PDF REGULASI BAGI INDUSTRI BERBASIS KAYU -Modul Pelatihan Pemantauan - Jaringan Pemantau Independen - SISTEM INFORMASI PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DELPHI 2007 DAN SQL SERVER 2008
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

SISTEM INFORMASI PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DELPHI 2007 DAN SQL SERVER 2008

Modul Pelatihan Pemantauan - Jaringan Pemantau Independen

SISTEM INFORMASI PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DELPHI 2007 DAN SQL SERVER 2008 Vivi Nurfianti Jurusan Sistem Informasi STMIK PalComTech

SISTEM INFORMASI PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DELPHI 2007 DAN SQL SERVER 2008 Vivi Nurfianti Jurusan Sistem Informasi STMIK PalComTech pelaksanaan PUHH yang berbasis sistem informasi, perlu penegasan dan penjelasan fungsi penugasan negara bukan pajak (PNBP) dan peredaran hasil hutan berasal dari hutan tanaman dan hutan alam pada hutan produksi 4 13 Mar 2016 hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman

Related PDF

SE 4 2018-Dirjen PHPL-GANIS

pelaksanaan PUHH yang berbasis sistem informasi, perlu penegasan dan penjelasan fungsi penugasan negara bukan pajak (PNBP) dan peredaran hasil hutan berasal dari hutan tanaman dan hutan alam pada hutan produksi 4
PDF

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

13 Mar 2016 hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi pengujian, penandaan, pengangkutan peredaran, serta pengolahan hasil hutan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut
PDF

- 1 - PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN - SILK

20 Apr 2016 pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan peredaran, serta Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SI Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang
PDF

1518658566-Buletin PHPL Edisi IVpdf - Kementerian Lingkungan

rimbawan saling berbagi informasi Hasil studi terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia dan Peredaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL 2
PDF

Analisis kepuasan perusahaan kehutanan terhadap implementasi

teknologi dan media informasi penyelenggaraan PUHH secara realtime yang SIPUHH Online peredaran hasil hutan kayu menjadi sederhana, lancar, tertibĀ 
PDF

BN 27-2014 - Ditjen PP - Kemenkumham

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan menggunakan teknologi sistem informasi secara online dan mengoptimalkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Peredaran Hasil Hutan dalam
PDF

Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

FLEGT tersebut disepakati bersama pada forum kayu legal serta mengatasi peredaran kayu dalam Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan
PDF

Modul Pelatihan Pemantauan - Jaringan Pemantau Independen

SSistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada 2009 peredaran hasil hutan kayu di tempat ini adalah
PDF

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengadaan dana dalam jumlah uang yang cukup besar dan berkesinambungan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional

thesis binus ac id doc Bab2 2011 2 00027 AK PBB BAB II semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum (h 3) Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) ada dua yaitu 1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya

SOP A. Pemeriksaan Administratif No Aktivitas 1. Pemohon mengajukan dokumen sesuai form yang telah ditetapkan 2. Petugas loket menyerahkan dokumen ke Kepala Pusat PP 3. Kepala Pusat PP didisposisi kepada

PDF 1 SOP A Pemeriksaan Administratifpvtpp setjen pertanian go id SOP PERMOHONAN HAK PVT pdf PDF sop bidang sarana, prasarana dan administrasi umum fisip unpadfisip unpad ac id wp content 03 SOP Sarpras Adm Umum pdf PDF A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE? 8 Mar 2019 Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan? REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN

PDF TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf PDF TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf PDF Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

proses bisnis kepabeanan dan pemanfaatan indonesia - acch-kpk

DASAR HUKUM UU KEPABEANAN PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PABEAN DI BIDANG

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018 Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2017 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan ? 206 3 PMK 01 2014 tentang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS

lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

kementerian keuangan republik indonesia - Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018 pdf PDF KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat djppr kemenkeu go id Laporan 20Kinerja 20DJPU 20Tahun 202014 pdf

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Sistem Banyak para ahli yang mengungkapkan definisi sistem, salah satunya adalah sebagai berikut : Sistem menurut Zulkifli (2005 : 4) sistem adalah himpunan sesuatu

