PDF -peraturan presiden republik indonesia nomor 191 - JDIH ESDM - PERATURAN PEMERINTAH (PP) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Nomor: 123 TAHUN 1961 (123/1961) 17 APRIL 1961 (JAKARTA) Sumber: LN 1961/147
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

PERATURAN PEMERINTAH (PP) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Nomor: 123 TAHUN 1961 (123/1961) 17 APRIL 1961 (JAKARTA) Sumber: LN 1961/147

peraturan presiden republik indonesia nomor 191 - JDIH ESDM

Bentuk: Oleh: PERATURAN PEMERINTAH (PP) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 123 TAHUN 1961 (123/1961) Tanggal: 17 APRIL 1961 (JAKARTA) Sumber: LN 1961/147 Tentang: Indeks: PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA GAYA

Bentuk: Oleh: PERATURAN PEMERINTAH (PP) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 123 TAHUN 1961 (123/1961) Tanggal: 17 APRIL 1961 (JAKARTA) Sumber: LN 1961/147 Tentang: Indeks: PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA GAYA PDF PP Nomor 1 Tahun 2019 pdf SIPUU Setkab sipuu setkab go id PP 20Nomor 201 20Tahun 202019 pdf PDF peraturan presiden republik indonesia (pp) Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip ln 2006 ps30 2006 pdf

Related PDF

PP Nomor 1 Tahun 2019pdf - SIPUU Setkab

[PDF] PP Nomor 1 Tahun 2019 pdf SIPUU Setkab sipuu setkab go id PP 20Nomor 201 20Tahun 202019 pdf
PDF

peraturan presiden republik indonesia (pp) - Ditjen PP

[PDF] peraturan presiden republik indonesia (pp) Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip ln 2006 ps30 2006 pdf
PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - Ditjen PP

[PDF] PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip ln 1946 pp1 1946 pdf
PDF

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - Bphn

[PDF] PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG Bphn bphn go id data documents 60ppu010 pdf
PDF

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961

[PDF] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 ndaru peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 ttg pendaftaran tanah pdf
PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26

[PDF] PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 kelembagaan ristekdikti go id wp PP 26 Tahun 2015 pdf
PDF

peraturan presiden republik indonesia nomor 191 - JDIH ESDM

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
PDF

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

menteriperhubungan republik indonesia - Bphn

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, a. bahwa sesuai

PDF keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor kp 1958 jdih dephub go id assets uudocs KP 1958 TAHUN 2018 pdf PDF peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 46 ppid dephub go id files PM 46 TAHUN 2018 pdf PDF peraturan menteri

BAB III PERANCANGAN SISTEM E-PROCUREMENT 3.1. Tinjauan Umum Perancangan sistem e-procurement akan duraikan secara lebih rinci dalam bab ini, yakni berupa tahapan proses pembuatan dari awal sampai akhir.

Tinjauan Umum Perancangan sistem e procurement akan duraikan secara lebih rinci dalam bab ini, yakni berupa tahapan proses pembuatan dari awal sampai? iii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah membuat sebuah aplikasi sistem informasi e procurement

4. PELELANGAN UMUM SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI ATAU SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS a. Pengumuman Prakualifikasi 1) Kelompok Kerja ULP mengumumkan Pelelangan

lkpp go id v2 files content file 15082012113313PB B 4 bab ii tata cara pemilihan penyedia barang halaman ii 133 4 pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai atau sistem penilaian biaya ulp ub ac id wp content uploads 2015 03 2d pra

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM INFORMASI

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI UNTUK KAS 1. PENGERTIAN KAS merupakan aktiva/asset perusahaan yang paling likuid dan paling rentan terjadi penyelewengan, penipuan dan pencurian ( Slamet sugiri, 2009

feelfreeflow files wordpress 2011 11 bab 1 BAB 1 AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KAS 10 Cek tersebut diuangkan ke bank oleh kasir kas kecil dan uangnya digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran kas kecil Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil

Bab 1 Pendahuluan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam setiap perusahaan tentu menginginkan adanya peningkatan dan perkembangan untuk menjadi lebih baik dalam memperoleh laba. Untuk memperoleh

sir stikom edu id eprint 677 4 BAB I pdf BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi yang semakin maju menjadi pemicu untuk berpikir lebih maju Dengan didorong perkembangan teknologi, manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat dan tepat Teknologi informasi merupakan teknologi yang

DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : JK-E/007.03/38 /2013 Tanggal : 15 Pebruari 2013 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Boyolali Kelompok Kerja : Jasa Konsultansi ULP

27 Jan 2015 Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Jasa 67 2 Dokumen Tata cara pelaksanaan mengacu pada lampiran JK 03 3 4 4 Kontrak 3 2 1 1 Alamat, nomor telepon facsimile e mail Panitia Tender;

Republik Indonesia Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang [Dokumen Kualifikasi] - dengan Prakualifikasi - Lembaga Kebijakan /Jasa Pemerintah DAFTAR ISI D O K U M E N K U A L I F I K A S I... 1 BAB

