PDF -MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN - MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 /PMK.08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 238/PMK.08/2014 TENTANG PENJUALAN

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 /PMK.08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 238/PMK.08/2014 TENTANG PENJUALAN ketentuan pajak go id aturan asli 85 PMK03 2012 pdf menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 85 pmk 03 2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang

Related PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

ketentuan pajak go id aturan asli 85 PMK03 2012 pdf menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 85 pmk 03 2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

djpk kemenkeu go id wp content uploads 2018 11 PMK menteri keuangan republik indonesia salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 97 pmk 09 2018 tent ang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil menimbang di lingkungan kementerian keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI

kppnmakassar2 wp content uploads 2012 10 PMK 113 pmk menteri keuangan republik indonesia peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 113 pmk 05 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang a bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

sdm kemenkeu go id peraturan doc 93 PMK 01 2018Per pdf menteri keuangan republik indonesia salin an sjl \t\ peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 93 pmk 01 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menter! keuangan nomor 214 pmk 01 2011 tentang penegakan disiplin dalam kaitannya dengan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara di lingkungan kementerian keuangan menimbang
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN - pbtaxandcom

pbtaxand assets uploads files 229 PMK 03 2014 pdf MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P S BRODJONEGORO Diundangkan cli Jakarta Pada tanggal 18 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAI( ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttcl YASONNA H LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1930 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA pwspjimum I(EPAL GIAN'CU KEMENTER1AN 100
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI

bpjsketenagakerjaan go id assets uploads menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor 16 pmk 03 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan,
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

oygabusmi files wordpress 2015 01 pmk 242 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242 PMK 03 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

pusdiklat bkpm go id asset media PMK 76 2012 pdf menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 76 pmk 011 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 176 pmk 011 2009 tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

kemenagbanyuwangi files wordpress 2014 03 menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 244 pmk 06 2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 77 peraturan
PDF

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN


PDF

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS ASET 1. Kas 9,174,040 2. Penempatan pada Bank Indonesia 34,340,092 3. Penempatan pada bank lain 9,077,578 4. Tagihan spot dan derivatif 341,311 5. Surat berharga a.

31 Des 2018 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31? PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT GUBERNUR

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 134 TAHUN 2005 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN

kalbarprov go id file dokumen lap perkembangan RKPD PROV GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a b ahwa setiap tahu nnya Pemerintah

Pusat Logistik Berikat untuk komoditas kapas di Cikarang Update Feb 2016 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat

PDF jokowi resmikan plb Bea Cukairepository beacukai go id 5190058743c8ede495bc9228bbbd486a softcopy wbc edisi april (13 5 16) pdf PDF LAKIP Direktorat ITKAKA Tahun 2017 Ditjen IKTA Kementerian ikta kemenperin go id LAKIP Direktorat ITKAKA Tahun 2017

SISTEM INFORMASI PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DELPHI 2007 DAN SQL SERVER 2008 Vivi Nurfianti Jurusan Sistem Informasi STMIK PalComTech

pelaksanaan PUHH yang berbasis sistem informasi, perlu penegasan dan penjelasan fungsi penugasan negara bukan pajak (PNBP) dan peredaran hasil hutan berasal dari hutan tanaman dan hutan alam pada hutan produksi 4 13 Mar 2016 hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengadaan dana dalam jumlah uang yang cukup besar dan berkesinambungan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional

thesis binus ac id doc Bab2 2011 2 00027 AK PBB BAB II semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum (h 3) Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) ada dua yaitu 1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya

SOP A. Pemeriksaan Administratif No Aktivitas 1. Pemohon mengajukan dokumen sesuai form yang telah ditetapkan 2. Petugas loket menyerahkan dokumen ke Kepala Pusat PP 3. Kepala Pusat PP didisposisi kepada

PDF 1 SOP A Pemeriksaan Administratifpvtpp setjen pertanian go id SOP PERMOHONAN HAK PVT pdf PDF sop bidang sarana, prasarana dan administrasi umum fisip unpadfisip unpad ac id wp content 03 SOP Sarpras Adm Umum pdf PDF A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE? 8 Mar 2019 Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan? REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN

PDF TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf PDF TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf PDF Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran

Home back455456 457458459460 Next

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 /PMK

bahwa dalam rangka penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di J epang, Menteri Keuangan telah metetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK

08/2014

bahwa sesuai hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

  • 08/2014 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang
  • Mengingat 1

    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236)

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK

    MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 238/PMK

    Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK

    Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  • - Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri 1n1 yang dimaksud dengan: 1
  • Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara

    SUN Dalam Denominasi Yen adalah SUN yang diterbitkan di pasar perdana dalam denominasi Yen di J epang

    Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen adalah kegiatan penjualan SUN Dalam Denominasi Yen berdasarkan di Jepang

    Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara as1ng dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan

    Investment Bank adalah lembaga keuangan yang memperoleh 1zm dari otoritas pasar modal/lembaga keuangan dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/ atau Manajer Investasi di Jepang

    Private Placement adalah kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada investor tertentu melalui Agen Penjual dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sesuai dengan kesepakatan

    Bookbuilding adalah kegiatan penawaran Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada Pihak dengan cara Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan

    Panel Calon Agen Penjual yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa Investment Bank yang lulus seleksi untuk kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen

    Agen Penjual adalah Investment Bank yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko

    Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah

    Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dan/ atau konsultan hukum

    Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN Dalam Denominasi Yen kepada calon investor

    Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN Dalam Denominasi Yen yang diperoleh setiap calon investor sesuai dengan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen

    Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN Dalam Denominasi Yen yang terdiri dari setelmen
  • - dana dan setelmen kepemilikan SUN Dalam Denominasi Yen
  • Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring di Jepang yang ditunjuk

    Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Konsultan hukum ditetapkan oleh KPA dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh PPK

    (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan konsultan hukum

    (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 1 (satu) tahun untuk seluruh kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sepanjang tahun dimaksud

    Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) Pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode Private Placement dilakukan oleh anggota Panel dengan mengajukan penawaran pembelian kepada Menteri Keuangan

    (2) Penawaran pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut: a

    jumlah penawaran paling sedikit ,00 (sepuluh miliar Yen Jepang)

    penawaran ditujukan kepada Menteri Keuangan c

    Direktur Jenderal dengan

  • - tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara, sesuai format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK
  • 08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang
  • penawaran paling kurang memuat: 1) jenis SUN (Obligasi Negara dan/ atau Surat Perbendaharaan Negara)

    3) volume

    (3) Tata cara Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode Private Placement atas inisiatif dari anggota Panel ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

    Pasal 37 dihapus

    Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 Dokumen Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen terdiri dari: a

    perjanjian dengan Agen Penjual

    perjanjian dengan konsultan hukum

    Memorandum Informasi

    dan/ atau

    dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan metode Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen yang digunakan

    Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar keuangan Jepang

    Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 Seluruh hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK

    Pasal II 1

    Pada saat Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku, seluruh frasa "

    Direktorat J enderal Pengelolaan U tang"

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko"

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

    BAMBANG P

    BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd

    WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 449 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u

    Anggota Panel menyampaikan surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode Private Placement kepada Menteri Keuangan c

    Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara (SUN) setiap hari kerja, mulai pukul WIB sampai dengan pukul WIB

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c

    Direktorat SUN menindaklanjuti dalam waktu paling lam bat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen

    Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut: a

    dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal

    dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka Direktur Jenderal akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jadwal pembahasan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Dalam Denominasi Yen

    Dalam hal tindak Ianjut berupa pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, PPK menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan kepada konsultan hukum yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk membantu pemerintah dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode Private Placement termasuk penyiapan dokumen hukum yang diperlukan

    Dalam rangka pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, anggota Panel diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil kesepakatan, dan DJPPR diwakili oleh Direktur SUN

    Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, maka hasil pembahasan antara anggota Panel dengan DJPPR c

    Direktorat SUN dapat berupa menolak atau menerima penawaran pembelian SUN Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut: a

    dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur J enderal

    dalam hal penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen diterima, maka ditindaklanjuti dengan: 1) penetapan anggota Panel sebagai Agen Penjual oleh KPA

    dan 3) penandatanganan dokumen kesepakatan yang antara lain meliputi ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Dalam Denominasi Yen oleh Agen Penjual, yang dilakukan oleh Direktur SUN mewakili Direktur Jenderal

    Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan

    Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b butir 3) dan ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen

    sebagaimana dimaksud dalam angka 7 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Agen Penjual

    Ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Denominasi Yen, atau addendum ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Dalam Denominasi Yen serta surat-surat terkait Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode Private Placement yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada agen pencatat kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN

    Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode Private Placement diumumkan kepada publik dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen

    MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd

    BAMBANG P

    BRODJONEGORO