PDF 9 BAB II KAJIAN TEORI A Landasan Teori 1 Sikap a Pengertian eprints uny ac id 21850 4 BAB 20II pdf PDF 7 BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Sistem Sistem adalah merupakan sir stikom edu 101 5 BAB 20II pdf

Home back455456457 458459460 Next

SISTEM INFORMASI PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DELPHI 2007 DAN SQL SERVER 2008 Vivi Nurfianti Jurusan Sistem Informasi STMIK PalComTech Palembang Abstrak Sistem Informasi Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan Pemrograman Delphi 2007 dan SQL Server (Dibawah Bimbingan Bapak R

Nasrul Halim, S

) Peredaran hasil hutan adalah lalu lintas hasil hutan baik di darat maupun di laut

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan terhadap hasil hutan terutama hasil hutan berupa kayu

Gangguan keamanan hutan akibat dari penebangan liar dan pencurian kayu di beberapa daerah cukup memprihatinkan karena menunjukkan kecenderungan meningkat baik dalam jumlah, volume maupun tingkat pelanggarannya makanya peredaran hasil hutan yang berjalan secara manual selama ini masih tidak cukup efektif untuk mempersempit ruang gerak peredaran hasil hutan kayu illegal maupun perdagangan hasil hutan kayu illegal

Sistem informasi peredaran hasil hutan ini bertujuan agar dapat mengolah data secara efektif dan efisien dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan

Untuk mengantisipasi perkembangan dan semakin banyaknya data peredaran hasil hutan yang diolah serta semakin banyaknya kebutuhan akan informasi untuk menangani pengolahan data, maka diperlukan suatu sistem untuk membantu dalam pengolahan data

Kata kunci : Peredaran Hasil Hutan PENDAHULUAN Pembangunan Kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem

Entitas yang mencirikan dimensi kawasan adalah mantapnya status hukum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi kondisi serta potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kehutanan

Dari seluruh luas Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas hektar, luas kawasan hutan adalah hektar atau 38,66%

Hutan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam

Luas hutan berdasarkan fungsinya ditunjukan pada tabel berikut : Tabel 1

Luas dan Fungsi Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir No Fungsi Hutan Luas (Ha) 1 Hutan Produksi (HP) HP Simpang Heran Beyuku : Ha HP Simpang Mesuji III : Ha HP Way Hitam Mesuji III : Ha HP Mesuji IV : Ha HP Terusan Sialang : Ha HPT Pedamaran-Kayuagung : Ha

  • 2 Hutan Lindung Sungai Lumpur Mesuji Hutan Suaka Alam Padang Sugihan Jumlah Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir Hutan sebagai salah satu sumber daya alam, mempunyai potensi yang penting baik sebagai sumber devisa negara maupun sebagai sumber pendapatan masyarakat
  • Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan terhadap hasil hutan terutama hasil hutan berupa kayu

    Gangguan keamanan hutan akibat dari penebangan liar dan pencurian kayu di beberapa daerah cukup memprihatinkan karena menunjukkan kecenderungan meningkat baik dalam jumlah, volume maupun tingkat pelanggarannya makanya peredaran hasil hutan yang berjalan secara manual selama ini masih tidak cukup efektif untuk mempersempit ruang gerak peredaran hasil hutan kayu illegal maupun perdagangan hasil hutan kayu illegal

    Bentuk control manajemen dalam kegiatan peredaran hasil hutan, diantaranya adalah pemantauan peredaran hasil hutan yang didukung oleh tersedianya data peredaran hasil hutan

    Banyaknya hambatan yang terjadi dalam peredaran hasil hutan yang menimbulkan kerusakan sumber daya hutan

    Hambatan-hambatan tersebut berupa keterbatasan perangkat lunak dan perangkat keras bila dibandingkan dengan banyaknya kasus yang ditemui di lapangan

    Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil hutan dan optimalisasi pemanfaatan hasil hutan serta untuk menjamin legalitas hasil hutan

    Peredaran hasil hutan perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan

    Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mengolah data secara efektif dan efisien dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan

    Untuk mengantisipasi perkembangan dan semakin banyaknya data peredaran hasil hutan yang diolah serta semakin banyaknya kebutuhan akan informasi untuk menangani pengolahan data, maka diperlukan suatu sistem untuk membantu dalam pengolahan data

    Dengan sistem informasi peredaran hasil hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini nantinya dapat mengatasi kendala waktu serta proses sistem informasi peredaran hasil hutan dapat dilakukan secara cepat dan laporan yang nantinya dihasilkan lebih terjamin kebenarannya

    LANDASAN TEORI Sistem Menurut Kristanto (2008:1), Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyeselaikan suatu sasaran yang tertentu

    Menurut Fatta (2007:3) Sistem dapat diartikan sebagai satuan kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain

    Informasi Menurut Kristanto (2008:7), Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima

    Menurut Fatta (2007:3) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimannya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang

    Sistem Informasi Menurut Kristanto (2008:11), Sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut

    Menurut Laudon (2008:15), Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi

    Pemrograman Delphi 2007 Menurut Kusdiawan (2010:2), Delphi adalah salah satu bahasa pemrograman berbasis visual yang merupakan pengembangan dari bahasa pascal

    Program Borland Delphi adalah sebuah program untuk membuat aplikas-aplikasi berbasis windows

    Aplikasi berbasis windows merupakan aplikasi yang dijalankan pada sistem operasi Microsoft Windows

    Pengertian SQL Server 2008 Menurut Aryo (2009:1), SQL Server 2008 adalah sebuah RDBMS (Relational Database Management System) yang sangat powerful dan telah terbukti kekuatannya dalam mengolah data

    Dalam versi terbarunya ini, SQL Server 2008 memiliki banyak fitur yang bisa diandalkan untuk meningkatkan performa database

    HASIL DAN PEMBAHASAN Data Flow Diagram (DFD) Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat bantu yang dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas

    Berdasarkan hasil analisa penelitian, peneliti memberikan gambaran arus data terhadap sistem yang akan direncanakan sebagai berikut : 1

    Diagram Konteks Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan bagian besar dari aliran arus data Sistem Informasi Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 1

    Diagram Konteks 3

    Diagram Level 0 Diagram level 0 adalah diagram yang menunjukkan semua proses utama yang menyusun keseluruhan sistem, diagram ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Perusahaan Data Perusahaan 1

    • 0 P Perusahaan Rekam Perusahaaan Surat Izin ADM Data Penerbitan Surat Izin 2
    • 0 P Penerbitan Rekam Penerbitan Data Ukur Kayu Bulat 3
    • 0 P Ukur Kayu Bulat Rekam Buku_Ukur Data Daftar Kayu Bulat 4
    • 0 P Daftar Kayu Bulat DKB Data Penebangan Kayu Bulat 5
    • 0 P Penebangan Rekam Penebangan FA-KB Data Pengangkutan 6
    • 0 P Pengankutan Pengangkutan Data FA-KB 7
    • 0 P FA-KB Rekam FA-KB Data Daftar Kayu Olahan 8
    • 0 P Daftar Kayu Olahan Rekam DKO Data FA-KO 9
    • 0 P FA-KO Rekam FA-KO Pimpinan Laporan Data Perusahaan Laporan Penerbitan Surat Izin Laporan Data Ukur Kayu Bulat Laporan DKB Laporan Penebangan Laporan Data FA-KB Laporan Pengangkutan Laporan Data DKO Laporan Data FA-KO 10
    • 0 Proses Pembuatan laporan Gambar 2

    Diagram Level 0 4

    Diagram Level 1 Diagram level 1 diciptakan dari setiap proses utama dari level 0

    Level ini menunjukkan proses-proses internal yang menyusun setiap proses-proses utama dalam level 0

    Diagram ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 3

    Diagram Level 1 5

    Entity Relationship Diagram (ERD) Berikut ini adalah gambar Entity Relationship Diagram (ERD) yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut

    Implementasi Gambar 4

    Entity Relationship Diagram (ERD) 1

    Tampilan Input a

    Login File ini adalah file form Login yang merupakan tampilan awal sebelum masuk menu utama dari program, adapun tampilan form Login seperti pada Gambar di bawah ini : 6,