PDF Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Pengadaan LKPP lkpp go id 31122010171820SBD BARANG Prakualifikasi lengkap1 pdf PDF Standar Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 11012011192526Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

DRS. THOMAS, BLASIUS, WIDARTOYO & REKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) Izin Usaha / Business License No.: KEP-43/KM.1/2010 Jl. Taman Kendangsari No. 7 Surabaya 60292 Telp (031) 8496920

kip bandaacehkota go id wp content uploads 2014 06 PA LAPORAN AUDITOR PUBLIK ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati No 86 KAP MP AUP V 2014 Kepada Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

BAB IV PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 4.1 Sistem Informasi Akuntansi Yang Diusulkan Berikut ini adalah tabel usulan yang penulis usulkan pada Dewan Kemakmuran Masjid Agung

eprints uns ac id 4421 1 138541008201006591 pdf i PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi kasus pada CV MITRA TANINDO) Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas tugas dan Memenuhi Syarat syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi thesis binus ac id Doc Bab4 2007 1 00005 AK Bab 4

Home back415416417418 419420 Next

Bentuk: Oleh: PERATURAN PEMERINTAH (PP) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 123 TAHUN 1961 (123/1961) Tanggal: 17 APRIL 1961 (JAKARTA) Sumber: LN 1961/147 Tentang: Indeks: PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA GAYA MOTOR PERUSAHAAN NEGARA GAYA MOTOR

PENDIRIAN

Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a

bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59) terhadap perusahaan milik Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan

bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar

Mengingat: 1

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59)

Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31)

Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960

BAB I

PENDIRIAN Pasal 1 (1) Dengan nama Perusahaan Negara (PN) GAYA MOTOR didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59)

GAYA MOTOR"

(GM) yang didirikan berdasarkan akte Notaris Raden Meester Soewandi berkedudukan di Jakarta Nomor 45 tanggal 14 Maret 1955, dengan ini dilebur ke dalam PN GAYA MOTOR termaksud dalam ayat (1) di atas

(3) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari PT GAYA MOTOR beralih kepada PN GAYA MOTOR

(4) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan

BAB II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum Pasal 2, (1) PN GAYA MOTOR adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan: a

Pemerintah"

ialah Presiden Republik Indonesia

Menteri"

ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan

Perusahaan"

Direksi"

BPU"

ialah BPU Industri Alat Pengangkutan

Pasal 3 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia

Tempat Kedudukan

Pasal 4 Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah

Tujuan dan Lapangan Usaha Pasal 5 Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional khususnya dalam industri dasar dan berat, sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan

mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual

Pasal 6 Perusahaan ini berusaha dalam lapangan: 1

membuat alat kendaraan dalam arti kata seluas-luasnya

memberi jasa dalam pembangunan proyek industri kendaraan, reparasi dan pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas

melakukan pekerjaan dalam arti kata seluas-luasnya yang bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan

Modal Pasal 7 (1) Modal Perusahaan ditetapkan 76 (tujuh puluh enam) juta rupiah

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah

(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini

(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia

Pimpinan Pasal 8

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh tidak lebih dari 4 (empat) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengankutan, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur

(3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang

Pasal 9 (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia

(2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan

Pasal 10 (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali diijinkan oleh Pemerintah

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin

Menteri

Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang berusaha di lapangan lain yang bertujuan mencari laba

Pasal 11 (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selamalamanya 5 tahun

Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali

(2) Dalam hal-hal di bawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir: a

karena tindakan yang merugikan Perusahaan, c

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c'jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat

(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c'dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri

(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan

Pasal 12 (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan

(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain

Pasal 13 (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan

(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan

(3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengangkutan Pasal 14 (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengangkutan ditetapkan oleh BPU segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri

(2) Keputusan BPU termaksud ayat (1) mengikat Perusahaan

Pasal 15 Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada BPU menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi BPU dengan persetujuan Menteri

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Pasal 16 (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut

(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan

(3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan

(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya

(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan

(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara

Kepegawaian

Pasal 17 Direksi mengangkat dan memberhentikan-pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah

Tahun Buku Pasal 18 Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim

Anggaran Perusahaan Pasal 19 (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri

(2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan Pasal 20 Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri

Laporan Perhitungan Tahunan Pasal 21 (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi

Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri

(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan

(3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri

Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut

Penggunaan Laba Pasal 22 (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 21 disisihkan untuk: a

dana pembangunan semesta sebesar 55%

untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing ditetapkan oleh Pemerintah

(2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah

(3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri

Pembubaran Pasal 23 (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara

(3) Pertanggungan-jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan pertanggungan jawab tentang pekerjaan yang diselesaikan olehnya

BAB III

Ketentuan Penutup Pasal 24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri

Pasal 25 Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "

Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Gaya Motor"

Pasal 26 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 1961 PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 1961 PEJABAT SEKRETARIS NEGARA SANTOSO CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG