PDF 8/13/pbi/2006,surat -peraturan bank indonesia nomor 13/ 26 /pbi/2011 - Perbarindo - PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR. 13/ 8 /PBI/2011 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR. 13/ 8 /PBI/2011 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,

peraturan bank indonesia nomor 13/ 26 /pbi/2011 - Perbarindo

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR. 13/ 8 /PBI/2011 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR. 13/ 8 /PBI/2011 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia PDF peraturan bank indonesia nomor 13 8 pbi 2011 tentang laporan bi go id peraturan cc27b3fee2014f198e30654dbc7cd8eePBINo13 8 PBI 2012 pdf PDF PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13

Related PDF

peraturan bank indonesia nomor 13/ 8 /pbi/2011 tentang laporan

[PDF] peraturan bank indonesia nomor 13 8 pbi 2011 tentang laporan bi go id peraturan cc27b3fee2014f198e30654dbc7cd8eePBINo13 8 PBI 2012 pdf
PDF

PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 13

[PDF] PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13 bi go id peraturan 58bffffceb5e4c86a0ac74d2a5215c9cPenjelasanPBINo13 8 PBI 2
PDF

Kelembagaan - Bank Indonesia

[PDF] Kelembagaan Bank Indonesia bi go id peraturan bank Kodifikasi Penilaian 20Tingkat 20Kesehatan 20Bank pdf
PDF

peraturan bank indonesia nomor: 8/13/pbi/2006 tentang perubahan

[PDF] peraturan bank indonesia nomor 8 13 pbi 2006 tentang perubahan ojk go id perbankan peraturan bank indonesia 235 pdf
PDF

peraturan bank indonesia - OJK

[PDF] peraturan bank indonesia OJK ojk go id perbankan peraturan SAL 20POJK 20PENGGUNAAN 20JASA 20AP 20DAN 20
PDF

peraturan bank indonesia nomor: 13/ 27 /pbi/2011 tentang - OJK

[PDF] peraturan bank indonesia nomor 13 27 pbi 2011 tentang OJK ojk go id Files batchen2 64 pdf
PDF

No 13/ 29 /DPNP Jakarta, 9 Desember 2011

[PDF] No 13 29 DPNP Jakarta, 9 Desember 2011 hukum unsrat ac id inst se 132912 pdf
PDF

peraturan bank indonesia nomor 13/ 26 /pbi/2011 - Perbarindo

[PDF] peraturan bank indonesia nomor 13 26 pbi 2011 Perbarindo perbarindo or id wp content PBI No 13 26 PBI 2011 pdf
PDF

PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 13/ 8 /PBI/2011 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM I. UMUM Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran

PDF 1 penjelasan atas peraturan bank indonesia nomor 15 5 pbi 2013 bi go id peraturan 570965f9e38c4886b4daa382bd13129fPenjelasanPBIPerubahanKed PDF PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13 bi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PETERNAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa ternak merupakan komoditi yang dibudidayakan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 KUHP dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanakan KUHP? Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan Page 27? NOMOR 27

BUSINESS INTELLIGENCE. Management Database & Informasi

Business Intelligence - Repositori Universitas Andalas - Unand

BUSINESS INTELLIGENCE Management Database & Informasi Pengorganisasian data di lingkungan file tradisional vs Pendekatan database Dasar-dasar Business Intellegence Basis Data Vs Pemrosesan File Tradisional

BUSINESS INTELLIGENCE Management Database Informasi Integrasi informasi dapat menjadikan informasi menjadi lengkap dan relevan, sehingga? Kata Kunci Business Intelligence, Artificial Intelligence, data warehouse DEFINISI yediakan informasi, baik berupa data akti fitas bisnis internal angkat lunak untuk query

PERATURAN KEPALA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Penerimaan Negara Bukan

bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas? Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang? Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia Corruption Watch www.antikorupsi.org Jakarta, 10 Januari 2017 Pendahuluan Per tanggal 2 Desember 2016 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

PDF Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia icw or id Catatan 20Kritis 20PNBP 20Polri 20oleh 20ICW pdf PDF keputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia DPD RI dpd go id

Tutorial membuat Blog dengan Blogspot Apa itu Blog? Blog merupakan kepanjangan dari web log yang merupakan salah satu aplikasi sederhana website. Pada awalnya blog hanya digunakan untuk catatan pribadi,

