairan dana pendamping (porsi APBD) berupa copy SPM pembayaran tahap II yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan

Permintaan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari nilai Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) berlaku untuk porsi dana

10

pendamping (dana APBD) dan/atau porsi dana Loan ADB No (SF)-INO dan No INO

dapat diajukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) dengan dilampiri: 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 2) Untuk permintaan pembayaran porsi Loan ADB No (SF)- INO dan No INO melampirkan bukti pencairan dana pendamping (porsi APBD) berupa copy SPM pembayaran tahap III yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan

(2) Pola Kontraktual Dengan nilai pekerjaan lebih dari atau setara dengan USD 25

langkah yang dilakukan adalah penyedia barang/jasa mengajukan permintaan pembayaran secara proporsional kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di kabupaten/kota

untuk porsi dana pendamping melalui APBD Kas Daerah sedang Loan ADB No (SF)-INO dan No INO melalui KPPN setempat dengan mengikuti ketentuan sbagai berikut: a

Penyedia barang/jasa mengadakan perjanjian KSP dengan P3A/GP3A/IP3A; b

Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di provinsi atau kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa yang telah disetujui oleh ADB dengan dilampiri Surat Perjanjian KSP; c

Pencairan dana rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan dengan tahapan pembayaran sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilampiri: 1) Ringkasan kontrak pinjaman dan hibah luar negeri; 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 3) Permintaan pembayaran porsi Loan ADB No (SF)-INO dan No INO dilampiri bukti pencairan dana pendamping (porsi APBD) berupa copy SPM pembayaran yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan

11

BAB III PENGISISAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS (1) National Project Coordination and Monitoring Office (NPCMO) bertanggung jawab atas pengisian kembali dana Rekening Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai dengan masa closing account loan berkenaan

(2) Apabila NPCMO tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishment/reimbursement secara berkala sesuai kebutuhan dan mengakibatkan ketersediaan saldo Rekening Khusus pada Bank Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan

maka pembayaran akan dihentikan sementara oleh KPPN berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c

Drirektur Pengelolaan Kas Negara

(3) Pembayaran kembali atas penghentian sementara dapat dilaksanakan oleh KPPN setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c

Direktur Pengelolaan Kas Negara

BAB IV PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 12 (1) Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus

KPPN mengirimkan fotokopi SP2D dan copy SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya

Berita Acara Pembayaran; b

Approval dari ADB sepanjang dipersyaratkan; c

Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan pada alamat berikut: Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri III (Subdit PHLN III) Gedung Perbendaharaan I Lantai V Jalan Lapangan Banteng Timur No

12

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 (1) Guna evaluasi dan monitoring disbursement PISP

NPCMO mengadakan koordinasi

dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan/disbursement kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri setiap tiga bulan (triwulan)

dan apabila diperlukan dapat melakukan monitoring penyerapan pinjaman ke daerah

(2) Kewajiban pembuatan Financial Statement of Special Account (FISSA) dan penyimpanan dokumen sebagaimana diharuskan dalam loan agreement menjadi tanggung jawab Executing Agency (EA) bersangkutan dan audit FISSA oleh BPKP dilaksanakan di lokasi/kantor EA masingmasing

(3) NPMCO bertanggung jawab menyusun consolidated FISSA untuk kepentingan audit keseluruhan pelaksanaan proyek oleh BPKP untuk selanjutnya disampaikan kepada ADB

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya

memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2006

13

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO (SF)-INO DAN NO INO PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP) DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN LOAN ADB NO (SF)-INO DAN NO INO PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP) No

Deskripsi Porsi ADB 2064/2065 Porsi GOI 01 Civil Works 83% 17% 02 Vehicles 100% 0 03 Equipments and Materials 100% 0 04 Capacity Building 100% 0 05 Studies

Surveys

and Audit 100% 0 6A Consulting Services International 100% 0 6B Consulting Services Domestic 100% 0 07 NGO Services 100% 0