PDF BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. -20 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Pelayanan Publik - Eprints UMM - BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK. menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK. menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan

20 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Pelayanan Publik - Eprints UMM

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK A. Pelayanan Publik Istilah Pelayanan berasal dari kata layani yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK A. Pelayanan Publik Istilah Pelayanan berasal dari kata layani yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Pengertian Pelayanan Pelayanan menurut Sedangkan di dalam Undang undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan  Nomor 81 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum adalah segala ditarik pengertian secara sederhana bahwa pelayanan yang berkualitas  Pengertian

Related PDF

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Pengertian Pelayanan Pelayanan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Pengertian Pelayanan Pelayanan menurut Sedangkan di dalam Undang undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan 
PDF

10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21 Tinjauan Tentang Pelayanan

Nomor 81 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum adalah segala ditarik pengertian secara sederhana bahwa pelayanan yang berkualitas 
PDF

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Peran Pelayanan Prima (Service

Pengertian Pelayanan Prima (Service Excellence) Pelayanan adalah suatu Terdapat beberapa definisi tentang kualitas pelayanan menurut Khairul maddy 
PDF

10 BAB II KAJIAN PUSTAKA A Pelayanan Publik 1 Pengertian

Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi'ie, dkk (1999 18) yaitu “Sejumlah menyatakan bahwa “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau Fandy Tjiptono (2001 88) menjelaskan tentang strategi
PDF

15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21 Pelayanan - UIN Walisongo

15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2 1 1 Pengertian Pelayanan Prima (Service Excellent) Menurut Kamus Islam menjelaskan tentang konsep jujur ini dalam
PDF

20 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Pelayanan Publik - Eprints UMM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Pelayanan Publik 1 Konsep Pelayanan Publik publik Oleh karena itu, adanya Undang undng No 25 Tahun 2009 tentang
PDF

1 www.kamuskeuangandaerah.com ESTIMASI PERUBAHAN SAL : AKUN PENTING PADA AKUNTANSI AKRUAL PEMDA Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang 15 pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih 26 25 Contoh koreksi Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan 18 Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

Untitled - Semantic Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PPh pasal 23 yang telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri dalam upaya mematuhi Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Kristen Maranatha iv ABSTRAK Bandung telah menjadi kota liburan akhir pekan bagi warga Jakarta untuk berbagai alasan Hotel di Bandung  Universitas Kristen Maranatha ABSTRAK Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mencari perbedaan dan persamaan antara kata “dengan” dengan padanan  Universitas Kristen Maranatha

BAB II PROSES BISNIS

BAB II STRATEGI BISNIS - digilibuinsbyacid

BAB II PROSES BISNIS Berdasarkan informasi dan definisi yang diperoleh dari buku Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

sir stikom edu id eprint 660 5 BAB II pdf BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Proses Bisnis Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan (Weske, 2007) Adapaun pengertian lain dari proses bisnis (Sparx Sytem,

JASA BANK Bab 4 JASA BANK Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk

thesis binus ac id Asli Bab4 2007 2 00222 IF Bab 4 1 pdf Gambar 4 4 AudioCodes MP 114 FXO 4 1 2 Komponen Perangkat Lunak (Software) Komponen perangkat lunak yang digunakan dalam sistem ini adalah 1 Perangkat lunak untuk SIP Server yaitu Asterisk 1 2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  2 Jan 2018 Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 PMK 07 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Pengelolaan

PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

ANALISIS PENGARUH SHIFT KERJA TERHADAP BEBAN KERJA PADA

LAPORAN KEUANGAN INTERIM TIDAK DIAUDIT UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk Jl. Raya Rancabolang No. 98 Gedebage - Bandung DAFTAR ISI Halaman

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2012 1 00269 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri alas kaki, meliputi produksi dan pemasaran sepatu jenis sports atau casual akses ksei co id docs quarter 2010 09

GUBERNUR JAWA TENGAH

gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah - simbankeu

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

21 Nov 2018 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang a bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ( Berita 

BAB II TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT 2.1 Rumah Sakit 2.1.1 Definisi Rumah Sakit Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan

eprints dinus ac id 21417 11 bab2 19161 pdf BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Rumah Sakit 1 Pengertian Rumah Sakit Menurut WHO (World Health Organization) rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan digilib

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a bahwa kesehatan merupakan

Informasi Hukum JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA KESEHATAN DENGAN RAHMAT  Gubernur tentang

Home back103010311032 103310341035 Next

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK A

Pelayanan Publik Istilah Pelayanan berasal dari kata layani yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan

bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia

istilah pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang

instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

beberapa esensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu selalu disadari adalah bahwa masalah pelayanan publik bersumber pada: 8 Prof

Lijan Poltak Sinambela

Reformasi Pelayanan Publik

Bumi Aksara

PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

a) Adanya kewajiban pada pihak administrasi Negara untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih

b) Adanya pengakuan terhadap hak asasi setiap warga Negara atas pemerintahan

dan kualitas hasil pelayanan yang baik

c) Adanya keanekaragaman jenis serta bidang pelayanan publik sebagai akibat dari adanya keragaman urusan dan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik

63/KEP/M

PAN/7/2013Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai uapaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia

Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat

meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi 10 Adrian Sutedi

Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik

(Jakarta: Sinar Grafika

Hal Dadang Juliantara

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayan Publik

selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publikyang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat

dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan

pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik

Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu

Tuntutan tersebut semakin berkembang seirama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien

namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani

atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis Prof

Lijan Poltak Sinambela

Reformasi Pelayanan Publik

Bumi Aksara

3 13 Id

org/wiki/Pelayanan_Publik diakses 16/12/13 14 Dadang Juliantara

Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik

Hal 1

Undang-undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri

upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah

Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan

maka telah diterbitkan pula Inpres No

Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No

63/KEP/M

PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dengan demikian

pelayanan publik ialah merupakan pemenuhan kebutuhan serta keinginan masyarakat oleh si penyelenggara Pelayanan publik

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pedoman Pelayanan Publik Untuk meningkatkan kuaitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah perlu adanya pedoman pelayanan publik yang merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan 15 Id

org/wiki/Undang_Undang_Pelayanan_Publik diakses 16/12/13

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Yaitu: a

Maksud dan tujuan Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik

Tujuan Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik adalah: 1

Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak

dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik 3

Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4

Terwujudnya perlindungan dan kepastian hokum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Hakikat Pelayanan Publik Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakanperwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat

Untuk lebih memahami tentang hakikat pelayanan publik

terdapat beberapa pengertian-pengertian

ialah: 16 Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang

dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik

dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik

Pelaksanaan pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat

dan setiap orang yang bekerja didalam Organisasi Penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik

Mayarakat adalah seluruh pihak

baik warga nrgara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan

maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik

baik secara langsung maupun tidak langsung

Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan

dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik 17 c

Asas-Asas Pelayanan Publik 1

Keterbukaan

mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan sevara memadai serta mudah dimengerti

Kepentingan Umum

pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan

Kepastian Hukum

jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan

Partisipatif

mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi

kebutuhan dan harapan masyarakat

Kesamaan Hak

tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku

Keseimbangan Hak dan Kewajiban

pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masingmasing pihak

Keprofesionalan

pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas

Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif

setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil

Akuntabilitas

proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan

Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan

Ketepatan Waktu

penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan

Kecepatan

setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 1

Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 2

Kejelasan

menyangkut: Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik; Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik 3

Rincian biaya pelayanan Publik dan tata cara pembayaran

Standar Pelayanan publik Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standard pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian 18 Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Standard pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau pemerima pelayanan

Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik : pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik

dilakukan melaui: Pengawasan melekat yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan

Pemgawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat

berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Standar Pelayanan Publik Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan

sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya

Standar pelayanan merupakan ukuran yang di bakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang awajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

dan menjadi pedoman 19 Hartono

Sunaryati

dkk Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

10

bagi penerima layanan dalam proses pengajuan permohonan

serta sebagai control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan

Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat

jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan

Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan dan membangun kepedulian dan komitmen

Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M

PAN/7/2003

sekurang-kurangnya meliputi: a

Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan

Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengadilan

Biaya Pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan

Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterimasesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Sarana dan Prasarana

11

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik

Kompetensi Petugas Pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan

dan perilaku yang dibutuhkan 20 Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas

ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan undang-undang tentang pelayanan publik yang cukup realistis untuk menjadi materi muatan Standar Pelayanan Publik

sehingga susunannya menjadi sebagai berikut; 1

Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan

Persyaratan Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan

baik persyaratan teknis maupun administratif

dan prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

Waktu Penyelesaian Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

PAN/7/2003

12

Biaya Pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan

Produk Pelayanan Ialah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 7

Sarana dan Prasarana

dan/atau fasilitas Peralatan dan fasilitas yang diperlikan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kelompok rentan

Kompetensi Pelaksana Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan

Pengawasan Intern Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana

Penanganan pengaduan

dan masukan Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Jumlah pelaksana Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja

Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

13

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman

Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya

Evaluasi kinerja pelaksana Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayan 21 Dalam Pembahasan

perumusan dan penyusunan standar pelayanan seharusnya melibatkan aparat yang terkait dengan pelayanan untuk membangun komitmen mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam

Tidak kalah pentingnya melibatkan masyarakat/ stakeholder

dan pelaksanaannya tidak bersifat formalitas

Dasar Hukum Pelayanan Publik a

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik

Tujuan undang-undang ini adalah: a

Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak

dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik 21 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

14

Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik c

Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan d

Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah: a

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan dalam penyusunanstandar Pelayanan Minimal oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non departemen dan dalam penerapannya oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota

Standar Pelayanan Minimal disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah ini memuat tentang prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal

penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pembinaan dan Pengawasan

15

Peraturan Menteri 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah: 1

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: a

Meningkatkan kualitas layanan publik

Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik

Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: a

Terwujudnya pelayanan publik yang cepat

Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap layanan publik

Kepmenpan Nomor KEP/25/M

PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah Pedoman penyususnan indeks kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya

Bagi msyarakat

indeks kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan

16

Kepmenpan Nomor 63/KEP/M

PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Maksud dan tujuan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini adalah: 1

Maksud pedoman umum ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya

Tujuan pedoman umum ini adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan publik 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi: 1

Penyalahgunaan wewenang 2

Hambatan dalam pelayanan masyarakat 3

Korupsi

Pelanggaran disiplin pegawai negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat mengenai: 1

pemantauan dan pemutakhiran

17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat mengenai: 1

Pembentukan

Kedudukan

Fungsi Dan Kewenangan 2

Organisasi 3

Eselon 4

Kepegawaian dan keuangan 5

Jabatan fungsional 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan target standar pelayanan

Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi jenis pelayanan dasar

nilai Standar Pelayanan Minimal