Hanya saja pengguna blogspot harus memiliki account google mail (gmail) untuk dapat mulai membuat blog Mulai membuat Blog 1 Anda harus punya email? Pendahuluan Tutorial pembuatan blog ini menggunakan blogspot(blogger) sebagai tempat pembuatannya Sebelum kita belajar membuat blog, kita harus? m a t

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); NOMOR 22 TAHUN 1968 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1966 Nomor 88 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 (1) Dengan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman - Lembaga

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 016 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Kode Dokumen 0090007000 Revisi Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 01000 06001 Manual Prosedur

TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI HALO UKM

Mengenal Cara Kerja Cloud Computing pada “GoJek” - Ilmuti

1. INTRODUCTION / PENGENALAN 1.1 Persiapan kebutuhan Aplikasi Sebelum kita masuk kedalam penggunaan aplikasi Halo UKM, sekilas ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun sebuah toko online

PDF UKM IIC 2018 | 13 15 November 2018 1 USD Repositoryrepository usd ac id 4902 makalah 2Bseminar 2Binternasional 2Bmalaysia kunjana pdf PDF pusat pengajian sains sekitaran dan sumber alam UKM ukm my fst wp content uploads 2015 12 30ppsssa

Home back455456457 458459460 Next

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi secara harian yang real time, tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, lengkap, dan mudah untuk diakses secara simultan

bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud di atas, dibangun suatu sistem pelaporan harian dari bank guna memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengawasan bank yang berbasis risiko

bahwa untuk menyediakan informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyempurnaan dan perluasan cakupan laporan harian bank umum

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk mengatur kembali

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

MEMUTUSKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing, dan unit usaha syariah

Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBU, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia

Pelanggan LHBU adalah pihak selain Bank Pelapor, yang dapat memperoleh hasil olahan LHBU sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Perjanjian Penggunaan LHBU adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Pelanggan LHBU mengenai penggunaan LHBU dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Penyampaian

Penyampaian laporan secara on-line, adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim rekaman data secara langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank Indonesia

Penyampaian laporan secara off-line, adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia

Pasar Uang Antar Bank, yang selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan pinjam-meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank konvensional dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut PUAS, adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar Bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing

Data Jakarta InterBank Offered Rate, yang selanjutnya disebut Data JIBOR, adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR

Hari Kerja adalah hari pada saat Kantor Pusat Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring dan sistem Bank Indonesia

BAB II PENYUSUNAN DATA LHBU Pasal 2 (1) Bank Pelapor wajib menyusun LHBU

(2) LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksional dan data non transaksional

(3) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data: a

PUAB yang terdiri dari PUAB pagi rupiah, PUAB sore rupiah, PUAB valuta asing, dan PUAB luar negeri

perdagangan surat berharga di pasar sekunder

(4) Data non transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data: a

posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing

posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing

posisi rekapitulasi transaksi derivatif

tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah

suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan

posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank

posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing

(5) Penyusunan LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistematika penyusunan LHBU yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 3

(2) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab dari direksi Bank, pimpinan kantor cabang bank asing, dan/atau kepala unit usaha syariah

(3) Dalam hal terjadi perubahan atas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor harus menginformasikan perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia

BAB III PENYAMPAIAN LHBU Pasal 4 (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBU kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan benar

(2) Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berikut form header segera setelah terjadinya transaksi secara real time setiap Hari Kerja pada tanggal laporan

(3) Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berikut form header setiap Hari Kerja pada tanggal laporan berdasarkan: a

data riil, sesuai dengan masing-masing jenis data yang dilaporkan

(5) Batas waktu penyampaian LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

(6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak berlaku dalam hal Bank Pelapor tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia

Pasal 5 (1) Bank Indonesia menetapkan Data JIBOR berdasarkan data suku bunga penawaran pada setiap Hari Kerja pada tanggal laporan

(2) Penetapan Data JIBOR diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 6 Dalam hal terdapat kesalahan data pada LHBU yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi LHBU dalam batas waktu koreksi yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 7 (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU kepada Bank Indonesia secara on-line

(2) Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib melaporkan secara off-line

Bank Pelapor mengalami gangguan teknis untuk penyampaian LHBU dan/atau koreksi LHBU

Bank Indonesia mengalami gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi

(4) Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal penyampaian LHBU dan/atau koreksi LHBU dilakukan secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

(5) Batas waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pada hari kerja yang sama sebelum batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)

(6) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU baik secara on-line maupun secara off-line

(7) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahukan terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau melalui sarana lainnya kepada Bank Pelapor

(8) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara on-line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara off-line pada Hari Kerja yang sama untuk data: a

PUAB pagi rupiah

PUAB sore rupiah

PUAB valuta asing

perdagangan surat berharga di pasar sekunder

suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan

tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah

(9) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara on-line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara off-line pada Hari Kerja berikutnya untuk data: a

PUAB luar negeri

posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing

posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing

posisi rekapitulasi transaksi derivatif

posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank

posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing

(10) Batas waktu penyampaian LHBU dan/atau koreksi LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 8

(2) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU atau koreksi LHBU secara off-line apabila LHBU dan/atau koreksi LHBU tidak diterima oleh Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10)

Pasal 9 (1) Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tetap wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU untuk data: a

posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing

posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing

posisi rekapitulasi transaksi derivatif

posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank

posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing

Pasal 10 (1) Kewajiban untuk menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU dikecualikan bagi Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga mengakibatkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU tersebut

(2) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) beserta upayaupaya yang dilakukan, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sampai dengan keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat teratasi

BAB IV HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBU Pasal 11 (1) Bank Indonesia menyediakan hasil olahan LHBU kepada Bank Pelapor dan/atau Pelanggan LHBU

(2) Hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a

informasi yang disediakan oleh LHBU dalam bentuk agregat, termasuk Data JIBOR

Pasal 12

(2) Pelanggan LHBU dapat memperoleh hasil olahan LHBU dalam bentuk agregat dan data individual tertentu Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

(3) Bank Indonesia dapat mengenakan biaya kepada Pelanggan LHBU atas penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 13 (1) Untuk menjadi Pelanggan LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) calon Pelanggan LHBU harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan LHBU menandatangani Perjanjian Penggunaan LHBU dengan Bank Indonesia

(3) Ketentuan pelaksanaan mengenai Pelanggan LHBU diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Pasal 14 (1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap sistem LHBU di Bank Indonesia dalam jumlah tertentu kepada setiap Bank Pelapor tanpa dikenakan biaya

(2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas setiap tambahan hak akses terhadap sistem LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Bank Pelapor dan Pelanggan LHBU bertanggung jawab atas hak akses terhadap sistem LHBU yang diberikan oleh Bank Indonesia

(5) Ketentuan pelaksanaan mengenai hak akses dan biaya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia

BAB V PENGAWASAN Pasal 15 Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaporan LHBU oleh Bank Pelapor

BAB VI S A N K S I Pasal 16 (1) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c'secara on-line dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau tidak menyampaikan secara off-line dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 7 ayat (9) huruf a dan Pasal 7 ayat (10), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp ,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar

(2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d'secara on-line dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau tidak menyampaikan secara off-line dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf b dan Pasal 7 ayat (10), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp ,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp ,00 (lima juta rupiah) per hari untuk keseluruhan data transaksional

(3) Bank pelapor yang tidak menyampaikan data non transaksional secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam batas waktu penyampaian LHBU yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau secara off-line dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf f sampai dengan huruf j dan Pasal 7 ayat (9) huruf c'sampai dengan huruf j, dan pasal 7 ayat (10), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp ,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data non transaksional yang tidak disampaikan

(4) Bank Pelapor yang tidak mengirimkan form header LHBU secara on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (4) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau secara off-line dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9) dan Pasal 7 ayat (10), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp ,00 (satu juta rupiah) untuk setiap form header

(6) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d'dan Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 7 ayat (9) huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara tidak benar, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50

(7) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan form header dan terdapat transaksi yang wajib disampaikan Bank Pelapor sesuai dengan peraturan ini maka Bank Pelapor dikenakan sanksi tidak menyampaikan form header sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sanksi tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3)

Pasal 17 Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mendebet rekening giro rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia

Pasal 18

Pasal 19 Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap Pelanggan LHBU yang tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan LHBU sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggunaan LHBU berupa: a

penghentian sebagai Pelanggan LHBU

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Perjanjian Penggunaan PIPU yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan diperlakukan sebagai Perjanjian Penggunaan LHBU sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang bersangkutan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Kewajiban penyusunan dan penyampaian LHBU untuk data non transaksional posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank sebagaimana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Semua istilah JIBOR yang tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dibaca sebagai JIBOR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini

(2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 23

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Februari 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 15 DPM/UKMI/DINT/DSM/DPNP